BPRNews.id - "Rencana pembagian dividen tahun buku 2023 sebesar Rp1,65 triliun telah disetujui dalam RUPST," ungkap Presiden Direktur NISP, Parwati Surjaudaja, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) pada Senin (18/3/2024).
Parwati menjelaskan bahwa pembayaran dividen kali ini akan memiliki payout ratio sebesar 40,4% dari total laba bersih perseroan di tahun 2023.
"Dividen per saham yang akan dibayarkan itu sebesar Rp72 per saham," tambahnya. Selain untuk dividen, sebagian laba bersih perseroan sebesar Rp100 juta juga dialokasikan, sementara sisanya menjadi laba ditahan.
OCBC NISP mencatatkan laba bersih sebesar Rp4,1 triliun pada tahun 2023, naik sekitar 23% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan kredit sebesar 12% dan rasio kecukupan modal (CAR) yang kuat mencapai 23,7%.
Pembiayaan Berkelanjutan Menyumbang 21% dari Total Kredit Bank
Di sisi lain, OCBC juga aktif dalam menyebarkan pembiayaan berkelanjutan (sustainable green financing) senilai Rp32,3 triliun, yang berkontribusi hingga 21% dari total kredit bank per 31 Desember 2023.
"Kami berhasil mencatatkan kinerja yang baik pada 2023 dan komitmen dalam sustainable green financing. Kami juga melanjutkan inisiatif untuk memberikan solusi yang inovatif dan relevan pada nasabah," kata Parwati Surjaudaja dalam Paparan Publik Tahunan.
Dari jumlah tersebut, Rp13,1 triliun dialokasikan untuk pembiayaan berwawasan lingkungan seperti proyek-proyek hijau dan pembiayaan properti hijau. Selain itu, OCBC juga menyalurkan Rp3,25 triliun melalui program #TAYTB Women Warriors, meningkat 7% secara tahunan dengan jumlah wirausaha perempuan mencapai 1.327 pengusaha.
Penerapan aspek environmental, social and governance (ESG) di OCBC tidak hanya terbatas pada pembiayaan hijau. Salah satu contohnya adalah OCBC Space, sebuah bangunan hijau dan pintar di BSD, Tangerang, yang baru-baru ini memperoleh sertifikasi Level 2 Advanced dari International Finance Corporation (IFC) dan Green Building Council (GBC) Indonesia.
Harga saham NISP pada perdagangan, Selasa (19/3/2024), berada pada posisi Rp1.395 per saham, mengalami penurunan 0,71%.
BPRNews.id - "Kerja sama pertukaran data antara OJK dan Kemenkeu diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar kedua lembaga guna mendukung kebijakan yang tepat sasaran," kata Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK, Agus E. Siregar, pada acara 'Kick Off Implementasi PKS OJK dan Kemenkeu' di Jakarta, Selasa.
Agus menekankan bahwa pertukaran data merupakan landasan yang solid dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien, serta perumusan kebijakan yang baik. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan kolaboratif yang dilakukan OJK dengan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L).
Kerja sama ini juga merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara OJK dan Kemenkeu yang telah ditandatangani pada November 2020, serta keputusan kerja sama tentang Penyediaan, Pertukaran, dan/atau Pemanfaatan Data dan/atau Informasi pada September 2023.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Heru Pambudi, menyambut baik sinergi antara kedua lembaga ini. Dia menekankan bahwa kerja sama ini diharapkan akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, khususnya dalam pengembangan sektor keuangan.
Acara 'Kick Off Implementasi PKS Pertukaran Data Antara Kementerian Keuangan dan OJK' ini menjadi momentum penting bagi kedua lembaga untuk menjalankan kerja sama dengan penuh tanggung jawab. Melalui sinergi dan kolaborasi yang baik, diharapkan sektor keuangan Indonesia akan semakin maju dan berkembang dengan baik.
BPRNews.id - "P2P lending sangat membantu sebagai salah satu alternatif solusi masalah dalam mengakses keuangan, termasuk yang terjadi pada masyarakat di wilayah luar pulau Jawa," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, kepada Bisnis pada Selasa (19/3/2024).
Menurut data OJK, mayoritas peminjam aktif pinjol berasal dari pulau Jawa, mencapai 73,34% pada 31 Desember 2023. Namun, terjadi pergeseran signifikan dengan jumlah peminjam aktif dari wilayah luar Jawa yang mencapai 26,66%.
