BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Haneda Mitra Usaha telah mengumumkan rencana perubahan pemegang saham pengendali. Saham yang saat ini dikuasai oleh Zulkifli Hasan akan dialihkan kepada Randy Zanata. Dalam pengumuman resminya yang dirilis pada 21 Oktober 2024, disebutkan bahwa Zulkifli Hasan saat ini memegang 56,25% saham BPR Haneda, sementara putrinya, Putri Zulkifli Hasan, memiliki 25%, dan sisa saham sebesar 18,75% dimiliki oleh Soraya, istri Zulkifli.
Zulkifli Hasan adalah politisi senior yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan telah menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta Menteri Perdagangan di bawah pemerintahan Joko Widodo. Saat ini, ia dipercaya sebagai Menteri Koordinator Pangan di kabinet Prabowo-Gibran. Putri Zulkifli Hasan sendiri adalah anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029 mewakili daerah pemilihan Lampung 1.
Dalam pengumuman tersebut, disebutkan bahwa BPR Haneda akan meningkatkan modal menjadi Rp15 miliar, naik dari Rp8 miliar melalui aksi rights issue. Tiga pemegang saham baru akan masuk, yaitu PT Bersaudara Utama Maju, PT Komunikasi Jejala Indonesia, dan Randy Zenata.
Penambahan pemegang saham ini menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali. Setelah peningkatan modal, pemegang saham pengendali akan beralih kepada Randy Zenata. Komposisi kepemilikan saham setelah penambahan modal akan menjadi: Randy Zenata (33,33%), PT Bersaudara Utama Maju (20%), Zulkifli Hasan (20%), PT Komunikasi Jejala Indonesia (16,67%), Putri Zulkifli Hasan (6,67%), dan Soraya.
Randy Zenata sendiri adalah keponakan Zulkifli Hasan, putra Zainudin Hasan, mantan Bupati Lampung Selatan yang divonis 12 tahun penjara dalam kasus korupsi.
“Proses pengambilalihan ini diperkirakan akan selesai pada November 2024,” demikian disampaikan dalam pengumuman tersebut, Selasa (22/10/2024).
BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Hulu Sungai Selatan, memang tak setenar Bank Kalsel. Namun, kiprah bank milik Pemkab HSS ini sudah familiar di kalangan masyarakat perdesaan, khususnya di kalangan UMKM, pedagang kecil di pasar serta petani.
Menyusul terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 tahun 2024 tentang BPR/BPR Syariah, modal inti yang dimiliki BPR daerah minimal Rp 6 miliar.
Pengelola BPR HSS pun butuh tambahan dana berupa penyertaan modal. Selain memenuhi batas minimal modal inti, juga agar lebih leluasa mengembangkan produk dan usaha.
Direktur BPR HSS Akhmad Zainudin berharap usulan penambahan modal ini mendapatkan dukungan pemilik saham (dalam hal ini Pemkab HSS) dan juga DPRD HSS.
“Kami sudah ajukan permohonan penambahan modal ini sejak 2023. Semoga bisa dikawal pemegang saham dan mendapat persetujuan DPRD,” kata Zainudin.
Sementara itu, terkait penyertaan modal tersebut, anggota Komisi III DPRD HSS, Yusperi, kepada banjarmasinpost.co.id, Jumat (25/10/2024) mengatakan, untuk 2024 ini tidak masuk dalam program yang diajukan Pemkab HSS.
“Di APBD Perubahan 2024, tentunya tak bisa masuk skala prioritas. Yang masuk adalah penyertaan modal untuk Perseroda PDAM,” kata Yusperi.
Bahkan, PDAM mendapatkan modal cukup besar Rp 8 miliar. Yusperi sepakat, keberadaan BPR sebagai bank milik Pemkab HSS harus mendapat dukungan permodalan agar bisa terus berkembang menjadi bank daerah seperti halnya Bank Kalsel.
Namun, pihak pengurus dan pengelola, kata anggota dewan dari PKS ini, harus bisa meyakinkan DPRD bahwa keberadaannya membawa dampak positif bagi masyarakat dan pengelolaannya pun berjalan sehat. “Jangan sampai merugi seperti manajemen sebelumnya,” katanya.
Yusperi juga memastikan, setiap program yang berdampak positif pada masyarakat, secara anggaran bakal didukung DPRD.
“Apalagi kalau keberadaan bank ini untuk mencegah masyarakat pinjam uang ke rentenir. Tentu kami dukung, jika diajukan lagi pada APBD murni 2025 mendatang. Yang penting beri kami penjelasan mengapa harus dikasih modal tambahan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Direktur BPR HSS menyatakan, meski belum bisa memberi dividen, namun BPR sudah menghasilkan laba, karena saat ini pihaknya masih menanggung beban kerugian pengelola sebelumnya.
“Insya Allah kalau diberi kepercayaan kami mampu lebih berkembang lagi. Bahkan, jika mendapat support modal yang besar, kami sudah membuat rencana produk unggulan bunga 0 persen,” katanya.
