BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk mengurangi jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) dari 1.500 bank menjadi hanya 1.000 bank. Menyikapi rencana kebijakan tersebut, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa LPS memiliki cukup dana untuk membayar klaim simpanan BPR yang jatuh.

"Kita kan kaya. Saya kan punya Rp 214 triliun, nanti Juli akhir nambah, akhir tahun nambah lagi. Tahun ini bisa Rp 240 triliun lebih," ujar Purbaya dalam sesi Buka Puasa Bersama Media di Fairmont Hotel, Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, sudah ada 7 BPR yang jatuh dan diselamatkan. Namun, menurutnya, jatuhnya ketujuh bank tersebut tidak signifikan untuk mengganggu keuangan LPS.

"Itu kira-kira Rp 300 miliar yang dikeluarkan. Nanti kalau ada yang jatuh lagi kelihatannya jumlahnya di bawah Rp 1 triliun untuk tahun ini," tambahnya.

Purbaya juga mengevaluasi kemungkinan dampak dari pemangkasan jumlah BPR oleh OJK. Menurutnya, pemangkasan yang terlalu besar dalam waktu singkat dapat mengakibatkan kesulitan bagi pihak otoritas.

"Tapi kalau Anda bilang ada 500 bank jatuh, kalau setahun bukan saya yang pusing. OJK justru yang pusing menangani dampak sosialnya," ujarnya.

Ia juga menyoroti penyebab kejatuhan BPR sebelum pandemi Covid-19, yang secara rata-rata tumbang 7-8 bank setiap tahunnya. Menurutnya, kejatuhan tersebut disebabkan oleh manajemen yang buruk dan penyalahgunaan oleh pemilik.

"BPR yang baik dan dijalankan dengan baik cukup baik, karena layanan BPR di masyarakat kita cukup tinggi," tandasnya.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh terus memperkuat ekosistem syariah melalui optimalisasi pengelolaan dana wakaf untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh.

“Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) ini dapat menjadi salah satu produk perbankan syariah yang mengintegrasikan fungsi sosial dengan fungsi komersial bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Selain itu, produk perbankan tersebut juga dapat menjaga struktur dana pada Bank, terlaksananya fungsi sosial, dan juga meningkatkan transaksi keuangan syariah,” kata Kepala OJK Aceh, Yusri, Selasa (19/3/2024).

Yusri menegaskan bahwa hingga saat ini, hanya dua bank yang berkantor pusat di Aceh yang terdaftar sebagai LKS PWU, yaitu BPRS Hikmah Wakilah dan Bank Aceh Syariah. OJK mengajak seluruh BPRS di Aceh untuk segera menjadi LKS PWU guna mengoptimalkan dana wakaf di daerah tersebut.

CWLD diharapkan dapat meningkatkan potensi dana wakaf di Aceh. Dengan pengelolaan yang baik dan program wakaf yang jelas, ini dapat menjadi salah satu upaya membantu Pemerintah Aceh dalam mengatasi kemiskinan, mendukung pembangunan infrastruktur, memajukan UMKM, serta sektor pertanian dan peternakan, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Yusri juga mengungkapkan bahwa kinerja intermediasi perbankan di Aceh per Desember 2023 (year-on-year) tumbuh stabil dan signifikan. Pembiayaan bank umum tumbuh sebesar 12,68 persen menjadi Rp38,57 triliun dengan FDR sebesar 91,99 persen dan rasio NPF sebesar 1,57 persen. Pembiayaan BPR/BPRS di Aceh juga mengalami pertumbuhan sebesar 19,70 persen menjadi Rp711 miliar dengan FDR sebesar 126 persen.

Kegiatan Sosialisasi CWLD dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah, Ketua BWI Perwakilan Aceh, serta tokoh agama dan akademisi. Sosialisasi ini menjadi langkah konkret OJK dalam mendukung pengembangan perbankan syariah serta mendukung pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi masyarakat Aceh.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan menyatakan komitmen mereka untuk terus mendorong penguatan tata kelola dan integritas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekosistem sektor jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menegaskan bahwa risiko korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan integritas, yang menjadi concern utama OJK. Menurutnya, penurunan ranking Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2023, dan tren penurunan nilai indeks integritas di Indonesia dalam 3 tahun terakhir, menunjukkan bahwa tingkat risiko korupsi di Indonesia, termasuk di sektor jasa keuangan, masih cukup tinggi.

