BPRNews.id - Kasus panjang yang melibatkan BPR Difobutama Depok, yang sejak tahun 2022 telah menjadi sorotan, kini kembali memunculkan perkembangan baru. Lukas Waka, pelapor dalam kasus tersebut, telah melaporkan dugaan tindak pidana perbankan ke Polres Metro Depok.
"Dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan BPR Difobutama Depok telah kami laporkan ke Polres Depok dua tahun lalu, namun hingga saat ini prosesnya masih belum jelas," ujar Lukas Waka kepada media ini.
Tindak pidana tersebut juga dibawa ke ranah perdata, namun gugatan Lukas Waka ditolak oleh Pengadilan Negeri Kota Depok, serta penolakan yang sama juga dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan Kasasi. Meskipun demikian, Lukas Waka bersikeras untuk terus memperjuangkan keadilan.
Lukas Waka menyampaikan bahwa pihaknya telah mengganti pengacara dan terus meneruskan laporan polisinya yang telah dua tahun tidak diproses oleh Polres Depok. Dokumen kronologis peristiwa dugaan tindak pidana perbankan tersebut juga telah diserahkan kembali kepada pihak berwajib pada Desember 2023.
Polres Depok telah menunjuk penyidik baru untuk melanjutkan kasus ini, dan telah mengirim undangan klarifikasi kepada pihak pelapor dan terlapor. Namun, pihak terlapor, termasuk direktur utama BPR Difobutama, tidak menghadiri undangan klarifikasi pada tanggal 7 Februari 2024.
"Proses hukum sedang berjalan, dan kami akan terus memantau perkembangannya. Polisi akan melakukan gelar perkara setelah semua pihak memenuhi undangan untuk klarifikasi," tambah Lukas Waka.
BPR Difobutama Depok diduga melanggar UU Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 49 ayat 1, dan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran tersebut telah diserahkan kepada penyidik. Media ini telah mencoba menghubungi pihak BPR Difobutama untuk konfirmasi terkait pemanggilan dari Polres Depok, namun belum mendapat tanggapan hingga berita ini diturunkan.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong upaya penurunan jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) agar mencapai target 1.000 bank. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.500 BPR yang beroperasi di Indonesia.
Mirza menyampaikan bahwa kondisi BPR saat ini beragam, dengan beberapa di antaranya menghadapi tantangan kesehatan keuangan. Oleh karena itu, otoritas keuangan mendorong BPR untuk memperkuat modal mereka, salah satunya melalui konsolidasi.
"Diharapkan BPR dalam satu grup dapat melakukan merger sehingga terjadi konsolidasi. Kami yakin jumlah BPR dapat turun menjadi 1.000, dari yang saat ini sekitar 1.500, dengan harapan yang kurang baik dapat diperbaiki," ujar Mirza dalam wawancara di acara Power Lunch, CNBC Indonesia, Senin (18/3/2024).
Sejauh ini, OJK telah mencabut izin usaha dari 7 BPR. Mirza menekankan bahwa meskipun kondisi BPR tidak menjadi masalah utama bagi industri perbankan, tetapi tantangan pengawasan tetap ada karena banyaknya jumlah BPR.
"BPR memiliki peran kecil dalam sistem keuangan Indonesia, namun tantangan pengawasannya tetap ada karena jumlahnya yang banyak," tambahnya.
Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebelumnya juga menyoroti jumlah BPR yang melebihi rata-rata ambang batas. Namun, ia menegaskan bahwa LPS memiliki aset yang cukup untuk membayar klaim pinjaman keenam BPR yang jatuh tahun ini.
"Dana yang kami miliki cukup untuk membayar klaim. Jumlah klaim simpanan dari BPR yang gagal tidak sampai Rp1 triliun," ungkap Purbaya.
Upaya konsolidasi BPR diharapkan tidak hanya mengoptimalkan pengawasan, tetapi juga menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan di Tanah Air.
BPRNews.id - Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengucapkan apresiasi atas dukungan pemerintah, kepercayaan nasabah, dan kerja keras seluruh pegawai setelah BCA dinobatkan sebagai merek perbankan terkuat di dunia oleh Brand Finance.
“Ini tidak lepas dari dukungan dari pemerintah maupun regulator, kepercayaan segenap nasabah setia, serta kerja kelas seluruh karyawan BCA di penjuru tanah air,” ujar Jahja Setiaatmadja dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu.
