BPRNews.id - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa kinerja BPR dan BPRS saat ini tetap terjaga dengan baik dan bahkan mencatat pertumbuhan positif yang berkelanjutan.

Pernyataan ini disampaikan Dian dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo).

"Pemerintah dan pihak terkait terus berupaya memperkuat ketahanan sektor keuangan melalui konsolidasi, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta memperkuat pertumbuhan sektor BPR - BPRS," ujar Dian, Rabu (23/10/2024).

Sementara itu, ekonom Burhanudin Abdullah menegaskan bahwa BPR perlu meningkatkan perannya dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama di era pemerintahan baru yang akan fokus pada pengembangan ekonomi rakyat, kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

"Langkah-langkah ini akan menjadi fondasi penting untuk kemajuan bangsa Indonesia," ucap Burhanudin.

Ia juga menyoroti bahwa pemerintahan mendatang berencana untuk memprioritaskan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui kerja sama dengan UMKM, pengusaha kecil, serta masyarakat lokal. Burhanudin menekankan pentingnya peran BPR dalam mendukung program-program tersebut, khususnya dalam memperkuat ekonomi lokal.

"Saya berharap BPR dapat berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi rakyat serta memastikan kesuksesan program-program strategis pemerintah ke depan. Kita harus berfokus pada tindakan konkret untuk membangun bangsa ini agar mampu bersaing secara global," tambahnya.

Perbarindo juga diharapkan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, BUMN, dan sektor swasta untuk memperluas akses pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, BPR dan BPRS perlu berinovasi dengan memanfaatkan teknologi, memprioritaskan pembiayaan berkelanjutan bagi UMKM, memperkuat edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat, serta menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM juga menjadi prioritas melalui pelatihan yang relevan dan berkelanjutan.

BPRNews.id - Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) serta BPR Syariah agar menjadi pilar utama dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nasional.

Ketua Umum DPP Perbarindo, Tedy Alamsyah, mengungkapkan bahwa keberadaan BPR dan BPRS ditujukan untuk menggerakkan kembali ekonomi masyarakat melalui kebijakan Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Dengan adanya perluasan fungsi serta peran dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Tedy berharap langkah ini bisa menjadi jalan bersama untuk memperkuat daya tahan industri ini.

"Perlu dipahami bahwa mesin penggerak kritis dari industri ini adalah dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang menempatkan kami sebagai bank yang paling dekat dengan masyarakat UMKM," ungkap Tedy dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Perbarindo di Jakarta pada hari Rabu.

Dalam acara tersebut, ekonom Burhanudin Abdullah juga menekankan pentingnya peran BPR dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama di tengah fokus pemerintahan baru yang menitikberatkan pada peningkatan kesehatan, pendidikan, serta perumahan.

Pemerintah juga mengarahkan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui kerja sama dengan UMKM, pengusaha kecil, serta masyarakat lokal. Menurut Burhanudin, BPR memiliki kontribusi penting dalam mendukung program-program pemerintah tersebut.

"Saya berharap seluruh elemen BPR berkomitmen dalam mengembangkan perekonomian rakyat serta memastikan keberhasilan program-program strategis pemerintah ke depan. Kita harus berfokus pada langkah-langkah nyata untuk membangun bangsa ini agar dapat bersaing dengan negara lain," ujar Burhanudin.

Sejalan dengan itu, ekonom Iwan J Aziz juga mendorong perhatian lebih pada peran BPR dan BPRS dalam mendukung UMKM. Ia menyebutkan bahwa publik sering kali lebih memberi perhatian pada perusahaan besar, padahal UMKM memiliki kontribusi yang jauh lebih besar dalam perekonomian.

"Dengan adanya kebijakan yang tepat dan sinergi antara pemerintah, UMKM, dan lembaga keuangan seperti BPR dan BPRS, Indonesia dapat membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi baik di level lokal maupun nasional," tutur Iwan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menambahkan bahwa kinerja BPR dan BPRS tetap terjaga dengan baik, bahkan menunjukkan pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan.

"Pemerintah dan pihak-pihak terkait saat ini sedang berupaya memperkuat ketahanan sektor keuangan melalui konsolidasi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan yang lebih kuat di sektor BPR dan BPRS," ungkap Dian.

BPRNews.id  -  PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau Bank Banten terus mencatatkan peningkatan kinerja yang signifikan, terutama dalam pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di wilayah Provinsi Banten. Selain mengelola RKUD Pemerintah Provinsi Banten, Bank Banten juga dipercaya untuk mengelola RKUD dari Pemerintah Kota Serang dan Kabupaten Lebak. Kepercayaan ini menunjukkan peningkatan reputasi dan kredibilitas Bank Banten di mata pemerintah daerah.

Bank Banten berkomitmen untuk selalu menyediakan dana kapanpun diperlukan oleh Pemprov, PemKab, maupun PemKot yang telah mempercayakan pengelolaan RKUD mereka. Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari masyarakat juga mengalami peningkatan, yang memperkuat likuiditas Bank Banten.

