BPRNews.id - Calon Wali Kota Bandung, Haru Suandharu, berjanji akan memberikan pendampingan dan kemudahan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini diharapkan tidak hanya untuk membantu pengembangan usaha, tetapi juga mencegah para pelaku UMKM terjebak dalam jeratan Bank Emok.
Pernyataan ini disampaikan saat Haru mengunjungi rumah produksi Cilok Denok di Jalan Mekarsari, Kiaracondong, Kota Bandung. Ia ingin melihat langsung proses produksi salah satu UMKM unggulan Kota Bandung tersebut serta mendengarkan aspirasi dan keluhan dari para pelaku usaha.
Menurut Haru, pemilik Cilok Denok telah menjalankan bisnisnya selama 12 tahun dan tentu telah menghadapi berbagai tantangan. "Sudah 12 tahun sejak merintis usaha. Sempat krisis juga dan sekarang sedang pemulihan," ungkapnya.
Salah satu masukan yang diterima Haru dari kunjungan tersebut adalah pentingnya dukungan permodalan bagi UMKM. Bantuan modal sangat diharapkan oleh para pelaku usaha untuk membantu pengembangan usaha, termasuk sebagai modal awal bagi usaha baru. "Kalau yang dibutuhkan pendampingan dan permodalan. Dua itu," jelas Haru.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk mempermudah pelaku UMKM jika terpilih sebagai Wali Kota Bandung. "Jadi nanti yang memang membutuhkan pelatihan dari awal, kami juga siapkan. Yang butuh pengurusan perijinan kami siapkan juga. Yang permodalan kami siapkan juga. Tergantung dia nanti mau yang mana. Kalau mau konvensional kan bisa ada yang KUR kan. Kalau misalnya mau yang syariah, bagi hasil ya silahkan," tambahnya.
Haru menekankan bahwa skema-skema tersebut penting untuk mencegah pelaku UMKM terjerat Bank Emok, seperti yang pernah dialami oleh pemilik Cilok Denok. "Ibu (pemilik Cilok Denok.red) sudah punya pengalaman ke bank emok. Makanya nggak mau lagi. Karena sudah pernah jadi korban. Wah lelah kata beliau. UMKM lain jangan sampai nunggu kapok dulu. Jangan," ujarnya.
Selain itu, program-program lain yang mendukung kemudahan bagi UMKM, seperti pengurusan perizinan dan NIB, juga akan dipercepat untuk membantu meningkatkan usaha para pelaku UMKM.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau generasi Z untuk meningkatkan literasi keuangan dan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan serta menghindari aktivitas keuangan ilegal. Viko Hadian, anggota Financial Advisor Community OJK, dalam sebuah acara di Jakarta pada Selasa, mengatakan bahwa edukasi keuangan penting agar generasi muda lebih memahami produk dan layanan jasa keuangan.
"Generasi Z perlu memperkuat pemahaman tentang literasi keuangan, agar bisa melindungi diri dari penipuan berkedok investasi dan aktivitas keuangan ilegal yang semakin marak di era digital," kata Viko.Ia menambahkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan keuangan, termasuk mengurangi utang, melestarikan kekayaan, berinvestasi, menjaga keamanan kekayaan, dan mengelola keuangan dengan baik. "Generasi Z perlu belajar menabung, berinvestasi, mengelola utang, dan merencanakan keuangan masa depan," jelasnya.
Viko juga menyoroti tiga fenomena negatif yang sering muncul di kalangan generasi Z saat menggunakan layanan keuangan digital, yaitu YOLO (you only live once), FOMO (fear of missing out), dan FOPO (fear of other people's opinion).
"Generasi muda sering terbawa tren tanpa mempertimbangkan kebutuhan keuangan mereka sendiri. Jangan sampai uang yang dimiliki langsung habis untuk mengikuti gaya hidup," katanya.
Ia juga mengingatkan agar selalu memastikan bahwa layanan keuangan yang digunakan memiliki izin resmi dari otoritas seperti OJK, untuk menghindari jebakan layanan ilegal.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Interpol dalam upaya mengejar mantan CEO dan Co-Founder PT Investree Radika Jaya, Adrian Gunadi, yang diduga melarikan diri ke luar negeri setelah perusahaannya terlibat kasus dugaan penipuan.
Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Mikro OJK, Edi Setijawan, mengungkapkan bahwa pihak berwenang saat ini masih dalam proses penyidikan terhadap Adrian. "Kami tengah bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk mengusut kasus ini, termasuk juga mempersiapkan pasal pidana yang relevan," jelasnya dalam sebuah wawancara, Selasa (22/10/2024).
