BPRNews.id - Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II Surabaya, Bambang S. Hidayat, menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang bersifat emansipatoris dalam mendukung kemajuan sumber daya manusia. Hal ini disampaikan pada acara The 20th AUN dan 9th ASEAN+3 Educational Forum 2024 yang diadakan di Universitas Airlangga.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai mahasiswa, akademisi, dan profesional muda dari negara-negara ASEAN serta mitra seperti Jepang, Korea Selatan, dan China. Para peserta berkumpul untuk membahas tantangan global dan memperkuat kerja sama antarnegara.

Menurut Bambang, "Pendidikan yang membebaskan bukan hanya soal mengajarkan keterampilan, melainkan juga tentang membentuk karakter, mengembangkan pemikiran kritis, dan mendorong inovasi." Ia juga menegaskan bahwa pendidikan harus mampu membebaskan individu dari berbagai batasan sosial, ekonomi, dan budaya.

Bambang menambahkan, "Dalam era teknologi yang berkembang pesat, keterampilan kritis dan analitis adalah hal yang harus ditekankan agar sumber daya manusia dapat tetap bersaing." Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, bukan sekadar mengejar gelar akademik, tetapi membekali mereka dengan kemampuan berpikir dan bertindak secara bebas.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah, terutama di kalangan santri di Provinsi Kalimantan Tengah, melalui program Edukasi Keuangan Hari Santri.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi OJK 2024, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 75,02 persen. "Ini menunjukkan bahwa meski banyak masyarakat yang sudah memiliki akses ke layanan keuangan formal, tingkat literasinya masih rendah," ujar Agusman dalam kegiatan Edukasi Keuangan Hari Santri.

Agusman menekankan pentingnya pendidikan keuangan di pesantren untuk membantu santri memahami berbagai produk dan layanan keuangan yang bermanfaat bagi mereka. "Santri harus diperkenalkan dengan produk keuangan dan jasa keuangan agar mereka dapat memanfaatkannya dan berkontribusi dalam sektor keuangan, khususnya yang berbasis prinsip syariah," jelasnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, dan pesantren dalam meningkatkan pemahaman keuangan di masyarakat, terutama di kalangan santri, agar dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar.

Agusman menambahkan bahwa upaya ini sejalan dengan rendahnya indeks literasi keuangan syariah yang baru mencapai 39,11 persen, dan indeks inklusi keuangan syariah yang hanya 12,88 persen. "Ini berarti kita semua perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep keuangan syariah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari," tuturnya.

OJK sendiri telah meluncurkan berbagai program inisiatif untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, seperti Program Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (Sakinah), Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS), dan Indonesia Syariah Financial Olympiad.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha Investree, sebuah fintech peer-to-peer (P2P) lending, terkait dugaan pelanggaran. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar, menegaskan bahwa pelanggaran ini merupakan masalah perusahaan, bukan mencerminkan industri fintech secara keseluruhan. 

"Kita harus membedakan integritas dari industri dan integritas dari perusahaan itu sendiri. Itu yang selalu kami tekankan kepada anggota, bahwa integritas di atas segalanya," ujar Entjik. Entjik menjelaskan bahwa industri fintech harus mengutamakan kejujuran dan kepatuhan terhadap regulasi OJK, yang sudah sangat lengkap, termasuk dalam hal manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. "Peraturan dari OJK itu sudah sangat lengkap, tinggal industri mengikuti aturan yang ada," jelasnya.

AFPI juga terus mengingatkan anggotanya untuk patuh melalui berbagai forum, seperti compliance talk dan brainwave forum. "Kami selalu mengingatkan untuk patuh pada semua aturan, baik itu POJK, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang P2SK, hingga Manajemen Risiko," imbuhnya.

Meskipun kasus Investree mencuat, Entjik menegaskan bahwa masih banyak perusahaan fintech lain yang berintegritas tinggi dan mematuhi regulasi. "Banyak perusahaan lain yang melihat industri ini sebagai prospek yang baik dan serius mematuhi aturan," tutupnya.

BPRNews.id - Bank ICBC Indonesia, bagian dari ICBC Limited, mengumumkan pembukaan cabang relokasi terbaru di Surabaya, tepatnya di Jl. Mayjen HR. Muhammad No.1. Acara peresmian pada Selasa, 22 Oktober 2024, dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya, serta otoritas regulator setempat.