Likuiditas merupakan aspek vital dalam operasional perbankan. Meski situasi ekonomi global masih penuh ketidakpastian, Bank Banten telah menunjukkan kesiapan likuiditas yang kuat, didukung oleh peningkatan kepercayaan masyarakat di seluruh Provinsi Banten dan stakeholder di Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam rilis resmi Bank Banten pada 23 Oktober 2024 oleh Corporate Secretary, yang menyatakan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Banten masih berada dalam batas normal, mencerminkan pengelolaan dana yang optimal.

Dengan pertumbuhan DPK yang signifikan, Bank Banten berencana mempercepat ekspansi kredit, baik di sektor konsumer seperti kredit bagi ASN, P3K, dan pensiunan, maupun kredit produktif yang layak dan bankable. Meski demikian, bank tetap memprioritaskan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Selain peningkatan pendapatan berbasis fee (fee-based income), Bank Banten juga fokus menyelesaikan kredit bermasalah melalui program internal dan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Banten. Bank Banten optimis bahwa tahun 2024 akan membawa dampak positif lebih besar dalam peningkatan kinerja dan pelayanan, serta berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

BPRNews.id  -  Kalla Institute terus membuka peluang bagi mahasiswanya untuk mengembangkan potensi melalui program magang. Baru-baru ini, mereka menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar, atau Bank Sulselbar, dalam upaya memperluas kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis di industri perbankan. Penandatangan ini dilakukan oleh Rektor Kalla Institute, Syamril, dan Direktur Operasional dan TI Bank Sulselbar, Iswadi Ayub, di Auditorium Kalla Institute.

Menurut Syamril, program magang ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pemahaman mendalam mengenai industri perbankan, mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia kerja dengan kompetensi terbaik. "Kami ingin memastikan mahasiswa kami siap menghadapi dunia kerja dengan kompetensi terbaik," ujar Syamril.

Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada magang, tetapi juga mencakup kuliah umum yang menghadirkan topik-topik aktual seperti digitalisasi perbankan. Dalam kuliah umum bertema Inovasi Perbankan dalam Mendukung Bisnis di Era Digital, Iswadi Ayub memberikan gambaran tentang pentingnya keamanan data nasabah dalam era digitalisasi yang semakin maju. Ia menekankan pentingnya sistem keamanan yang kuat dalam aplikasi perbankan untuk melindungi data pribadi nasabah.

Ria Andriani, Corporate Banking & E-Bisnis Bank Sulselbar, menyambut baik kolaborasi ini dan berharap dapat membantu Bank Sulselbar menemukan bakat-bakat muda yang potensial. Program ini juga diharapkan menjadi jembatan pertukaran pengetahuan antara dunia industri dan akademisi.

Kalla Institute berkomitmen untuk terus memperluas kerja sama dengan berbagai industri, memperkuat posisi mereka sebagai perguruan tinggi yang mencetak enterpreneur dan profesional unggul di bidang bisnis dan teknologi.

BPRNews.id  -  Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjalin kerja sama strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. BTN mengambil langkah proaktif dengan bermitra bersama Unnes untuk menciptakan SDM yang unggul, terutama dalam bidang pembiayaan perumahan.

Rektor Unnes, Prof. Dr. S. Martono, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif BTN dalam menjalin kemitraan ini, termasuk dengan menjadikan BTN sebagai bank pengelola dana kuliah serta beasiswa bagi mahasiswa. "Kami berharap kerja sama ini dapat terus berkembang dan memberi manfaat besar bagi pengembangan SDM di Indonesia ke depan," katanya.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ini memperkuat kolaborasi dalam pemanfaatan layanan perbankan, termasuk sistem pembayaran uang kuliah melalui Host to Host (H2H) dan Cash Management System (CMS). Kolaborasi ini juga mencakup penyelenggaraan kuliah umum oleh praktisi BTN untuk memperkaya wawasan mahasiswa, terutama dalam sektor properti.

Selain itu, BTN dan Unnes juga akan bekerja sama dalam program Learning, Advisory, and Research Housing Finance Center, yang fokus pada riset dan pengembangan keuangan perumahan. BTN akan menyediakan kesempatan magang bagi mahasiswa Unnes agar mereka mendapatkan pengalaman langsung di dunia perbankan.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan pentingnya kolaborasi ini dalam rangka menciptakan SDM yang kompetitif, khususnya di era digital saat ini. "Kami bertransformasi secara digital untuk meningkatkan pelayanan, termasuk melalui platform KPR digital yang terintegrasi dengan aplikasi BTN Mobile," ujarnya.

BTN juga berkomitmen mendukung unit usaha Unnes, seperti asrama mahasiswa dan layanan kesehatan, dalam rangka memperluas dampak positif kerja sama ini.