BPRNews.id - Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) terus memperkuat dukungannya terhadap transformasi digital di sektor perbankan dengan menghadirkan teknologi Graph Analytic pada Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Rakernas Perbarindo). Solusi ini diharapkan membantu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengelola keamanan data nasabah secara lebih efektif.
Direktur Operasi Peruri, Sunu Widyatmoko, menegaskan komitmen perusahaan dalam meningkatkan keamanan data pribadi nasabah melalui teknologi yang canggih. “Dengan solusi Peruri Graph Analytic, PERURI memberikan nilai tambah melalui pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, guna menciptakan ekosistem digital yang saling terintegrasi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” ujar Sunu.
Peruri Graph Analytic memberikan sejumlah keunggulan strategis bagi BPR-BPRS untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan aman. Solusi ini menawarkan fitur visualisasi profil nasabah yang lebih terintegrasi, yang memungkinkan bank untuk melihat perjalanan nasabah secara menyeluruh. Hal ini memberi sudut pandang baru yang dapat membantu pihak bank dalam menentukan strategi bisnis yang lebih informatif dan efisien.
Teknologi ini juga memungkinkan analisis motif transaksi yang bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan, termasuk potensi praktik pencucian uang (money laundering) dan pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dengan demikian, teknologi ini membantu bank menjaga kepatuhan terhadap regulasi perbankan yang berlaku, sekaligus memperkuat langkah-langkah pencegahan risiko.
Dengan inovasi ini, Peruri berharap dapat mendukung BPR dan BPRS dalam membangun ekosistem perbankan yang lebih aman dan adaptif, sejalan dengan upaya peningkatan keamanan data di era digital.
BPRNews.id - Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai salah satu lembaga keuangan terbesar di tanah air, aktif berinovasi untuk memperkokoh posisinya di sektor perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, BRI telah meluncurkan berbagai terobosan guna memenuhi kebutuhan nasabah di era digital yang terus berkembang.
BRI kini menawarkan layanan perbankan digital yang semakin lengkap. Aplikasi seperti BRImo memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan dari genggaman tangan. Melalui BRImo, nasabah dapat membuka rekening, melakukan transfer, membayar tagihan, hingga mengelola investasi dengan mudah tanpa perlu ke kantor cabang.
BRI juga memperkenalkan BRISpot, aplikasi yang memudahkan nasabah untuk mengajukan pinjaman secara digital. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengisi data pengajuan kredit dan memantau status pengajuan mereka secara langsung, memberikan kenyamanan dan efisiensi yang lebih tinggi bagi nasabah.
Sebagai upaya memperluas akses layanan keuangan, BRI menjalankan program BRILink dengan membangun jaringan agen perbankan yang tersebar hingga ke pelosok Indonesia. Agen BRILink memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk melakukan transaksi perbankan, seperti setoran, penarikan, pembayaran, dan transfer, tanpa harus ke bank. Inisiatif ini merupakan wujud nyata dari komitmen BRI dalam memperkuat inklusi keuangan di berbagai wilayah.
BRI juga memanfaatkan teknologi digital dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui platform digital seperti KUR Digital, BRI mempermudah pengajuan dan penyaluran pinjaman dengan proses yang lebih cepat. Selain itu, BRI menawarkan aplikasi Pinang, sebuah fintech yang memungkinkan pinjaman mikro dengan persetujuan cepat untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukan pinjaman dalam jumlah kecil namun mendesak.
Menghadapi persaingan ketat di sektor perbankan, BRI mengembangkan kemitraan dengan berbagai perusahaan fintech guna menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif. Salah satunya adalah kolaborasi dengan platform peer-to-peer (P2P) lending untuk mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM. Selain itu, BRI berinvestasi dalam teknologi blockchain dan kecerdasan buatan (AI) untuk memaksimalkan efisiensi operasional sekaligus menjaga keamanan transaksi.
