BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Program Gebyar Ramadhan Keuangan (GERAK) Syariah 2024, mengadakan kampanye nasional keuangan syariah selama Bulan Ramadhan. Ini dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak guna mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah, memanfaatkan momentum Ramadhan 2024 atau 1445 Hijriah.
Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, menyampaikan hal ini dalam pembukaan GERAK Syariah secara virtual pada Rabu, 13 Maret 2024, yang dihadiri oleh 3.000 peserta online dari seluruh Indonesia.
"OJK akan terus berkolaborasi dalam meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah, sehingga perlu upaya bersama untuk memperbaikinya," ujar Friderica.
Friderica juga menyampaikan apresiasi atas upaya para pemangku kepentingan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di bulan Ramadhan. Untuk melakukan kampanye keuangan syariah secara massif dan merata, OJK menyelenggarakan GERAK Syariah serentak di 35 kantor OJK di daerah, berkolaborasi dengan PUJKS dan pemangku kepentingan di wilayah kerjanya, termasuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
GERAK Syariah 2024 akan berlangsung hingga 10 April 2024 dengan dua rangkaian kegiatan utama, yaitu KOLAK (Kajian dan Obrolan Seputar Keuangan Syariah) dan KURMA (Kompetisi Keuangan Syariah di Bulan Ramadan). KOLAK akan diisi dengan kegiatan webinar, podcast, talkshow radio, dan edukasi di media sosial. Sedangkan KURMA terdiri dari berbagai kompetisi dan kuis, seperti Lomba Kultum Keuangan Syariah, Lomba Reels Edukasi Keuangan Syariah, Lomba Hadrah, Lomba Call for Content, dan Kuis Mingguan.
Panitia GERAK Syariah 2024 menyiapkan hadiah dengan total Rp 80 juta, e-certificate, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Seluruh rangkaian kegiatan GERAK Syariah 2024 akan di-update melalui kanal media sosial resmi OJK dan Sikapiuangmu.
Kampanye ini merupakan kolaborasi antara OJK dengan para pemangku kepentingan, termasuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah (PUJKS), Asosiasi Pelaku Jasa Keuangan Syariah, Bank Indonesia (BI), Kementerian Agama Republik Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Tim Percepatan Keuangan Daerah (TPAKD), media massa, influencer, tokoh agama, dan tokoh penggerak keuangan syariah lainnya.
BPRNews.id - Pertumbuhan kredit di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menunjukkan bahwa pertumbuhan total aset BPR/S secara year on year (yoy) di ketiga provinsi (Bali, NTB, dan NTT) mengalami kenaikan, dengan pertumbuhan BPR/S di Bali mencapai 7,29 persen.
Kristrianti Puji Rahayu, Kepala OJK Provinsi Bali, menjelaskan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit di Bali mencapai 4,88 persen. "Ketahanan permodalan BPR juga masih cukup terjaga, tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) yang berada di atas threshold. Pada posisi 31 Desember 2023, CAR tercatat 31,96 persen di Bali," ujarnya.
Kristrianti menilai bahwa peningkatan penyaluran kredit di Provinsi Bali sejalan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata dan sektor pendukungnya, seperti sektor pertanian. Hal ini memberikan dampak positif pada kinerja BPR/S di Provinsi Bali.
OJK Provinsi Bali, bersama seluruh pemangku kepentingan, terus mendorong penguatan kinerja Bank Perekonomian Rakyat melalui peningkatan kompetensi dalam penyajian laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
"Penguatan permodalan pun perlu terus didorong. OJK mewajibkan BPR untuk memenuhi kewajiban modal inti minimum sebesar Rp6 miliar pada akhir tahun 2024. Penguatan permodalan BPR dapat dilakukan melalui penyetoran modal maupun aksi korporasi seperti merger, akuisisi, dan konsolidasi," tambah Kristrianti.
Sebelumnya, OJK juga telah mendorong perbankan di Bali untuk fokus dalam penyaluran pembiayaan atau kredit kepada petani dan peternak sesuai dengan potensi masing-masing daerah di Bali. Bersama Pemprov Bali, OJK menetapkan program kerja tahun 2024, yaitu penyaluran Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) pertanian dan peternakan sesuai dengan komoditas unggulan masing-masing daerah.
