Bprnews.id - Gubernur Ansar Ahmad mendorong pertumbuhan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau dengan kebijakan baru yang mengizinkan pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman dengan margin 0 persen dan plafond maksimal hingga Rp40 juta, naik dari sebelumnya Rp20 juta.

"Kami mengajak para pelaku UMKM untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dengan meningkatnya daya saing UMKM, akan berpengaruh besar pada berbagai indikator makro Provinsi Kepri yang memang menjadi fokus pembangunan kami," kata Gubernur Ansar.

Fasilitas pinjaman dengan bunga 0 persen merupakan bagian dari program unggulan Gubernur Ansar dan Marlin Agustina, yang bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Dalam program ini, pelaku UMKM tidak perlu membayar bunga pinjaman karena subsidi bunga disediakan oleh Pemprov Kepri.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri, Riki Rionaldi, mengonfirmasi bahwa pinjaman dengan plafond Rp40 juta sudah dapat dimanfaatkan oleh UMKM.

"Kita telah menyerahkan secara simbolis pinjaman dengan subsidi bunga ini ke sejumlah UMKM. Sudah ada yang mendapat maksimal Rp40 juta," ujarnya.

Dalam upaya merealisasikan kebijakan ini, Pemprov Kepri telah menganggarkan sekitar Rp1 miliar pada APBD Tahun Anggaran 2024. Riki menambahkan bahwa tidak ada perubahan persyaratan calon debitur pada tahun 2024, kecuali plafond pinjaman yang naik menjadi maksimal Rp40 juta.

Selain itu, Riki juga mengajak pelaku UMKM di Kepri untuk memanfaatkan pelatihan yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kepri, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM, daya saing, pengembangan digitalisasi usaha, kerjasama kemitraan, dan perluasan pasar di tahun 2024.

Bprnews.id - PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) telah mencatatkan kinerja positif dengan pendapatan bunga bersih mencapai Rp2,90 triliun hingga periode 31 Desember 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dari periode yang sama tahun sebelumnya, di mana pendapatan bunga bersih BBYB hanya mencapai Rp1,44 triliun.

Corporate Secretary BBYB, dalam keterangan resminya, menyampaikan bahwa peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan pendapatan operasional lainnya yang naik menjadi Rp637,28 miliar, serta pengelolaan beban operasional yang lebih efisien, meskipun mengalami kenaikan menjadi Rp4,11 triliun.

Meski demikian, BBYB berhasil menekan rugi operasional menjadi Rp574,91 miliar, turun dari tahun sebelumnya. Rugi sebelum pajak juga mengalami penurunan signifikan, mencatat Rp573,87 miliar pada akhir tahun 2023.

Dari sisi intermediasi, BBYB telah menyalurkan kredit sebesar Rp10,78 triliun pada 2023, menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,26% dari tahun sebelumnya. Namun, aset bank mengalami penurunan sebesar 7,74% YOY menjadi Rp18,16 triliun, walaupun rasio kredit bermasalah (NPL) nett BBYB turun menjadi 0,95% pada 2023.

Pejabat Sementara Direktur Utama BBYB, Aditya Windarwo, menekankan bahwa BBYB akan memproyeksikan kenaikan pencapaian kredit pada 2024 minimal sebesar 20%, dengan tetap melakukan pengelolaan yang hati-hati dan terukur.

Dari sisi pasar modal, prospek saham BBYB dinilai sangat menjanjikan dengan potensi gain hingga 240%, seiring dengan keberhasilan perseroan dalam mendulang laba bersih. Keputusan OJK yang mencabut sanksi terhadap operasi paylater Akulaku, induk usaha BBYB, juga dinilai akan berdampak positif ke perseroan.

Dalam risetnya, Sucor Sekuritas memprediksi bahwa BBYB akan terus mencetak laba bersih yang kuat pada tahun 2024 dan 2025, didorong oleh akselerasi pertumbuhan kredit yang diproyeksikan sebesar 20%-25%.

Sebagai emiten bank digital, BBYB memiliki struktur kepemilikan yang didominasi oleh PT Akulaku Silvrr dan perusahaan affiliasinya, Rockcore Financial. Sisanya, saham BBYB dimiliki oleh PT Gozco Capital dan masyarakat.

Bprnews.id - Menyuarakan komitmen dalam keuangan berkelanjutan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) telah berhasil menyalurkan pembiayaan green loan sebesar Rp67,9 triliun di tahun 2023, dengan pertumbuhan mencapai 13,6% secara tahunan.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan pembiayaan yang berkelanjutan, BNI telah menetapkan insentif keringanan bunga untuk empat kategori green loan, termasuk energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, bangunan berwawasan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam.

"Langkah ini membuahkan hasil dengan BNI meraih tiga penghargaan, yaitu Most Appreciated ESG Report dan ESG Lowest Risk dalam ESG Appreciation Night dari B Universe, serta The Excellent Sustainable Communication Company in Financial Sector dalam ajang Nusantara Sustainability Trend (NATURE) 2024 dari Nusantara TV," ungkap Okki dalam keterangan resminya.

Sebagai bank yang menjadi motor penggerak pelaksana Keuangan Berkelanjutan di Indonesia, BNI berkomitmen untuk menginternalisasi prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, yang tercermin dari pencapaian Rating A dari MSCI dan Rating Medium Risk dari Sustainalytics dengan skor 21,4 pada tahun 2023.

Selain itu, BNI telah menetapkan target Net Zero Emission (NZE) untuk aktivitas operasional pada tahun 2028 dan NZE untuk pembiayaan pada tahun 2060. Dari segi operasional, BNI telah melakukan perhitungan emisi scope 1, 2, dan 3 di seluruh kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor cabang sesuai dengan standar Greenhouse Gas (GHG) Protocol.

Dengan langkah-langkah ini, BNI terus berkontribusi secara signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjadikan keuangan berkelanjutan sebagai bagian integral dari strategi bisnisnya.

Bprnews.id - Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI) telah meluncurkan layanan bank digital dengan menawarkan suku bunga yang cukup tinggi, melebihi tingkat bunga yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Suku bunga tabungan yang ditawarkan mencapai 6 persen dan suku bunga deposito hingga 8,75 persen per tahun, sementara tingkat bunga penjaminan oleh LPS hanya 4,25 persen.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa kelebihan suku bunga dari yang ditetapkan oleh LPS tidak akan dijamin oleh lembaga tersebut. Dalam sebuah wawancara, ia menyatakan, "Kalau di atas 4,25 persen tidak dijamin oleh LPS, jadi harus transparan. Ya kalau 8 persen tidak dijamin."

Meskipun bank memiliki kebebasan untuk menawarkan suku bunga di atas tingkat penjaminan LPS, Purbaya menekankan pentingnya transparansi dari pihak bank kepada nasabah. Hal ini bertujuan agar nasabah memahami risiko yang terkait dengan penawaran suku bunga yang tinggi.

Presiden Direktur Krom Bank Indonesia, Anton Hermawan, menjelaskan bahwa kebijakan suku bunga tinggi tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menjaga kinerja perbankan dengan profitabilitas yang sehat melalui penyaluran dana yang tepat.

Head Marketing Krom Bank Indonesia, Felicia Thenardy, menambahkan bahwa bank telah melakukan transparansi informasi kepada nasabah terkait tingkat bunga yang dijamin oleh LPS. "Jadi kalo ada pertanyaan dari nasabah, kami akan jawab dengan transparan dan kami pun selalu melakukan edukasi melalui salah satunya sosmed kami," ujarnya.

Dengan penekanan pada transparansi dan pemahaman risiko, Krom Bank Indonesia berupaya memberikan pelayanan yang jujur dan bertanggung jawab kepada nasabahnya dalam menawarkan suku bunga yang lebih tinggi.

Bprnews.id - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, berencana mengusulkan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pembentukan kebijakan intervensi untuk menciptakan iklim yang lebih kompetitif di sektor perbankan. Menyoroti margin bunga bersih (NIM) industri perbankan Indonesia yang masih tinggi, Purbaya menekankan perlunya tindakan regulator untuk mendorong persaingan yang lebih sehat di antara bank-bank.

"Purbaya mengatakan dirinya, sebagai salah satu anggota KSSK, akan mencoba memberi usulan untuk mengatasi persoalan ini," katanya di Economic Outlook 2024 CNBC Indonesia, dikutip Selasa (5/3/2024).

Margin bunga bersih (NIM) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai profitabilitas bank. NIM yang tinggi menunjukkan laba yang besar bagi bank, tetapi juga bisa menunjukkan kurangnya persaingan yang sehat di pasar.

Purbaya mengingatkan bahwa NIM industri perbankan Indonesia masih tetap tinggi, mencerminkan kondisi pasar yang cenderung oligopolis, di mana bank-bank besar menetapkan harga produk dan layanan mereka dengan tinggi.

Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa NIM perbankan Indonesia pada Januari 2024 berada pada angka 4,54%, mengalami penurunan sedikit dari bulan sebelumnya yang mencapai 4,81%.

Sementara itu, bank-bank besar seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. masih mencatatkan NIM yang tinggi, menunjukkan dominasi mereka di pasar perbankan Indonesia.

Meskipun NIM yang tinggi dapat mengindikasikan profitabilitas yang baik bagi bank, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi pasar dan kesehatan persaingan di industri perbankan Indonesia.