BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan bahwa sebagian besar rekening simpanan di perbankan Indonesia memiliki saldo di bawah Rp100 juta. "Per September 2024, ada 568,31 juta rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta, yang mencakup 98,8% dari total 593,3 juta rekening di seluruh perbankan nasional," kata LPS dalam laporannya. Angka ini menunjukkan peningkatan 10,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika jumlah rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta hanya 528,48 juta.

Di sisi lain, meskipun jumlah rekening dengan saldo di atas Rp5 miliar hanya 143.337 rekening, jumlah ini tumbuh sebesar 7,4% secara tahunan (year-on-year). "Simpanan dengan saldo di atas Rp5 miliar mendominasi total simpanan nasional, mencapai Rp4.699,44 triliun atau 53,6% dari total simpanan," tambah LPS.

Berdasarkan jenis simpanannya, rekening tabungan mendominasi dengan 582,04 juta rekening atau 98,1%, diikuti oleh giro dengan 5,69 juta rekening, dan deposito sebanyak 5,54 juta rekening. Selain itu, LPS juga mencatat bahwa masyarakat lebih banyak memilih bank konvensional dibandingkan bank syariah. "Sebanyak 533,06 juta rekening atau 89,8% berada di bank konvensional, sedangkan di bank syariah terdapat 60,24 juta rekening atau 10,2% dari total jumlah rekening," jelasnya.

BPRNews.id  -  Sejumlah bank di Indonesia telah mengurangi jumlah mesin ATM dan kantor cabang dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Statistik Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kantor bank umum di Indonesia mencapai 24.243 unit pada Maret 2024, turun dari 30.733 unit di awal tahun 2020. Pengurangan ini dapat dipahami dari sudut pandang perubahan perilaku nasabah yang kini lebih banyak memanfaatkan layanan digital seperti mobile banking dan aplikasi keuangan, yang lebih mudah diakses dari berbagai lokasi.

Dari sisi bank, seperti yang disampaikan oleh Ronny Venir, Direktur Network and Services PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, BNI juga akan mengurangi penyediaan ATM pada tahun depan. Sebagai gantinya, mereka akan memperbanyak penggunaan cash recycling machine (CRM) dan Terminal Perbankan Elektronik (TPE). Ronny menjelaskan bahwa ATM yang tidak produktif akan dikurangi, dan CRM akan menggantikan karena memiliki fitur yang lebih banyak, termasuk kemampuan untuk setor tunai. “Makanya ATM tidak ada penambahan baru,” ungkap Ronny.

Lebih lanjut, Ronny juga menyoroti bahwa hanya 0,7% transaksi di BNI per Juni 2024 yang dilakukan di kantor cabang. TPE akan mengambil alih sebagian fungsi kantor cabang, tetapi nasabah akan dilayani oleh mesin. CRM, di sisi lain, dirancang untuk mempermudah nasabah, termasuk pelaku UMKM, dalam melakukan setor tunai tanpa harus pergi ke kantor cabang. "Banyak efisiensi terjadi dengan adanya perubahan perilaku dengan transaksi digital ini," pungkas Ronny.

BPRNews.id - Peruri memperkenalkan inovasi terbarunya untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia. Komitmen Peruri untuk mendukung transformasi digital di sektor perbankan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo).

Menurut Principle Subject Matter Expert Peruri, Sunu Widyatmoko, Peruri Graph Analytic merupakan solusi digital yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan BPR dan BPRS. Solusi ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang aman, efektif, serta sesuai dengan peraturan perlindungan data pribadi.

"Peruri Graph Analytic memberikan berbagai manfaat penting bagi BPR-BPRS dalam mendukung strategi bisnis yang lebih tepat sasaran," kata Sunu dalam pernyataannya, Kamis, 24 Oktober 2024.

Dengan Peruri Graph Analytic, profil nasabah disajikan secara terintegrasi dan dilengkapi visualisasi perjalanan nasabah, sehingga memberikan gambaran menyeluruh yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Selain itu, layanan ini juga mampu mengidentifikasi profil nasabah secara mendalam untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan.

Layanan ini juga dapat mendeteksi transaksi yang memiliki potensi anomali berdasarkan frekuensi dan nominalnya, memberikan wawasan lebih mendalam untuk strategi mitigasi risiko keuangan. Analisis motif transaksi juga membantu mengidentifikasi aktivitas mencurigakan seperti pencucian uang (money-laundering) dan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan terhadap regulasi perbankan.