Layanan wealth management yang ditujukan bagi nasabah kelas menengah ke atas juga telah diperluas oleh BRI. Melalui layanan ini, nasabah dapat mengelola portofolio investasi secara digital dan memilih produk keuangan seperti reksa dana, obligasi, atau saham langsung dari aplikasi. Fitur ini memberikan kenyamanan lebih bagi nasabah yang ingin berinvestasi dengan cepat dan efisien.
BRI juga mengadopsi teknologi big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk analisis risiko kredit. Melalui pemanfaatan data yang canggih, BRI dapat menganalisis perilaku nasabah dan memberikan skor kredit yang lebih akurat, sehingga meminimalkan risiko gagal bayar. Teknologi ini membantu BRI dalam menyediakan produk kredit yang lebih tepat bagi nasabah yang membutuhkannya.
Melalui digitalisasi layanan, perluasan inklusi keuangan, pengembangan produk berbasis teknologi, serta kolaborasi dengan fintech, BRI terus menjadi pelopor dalam industri perbankan Indonesia yang semakin modern dan inklusif. Inovasi ini menunjukkan komitmen BRI untuk tumbuh sejalan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang proaktif, BRI diharapkan mampu menghadapi tantangan masa depan dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam layanan keuangan.
BPRNews.id - Mojokerto, Bhirawa. Dalam rangka meningkatkan wawasan perbankan dan mengoptimalkan pengelolaan BUMD, Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengadakan kunjungan kerja ke PT BPR Bank Jombang Perseroda pada Rabu, (23/10) siang.
Kunjungan ini dipimpin oleh Pjs Bupati Mojokerto, Akhmad Jazuli, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, kepala OPD, para camat, direktur RSUD R.A. Basoeni, RSUD Prof. Dr. Soekandar, dan jajaran direksi PT BPR Majatama Kabupaten Mojokerto.
Akhmad Jazuli menyoroti peran penting BUMD dalam menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan BUMD untuk bersama-sama memajukan ekonomi daerah.
"BUMD adalah milik kita bersama. Kita harus menjaga dan mengembangkannya agar semakin besar," tegas Jazuli dalam pertemuan di aula kantor BPR Bank Jombang, lantai 7, Jalan Presiden Abdurrahman Wahid, Desa Candi Mulyo, Kecamatan Jombang.
Jazuli juga mendorong para pejabat Kabupaten Mojokerto untuk belajar dan mengadopsi inovasi dari BPR Bank Jombang. "Harapan saya, apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan untuk pengembangan BPR di Kabupaten Mojokerto," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pjs Bupati Mojokerto juga menekankan pentingnya inovasi dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMD. Menurutnya, agar BUMD tetap memberikan layanan terbaik, mereka harus terus berinovasi dan profesional dalam menangkap peluang dan menghasilkan PAD.
"Acara ini mengajak kita semua, terutama direksi BUMD PT. BPR Majatama Perseroda, untuk belajar lebih banyak dan memperbaiki diri dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, menjadi lebih produktif, serta mampu melihat peluang dan berinovasi agar menghasilkan produk yang bermanfaat. Dengan dukungan pemerintah daerah, kami berharap BUMD bisa terus berkembang lebih baik," tambah Jazuli.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, dalam sambutannya mengingatkan pentingnya sinergi antara BUMD dan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017, BUMD harus berperan dalam meningkatkan ekonomi daerah, menghasilkan produk berkualitas, dan menjalankan tata kelola yang baik.
"Tata kelola perusahaan yang baik akan membantu perusahaan mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Teguh.
Teguh berharap, dari kegiatan studi tiru ini, banyak manfaat yang bisa diterapkan untuk pengembangan BUMD di Mojokerto. "Semoga silaturahmi dan kerja sama antara BPR Bank Jombang dan PT. BPR Majatama Perseroda semakin erat," tutupnya.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan langkah untuk memperkuat Bank Perekonomian Rakyat (sebelumnya dikenal sebagai Bank Perekonomian Rakyat, Red).
