Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas sebagai pengawas di sektor jasa keuangan, termasuk industri fintech peer to peer (P2P) lending.
Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, serta Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) di OJK, menjelaskan mereka menerapkan dua pendekatan dalam mengawasi penyelenggara fintech P2P lending, yakni offsite dan onsite.
Agusman menjelaskan, dalam metode offsite pengawasan dilakukan melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK, termasuk laporan rutin dan laporan kejadian tertentu.
"Laporan berkala, yaitu laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, sedangkan laporan insidentil merupakan laporan atas perubahan nama dan alamat, perubahan Direksi dan Komisaris, penambahan modal disetor, penambahan atau perubahan produk/layanan, kerja sama dengan pihak ketiga yang material, pelaksanaan edukasi, dan lain-lain," jelas Agusman dalam lembar jawaban tertulis, Kamis (22/2).
Agusman juga menerangkan metode onsite merupakan pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan langsung kepada penyelenggara fintech P2P lending.
Beliau menyatakan pemeriksaan langsung bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data atau keterangan penyelenggara yang dilakukan di kantor penyelenggara atau di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan penyelenggara.
OJK terus melakukan penguatan pengawasan industri fintech P2P lending melalui berbagai program, ujar Agusman.
Program yang dimaksud yakni penyesuaian regulasi untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) demi tercapainya industri fintech P2P lending yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan dan perlindungan konsumen serta berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Saat ini, Agusman menyebut OJK juga terus mengembangkan sistem teknologi informasi dalam rangka pelaporan dan pengawasan terhadap industri fintech P2P lending. Salah satunya melalui pengembangan Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) 2.0 yang akan diimplementasikan pada tahun ini.
Bprnews.id - Pemerintah Kabupaten Rembang terus menggalakkan upaya memperkuat kemitraan antara pelaku usaha besar dengan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM).
Salah satu langkahnya adalah dengan menggelar forum pertemuan antara kedua pihak tersebut, yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang, di Hotel Pollos pada Senin (19/2/2024).
Kepala DPMPTSP Kabupaten Rembang, Budiyono, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan kemitraan antara pelaku UMKM dengan pelaku usaha skala besar. Dalam forum ini, perwakilan dari Alfamart, Indomaret, serta BUMN Semen Gresik juga diundang untuk berpartisipasi.
"Kami ingin memastikan bahwa UMKM di Rembang dapat terakomodasi dalam lingkaran usaha besar yang ada. Salah satu contohnya adalah produk UMKM lokal dapat dijual di toko-toko modern seperti Alfamart dan Indomaret," ujar Budiyono.
Lebih lanjut, Budiyono menjelaskan bahwa pola kemitraan yang diharapkan tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan, tetapi juga melibatkan rantai pasokan. Contohnya adalah kerja sama antara industri pengolahan ikan besar dengan nelayan lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi.
"Dengan adanya kemitraan ini, kita harapkan dapat mengoptimalkan rantai pasokan, di mana kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi dari nelayan lokal," tambahnya.
Budiyono juga menegaskan bahwa meskipun hubungan antara pelaku usaha besar dengan UMKM sudah terjalin sebelumnya, forum ini bertujuan untuk memperkuat dan mengonkretkan kerjasama tersebut secara detail.
"Dengan fitur kemitraan OSS yang telah dirilis tahun lalu, kami dapat melihat secara langsung berapa banyak pelaku usaha yang telah menjalin kemitraan," ungkapnya.
Bprnews.id - Bank Mega telah menjalin kemitraan strategis dengan IHH Healthcare Malaysia, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Wakil Direktur Utama Bank Mega, Diza Larentie, dan Chief Commercial Officer IHH Healthcare Malaysia, Sipika Singh, pada Rabu (21/2).
Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi pemegang kartu Bank Mega di Malaysia, memberikan lebih banyak pilihan dalam mendapatkan perawatan medis berkualitas tinggi, serta memudahkan akses bagi masyarakat Indonesia di Malaysia.
Sipika Singh, Chief Commercial Officer IHH Healthcare Malaysia, menyambut antusias kerja sama ini dengan menyatakan, "IHH Healthcare Malaysia selalu berada di garis terdepan dalam menyediakan layanan kesehatan berkualitas di wilayah ini dan kami dengan tegas menempatkan pasien kami di pusat dari semua yang kami lakukan."
Dia menambahkan bahwa melalui kemitraan ini, pemegang kartu kredit Bank Mega akan menikmati manfaat khusus, termasuk harga preferensial, janji temu prioritas, dan paket kesehatan khusus, seperti diskon untuk semua paket pemeriksaan kesehatan, diskon untuk kamar dan makanan, penjemputan gratis di bandara, dan uji komposisi tubuh gratis.
Tujuan dari kemitraan ini juga adalah untuk memperkuat posisi IHH Healthcare Malaysia sebagai pilihan utama bagi wisatawan medis Indonesia.
Diza Larentie dari Bank Mega menyatakan apresiasi atas kolaborasi ini, sejalan dengan komitmen Bank Mega untuk memberikan manfaat yang bermanfaat dan solusi holistik bagi nasabah, terutama dalam hal kesehatan. Menurutnya, kesehatan merupakan aspek penting dari kesejahteraan seseorang.