Sunu menambahkan bahwa solusi ini dirancang untuk membantu BPR-BPRS menghadapi tantangan transformasi digital, dengan fokus pada peningkatan keamanan, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi. Dengan ekosistem yang saling terintegrasi, diharapkan proses adaptasi BPR-BPRS terhadap teknologi akan menjadi lebih mudah.

"Dengan solusi Peruri Graph Analytic, Peruri memberikan nilai tambah melalui pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, guna menciptakan ekosistem digital yang saling terintegrasi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi," jelas Sunu.

Keikutsertaan Peruri dalam Rakernas Perbarindo 2024 menjadi bukti bahwa Peruri siap menjadi mitra strategis bagi BPR-BPRS dalam memperkuat fondasi digital, mendukung pertumbuhan berkelanjutan, dan mendorong inovasi sesuai dengan kebutuhan industri di era digital ini.

BPRNews.id - Total aset perbankan syariah di Provinsi Aceh hanya mencapai 6,7% dari total industri perbankan syariah nasional hingga Agustus 2024, dengan nilai sekitar Rp58 triliun dari total Rp880 triliun secara nasional. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, yang juga mencatat bahwa pertumbuhan pembiayaan di Aceh hanya 8%, di bawah pertumbuhan nasional yang mencapai 11,4%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyoroti potensi besar perbankan syariah di Indonesia yang belum sepenuhnya terwujud. "Kalau kita lihat, umat Islam di Indonesia lebih dari 80%, tetapi pertumbuhan perbankan syariah masih belum sesuai harapan jika dibandingkan dengan bank konvensional," ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 di Banda Aceh.

Dian menjelaskan bahwa salah satu faktor rendahnya pangsa pasar perbankan syariah di Aceh adalah literasi keuangan syariah yang masih rendah, ditambah dengan perekonomian yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. "Literasi keuangan syariah dan branding masih lemah, sementara perekonomian Aceh belum stabil sepenuhnya, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkisar antara 4,9% hingga 5,7%," jelas Dian.

Ia menambahkan bahwa OJK akan mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi di Aceh yang dapat dioptimalkan untuk didukung oleh perbankan syariah. "Kita perlu mendorong terciptanya ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh," pungkasnya.

BPRNews.id  -  PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau Bank Banten terus mencatatkan peningkatan kinerja yang signifikan, terutama dalam pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di wilayah Provinsi Banten. Selain mengelola RKUD Pemerintah Provinsi Banten, Bank Banten juga dipercaya untuk mengelola RKUD dari Pemerintah Kota Serang dan Kabupaten Lebak. Kepercayaan ini menunjukkan peningkatan reputasi dan kredibilitas Bank Banten di mata pemerintah daerah.

Bank Banten berkomitmen untuk selalu menyediakan dana kapanpun diperlukan oleh Pemprov, PemKab, maupun PemKot yang telah mempercayakan pengelolaan RKUD mereka. Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari masyarakat juga mengalami peningkatan, yang memperkuat likuiditas Bank Banten.

Likuiditas merupakan aspek vital dalam operasional perbankan. Meski situasi ekonomi global masih penuh ketidakpastian, Bank Banten telah menunjukkan kesiapan likuiditas yang kuat, didukung oleh peningkatan kepercayaan masyarakat di seluruh Provinsi Banten dan stakeholder di Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam rilis resmi Bank Banten pada 23 Oktober 2024 oleh Corporate Secretary, yang menyatakan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Banten masih berada dalam batas normal, mencerminkan pengelolaan dana yang optimal.

Dengan pertumbuhan DPK yang signifikan, Bank Banten berencana mempercepat ekspansi kredit, baik di sektor konsumer seperti kredit bagi ASN, P3K, dan pensiunan, maupun kredit produktif yang layak dan bankable. Meski demikian, bank tetap memprioritaskan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Selain peningkatan pendapatan berbasis fee (fee-based income), Bank Banten juga fokus menyelesaikan kredit bermasalah melalui program internal dan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Banten. Bank Banten optimis bahwa tahun 2024 akan membawa dampak positif lebih besar dalam peningkatan kinerja dan pelayanan, serta berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.