BPRNews.id - Pada Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 yang berlangsung di The Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Kementerian Agama (Kemenag), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis buku pedoman untuk produk inovasi yang menggabungkan wakaf uang dan deposito bernama *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD). Acara ini dihadiri oleh 150 peserta, termasuk perwakilan dari seluruh bank syariah di Indonesia, Sekretaris BWI, Pejabat Gubernur Aceh, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta pengawas syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa CWLD adalah langkah inovatif yang mengintegrasikan fungsi komersial dan sosial dari perbankan syariah. "CWLD ini mampu menciptakan manfaat bersama bagi perbankan syariah dan wakaf, sehingga keduanya bisa tumbuh dan berkembang bersama," ujarnya.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Prof. Waryono Abdul Ghafur, menyebutkan bahwa pedoman ini adalah wujud kolaborasi antara Kemenag, BWI, dan bank-bank syariah yang telah menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). “Panduan ini menjadi upaya bersama untuk memastikan pengelolaan wakaf uang sesuai syariat dan regulasi perbankan syariah,” tutur Prof. Waryono.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga mengingat saat ini terdapat 50 bank syariah yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sekaligus LKS-PWU. Menurutnya, “Kolaborasi ini tidak hanya menjaga tata kelola, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf uang."

Berdasarkan data Kemenag, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun, namun realisasinya pada 2023 hanya sekitar Rp2,2 triliun atau 1,22% dari potensi tersebut. Prof. Waryono mengungkapkan, “Kesenjangan ini adalah tantangan utama yang perlu diatasi. Kami berharap CWLD bisa mempercepat penghimpunan dana wakaf uang secara nasional."

Jumlah bank syariah yang berperan sebagai LKS-PWU terus bertambah, dari 18 pada 2019 menjadi 50 pada Juli 2024. Namun, Prof. Waryono menilai peningkatan ini masih belum sebanding dengan kenaikan realisasi wakaf uang. "Tantangan utamanya adalah memastikan bank syariah berperan lebih optimal dalam mengelola dan memanfaatkan dana wakaf," ujarnya.

Dian Ediana Rae menambahkan bahwa keunggulan CWLD terletak pada manfaat timbal balik yang dihasilkannya. "Dari sisi perbankan syariah, CWLD dapat meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan likuiditas lebih panjang karena dana wakaf tidak bisa diambil selama jangka waktu wakaf. Dari sisi perwakafan, CWLD memberikan nilai tambah pada aset wakaf serta manfaat berkelanjutan bagi penerima manfaat dan Nazhir Wakaf Uang," jelasnya.

Prof. Waryono optimistis bahwa CWLD akan semakin memperkuat sinergi antara perbankan syariah dan perwakafan. "Kami berharap pedoman ini membantu implementasi CWLD yang efektif, demi kemajuan perbankan syariah dan perwakafan di Indonesia," tutupnya.

BPRNews.id - PT BPR Bank Daerah Karanganyar (BDK) melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat pada Kamis, 24 Oktober 2024. Acara penandatanganan berlangsung di aula kantor Kejaksaan Negeri Karanganyar, dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karanganyar, Roberth Jimmy Lambila, dan Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Karanganyar, Haryono.

Usai penandatanganan, Haryono mengungkapkan bahwa tujuan dari kerjasama ini tidak hanya untuk meningkatkan efektivitas penanganan permasalahan hukum yang dihadapi oleh BDK, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan nasabah yang bermitra dengan Bank Daerah Karanganyar. Kesepakatan ini juga mencakup pemberian jasa hukum oleh jaksa pengacara negara, di luar penegakan hukum, serta pertimbangan hukum yang bertujuan untuk menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta pemerintah Kabupaten Karanganyar.

"MoU nantinya dari Kejaksaan akan bisa memberikan pertimbangan hukum. Kejaksaan merupakan jaksa pengacara di mana nantinya dari Kejaksaan bisa memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan/atau pendampingan hukum dan audit hukum," terangnya.

Haryono menambahkan bahwa dengan adanya MoU ini, Kejaksaan dapat berperan aktif dalam memulihkan keuangan negara. Dia berharap melalui negosiasi, mediasi, dan fasilitasi, Kejaksaan dapat menegakkan kewibawaan pemerintah, khususnya terhadap sejumlah nasabah yang menghadapi masalah.

"Nantinya kita minta bantuan Kejaksaan untuk bisa memanggil beberapa nasabah bermasalah, terutama nasabah-nasabah yang mengalami kredit macet," papar dia.

Di tempat yang sama, Kajari Roberth Jimmy Lambila, melalui Kasi Datun Kejari Karanganyar, Agus Rudiwawan, menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini sejalan dengan proses yang dilakukan oleh sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) atau perusahaan umum daerah (PUD) di Kabupaten Karanganyar sebelumnya.

"Sebagai jaksa pengacara negara (JPN) tentunya kita juga memiliki tugas membantu permasalahan yang dialami pemerintah daerah atau kabupaten, terutama pendampingan terkait permasalahan hukum yang terjadi di BUMD atau PUD, notabenenya adalah perusahaan milik pemerintah setempat," pungkasnya.

BPRNews.id - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menunjukkan optimisme yang tinggi di tengah tantangan penurunan kelas menengah dan perubahan suku bunga oleh bank sentral. Harapan akan revitalisasi bisnis di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran menjadi pendorong utama bagi perbankan ini.