Melalui K/PSP, diharapkan dapat menjadi program value chain financing untuk sektor pertanian yang berbasis ekosistem serta mengurangi disparitas penyaluran kredit dan pembiayaan pada sektor tertentu, sehingga meningkatkan penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor pertanian untuk mendukung komoditas unggulan daerah.
BPRNews.id - PT BPR Solok Sakato berhasil menunjukkan kinerja positifnya di tahun buku 2023. Meskipun pertumbuhan asetnya mencapai Rp 36,7 Miliar, laba bersih usahanya meningkat secara signifikan menjadi Rp 830 juta atau tumbuh 23,64 persen secara year on year.
"Alhamdulillah, tahun 2023 kami berhasil mempertahankan tren pertumbuhan usaha yang positif. Seluruh indikator usaha kami tumbuh double digit. Per 31 Desember 2023, total asset kami mencapai Rp 36,6 Miliar, realisasi kredit Rp 28,9 Miliar, dan dana pihak ketiga Rp 25,2 Miliar. Laba bersih usaha kami juga meningkat dari Rp 671 juta di tahun 2022 menjadi Rp 830 juta di tahun 2023," ungkap Direktur Utama PT BPR Solok Sakato, Afdhal Zubir, dalam konferensi pers yang dihadiri oleh Direktur Syamsurizal, kepada Padang Ekspres kemarin.
Afdhal menekankan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras tim dan berjalannya semua rencana kerja yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Pertumbuhan usaha yang konsisten, dari asset hingga kredit dan dana, adalah hasil dari pelaksanaan RBB tersebut.
Pertumbuhan Asset dan Dana
Audit akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa total asset PT BPR Solok Sakato mencapai Rp 36,7 miliar, tumbuh 9,98 persen secara year on year, sesuai dengan target RBB tahun 2023. Pertumbuhan asset ini didorong oleh peningkatan kualitas aktiva produktif dan besarnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun.
Total Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun selama tahun 2023 mencapai Rp 25,1 Miliar atau tumbuh 11,60 persen secara year on year. Baik dana tabungan maupun deposito, keduanya mengalami pertumbuhan yang signifikan.
Kredit dan Pendapatan
Trend positif di bidang treasury didukung oleh pertumbuhan kredit. Realisasi kredit hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp 28,9 Miliar, tumbuh 4,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Bertumbuhnya kredit juga berdampak pada peningkatan pendapatan. Pendapatan bunga kontraktual selama tahun 2023 tumbuh 20,78 persen secara year on year, mencapai Rp 4,8 Miliar. Total pendapatan operasional (PO) yang berhasil dibukukan selama tahun 2023 mencapai Rp 5,1 Miliar, tumbuh 19,02 persen secara year on year.
Peningkatan Kualitas Aktiva Produktif
Trend positif usaha ini juga didukung oleh peningkatan Kualitas Aktiva Produktif (KAP). Kualitas kredit yang terjaga ditunjukkan oleh rasio Non Performace Loan sebesar 3,48 persen. Selain itu, rasio biaya operasional berbanding pendapatan operasional (BOPO) yang terpantau sangat bagus, sebesar 81,16 persen.
"Aset yang bertambah, kredit yang bertumbuh, pendapatan operasional yang meningkat, dan biaya operasional yang terkendali memberikan dampak positif pada kinerja laba. Laba bersih usaha per 31 Desember 2023 mencapai Rp 829 juta atau tumbuh 23,64 persen secara year on year, sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RBB," tambah Afdhal.
PT BPR Solok Sakato terus menunjukkan performa yang sangat baik, sehingga meraih Golden Award Info Bank sebagai apresiasi atas kinerja terbaik selama lima tahun berturut-turut oleh majalah Infobank.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder atas dukungan mereka. Kami berharap PT BPR Solok Sakato dapat terus meningkatkan kinerjanya di tahun 2024," tegas Afdhal.
BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) semakin menarik minat nasabah dengan menawarkan tingkat bunga simpanan yang lebih tinggi dibandingkan bank umum seperti BCA dan Bank Mandiri. Hal ini didorong oleh penetapan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menetapkan tingkat bunga penjaminan BPR di atas bank umum.
Menurut keputusan LPS, dari 1 Februari 2024 hingga 31 Mei 2024, tingkat bunga penjaminan di bank umum berada di angka 4,25% untuk simpanan rupiah dan 2,25% untuk simpanan valuta asing (valas), sedangkan untuk BPR ditetapkan sebesar 6,75%. Artinya, simpanan nasabah di BPR dengan bunga 6,75% tetap dijamin LPS.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa bank umum berkompetisi dengan menawarkan suku bunga simpanan tinggi untuk menarik nasabah. Di sisi lain, sejumlah BPR, terutama yang memiliki aset besar, menawarkan suku bunga simpanan di atas rata-rata industri bank umum, namun tetap di bawah tingkat bunga penjaminan LPS.
Ahmad Gozali, seorang Perencana Keuangan, menekankan pentingnya memilih BPR yang memiliki rekam jejak yang baik dan memastikan penempatan dana tidak melebihi batas yang dijamin LPS, yaitu maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank.
Berikut adalah penawaran bunga deposito dari beberapa BPR:
1. BPR Eka Bumi Artha: Menawarkan bunga deposito mulai dari 5% hingga 5,25% dengan berbagai tenor dan minimum saldo Rp1 juta.
2. BPR Lestari Bali: Bunga deposito mulai dari 3,75% hingga 5,25% dengan tenor maksimal 3 bulan dan minimum penempatan Rp8 juta.
3. BPR Surya Yudhakencana: Menawarkan bunga deposito 4% hingga 6,75% dengan pilihan tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan serta minimum penempatan Rp1 juta.
4. BPR Hasamitra: Produk deposito "Si Deka Online" dengan bunga mulai dari 4,75% hingga 6,25% dan minimum penempatan Rp1 juta.
5. BPR Modern Express: Bunga deposito lebih tinggi 2,5% dari bank umum, dengan tenor 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, dan minimum penempatan Rp1 juta.
Dengan tingkat bunga yang menggiurkan, nasabah disarankan untuk memastikan keamanan dan kesesuaian tenor penempatan dana dengan kebutuhan finansial mereka.
BPRNews.id - Taufiq Rahman, seorang mantan karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Candi Agung Telaga Silaba di Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kini berada di kursi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Kamis (14/3/2024).
"Dakwaan terhadap Terdakwa Taufiq Rahman adalah penilepan uang nasabah BPR dengan total kerugian mencapai Rp779 juta lebih," ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sumantri Aji Surya dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.
Modus operandi yang dilakukan oleh terdakwa, seperti yang diungkapkan JPU dalam dakwaannya di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh hakim Suwandi, adalah dengan memanfaatkan posisinya sebagai karyawan yang bertugas mencari nasabah untuk mengumpulkan dana dengan metode 'jemput bola'.
"Terpidana melakukan pengumpulan dana nasabah dengan sistem 'jemput bola' ke rumah-rumah nasabah. Sebagian uang nasabah yang seharusnya disetor ke bank, malah diambil oleh terdakwa. Bahkan, terdakwa tidak segan-segan memalsukan tanda tangan nasabah untuk menguras tabungan mereka. Setiap setoran yang diterima terdakwa, ia tandatangani sendiri tanpa melibatkan pihak bank," terang Surya.
Kasus ini terkuak ketika salah satu nasabah hendak menarik uang sebesar Rp40 juta, namun menurut buku tabungannya tercatat adanya dana sebesar Rp79 juta. Namun, pihak bank hanya mampu menemukan saldo sebesar Rp20.000 atas nama nasabah tersebut.
Bank kemudian membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus ini yang akhirnya dibawa ke pengadilan.
"Dari dakwaan tersebut, terdapat 22 nasabah yang menjadi korban, di antaranya 20 orang memiliki tabungan dan dua orang menanam deposito," jelas Surya.
Atas perbuatannya, JPU menjerat Terdakwa dengan Pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP, untuk dakwaan primer. Sedangkan untuk dakwaan subsidier, dikenakan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP.