BPRNews.id - Kredit perbankan di wilayah kerja OJK Malang mencapai pertumbuhan sebesar 16,17% secara tahunan pada posisi Januari 2024. Plt. Kepala Kantor OJK Malang, Ismirani Saputri, menyampaikan bahwa penyaluran kredit bank umum konvensional dan BPR mengalami kontraksi secara bulanan masing-masing sebesar 0,02% dan 0,81%, fenomena yang biasa terjadi di awal tahun.

"Pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi menunjukkan tren positif secara tahunan," jelas Ismirani. "Pertumbuhan tertinggi tercatat pada kredit investasi, meningkat 40,16% dari tahun sebelumnya menjadi Rp22,16 triliun pada Januari 2024."

Meski demikian, penyaluran kredit secara keseluruhan hanya tumbuh sebesar 0,07% secara bulanan, mencapai total Rp93,11 triliun pada Januari 2024. Namun, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh Rp1,85 triliun secara bulanan, menurunkan Loan to Deposit Ratio (LDR) dari 98,32% menjadi 96,50%.

"Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,23%, meskipun mengalami peningkatan tipis dari bulan sebelumnya," tambah Ismirani.

Ditilik dari sektor ekonominya, sekitar 20,47% kredit perbankan di wilayah kerja OJK Malang dialokasikan untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian menyumbang 21,17% dari total pertumbuhan kredit.

"Sektor dengan tingkat NPL tertinggi adalah Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan, mencapai 8,07%," ungkapnya.

Sementara itu, terkait dengan perizinan kelembagaan, beberapa BPR mengalami perubahan. PT BPR Kharisma Kusuma Lawang mengalami konversi kegiatan usaha menjadi syariah dan berubah nama menjadi PT BPRS Al Hijrah Thayibah. PT BPR Kredit Mandiri Kalimantan Timur juga melaksanakan pemindahan alamat kantor pusat.

"Pelaksanaan konversi kegiatan usaha dan pemindahan alamat kantor pusat dilakukan sebagai tindak lanjut persetujuan dari OJK," tegas Ismirani. "Dengan adanya perubahan ini, jumlah BPR di wilayah kerja OJK Malang menjadi 51 BPR dan jumlah BPRS menjadi 6 BPRS."

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam upaya penegakan integritas di sektor jasa keuangan (SJK). Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan integritas dalam ekosistem jasa keuangan yang kian kompleks.

"Risiko korupsi masih menjadi tantangan utama dalam penegakan integritas. Penurunan ranking Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2023 dan tren penurunan nilai indeks integritas di Indonesia menunjukkan risiko korupsi yang cukup tinggi, khususnya di sektor jasa keuangan," ujarnya dalam acara Governansi Insight Forum di Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Sophia menegaskan komitmen OJK untuk terus memperbaiki penegakan integritas dengan berbagai strategi, termasuk melalui diseminasi mandiri oleh seluruh satuan kerja first line. Selain itu, OJK juga fokus pada membangun budaya integritas, perluasan sertifikasi ISO 37001 SMAP, serta menerbitkan peraturan anti-fraud yang terintegrasi.

Dalam acara yang sama, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyoroti pentingnya peningkatan integritas di seluruh instansi pemerintah. Dari hasil survei penilaian integritas (SPI) yang dilakukan KPK pada tahun 2023, terdapat penurunan skor nasional yang perlu ditindaklanjuti dengan serius.

"Kami memberikan rekomendasi penguatan berupa perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, akselerasi implementasi e-katalog, digitalisasi pelayanan publik, pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efisien, serta mitigasi konflik kepentingan," ungkap Tanak.

OJK dan KPK sepakat bahwa peningkatan integritas dan tata kelola yang baik merupakan kunci untuk mengurangi risiko korupsi dan memperkuat sektor jasa keuangan. Diharapkan, sinergi antara berbagai lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan dapat membawa perubahan positif dalam penguatan integritas di Indonesia.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Indonesia Stock Exchange (IDX) menyelenggarakan kunjungan ke Kampus Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam rangkaian kegiatan Gebyar Ramadhan Keuangan (Gerak) Syariah 1445 Hijrah, yang berlangsung di Aula Gedung Terpadu IAIN SAS Babel pada Rabu (20/3/2024).