Salah satu target OJK adalah mengurangi jumlah BPR hingga menjadi 1.000 unit pada tahun 2027 melalui kebijakan merger atau penggabungan. Bahkan, sepanjang tahun 2024 ini, OJK sudah menutup tujuh BPR untuk memperkuat kondisi keuangan dan institusi perbankan tersebut.
Di Kalimantan Selatan (Kalsel), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) sedang mempersiapkan diri untuk merespons kebijakan tersebut.
"Kami hanya menyampaikan kepada pemegang saham bahwa ada aturan baru dari OJK terkait merger," ujar Suprapto.
Menurut Suprapto yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR Tanahlaut (Tala), keputusan akhir terkait aturan OJK tersebut berada di tangan pemegang saham. Hingga saat ini, belum ada pertemuan khusus yang digelar untuk membahas rencana merger. Karena, menurutnya, merger bukan wewenang manajemen BPR, melainkan merupakan ranah pemegang saham.
Di Kalsel sendiri, saat ini terdapat 16 BPR, yang terdiri dari 1 BPR Syariah, 9 BPR milik pemerintah daerah, dan 6 BPR swasta.
Lebih lanjut, Suprapto menyebutkan bahwa proses merger membutuhkan waktu. Selain menunggu arahan lebih lanjut dari OJK, komunikasi juga perlu dilakukan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham.
Komposisi pemegang saham BPR di Kalsel meliputi Pemerintah Provinsi Kalsel, pemerintah kabupaten/kota, serta Bank Kalsel.
Ia juga menegaskan bahwa secara tertulis telah menyampaikan kepada para pemegang saham mengenai aturan baru terkait merger. Saat ini, pihaknya hanya menunggu keputusan dari para pemegang saham.
Dari sisi bisnis, Suprapto menambahkan bahwa tidak ada masalah apabila merger ini nantinya dilaksanakan. Secara modal dan kelembagaan, BPR akan menjadi lebih besar dan kuat.
Namun, dampak yang mungkin muncul adalah terkait dengan posisi pemerintah kabupaten/kota, karena dengan adanya merger, porsi saham mereka kemungkinan akan menjadi lebih kecil. Sementara itu, saham pemerintah provinsi—termasuk Bank Kalsel—bisa saja meningkat karena terakumulasi dari seluruh daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah kabupaten/kota untuk menjadi pemegang saham minoritas.
Sebagai gambaran, di PT BPR Tala yang telah beroperasi sejak Juni 2013, komposisi saham terdiri dari Pemkab Tala sebesar Rp 4,6 miliar, saham Pemprov Kalsel sebesar Rp 1,35 miliar, dan Bank Kalsel sebesar Rp 150 juta.
Berdasarkan catatan, PT BPR Tala selain menyalurkan kredit modal usaha reguler, juga telah menyalurkan kredit khusus tanpa bunga atau nol persen yang dikenal dengan program Gapura Karomah (Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah) selama lima tahun terakhir. Program ini merupakan salah satu unggulan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2018-2023.
Seiring dengan berakhirnya periode RPJMD, program Gapura Karomah juga berakhir. Namun, Pemkab Tala berencana melanjutkan program tersebut karena tingginya minat masyarakat.
Senada dengan Suprapto, Direktur BPR Hulu Sungai Selatan (HSS), Akhmad Zainudin, juga menyatakan bahwa keputusan mengenai merger sepenuhnya berada di tangan pemegang saham.
Saat ditemui Kamis (24/10) di kantornya di Lantai 2 Pasar Losbatu Kandangan, Zainudin menjelaskan bahwa pemegang saham BPR HSS adalah Pemkab HSS melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
Pihaknya sudah mengetahui tentang peraturan OJK tersebut melalui sosialisasi mengenai kepemilikan saham. Namun, menurutnya, proses merger memerlukan waktu dan penyesuaian yang tidak mudah.
"Menyatukan dua entitas yang berbeda itu tidaklah mudah. Pola pelayanan, budaya, dan jenis nasabah di tiap daerah berbeda. Saya sendiri butuh waktu dua tahun untuk memperbaiki manajemen internal setelah adanya kesalahan pengelolaan sebelumnya," ungkap Zainudin.