Cabang baru ini dilengkapi dengan berbagai layanan perbankan modern, termasuk perbankan digital seperti online banking dan mobile banking, yang memungkinkan nasabah mengakses rekening mereka dengan mudah dan aman. Nasabah juga dapat menikmati kenyamanan layanan yang lebih efisien dan cepat, disertai dengan dukungan China Desk Customer Assistant yang fasih berbahasa Mandarin, khusus untuk melayani ekspatriat Tiongkok.

Presiden Direktur PT Bank ICBC Indonesia, Chen Yong, menegaskan bahwa pembukaan relokasi kantor cabang di Surabaya bukan hanya peningkatan layanan, tetapi merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan ICBC Indonesia. "Komitmen kami untuk terus berinovasi memberikan solusi terbaik dalam memberikan layanan keuangan dengan cakupan yang lebih luas, lebih komprehensif, dan lebih dekat dengan nasabah, masyarakat terutama pelaku bisnis, khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya," jelas Chen saat memberikan sambutannya.

Acara seremonial tersebut juga dihadiri oleh jajaran komisaris, direksi, serta para nasabah utama ICBC Indonesia, memperlihatkan bahwa pembukaan ini merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan layanan perbankan ritel dan korporasi, serta memenuhi kebutuhan finansial lokal dengan standar internasional.

Dalam pidatonya, Chen menyoroti pentingnya cabang baru ini dalam mendukung perkembangan ekonomi lokal. "Surabaya adalah pusat ekonomi yang berkembang pesat, dinamis, penuh dengan potensi dan peluang. Oleh karena itu kami percaya bahwa keberadaan Kantor Cabang Surabaya yang baru ini akan menjadi kontributor signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal," tambahnya.

Pembukaan cabang Surabaya juga diharapkan dapat mendorong perekonomian regional. ICBC Indonesia menawarkan produk dan layanan yang mencakup pembiayaan usaha kecil menengah hingga korporasi multinasional, bertujuan untuk membantu memperkuat pertumbuhan bisnis di Surabaya.

Benny Sampirwanto, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa kehadiran Bank ICBC di Surabaya tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berkualitas, tetapi juga mendorong kolaborasi internasional yang dapat memperkuat ekonomi lokal. "Kami berharap Bank ICBC dapat terus berkembang dan menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan pelaku usaha di Surabaya," ujar Benny, menegaskan harapan pemerintah terhadap peran ICBC dalam memacu pertumbuhan investasi dan ekonomi di kawasan tersebut.

Dengan relokasi ini, Bank ICBC Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu bank internasional yang berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan ekonomi di Indonesia, khususnya di Surabaya.

BPRNews.id - Sebanyak 600 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Malang ditargetkan memiliki sertifikat halal pada tahun 2024. Untuk mencapai target ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berupaya mendorong para pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi tersebut.

Menurut data yang dihimpun oleh JatimTIMES, saat ini ada sekitar 2.823 UMKM di Kota Malang yang sedang dalam proses meningkatkan komitmen terhadap sertifikasi halal produk mereka. Dari jumlah tersebut, 108 UMKM telah memulai proses sertifikasi. "Untuk tahun 2024, kami menargetkan 600 UMKM bersertifikat halal. Saat ini, baru sekitar 8 persen yang sudah bersertifikat halal," jelas Eko Sri Yuliadi, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang.

Eko menambahkan bahwa Pemkot Malang terus mengidentifikasi pelaku UMKM di wilayah tersebut karena pertumbuhan UMKM di Kota Malang terus meningkat dari waktu ke waktu. "Kita akan melakukan verifikasi dan identifikasi UMKM yang sudah bersertifikat halal," lanjutnya.

Selain itu, Eko menargetkan bahwa pada tahun 2026 seluruh UMKM di Kota Malang telah memiliki sertifikat halal, sesuai dengan amanat dari pemerintah pusat. "Itu merupakan amanat undang-undang kepariwisataan, PP 21 2009 kalau gak salah terkait jaminan produk halal," tambah Baihaqi, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang.

Baihaqi juga menyebutkan bahwa sebenarnya pada 17 Oktober lalu, seluruh pelaku UMKM sudah seharusnya memiliki sertifikat halal. Namun, ia mengakui bahwa proses untuk mendapatkan sertifikasi halal memerlukan waktu, sehingga pemerintah terus mendorong pelaku UMKM untuk mengurusnya. "Tapi kan gak semudah itu sehingga pemerintah terus mendorong untuk mengurus sertifikasi halal karena itu jaminan produk bagi konsumen. Ini self declare dari Pemkot Malang," pungkasnya.