BPRNews.id - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berupaya mempermudah akses kepemilikan rumah bagi nasabahnya melalui kerja sama yang dijalin dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).
"Ini adalah upaya kami yang signifikan untuk menyediakan solusi inovatif bagi masyarakat dengan memaksimalkan potensi dan peluang yang ada," kata Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto, di Jakarta, Jumat.
Aquarius menjelaskan bahwa kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Bank Mandiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan stakeholder terkait pembangunan properti dan fasilitas pembiayaan kredit perumahan.
Penandatanganan kerja sama antara kedua pihak dilakukan di Jakarta pada Jumat. Melalui gabungan keahlian Bank Mandiri dan Apersi, kerja sama ini dirancang untuk menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Apersi, sebagai salah satu asosiasi pengembang terbesar, memiliki lebih dari 3.500 pengembang dan 27 DPD yang tersebar di seluruh Indonesia. Kontribusi Apersi dalam penyediaan perumahan subsidi mencapai 66 ribu unit pada tahun 2023.
Sementara Bank Mandiri, sejak awal telah berkomitmen untuk membantu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rakyat (KPR), termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui KPR FLPP.
Bank Mandiri telah menyalurkan 3.684 unit KPR FLPP sepanjang tahun 2023. Dengan kolaborasi bersama Apersi, Bank Mandiri optimis dapat meningkatkan penyaluran KPR FLPP untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia.
Bank Mandiri juga memanfaatkan platform digital, seperti Super Apps Livin’ by Mandiri, untuk memasarkan KPR dan menyediakan solusi transaksi bagi masyarakat.
Hingga akhir Februari 2024, total penyaluran KPR Bank Mandiri tumbuh 35,4 persen secara year-on-year (YoY) dengan kualitas kredit yang terjaga. Bank Mandiri optimis dapat melampaui pencapaian tahun lalu melalui strategi dan kolaborasi yang telah digariskan.
BPRNews.id - Bank Indonesia (BI) mempersiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp197,6 triliun untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang Rupiah pada momen Ramadan dan Idulfitri 2024.
"Di tahun ini, dalam rangka penyediaan uang Ramadhan dan Idul Fitri, kami menyediakan uang sebesar 197,6 triliun. Ini meningkat 4,65 persen," ujar Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Marlison Hakim di Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (15/3/2024).
Marlison menyatakan bahwa peningkatan jumlah ULE yang disiapkan mempertimbangkan peningkatan mobilitas masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri (RAFI), serta pertumbuhan ekonomi yang meningkat.
BI bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan titik-titik layanan penukaran uang Rupiah di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan pembayaran transaksi non-tunai guna mendukung ekonomi dan keuangan digital.
Terhitung mulai 15 Maret hingga 7 April 2024, masyarakat dapat melakukan penukaran uang Rupiah di 4.264 titik layanan kantor bank umum yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, BI juga menyediakan layanan penukaran uang Rupiah melalui Layanan Kas Keliling di lokasi-lokasi strategis seperti pasar tradisional dan modern, serta Kas Keliling Susur Sungai di beberapa wilayah.
Di DKI Jakarta, BI bersama perbankan akan menyediakan Layanan Penukaran Terpadu pada tanggal 28 hingga 31 Maret 2024 di Istora Senayan. Sementara di daerah, layanan serupa akan diselenggarakan di stadion dan alun-alun kota.
Seluruh rangkaian kegiatan penukaran uang pada momen Ramadan dan Idul Fitri tersebut dikemas dalam kegiatan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (Serambi) 2024 dengan tema 'Bijak Gunakan Rupiah di Bulan Penuh Berkah'. Marlison menegaskan bahwa BI telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan perbankan hingga level di daerah, sehingga perbankan dapat memberikan layanan penukaran uang kepada masyarakat dengan lebih dari 4 ribu titik layanan kantor bank.
BPRNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) yang berhasil masuk dalam jajaran 10 bank syariah global dengan kapitalisasi pasar terbesar lebih cepat dari yang ditargetkan pemerintah, yakni pada 2025.
"Ini menjadi bukti bahwa kinerja kami yang tumbuh berkelanjutan memiliki nilai ekonomi yang potensial di masa depan," ujar Erick Thohir di Jakarta, Kamis.
Prestasi tersebut mencerminkan kepercayaan investor asing terhadap kinerja fundamental perseroan serta saham BSI. Dalam perdagangan Rabu (13/3), harga saham BSI dengan kode BRIS mencapai Rp131,47 triliun atau setara 8,44 miliar dolar AS.
