Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir 233 pinjaman online (pinjol) ilegal pada rentang waktu 1 Januari hingga 13 Februari 2024. Dengan demikian, jumlah pinjol ilegal yang diblokir OJK sejak 1 Januari 2023 hingga 13 Februari 2024 telah mencapai 2.481 pinjol.
"Sejak 1 Januari 2023 hingga 13 Februari 2024, Satgas PASTI telah menghentikan 3.031 entitas keuangan ilegal yang diantaranya terdiri dari 40 investasi ilegal dan 2.481 pinjaman online ilegal," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024, di Jakarta, Senin.
Diketahui bahwa jumlah pengaduan terkait pinjol ilegal mencapai 3.121 pengaduan hingga 26 Februari 2024. Ditambah dengan pengaduan investasi ilegal sebanyak 175 pengaduan, total pengaduan terhadap entitas ilegal yang diterima OJK mencapai 3.296 pengaduan.
Friderica juga menjelaskan bahwa OJK telah menyusun ketentuan internal mengenai pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) atau market conduct untuk memperkuat upaya perlindungan konsumen. Ketentuan tersebut melibatkan tindakan preventif dan proaktif dalam menanggapi setiap perilaku PUJK, guna mendukung penegakan prinsip pelindungan konsumen dan masyarakat.
Dalam konteks ini, Friderica, yang akrab disapa Kiki, mengungkapkan bahwa tingginya tingkat literasi keuangan digital masyarakat menjadi faktor pendorong berkembangnya praktik pinjol ilegal. Hal ini terutama karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang tersedia di perangkat digital, seperti ponsel.
Selain itu, Kiki juga menyoroti masalah investasi ilegal yang masih merajalela, di mana banyak korban menjadi korban praktik investasi ilegal akibat minimnya literasi keuangan.
Lebih lanjut, Kiki menjelaskan bahwa pinjaman online ilegal didorong oleh banyaknya entitas pinjol ilegal yang menggunakan server di luar negeri dan kemudahan dalam pembuatan aplikasi pinjol ilegal.
Untuk menanggulangi hal ini, Satuan Tugas (Satgas) PASTI terus melakukan upaya penelusuran terhadap pihak-pihak yang membuat aplikasi ilegal, termasuk dengan identifikasi URL dan paket nama aplikasi. Upaya ini dilakukan dengan kerja sama antara OJK, tim siber patrol Kominfo, serta Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) seperti Google dan Meta.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat sebanyak 380.758 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) dari tahun 2023 hingga 23 Februari 2024, termasuk 27.283 pengaduan dari berbagai sektor keuangan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa dari total pengaduan tersebut, sebanyak 12.420 berasal dari sektor perbankan, 7.183 dari industri financial technology, dan 5.142 dari industri perusahaan pembiayaan.
"Dilaporkan juga bahwa 1.820 pengaduan berasal dari industri asuransi, serta sisanya mencakup layanan sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) lainnya," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/3).
Sementara itu, Friderica juga menyampaikan bahwa OJK bersama seluruh anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah berhasil menghentikan 3.031 entitas keuangan ilegal sejak 1 Januari 2023 hingga 13 Februari 2024.
"Dari jumlah itu, terdapat 40 kasus investasi ilegal dan 2.481 kasus pinjaman online ilegal," tambahnya.
Friderica juga menjelaskan bahwa hingga 26 Februari 2024, OJK telah menerima sebanyak 3.296 pengaduan terkait entitas ilegal, yang meliputi 3.121 pengaduan terkait pinjaman online ilegal dan 175 pengaduan terkait investasi ilegal.
"Sejak tahun 2017 hingga 13 Februari 2023, OJK telah berhasil menghentikan atau memblokir sebanyak 8.892 entitas ilegal," lanjut Friderica.
Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat terkait informasi dan pengaduan, Friderica menjelaskan bahwa OJK telah menyempurnakan mekanisme pengawasan dengan tindakan preventif dan proaktif dalam menanggapi setiap perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), yang diharapkan dapat mendukung prinsip perlindungan konsumen.
Bprnews.id - Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, secara resmi meresmikan Kantor Pusat PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bobato Lestari di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, pada Selasa (5/3/2024). Acara peresmian diawali dengan pengguntingan pita oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoly, didampingi oleh Direktur Utama PT. BPR Bobato Lestari, Ade Umar, serta dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Dwi Putra Indrawan, perwakilan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), unsur Forkopimda Kota Ternate, dan beberapa Kepala OPD di lingkup Pemerintah Kota Ternate.
Saat membacakan sambutan dari Wali Kota Ternate, Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoly menyatakan bahwa peresmian Gedung Kantor Pusat PT. BPR Bobato Lestari bukan hanya sebuah seremonial, tetapi merupakan tonggak sejarah yang akan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi di Kota Ternate.
"Kehadiran Bobato Lestari dalam bentuk gedung kantor pusat ini menandai komitmen yang kuat untuk berinvestasi dan berkontribusi dalam pembangunan di Kota Ternate," ungkap Sekda.