"Data Statistik P2P Lending periode Desember 2023 menunjukkan tren penurunan sebesar 8,35% peminjam aktif fintech P2P lending dibandingkan posisi Desember 2022," ungkap Agusman.
Meski jumlah peminjam aktif menurun, outstanding pinjaman di wilayah Jawa masih tumbuh 13,60% year-on-year dari Rp40,29 triliun per Desember 2022 menjadi Rp45,77 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, peminjam aktif pinjol mulai bergeser ke wilayah luar Jawa, meski naik tipis 1,01% year-on-year dari 4,77 juta peminjam aktif menjadi 4,82 juta orang. Nilai outstanding pinjaman juga naik 28,10% year-on-year menjadi Rp13,87 triliun dari semula Rp10,83 triliun.
Secara keseluruhan, OJK mencatat akumulasi outstanding fintech P2P lending pada Desember 2023 mencapai Rp59,64 triliun atau naik 16,67% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp51,12 triliun.
BPRNews.id - OJK mendukung upaya Kemenkeu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). "Kami akan terus melanjutkan pengawasan terhadap LPEI baik secara off-site maupun pemeriksaan langsung. Koordinasi dengan Kemenkeu juga tetap terjaga dalam pengawasan LPEI," jelas Agusman.
LPEI, yang merupakan lembaga di bawah pembinaan Kemenkeu, didirikan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Sebagai lembaga keuangan sui generis, seluruh modal LPEI dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"OJK juga mengawasi LPEI sesuai dengan POJK No. 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia," tambah Agusman.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan dugaan fraud debitur LPEI kepada Kejaksaan Agung. "Hari ini kami bertandang ke Kejaksaan Agung untuk menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu, terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud," ungkap Sri Mulyani.
Ada empat debitur yang diduga terlibat dalam kasus ini dengan nilai outstanding mencapai Rp2,5 triliun. Namun, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut masih ada temuan tahap kedua yang diduga memiliki nilai outstanding fraud sebesar Rp3 triliun.
"Nanti ada tahap kedua, ada enam perusahaan. Yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPKP saya minta tolong segera ditindaklanjuti agar tidak kami lanjutkan dengan tindak pidana," tegasnya.
BPRNews.id - PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Khrisna Darma Adipala telah sukses melaksanakan acara Undian Grand Prize Tabungan Kelompok 2 pada Senin (18/3/2024). Acara ini diselenggarakan di halaman depan kantor yang dihadiri oleh perwakilan peserta Arisan Khrisna Top serta disaksikan oleh Notaris, TNI-Polri dari Bhabinkamtibmas Darmasaba, dan Babinsa Desa Darmasaba.
Dalam undian tersebut, berbagai hadiah menarik telah diperebutkan, termasuk 1 unit Honda Scoopy sebagai hadiah utama, 1 unit lemari es, 1 unit LED TV, dan 1 unit sepeda gunung. Hadiah-hadiah ini merupakan apresiasi dari BPR kepada para nasabah yang telah menunjukkan kepercayaan dan kedisiplinan dalam penyetoran tabungan Arisan.
Dalam sambutannya, Direktur PT. BPR Khrisna Darma Adipala, Dewa Ngakan Ketut Catur Susana, SE.Ak, menyampaikan terima kasih atas partisipasi nasabah serta memohon maaf atas segala ketidaknyamanan selama proses pelayanan. Beliau juga membagikan informasi terkait perkembangan perusahaan, di mana hingga Februari 2024, aset perusahaan mencapai Rp 94,6 miliar, DPK mencapai 66,5 miliar, dan kredit yang disalurkan mencapai Rp 65,6 miliar, dengan fokus pada kredit kepada UMKM.
Selain itu, Dewa Ngakan Ketut Catur Susana juga menyampaikan tentang pengembangan produk kredit yang dilakukan oleh BPR, seperti kredit Tunjangan Profesi Guru dan dosen (KTP-GDE Khrisna), Kredit Aparatur Desa Khrisna (KADESA Khrisna), dan kelompok Arisan Khrisna Top Kelompok 6. Di bidang digital, BPR juga telah memiliki produk Agent dompet digital BPR-E Cash.
"Dengan adanya produk-produk baru ini, kami berharap dapat memberikan pilihan yang lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan serta keuangan masyarakat, sehingga pertumbuhan BPR semakin baik," ucap Dewa Ngakan Ketut Catur Susana.