Saham BRIS pada hari itu naik 9,62 persen, membuka pada level harga Rp2.610 dan ditutup pada Rp2.850. Sejak awal tahun, harga saham BRIS telah naik hingga 63,79 persen atau naik 114 persen year-on-year (yoy).
BSI berhasil meraih peringkat 10 bank syariah dunia dengan kapitalisasi pasar terbesar, di bawah Abu Dhabi Islamic Bank dan Emirates Islamic Bank. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, menyatakan bahwa pencapaian ini juga menjadi faktor pendorong positif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
"Ketika BRIS ternyata memiliki fundamental performance yang sangat baik, maka BRIS pun menjadi saham yang banyak dikoleksi investor," kata Hery.
BSI berhasil menjaga kinerja keuangannya tetap tumbuh positif dengan laba yang meningkat 33,88 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp5,70 triliun hingga kuartal IV/2023. Dukungan utama datang dari pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dan dana murah yang tumbuh dua digit, serta respons strategi yang tepat dan model bisnis yang terdigitalisasi.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan pertumbuhan piutang pembiayaan mencapai 11-13 persen pada bulan Maret 2024, didorong oleh momentum menjelang Idul Fitri. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menyatakan proyeksi ini di Jakarta pada Jumat.
"Pertumbuhan piutang pembiayaan diproyeksikan berada pada kisaran 11 persen sampai dengan 13 persen year on year pada bulan Maret 2024," ujar Agusman.
Agusman menjelaskan bahwa peningkatan ini dipengaruhi oleh tren penyaluran pembiayaan yang meningkat menjelang Idul Fitri, terutama untuk pembiayaan multiguna pada kendaraan bermotor.
Tren ini teramati secara historis dalam lima tahun terakhir, di mana terjadi peningkatan penyaluran pembiayaan satu bulan sebelum Idul Fitri, khususnya pada bulan Ramadhan, terutama untuk kendaraan bermotor. Hal ini karena permintaan masyarakat meningkat untuk keperluan mudik atau bepergian selama libur lebaran.
Di samping itu, proyeksi OJK juga mencakup peningkatan penyaluran pembiayaan di sektor "Buy Now Pay Later" seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan dan lebaran, seperti pembelian barang-barang persiapan puasa dan lebaran serta pembelian tiket transportasi untuk mudik.
Untuk menyambut permintaan ini, perusahaan pembiayaan telah mengeluarkan penawaran-penawaran khusus seperti nominal down payment yang lebih rendah, bonus pembayaran satu angsuran, dan suku bunga yang lebih rendah.
Agusman menegaskan pentingnya bagi perusahaan pembiayaan untuk tetap memprioritaskan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan agar pertumbuhan piutang tidak diikuti dengan kenaikan risiko kredit.
OJK mencatat bahwa outstanding piutang pembiayaan tumbuh 16,35 persen year on year pada Maret 2023 menjadi sebesar Rp435,53 triliun, didukung oleh pembiayaan modal kerja dan investasi masing-masing tumbuh sebesar 34,25 persen dan 19,14 persen.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa kebijakan suku bunga tinggi yang kemungkinan akan dipertahankan dalam jangka pendek telah mempengaruhi peningkatan biaya dana atau cost of fund (COF) serta terbatasnya pasokan permintaan kredit. Selain itu, investasi dari luar negeri juga belum sesuai dengan harapan, yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 kembali terhambat.
"Dunia usaha sudah mulai bergerak, dengan pertumbuhan kredit di bulan Januari mencapai 11%. Seharusnya kita bisa berlari lebih cepat untuk menyelesaikan segala hal yang menjadi target kita di akhir tahun 2024," kata Direktur Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, dalam detikcom Leaders Forum, Kamis (14/3/2024).
Wahyu juga menekankan pentingnya memperhatikan situasi perekonomian global dan kondisi geopolitik, termasuk perkembangan di Tiongkok dan faktor-faktor geopolitik lainnya yang belum mereda.
"Konstelasi dari ketidakpastian kebijakan pemerintahan yang baru di masing-masing negara menjadi pertanyaan besar. Dampaknya terhadap kinerja industri jasa keuangan perlu dicermati ke depan," jelas Wahyu.
Wahyu juga menyoroti bahwa sebanyak 50% penduduk dunia akan berpartisipasi dalam pemilihan umum di negaranya masing-masing tahun 2024. Hal ini menimbulkan ketidakpastian terkait kebijakan pemerintah baru di berbagai negara.
Meskipun demikian, Wahyu optimis bahwa dunia usaha telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan kredit yang signifikan. Oleh karena itu, langkah "wait and see" tidak lagi diperlukan, dan seharusnya pihak terkait dapat bersiap untuk mengatasi tantangan dan mencapai target ekonomi di tahun 2024.