Rizal Marsaoly menjelaskan bahwa peresmian gedung kantor pusat ini menandai langkah maju yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Ternate. Dia yakin bahwa kehadiran Bobato Lestari akan memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat dalam hal penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi.
"Dengan adanya gedung ini, akan tercipta lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal serta memberikan kesempatan bagi para profesional untuk berkontribusi dalam pertumbuhan perusahaan ini," tambahnya.
Sekda juga menekankan bahwa investasi dalam infrastruktur seperti gedung kantor dan pusat jasa akan memberikan efek domino positif dengan memicu pertumbuhan sektor-sektor terkait seperti perhotelan, restoran, transportasi, dan lainnya di Kota Ternate.
"Dengan adanya Bobato Lestari sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri tertentu, akan membuka peluang bagi sektor lain untuk berkembang seperti penyediaan bahan baku lokal, jasa pendukung, dan sebagainya. Ini adalah langkah progresif dalam mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing Kota Ternate di tingkat regional maupun nasional," tambahnya.
Sekda juga menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya gedung kantor pusat ini, Bobato Lestari akan terpacu untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi warga Kota Ternate.
"Hari ini merupakan sejarah, karena ada satu lagi bank lokal yang hidup dan hadir di Kota Ternate. Ini adalah salah satu bentuk nyata sebagai instrumen untuk membesarkan para pelaku UMKM yang ada di Kota Ternate dengan agunan yang tidak terlalu memberatkan," ucapnya.
Sekda menutup sambutannya dengan harapan bahwa model kolaborasi antara sektor publik dan swasta seperti pembangunan Gedung Kantor Pusat Bobato Lestari akan menjadi semangat bersama untuk membangun Kota Ternate ke depan yang lebih baik.
Bprnews.id - Sebuah gelombang kebangkrutan menimpa enam Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang tersebar di berbagai daerah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin usaha keenam bank tersebut. Penyebab utama kebangkrutan tersebut dipastikan karena pengelolaan keuangan yang tidak sehat.
Meskipun fenomena bangkrut massal ini mengguncang sejumlah BPR, namun jajaran direksi Perumda BPR Sukabumi menunjukkan sikap tenang dan optimis. Menurut Direktur Umum dan Kepatuhan BPR Sukabumi, Wibowo Hadikusumah, mereka telah melakukan upaya serius untuk mencegah ancaman kebangkrutan.
"Dalam tahun 2024 ini, kami sedang berfokus untuk meningkatkan kualitas lembaga. Mulai dari optimalisasi wilayah kerja hingga peningkatan sumber daya manusia," ungkap Wibowo, atau yang akrab dipanggil Bowo.
Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah meningkatkan kompetensi pegawai dan mengubah paradigma di dalam organisasi. Menurut Bowo, BPR Sukabumi merupakan ujung tombak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi baik secara lokal maupun nasional.
Namun, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja BPR secara keseluruhan. Banyak BPR yang mendapatkan teguran dari OJK. Meskipun demikian, Bowo menegaskan bahwa masih ada peluang untuk kemajuan BPR mengingat pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus menurut data statistik perbankan Indonesia.
Bprnews.id - Prof. Dr. Sunardi SE MM, seorang guru besar yang berasal dari Tulungagung, resmi dikukuhkan sebagai guru besar bidang Ilmu Keuangan dan Perbankan di Universitas Merdeka (Unmer) Malang pada Selasa lalu (27/2). Dalam pengukuhan tersebut, Prof. Sunardi menyampaikan orasi ilmiah mengenai "Tantangan dan Peluang Kesehatan Bank Perekonomian Rakyat (BPR)".
Menurut Prof. Sunardi, BPR memiliki peran penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di tengah ancaman resesi global tahun 2024. "Peningkatan kinerja BPR menjadi fokus penting dalam menghadapi tantangan itu," ungkapnya.
Salah satu strategi yang dia tekankan adalah peningkatan modal BPR. Prof. Sunardi menegaskan bahwa permodalan yang memadai akan mampu menyerap potensi kerugian, baik jangka pendek maupun panjang. Rasio permodalan yang tinggi juga menjadi indikator kesehatan sebuah bank dan memungkinkan bank untuk memperluas usahanya.
Lebih lanjut, Prof. Sunardi menyatakan bahwa efisiensi dalam rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sangat penting, dengan ambang batasnya berkisar antara 70-80 persen. "Efisiensi ini akan berdampak positif pada penentuan suku bunga dasar kredit (SBDK) dan meningkatkan daya saing BPR," jelasnya.
Prof. Sunardi juga menyoroti pentingnya menjaga rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah. Menurutnya, NPL neto yang lebih kecil atau sama dengan 5 persen akan memiliki risiko inheren yang rendah pada penilaian profil risiko kredit.
Terakhir, Prof. Sunardi menekankan pentingnya branding bagi BPR. Menurutnya, branding yang kuat tidak hanya membuka peluang lebih luas bagi berbagai industri, tetapi juga meningkatkan citra BPR itu sendiri. "Branding BPR juga dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi secara masif," tandasnya.