BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan dukungannya terhadap sektor pariwisata Indonesia dengan menggelar kembali “DiIndonesiaAja Travel Fair” (DIATF) di empat kota besar di Indonesia sepanjang tahun 2024. Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan, Muhamad Yusron, menyampaikan bahwa acara di Medan ini berlangsung dari tanggal 25 hingga 27 Oktober 2024, bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO). “Melalui acara ini, kami berusaha mendorong sektor pariwisata serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan simpanan,” ujarnya pada Jumat.
Untuk DIATF tahun ini, selain di Medan, acara telah berlangsung di Surabaya pada 27-29 September dan Jakarta pada 4-6 Oktober, serta akan disusul di Makassar pada 1-3 November mendatang.
Selama pameran, LPS juga menyosialisasikan perlindungan simpanan kepada para pengunjung. “Hal ini merupakan dukungan kami terhadap ekonomi pariwisata sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, masyarakat perlu lebih paham tentang perlindungan simpanan,” jelas Yusron.
Nova Arisna, Sekretaris Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berharap acara ini mendorong program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) yang semakin dikenal luas. “Pemilihan empat kota ini selaras dengan tingginya pergerakan wisatawan nusantara di daerah tersebut, sehingga diharapkan mampu memperkuat kesadaran akan program BBWI, baik di kalangan pemerintah daerah maupun masyarakat luas,” ujar Nova.
Nova juga menegaskan peran penting pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini. "Dukungan mereka sangat dibutuhkan dalam memperkuat pariwisata lokal dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara di seluruh Indonesia,” tambahnya.
BPRNews.id - Pada Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 yang berlangsung di The Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Kementerian Agama (Kemenag), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis buku pedoman untuk produk inovasi yang menggabungkan wakaf uang dan deposito bernama *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD). Acara ini dihadiri oleh 150 peserta, termasuk perwakilan dari seluruh bank syariah di Indonesia, Sekretaris BWI, Pejabat Gubernur Aceh, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta pengawas syariah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa CWLD adalah langkah inovatif yang mengintegrasikan fungsi komersial dan sosial dari perbankan syariah. "CWLD ini mampu menciptakan manfaat bersama bagi perbankan syariah dan wakaf, sehingga keduanya bisa tumbuh dan berkembang bersama," ujarnya.
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Prof. Waryono Abdul Ghafur, menyebutkan bahwa pedoman ini adalah wujud kolaborasi antara Kemenag, BWI, dan bank-bank syariah yang telah menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). “Panduan ini menjadi upaya bersama untuk memastikan pengelolaan wakaf uang sesuai syariat dan regulasi perbankan syariah,” tutur Prof. Waryono.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga mengingat saat ini terdapat 50 bank syariah yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sekaligus LKS-PWU. Menurutnya, “Kolaborasi ini tidak hanya menjaga tata kelola, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf uang."
Berdasarkan data Kemenag, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun, namun realisasinya pada 2023 hanya sekitar Rp2,2 triliun atau 1,22% dari potensi tersebut. Prof. Waryono mengungkapkan, “Kesenjangan ini adalah tantangan utama yang perlu diatasi. Kami berharap CWLD bisa mempercepat penghimpunan dana wakaf uang secara nasional."
Jumlah bank syariah yang berperan sebagai LKS-PWU terus bertambah, dari 18 pada 2019 menjadi 50 pada Juli 2024. Namun, Prof. Waryono menilai peningkatan ini masih belum sebanding dengan kenaikan realisasi wakaf uang. "Tantangan utamanya adalah memastikan bank syariah berperan lebih optimal dalam mengelola dan memanfaatkan dana wakaf," ujarnya.
Dian Ediana Rae menambahkan bahwa keunggulan CWLD terletak pada manfaat timbal balik yang dihasilkannya. "Dari sisi perbankan syariah, CWLD dapat meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan likuiditas lebih panjang karena dana wakaf tidak bisa diambil selama jangka waktu wakaf. Dari sisi perwakafan, CWLD memberikan nilai tambah pada aset wakaf serta manfaat berkelanjutan bagi penerima manfaat dan Nazhir Wakaf Uang," jelasnya.