Menurut laporan berjudul “Top 500 Banking Brands” yang dirilis konsultan strategi dan pengukuran valuasi merek asal Inggris tersebut pada Maret 2024, BCA memiliki skor Brand Strength Index (BSI) sebesar 93,8 dari skala 100 serta rating brand AAA+.
Perseroan tersebut pun menduduki peringkat pertama sebagai merek perbankan terkuat di antara 500 merek perbankan dari Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan Afrika.
"Apresiasi (dari Brand Finance) ini menjadi motivasi bagi kami untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan dan solusi perbankan bagi kebutuhan nasabah yang beragam,” kata Jahja.
BPRNews.id - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali dinobatkan oleh Brand Finance sebagai bank dengan nilai merek paling berharga di Indonesia dalam riset Top 500 Banking Brands 2024 yang dirilis pada Rabu (6/3).
"Pada daftar tersebut, BRI berada di peringkat pertama di Indonesia dan urutan 64 secara global dengan nilai merek ditaksir sebesar 5,3 miliar dolar," kata Sunarso, Direktur Utama BRI.
Menurut Sunarso, nilai merek BRI terus meningkat dari tahun ke tahun, membuktikan bahwa transformasi yang dilakukan perusahaan berdampak positif terhadap merek dan citra perusahaan.
“Pengakuan seperti ini semakin mempertegas komitmen Perseroan memiliki aspirasi untuk terus tumbuh kuat dan hebat dengan tetap fokus pada segmen UMKM serta melanjutkan transformasi pada sisi liabilitas untuk dapat mendorong kinerja yang semakin sustainable serta terus memberikan value, baik economic maupun social value kepada seluruh stakeholders,” ujar Sunarso.
Dalam riset tersebut, Brand Finance mencatat kenaikan dalam nilai merek secara agregat. Tahun ini, nilai merek bank secara total mengalami kenaikan sebesar 2,3%, mencapai rekor baru menjadi 1,44 triliun dolar atau hampir dua kali lipat dari sepuluh tahun yang lalu.
"Kekuatan merek telah meningkat di seluruh sektor, terutama karena peningkatan familiaritas merek, pertimbangan, dan reputasi, menurut penelitian global kami," kata Chairman dan CEO Brand Finance David Haigh.
David menambahkan bahwa faktor tambahan, seperti pendapatan yang lebih tinggi, ditambah dengan para analis ekuitas yang lebih optimis tentang pertumbuhan pendapatan di masa depan adalah pendorong utama peningkatan nilai merek.
BPRNews.id - PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) telah membuka kantor kas untuk melayani masyarakat di Pulau Roon, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
Bupati Teluk Wondama, Hendrik Syake Mambor, menyampaikan bahwa sebelumnya, masyarakat Pulau Roon harus menyeberang lautan menuju ibu kota kabupaten untuk mengakses layanan perbankan.
"Kantor Kas Bank Papua tersebut sudah mulai beroperasi sejak 15 Maret 2024 yang berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan dunia pendidikan, dan kesehatan," kata Hendrik.
Menurutnya, kehadiran kantor kas tidak hanya memudahkan masyarakat Pulau Roon tetapi juga mendukung pembangunan daerah dalam berbagai sektor.
"Pembukaan Kantor Kas Bank Papua Distrik Roon akan mengoptimalkan pelayanan pemerintah khususnya pemerintahan distrik dan kampung atau desa kepada masyarakat," tambahnya.
Bupati juga memerintahkan seluruh pembayaran gaji aparatur distrik dan kampung, para guru, dan petugas medis yang bertugas di Distrik Roon, termasuk Dana Desa, dilakukan melalui Kantor Kas Bank Papua Distrik Roon.
Direktur Bisnis Bank Papua, Sadar Sebayang, mendorong masyarakat Pulau Roon memanfaatkan kehadiran kantor kas terutama untuk pemberdayaan ekonomi.
Bank Papua kini telah memiliki 43 kantor cabang, 58 kantor cabang pembantu, dan 122 kantor kas yang tersebar di enam provinsi se-Tanah Papua.
"Sebagai informasi, terdapat satu Kantor Cabang Bank Papua di Wasior, satu Kantor Cabang Pembantu di Windesi, dan tiga kantor kas, yaitu kantor kas di kantor bupati, Kantor Kas Distrik Rumberpon, dan Kantor Kas Distrik Roon," ungkap Sadar Sebayang.