Sebagai pengelola, kata Zainudin, pihaknya sudah proaktif memasarkan produk ke kalangan menengah ke bawah, baik simpanan maupun pinjaman kredit dengan turun ke pasar-pasar hingga ke petani-petani agar tak terjerat rentenir.
BPRNews.id - Mojokerto, Bhirawa. Dalam rangka meningkatkan wawasan perbankan dan mengoptimalkan pengelolaan BUMD, Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengadakan kunjungan kerja ke PT BPR Bank Jombang Perseroda pada Rabu, (23/10) siang.
Kunjungan ini dipimpin oleh Pjs Bupati Mojokerto, Akhmad Jazuli, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, kepala OPD, para camat, direktur RSUD R.A. Basoeni, RSUD Prof. Dr. Soekandar, dan jajaran direksi PT BPR Majatama Kabupaten Mojokerto.
Akhmad Jazuli menyoroti peran penting BUMD dalam menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan BUMD untuk bersama-sama memajukan ekonomi daerah.
"BUMD adalah milik kita bersama. Kita harus menjaga dan mengembangkannya agar semakin besar," tegas Jazuli dalam pertemuan di aula kantor BPR Bank Jombang, lantai 7, Jalan Presiden Abdurrahman Wahid, Desa Candi Mulyo, Kecamatan Jombang.
Jazuli juga mendorong para pejabat Kabupaten Mojokerto untuk belajar dan mengadopsi inovasi dari BPR Bank Jombang. "Harapan saya, apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan untuk pengembangan BPR di Kabupaten Mojokerto," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pjs Bupati Mojokerto juga menekankan pentingnya inovasi dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMD. Menurutnya, agar BUMD tetap memberikan layanan terbaik, mereka harus terus berinovasi dan profesional dalam menangkap peluang dan menghasilkan PAD.
"Acara ini mengajak kita semua, terutama direksi BUMD PT. BPR Majatama Perseroda, untuk belajar lebih banyak dan memperbaiki diri dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, menjadi lebih produktif, serta mampu melihat peluang dan berinovasi agar menghasilkan produk yang bermanfaat. Dengan dukungan pemerintah daerah, kami berharap BUMD bisa terus berkembang lebih baik," tambah Jazuli.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, dalam sambutannya mengingatkan pentingnya sinergi antara BUMD dan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017, BUMD harus berperan dalam meningkatkan ekonomi daerah, menghasilkan produk berkualitas, dan menjalankan tata kelola yang baik.
"Tata kelola perusahaan yang baik akan membantu perusahaan mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Teguh.
Teguh berharap, dari kegiatan studi tiru ini, banyak manfaat yang bisa diterapkan untuk pengembangan BUMD di Mojokerto. "Semoga silaturahmi dan kerja sama antara BPR Bank Jombang dan PT. BPR Majatama Perseroda semakin erat," tutupnya.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan langkah untuk memperkuat Bank Perekonomian Rakyat (sebelumnya dikenal sebagai Bank Perekonomian Rakyat, Red).
Salah satu target OJK adalah mengurangi jumlah BPR hingga menjadi 1.000 unit pada tahun 2027 melalui kebijakan merger atau penggabungan. Bahkan, sepanjang tahun 2024 ini, OJK sudah menutup tujuh BPR untuk memperkuat kondisi keuangan dan institusi perbankan tersebut.
Di Kalimantan Selatan (Kalsel), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) sedang mempersiapkan diri untuk merespons kebijakan tersebut.
"Kami hanya menyampaikan kepada pemegang saham bahwa ada aturan baru dari OJK terkait merger," ujar Suprapto.
Menurut Suprapto yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR Tanahlaut (Tala), keputusan akhir terkait aturan OJK tersebut berada di tangan pemegang saham. Hingga saat ini, belum ada pertemuan khusus yang digelar untuk membahas rencana merger. Karena, menurutnya, merger bukan wewenang manajemen BPR, melainkan merupakan ranah pemegang saham.
Di Kalsel sendiri, saat ini terdapat 16 BPR, yang terdiri dari 1 BPR Syariah, 9 BPR milik pemerintah daerah, dan 6 BPR swasta.
Lebih lanjut, Suprapto menyebutkan bahwa proses merger membutuhkan waktu. Selain menunggu arahan lebih lanjut dari OJK, komunikasi juga perlu dilakukan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham.
Komposisi pemegang saham BPR di Kalsel meliputi Pemerintah Provinsi Kalsel, pemerintah kabupaten/kota, serta Bank Kalsel.
Ia juga menegaskan bahwa secara tertulis telah menyampaikan kepada para pemegang saham mengenai aturan baru terkait merger. Saat ini, pihaknya hanya menunggu keputusan dari para pemegang saham.
Dari sisi bisnis, Suprapto menambahkan bahwa tidak ada masalah apabila merger ini nantinya dilaksanakan. Secara modal dan kelembagaan, BPR akan menjadi lebih besar dan kuat.
Namun, dampak yang mungkin muncul adalah terkait dengan posisi pemerintah kabupaten/kota, karena dengan adanya merger, porsi saham mereka kemungkinan akan menjadi lebih kecil. Sementara itu, saham pemerintah provinsi—termasuk Bank Kalsel—bisa saja meningkat karena terakumulasi dari seluruh daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah kabupaten/kota untuk menjadi pemegang saham minoritas.