Prof. Waryono optimistis bahwa CWLD akan semakin memperkuat sinergi antara perbankan syariah dan perwakafan. "Kami berharap pedoman ini membantu implementasi CWLD yang efektif, demi kemajuan perbankan syariah dan perwakafan di Indonesia," tutupnya.
BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan bahwa sebagian besar rekening simpanan di perbankan Indonesia memiliki saldo di bawah Rp100 juta. "Per September 2024, ada 568,31 juta rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta, yang mencakup 98,8% dari total 593,3 juta rekening di seluruh perbankan nasional," kata LPS dalam laporannya. Angka ini menunjukkan peningkatan 10,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika jumlah rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta hanya 528,48 juta.
Di sisi lain, meskipun jumlah rekening dengan saldo di atas Rp5 miliar hanya 143.337 rekening, jumlah ini tumbuh sebesar 7,4% secara tahunan (year-on-year). "Simpanan dengan saldo di atas Rp5 miliar mendominasi total simpanan nasional, mencapai Rp4.699,44 triliun atau 53,6% dari total simpanan," tambah LPS.
Berdasarkan jenis simpanannya, rekening tabungan mendominasi dengan 582,04 juta rekening atau 98,1%, diikuti oleh giro dengan 5,69 juta rekening, dan deposito sebanyak 5,54 juta rekening. Selain itu, LPS juga mencatat bahwa masyarakat lebih banyak memilih bank konvensional dibandingkan bank syariah. "Sebanyak 533,06 juta rekening atau 89,8% berada di bank konvensional, sedangkan di bank syariah terdapat 60,24 juta rekening atau 10,2% dari total jumlah rekening," jelasnya.
BPRNews.id - Total aset perbankan syariah di Provinsi Aceh hanya mencapai 6,7% dari total industri perbankan syariah nasional hingga Agustus 2024, dengan nilai sekitar Rp58 triliun dari total Rp880 triliun secara nasional. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, yang juga mencatat bahwa pertumbuhan pembiayaan di Aceh hanya 8%, di bawah pertumbuhan nasional yang mencapai 11,4%.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyoroti potensi besar perbankan syariah di Indonesia yang belum sepenuhnya terwujud. "Kalau kita lihat, umat Islam di Indonesia lebih dari 80%, tetapi pertumbuhan perbankan syariah masih belum sesuai harapan jika dibandingkan dengan bank konvensional," ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 di Banda Aceh.
Dian menjelaskan bahwa salah satu faktor rendahnya pangsa pasar perbankan syariah di Aceh adalah literasi keuangan syariah yang masih rendah, ditambah dengan perekonomian yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. "Literasi keuangan syariah dan branding masih lemah, sementara perekonomian Aceh belum stabil sepenuhnya, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkisar antara 4,9% hingga 5,7%," jelas Dian.
Ia menambahkan bahwa OJK akan mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi di Aceh yang dapat dioptimalkan untuk didukung oleh perbankan syariah. "Kita perlu mendorong terciptanya ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh," pungkasnya.
BPRNews.id - KoinWorks, perusahaan fintech lending yang berfokus pada pengembangan UMKM, berpartisipasi dalam kampanye Gerakan Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang diprakarsai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka menyelenggarakan berbagai program edukatif untuk UMKM, investor, dan masyarakat dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024.
CEO KoinWorks, Benedicto Haryono, mengungkapkan, “KoinWorks sangat bersemangat mendukung Bulan Inklusi Keuangan 2024. Kami berkomitmen untuk membantu UMKM dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya keuangan yang ada serta mencapai tujuan finansial mereka.” Program edukasi ini, termasuk kuliah tamu di Binus International bertema “Gender Financing and Equality” serta webinar tentang meningkatkan peluang pembiayaan untuk UMKM.
Selain itu, KoinWorks juga menyediakan program mentorship bagi UMKM yang bertujuan untuk membantu mereka dalam pengembangan bisnis. “Dengan literasi keuangan yang baik, kita bisa menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif,” tambah Benedicto.
Chief of Impact KoinWorks, Angelique Timmer, menambahkan bahwa komunitas KoinPreneur di WhatsApp digunakan sebagai sarana penyebaran informasi terkait kegiatan dan acara UMKM, khususnya selama Bulan Inklusi Keuangan.