“Kita positif ya. Jadi kemarin itu kan kita baru saja melakukan pameran expo, saya pikir banyak sektor yang bisa dicermati untuk keseluruhan bank. Baik dari corporate banking, consumer banking hingga retail consumption yang diharapkan akan meningkat,” kata Direktur Consumer Banking CIMB Niaga, Noviady Wahyudi, dalam program “CIMB Niaga Jurnalisme Inspiratif: Journalist Class & Workshop” yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat, pada 24-26 Oktober 2024.

Noviady menambahkan, prospek pasar properti dan otomotif diprediksi akan menguat pada tahun mendatang, yang diharapkan dapat diimbangi dengan penurunan suku bunga. Ini tentunya akan mendorong peningkatan penjualan di sektor wealth management, khususnya dari obligasi.

“Dari sektor properti dan otomotif juga harapannya akan ada turn around di tahun depan, dan tentunya seiring dengan penurunan suku bunga, penjualan dari wealth management akan meningkat. Utamanya, dari obligasi dan lain-lain, karena value-nya juga akan mulai berkembang,” terangnya.

Dede, sapaan akrab Noviady, menjelaskan bahwa CIMB Niaga telah mengimplementasikan berbagai strategi inovatif untuk memperkuat posisi di pasar properti. Salah satu langkah strategis adalah melanjutkan kolaborasi dengan developer-developer terkemuka.

“Kita juga sudah menyiapkan dua strategi yang berbeda. Ada satu yang memang di kota besar, tentunya kita akan lanjutkan dengan developer-developer ternama,” akunya.

Selain itu, CIMB Niaga juga fokus untuk memperluas pangsa pasar di secondary cities, dengan target awal 16 kota, yang direncanakan akan meningkat menjadi 30 kota pada tahun ini.

Pertumbuhan dalam pembelian rumah dan penyaluran KPR di beberapa secondary cities, seperti Malang dan Solo, menunjukkan lonjakan yang mengesankan dengan angka double digit.

“Kami akan reaktivasi secara lebih agresif terkait dengan marketing event, dengan macam-macam kegiatan,” pungkasnya.

Melihat kinerja CIMB Niaga, terutama di sektor pembiayaan KPR, bank dengan kode saham BNGA ini terus mencatatkan hasil yang positif. Pembiayaan KPR tetap menjadi tulang punggung utama pertumbuhan kredit konsumer. Per Maret 2024, pembiayaan KPR CIMB Niaga tercatat tumbuh 2,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan total outstanding KPR mencapai Rp42,94 triliun.

Sementara itu, pembiayaan KPR Syariah mencatatkan angka yang signifikan, dengan total pembiayaan sebesar Rp26 triliun pada semester I-2023, yang mencerminkan pertumbuhan hingga 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

BPRNews.id - Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus utang petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Peraturan Presiden (Perpres). Rencana ini disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo. Tujuan utama penghapusan utang ini adalah untuk memulihkan akses kredit dan mencegah para petani, nelayan, dan UMKM dari ketergantungan pada pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

Hashim menjelaskan bahwa jutaan petani dan nelayan masih dibebani utang lama yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk utang dari 1998 dan 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir dan pinjol karena mereka tidak dapat lagi meminjam uang dari bank.

Meski utang-utang tersebut sebenarnya sudah diganti oleh asuransi perbankan, hak tagih bank kepada para petani dan nelayan ini masih belum dihapuskan. Hal ini mengakibatkan banyak dari mereka memiliki masalah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hashim menyebutkan bahwa ia sudah membahas masalah ini dengan Prabowo dan berharap Perpres pemutihan segera disahkan, yang saat ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum, Supratman. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk kembali mendapatkan akses kredit dari bank.

Menurut Hashim, pemutihan utang ini adalah salah satu langkah penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, yang diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi 30-40 juta orang di masa mendatang.

BPRNews.id - Bank UMKM Jawa Timur (PT BPR Jatim) dan Atase Perdagangan Republik Indonesia di Tokyo menandatangani nota kesepahaman pada Jumat 18 Oktober 2024 untuk mendukung ekspor produk-produk UMKM dari Jawa Timur ke Jepang. Kerja sama ini bertujuan memperluas pasar internasional untuk produk unggulan UMKM yang dibina oleh Bank UMKM Jatim.

Plt Direktur Utama Bank UMKM Jatim, Irwan Eka Wijaya Arsyad, menyampaikan bahwa pihaknya siap membantu promosi produk UMKM dan mendukung kebutuhan permodalan mereka untuk memasuki pasar ekspor. "Kerja sama ini bertujuan untuk menggali potensi dan mengidentifikasi kebutuhan pasar Jepang terhadap produk UMKM Jatim," ujarnya.

Bank UMKM Jatim akan berperan sebagai mitra strategis yang membantu UMKM mempromosikan produknya serta memberikan dukungan finansial yang diperlukan. Selain sebagai lembaga keuangan, bank ini juga mendukung pengusaha lokal dalam memperluas skala bisnis mereka.

Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi, menekankan pentingnya meningkatkan kelas UMKM Indonesia. Ia juga mengajak Bank UMKM Jatim berpartisipasi dalam berbagai acara di Jepang, seperti Osaka Expo dan Food Expo Japan pada 2025, untuk memperkenalkan produk UMKM siap ekspor.

Atase Perdagangan RI di Tokyo, Merry Astrid Indriasari, menambahkan bahwa produk kerajinan dari UMKM Jatim mendapat respon positif di Jepang, meski tantangan tetap ada, terutama terkait perizinan industri makanan dan minuman.

Kerja sama ini mencakup promosi ekspor produk UMKM dan penyediaan materi promosi untuk meningkatkan daya saing. Diharapkan, kolaborasi ini akan mendukung pertumbuhan UMKM Jawa Timur dan memperluas akses mereka di pasar internasional, khususnya Jepang.