Bprnews.id - Sebanyak 70 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia masih berjuang untuk memenuhi ketentuan modal minimum, yang membuat mereka rawan terhadap potensi bangkrut.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, dalam konferensi video Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar di Jakarta pada Senin (6/5).

Menurut Mahendra, data per 31 Maret 2024 menunjukkan bahwa 5 persen dari total 1.393 entitas BPR/BPRS nasional masih kekurangan modal atau belum memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp 6 miliar.

"Jumlah BPR/BPRS yang telah memenuhi modal inti minimum Rp 6 miliar adalah sebanyak 1.213. Artinya, hanya sekitar 5 persen yang belum memenuhi ketentuan tersebut," ungkap Mahendra.

Pemimpin Perhimpunan BPR (Perbarindo), Teddy Alamsyah, menyatakan bahwa tantangan utama yang dihadapi BPR saat ini adalah penambahan modal. Kurangnya modal dan likuiditas membuat BPR menjadi rentan terhadap kemungkinan kebangkrutan.

"Kami telah melakukan pertemuan dengan para pemegang saham BPR/BPRS yang kekurangan modal tersebut. Kami meminta mereka untuk komitmen menambahkan modal," ujar Teddy kepada Fortune Indonesia.

Teddy juga berharap agar regulator dapat memberikan kelonggaran dalam aturan, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Meskipun demikian, Teddy meyakini bahwa bisnis BPR masih memiliki potensi pertumbuhan yang sehat dan berkembang.

Meskipun terdapat tantangan, kinerja industri BPR secara keseluruhan masih menunjukkan tren positif. Pada Desember 2023, aset industri BPR mencapai Rp195 triliun, naik 6,96 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu, aktiva kredit yang telah disalurkan ke masyarakat mencapai Rp141 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 8,98 persen dibandingkan Desember 2022.

Posisi pasiva, baik tabungan maupun deposito, juga mengalami pertumbuhan yang positif, masing-masing tumbuh sebesar 6,09 persen dan 9,82 persen pada Desember 2023.

Kendati demikian, tantangan kekurangan modal tetap menjadi fokus utama bagi BPR, yang membutuhkan perhatian serius agar dapat terus beroperasi dengan lancar dan berkelanjutan.