Edi juga menyatakan bahwa jika berkas perkara sudah lengkap, OJK akan bekerja sama dengan Interpol untuk mengeluarkan red notice terhadap Adrian. "Ketika waktunya tiba, tentu kami akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, termasuk Interpol," katanya.
Kasus ini bermula setelah OJK mencabut izin usaha Investree karena adanya dugaan penipuan yang melibatkan perusahaan tersebut. Setelah pencabutan izin, Adrian Gunadi dilarang menjadi pihak utama atau pemegang saham di lembaga jasa keuangan mana pun.
Selain itu, OJK bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan pelacakan aset Adrian dan pihak-pihak terkait. "Kami sedang mengupayakan pemulangan Adrian Gunadi ke Indonesia melalui jalur hukum yang ada," terang OJK dalam pernyataan resminya.
OJK juga telah memblokir sejumlah rekening bank yang terhubung dengan Adrian dan beberapa individu lain yang terkait dengan kasus Investree, serta akan mengambil langkah-langkah hukum lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku.
BPRNews.id - BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) menjalin kerjasama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sulawesi Karya Sentosa untuk memperluas perlindungan bagi tenaga kerja, khususnya bagi pekerja mandiri. Kepala BPJamsostek Sulawesi Tengah, Andi Syamsu Rijal, mengungkapkan bahwa penandatanganan kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk memastikan nasabah BPR Sulawesi Karya Sentosa mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang akan didaftarkan melalui BPR.
“Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi nasabah BPR Sulawesi Karya Sentosa, tetapi juga menjadi bentuk komitmen perusahaan untuk mengedukasi nasabahnya tentang BPJamsostek. Jadi BPR Sulawesi Karya Sentosa mendaftarkan nasabahnya ke BPJamsostek, bisa dibilang mereka berperan sebagai agen,” jelas Andi, Senin (21/10/2024).
Nolfi SE, Direktur PT BPR Sulawesi Karya Sentosa, menyampaikan rasa syukurnya atas kerjasama ini. Menurutnya, melalui perjanjian ini, nasabah akan memiliki jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan, sehingga apabila terjadi musibah, nasabah tetap terlindungi secara ekonomi karena adanya jaminan dari BPJamsostek.
“Tentu kami sangat bersyukur dengan adanya kerjasama ini. Sebelumnya, nasabah kami hanya mengandalkan usahanya sendiri, tapi dengan asuransi dari BPJamsostek, kondisi ekonomi mereka akan lebih terjamin, terutama saat mengalami musibah,” ungkap Nolfi.
Isi perjanjian kerjasama ini antara lain, Pihak Pertama (BPJamsostek) berkewajiban memberikan informasi terkait manfaat kepesertaan serta proses klaim. Sementara, Pihak Kedua (BPR Sulawesi Karya Sentosa) bertugas membantu Pihak Pertama dalam mendaftarkan nasabah, mengelola kepesertaan, mengurus pembayaran iuran bulanan, serta membantu nasabah dalam melengkapi dokumen pengajuan klaim.
BPRNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melaporkan bahwa jumlah ATM yang masih terdampak akibat anomali satelit Telkom-1 kini tersisa 111 unit dari total 321 yang sebelumnya bermasalah. Perusahaan menargetkan seluruh ATM akan kembali normal dalam dua hingga tiga hari ke depan.
Sekretaris Perusahaan BRI, Hari Siaga Amijarso, menyampaikan bahwa unit kerja yang terdampak juga telah berkurang, dengan hanya 10 unit yang masih dalam proses pemulihan dari total 124 unit yang terdampak. "Pemulihan sudah mencapai 91,2%," jelas Hari dalam pernyataan resminya.
Nasabah diimbau untuk tidak khawatir, karena kantor cabang, kantor cabang pembantu (KCP), dan BRI unit tetap beroperasi dan siap melayani kebutuhan tunai. Hari juga mendorong nasabah untuk memanfaatkan layanan non-tunai seperti mobile banking dan internet banking BRI, yang bisa diakses 24 jam di mana pun.
Selain itu, BRI menyediakan layanan melalui agen BRI Link, yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi penyetoran, pengambilan simpanan, serta pembayaran tagihan. Dampak dari anomali satelit Telkom-1 tidak terlalu besar bagi BRI, berkat penggunaan jaringan satelit internal perusahaan, BRIsat.
"BRI terus berupaya mempercepat pemulihan dengan memigrasikan jaringan terdampak ke BRIsat sebagai jaringan utama, serta mempersiapkan jaringan cadangan untuk memastikan kelancaran layanan," tambah Hari.