"Dengan kerja sama ini, kami bangga dapat bekerja sama dengan IHH Healthcare untuk menawarkan kepada nasabah kami akses terhadap layanan kesehatan kelas dunia," kata Diza Larentie.
Kemitraan ini juga memberikan fleksibilitas bagi nasabah Bank Mega dalam mengatur pembiayaan mereka, dengan opsi mencicil saat bertransaksi menggunakan kartu kredit Bank Mega.
Bprnews.id - PT Bank Jago Tbk telah menerapkan metode gamifikasi sebagai salah satu sarana edukasi finansial kepada masyarakat, khususnya di kalangan milenial dan generasi Z. Langkah ini diwujudkan melalui peluncuran gim interaktif berbasis web bernama Jago Money Quest.
"Kami meluncurkan gim ini sebagai upaya agar lebih relevan, terutama untuk teman-teman yang masih mahasiswa," kata Head of Sustainability & Digital Lending Bank Jago, Andy Djiwandono, dalam Forum Jurnalis Jago di Jakarta, Rabu.
Dalam pembuatannya, Bank Jago bekerja sama dengan pengembang gim asal Bandung, Agate. Jago Money Quest menempatkan para pemainnya menghadapi berbagai simulasi situasi keuangan yang terbagi dalam delapan level permainan, mulai dari karakter sebagai mahasiswa baru hingga lulus universitas dan bekerja.
Andy menjelaskan bahwa gim ini tidak hanya fokus pada faktor keuangan saja, tetapi juga mengajak pemain untuk memperhatikan faktor lain dalam membuat keputusan finansial, seperti kesehatan dan waktu untuk mempertimbangkan nilai suatu pilihan dibandingkan hanya mempertimbangkan harga.
"Inovasi Bank Jago dalam penerapan gamifikasi didasari oleh komitmen untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap kesehatan finansial," ujar Andy.
Dalam paparannya, Andy juga menyoroti pentingnya edukasi finansial sejak dini, mengingat perannya yang penting dalam meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia.
Perencana Keuangan Rista Zwestika menambahkan bahwa salah satu tantangan generasi muda saat ini adalah tidak memiliki kesadaran terhadap visi dan tujuan keuangan yang jelas, yang merupakan bagian dari kesehatan finansial yang baik dan menjadi kunci masa depan mereka.
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekitar 30-40 persen korban investasi bodong merupakan kalangan milenial dan generasi Z. Data juga menunjukkan bahwa jumlah penerima pinjaman daring (pinjol) dari kalangan muda terus meningkat.
"Dengan langkah-langkah edukasi seperti ini, Bank Jago berharap dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan dan kesehatan finansial masyarakat, khususnya di kalangan milenial dan generasi Z," tutup Andy.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengatur jalur bagi bank perekonomian rakyat (BPR) untuk mencatatkan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) di bursa, meskipun industri BPR masih dihantui oleh masalah bank bangkrut.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa berdasarkan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), BPR diberikan mandat baru yang memungkinkannya untuk listing di bursa. Namun, hal ini akan disertai dengan sejumlah persyaratan ketat untuk memastikan kesiapan dan perlindungan investor.
"Jadi, harus ada upaya ekstra siapkan BPR agar siap memegang mandat baru itu. Kita juga concern, kalau masuk pasar modal nantinya yang diperhatikan adalah perlindungan investor," ujar Dian dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) pada Selasa (20/2/2024).
OJK juga berencana untuk membuat ketentuan lebih lanjut terkait langkah IPO BPR. "Nanti akan keluar ketentuan dari kita POJK [Peraturan OJK]. Nanti ada kira-kira kriteria seperti apa BPR yang boleh IPO," tambahnya.
Meskipun sejumlah BPR telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan IPO, langkah ini belum bisa dijalankan sebelum aturan dari OJK terbit.
Selain IPO, OJK juga merencanakan penerbitan peta jalan atau road map terkait pengembangan industri BPR ke depannya. Tujuan dari ini adalah untuk mendorong adanya konsolidasi di sektor BPR agar lebih efisien.
"Kami upayakan dengan konsolidasi. Di satu lokasi itu persaingannya akan sehat. Ada indikator-indikator yang kita pakai supaya [BPR] cukup segini saja jumlahnya," ujar Dian.
Selanjutnya, OJK mengarahkan BPR agar menjadi community bank untuk memberikan pelayanan yang lebih personal kepada nasabah.
Meskipun OJK fokus pada pengembangan sektor BPR, industri ini masih dihadapkan pada masalah bank bangkrut. Pada tahun 2024, sudah terjadi lima bank bangkrut di Indonesia, semuanya merupakan BPR. Pencabutan izin usaha terbaru dilakukan terhadap Perumda BPR Bank Purworejo, menambah daftar bank bangkrut dalam waktu dua bulan saja sejak awal tahun.
Dalam acara PTIJK, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, juga menyatakan bahwa OJK memiliki prioritas kebijakan untuk mendukung pengembangan sektor jasa keuangan, termasuk BPR, dengan mendorong BPR yang berkinerja baik dan dapat go public. Meskipun demikian, tantangan dalam industri BPR tetap menjadi fokus perhatian OJK.