BPR HSS saat ini memiliki dua produk utama, yakni nasabah simpanan dan nasabah kredit, yang sebagian besar berasal dari sektor UMKM dan pasar dengan tujuan mengalihkan masyarakat dari ketergantungan pada rentenir.
Hingga Oktober 2024, total peminjam di BPR HSS mencapai 991 rekening, sedangkan nasabah simpanan berupa tabungan dan deposito mencapai 4.017 rekening dengan total dana sebesar Rp 10 miliar.
Mengenai kecukupan modal, Zainudin menyebutkan bahwa modal yang dimiliki BPR HSS saat ini sebesar Rp 5 miliar, dan masih kekurangan Rp 1 miliar dari limit OJK. Kekurangan tersebut telah diajukan sebagai penyertaan modal kepada DPRD HSS sejak 2023.
BPRNews.id - Fasilitas kredit yang belum ditarik oleh nasabah, atau dikenal sebagai kredit menganggur (Undisbursed Loan), terus meningkat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada Juli 2024, Undisbursed Loan untuk Bank Umum naik 6,89% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 2.158,25 triliun, dari Rp 2.019,16 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan bulanan (mtm) juga tercatat sebesar 0,28% dari Rp 2.152,19 triliun pada Juni 2024.
Kenaikan ini terutama terjadi di Bank Umum KBMI 1, 3, dan 4. Sebaliknya, Bank Umum KBMI 2 justru mengalami penurunan sebesar 0,20% secara tahunan, meski naik sedikit secara bulanan. Bank Persero, yang dimiliki BUMN, juga mengalami penurunan Undisbursed Loan sebesar 1,47% yoy pada Juli 2024, namun naik bulanan sebesar 1,63%. Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencatat kenaikan tahunan sebesar 15,92%, namun turun tipis secara bulanan. Sementara itu, Bank Swasta Nasional mencatat peningkatan tahunan sebesar 13,97%.
Pengamat perbankan Arianto Muditomo mengaitkan kenaikan kredit menganggur ini dengan lemahnya daya beli masyarakat dan tren deflasi yang berkelanjutan sejak Mei 2024. Menurutnya, saat daya beli melemah, permintaan kredit untuk investasi dan konsumsi cenderung menurun, sehingga banyak kredit yang telah disetujui tidak segera ditarik. "Tren deflasi mencerminkan penurunan aktivitas ekonomi, membuat perusahaan lebih berhati-hati menggunakan fasilitas kredit," ujar Didiet, panggilan akrabnya.
Didiet juga menjelaskan bahwa meskipun penyaluran kredit perbankan tumbuh 11,4% secara tahunan (yoy) pada Agustus 2024, pertumbuhan kredit menganggur menunjukkan adanya keinginan pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan, namun realisasi penggunaannya tertunda. Sektor-sektor seperti konstruksi, manufaktur, dan properti biasanya mengajukan kredit besar, tetapi realisasi penggunaannya bisa tertunda karena berbagai faktor, seperti perizinan atau hambatan proyek.
Beberapa bank besar, seperti Bank Mandiri dan BCA, juga mencatatkan peningkatan kredit menganggur meskipun pertumbuhan kreditnya tetap kuat. Bank Mandiri, misalnya, memiliki kredit menganggur sebesar Rp 236,28 triliun pada Agustus 2024, sementara BCA mencatat Rp 405,04 triliun. Di sisi lain, beberapa bank daerah seperti Bank Jatim juga mencatat adanya kenaikan kredit menganggur meskipun telah menyalurkan kredit secara signifikan.
Didiet memperkirakan bahwa tren Undisbursed Loan akan tetap tinggi jika ketidakpastian ekonomi terus berlanjut, tetapi jika daya beli membaik dan inflasi stabil, sebagian kredit yang menganggur dapat terealisasi, terutama di sektor-sektor yang menunggu pemulihan ekonomi.