Sebagai gambaran, di PT BPR Tala yang telah beroperasi sejak Juni 2013, komposisi saham terdiri dari Pemkab Tala sebesar Rp 4,6 miliar, saham Pemprov Kalsel sebesar Rp 1,35 miliar, dan Bank Kalsel sebesar Rp 150 juta.
Berdasarkan catatan, PT BPR Tala selain menyalurkan kredit modal usaha reguler, juga telah menyalurkan kredit khusus tanpa bunga atau nol persen yang dikenal dengan program Gapura Karomah (Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah) selama lima tahun terakhir. Program ini merupakan salah satu unggulan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2018-2023.
Seiring dengan berakhirnya periode RPJMD, program Gapura Karomah juga berakhir. Namun, Pemkab Tala berencana melanjutkan program tersebut karena tingginya minat masyarakat.
Senada dengan Suprapto, Direktur BPR Hulu Sungai Selatan (HSS), Akhmad Zainudin, juga menyatakan bahwa keputusan mengenai merger sepenuhnya berada di tangan pemegang saham.
Saat ditemui Kamis (24/10) di kantornya di Lantai 2 Pasar Losbatu Kandangan, Zainudin menjelaskan bahwa pemegang saham BPR HSS adalah Pemkab HSS melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
Pihaknya sudah mengetahui tentang peraturan OJK tersebut melalui sosialisasi mengenai kepemilikan saham. Namun, menurutnya, proses merger memerlukan waktu dan penyesuaian yang tidak mudah.
"Menyatukan dua entitas yang berbeda itu tidaklah mudah. Pola pelayanan, budaya, dan jenis nasabah di tiap daerah berbeda. Saya sendiri butuh waktu dua tahun untuk memperbaiki manajemen internal setelah adanya kesalahan pengelolaan sebelumnya," ungkap Zainudin.
BPR HSS saat ini memiliki dua produk utama, yakni nasabah simpanan dan nasabah kredit, yang sebagian besar berasal dari sektor UMKM dan pasar dengan tujuan mengalihkan masyarakat dari ketergantungan pada rentenir.
Hingga Oktober 2024, total peminjam di BPR HSS mencapai 991 rekening, sedangkan nasabah simpanan berupa tabungan dan deposito mencapai 4.017 rekening dengan total dana sebesar Rp 10 miliar.
Mengenai kecukupan modal, Zainudin menyebutkan bahwa modal yang dimiliki BPR HSS saat ini sebesar Rp 5 miliar, dan masih kekurangan Rp 1 miliar dari limit OJK. Kekurangan tersebut telah diajukan sebagai penyertaan modal kepada DPRD HSS sejak 2023.
BPRNews.id - Peruri memperkenalkan inovasi terbarunya untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia. Komitmen Peruri untuk mendukung transformasi digital di sektor perbankan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo).
Menurut Principle Subject Matter Expert Peruri, Sunu Widyatmoko, Peruri Graph Analytic merupakan solusi digital yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan BPR dan BPRS. Solusi ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang aman, efektif, serta sesuai dengan peraturan perlindungan data pribadi.
"Peruri Graph Analytic memberikan berbagai manfaat penting bagi BPR-BPRS dalam mendukung strategi bisnis yang lebih tepat sasaran," kata Sunu dalam pernyataannya, Kamis, 24 Oktober 2024.
Dengan Peruri Graph Analytic, profil nasabah disajikan secara terintegrasi dan dilengkapi visualisasi perjalanan nasabah, sehingga memberikan gambaran menyeluruh yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Selain itu, layanan ini juga mampu mengidentifikasi profil nasabah secara mendalam untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan.
Layanan ini juga dapat mendeteksi transaksi yang memiliki potensi anomali berdasarkan frekuensi dan nominalnya, memberikan wawasan lebih mendalam untuk strategi mitigasi risiko keuangan. Analisis motif transaksi juga membantu mengidentifikasi aktivitas mencurigakan seperti pencucian uang (money-laundering) dan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan terhadap regulasi perbankan.
Sunu menambahkan bahwa solusi ini dirancang untuk membantu BPR-BPRS menghadapi tantangan transformasi digital, dengan fokus pada peningkatan keamanan, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi. Dengan ekosistem yang saling terintegrasi, diharapkan proses adaptasi BPR-BPRS terhadap teknologi akan menjadi lebih mudah.
"Dengan solusi Peruri Graph Analytic, Peruri memberikan nilai tambah melalui pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, guna menciptakan ekosistem digital yang saling terintegrasi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi," jelas Sunu.
Keikutsertaan Peruri dalam Rakernas Perbarindo 2024 menjadi bukti bahwa Peruri siap menjadi mitra strategis bagi BPR-BPRS dalam memperkuat fondasi digital, mendukung pertumbuhan berkelanjutan, dan mendorong inovasi sesuai dengan kebutuhan industri di era digital ini.