"Kehadiran kami di sini dalam acara 'OJK Goes To Campus TO 2024' dengan tema 'Anak Muda Kekinian, Bijak Mengelola dan Bertransaksi Keuangan' bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para mahasiswa tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan," ungkap Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK Edukasi dan Pelindungan Konsumen Kantor OJK Provinsi Babel dan Sumsel, Wahyu Kreasnanto.

Rektor IAIN SAS Babel, Dr. Irawan, M.S.I, mengucapkan terima kasih atas kehadiran tim OJK dan IDX, menyebutnya sebagai harapan cerah bagi para mahasiswa. "Kegiatan ini memberikan edukasi kepada mahasiswa kami dan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kami terhadap inisiatif 'OJK Goes to Campus'," katanya.

Dalam sambutannya, Wahyu Kreasnanto menyampaikan pentingnya pemahaman digitalisasi bagi generasi muda saat ini. "OJK dengan tugas dan fungsi untuk memberikan literasi dan mengedepankan governensi sangat terbantu dengan keterlibatan pihak kampus dan terus akan membangun sinergitas dengan IAIN SAS Babel," katanya.

Selain itu, Wahyu juga menekankan pentingnya izin dalam menawarkan produk layanan jasa keuangan dan mendorong peningkatan literasi keuangan bagi kaum milenial. "OJK memastikan pihak yang menawarkan produk layanan jasa keuangan tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan," tambahnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Rektor I Prof. Dr. Hatamar, M.Ag, Kepala KP BEI Babel Fahmi Al Kahfi, Kasubbag Akademik Nelly Sanawiyah, M.M, para dosen, dan ratusan mahasiswa IAIN SAS Babel. Sesuai dengan agenda, acara berlangsung dengan penuh antusiasme, terutama pada sesi tanya jawab yang diikuti oleh seluruh mahasiswa.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah telah sukses menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester II Tahun 2023. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah, seluruh Bupati dan Walikota, lembaga jasa keuangan, serta Pengurus dan Anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.

"Kegiatan Rapat Koordinasi TPAKD se-Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan agenda rutin yang diadakan setiap tahun untuk monitoring dan evaluasi program kerja tahun 2023 serta arahan strategis dalam rangka menyusun program kerja Tahun 2024," ungkap Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy, dalam rilisnya pada Rabu, 20 Maret 2024.

Otto Fitriandy juga menyampaikan bahwa terdapat gap antara indeks literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 sebesar 48,57 persen. "Melalui rapat koordinasi ini diharapkan selain dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat di seluruh pelosok, juga dapat meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan," tambahnya.

Dalam sambutannya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sri Widarnani, yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan laporan dengan tepat waktu.

"Sebagai bahan evaluasi bersama, saya berharap masing-masing TPAKD dapat berkolaborasi dan bekerjasama dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan TPAKD, yaitu memperluas akses keuangan di daerah," tuturnya.

BPRNews.id - Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena, menyoroti risiko korupsi yang masih menjadi tantangan utama dalam penegakan integritas di berbagai instansi, khususnya di sektor jasa keuangan.

"Penurunan ranking Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2023 dan tren penurunan nilai indeks integritas di Indonesia dalam 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat risiko korupsi di Indonesia, termasuk sektor jasa keuangan cukup tinggi, sehingga perlu menjadi concern kita bersama,” ujar Sophia di Jakarta, Rabu.

Sophia menegaskan bahwa OJK berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam upaya penegakan integritas OJK dan sektor jasa keuangan. "Ke depan, OJK akan terus melakukan strategi penguatan dan penegakan integritas melalui berbagai langkah seperti diseminasi mandiri oleh seluruh satuan kerja first line, membangun budaya integritas, memperluas sertifikasi ISO 37001 SMAP, dan menerbitkan peraturan strategi anti-fraud," tambahnya.

Dalam Governansi Insight Forum yang diadakan di Jakarta, Selasa (19/3), OJK menggelar forum diskusi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, KPK, dan LPS untuk membahas praktik-praktik terbaik dalam penegakan integritas di masing-masing organisasi.

Berdasarkan hasil survei penilaian integritas (SPI) yang dilakukan KPK pada 2023, OJK berhasil memperoleh nilai sebesar 83,26, melebihi rata-rata Kementerian/Lembaga/Pemda se-Indonesia, yang hanya sebesar 70,97. Hal ini menunjukkan bahwa OJK berada pada risiko korupsi yang rendah, serta menegaskan bahwa strategi penguatan dan penegakan integritas OJK telah berjalan secara efektif.