"Sehingga perlu menjadi concern kita bersama,” ujar Sophia dalam keterangannya, Kamis, 21 Maret 2024.

Sophia menegaskan komitmen OJK untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam upaya penegakan integritas OJK dan Sistem Jasa Keuangan (SJK) ke depan. Hal ini termasuk strategi penguatan dan penegakan integritas OJK dan SJK melalui diseminasi mandiri oleh seluruh satuan kerja first line.

Selain itu, Sophia juga menyatakan bahwa OJK akan terus membangun dan mengembangkan budaya integritas, serta memperluas ruang lingkup sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk seluruh satuan kerja di internal OJK.

"Serta penerbitan peraturan strategi anti-fraud yang terintegrasi untuk seluruh SJK," tambah Sophia.

Berdasarkan hasil survei penilaian integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023, OJK berhasil memperoleh nilai sebesar 83,26. Ini berada di atas rata-rata Kementerian/Lembaga/Pemda se-Indonesia yang sebesar 70,97.

"Hal ini mencerminkan OJK berada pada risiko korupsi rendah, sekaligus menunjukkan strategi penguatan dan penegakan integritas OJK telah berjalan secara masif dan efektif," ujar Sophia.

Governansi Insight Forum, bagian dari kegiatan Roadshow Governansi OJK, digelar untuk membahas praktik-praktik terbaik dalam penegakan integritas. Forum ini melibatkan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, KPK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan tujuan menindaklanjuti rekomendasi SPI yang diselenggarakan oleh KPK setiap tahun.

BPRNews.id - PT BPR LPN Sungai Rumbai berhasil mencatatkan pertumbuhan kreditnya yang mengesankan selama tahun 2023. Data per 31 Desember 2023 menunjukkan total Asset mencapai Rp91,2 Miliar, realisasi Kredit mencapai Rp50,6 Miliar, Dana Pihak Ketiga mencapai Rp80,4 Miliar, dan Laba Bersih Usaha sebesar Rp1,3 Miliar.

"Dengan pertumbuhan realisasi kredit yang kita capai, kita dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik. Semua pencapaian ini berkat kerja keras tim kami," ujar Direktur Utama PT BPR LPN Sungai Rumbai, Parman, dalam wawancara dengan Padang Ekspres.

Parman menegaskan bahwa fokus manajemen pada tahun 2023 adalah meningkatkan realisasi kredit untuk memaksimalkan pendapatan dan intermediasi. Langkah ini berat, namun berhasil dicapai berkat kerja keras tim.

Dari audit akhir tahun 2023, tercatat total Asset sebesar Rp91,2 Miliar, didukung oleh kinerja Kredit, Dana, dan Equitas. Dana Pihak Ketiga mencapai Rp80,4 Miliar, dengan fokus pada dana tabungan untuk menekan biaya dana.

"Dari total Dana Pihak Ketiga, sebanyak 88,73 persen bersumber dari dana tabungan," tambah Parman.

Kinerja Kredit di tahun 2023 tercatat membaik dengan pertumbuhan 16,78 persen secara year on year. Hal ini berdampak pada pendapatan bunga yang mencapai Rp8,6 Miliar dan pendapatan lainnya.

Meskipun pertumbuhan kredit tinggi, kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, dengan rasio Non Performing Loan (NPL) mencapai 2,31 persen. Pengendalian biaya juga berhasil, dengan rasio Biaya Operasional berbanding Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 79,13 persen.

"Laba Bersih Usaha tahun 2023 mencapai Rp1,3 Miliar, yang merupakan hasil dari kredit yang bertumbuh, biaya yang terkendali, dan pendapatan operasional yang meningkat," tambah Parman.

Dari data Padang Ekspres, PT BPR LPN Sungai Rumbai tercatat sebagai salah satu BPR yang beroperasi di Kabupaten Dharmasraya. Meskipun menghadapi tantangan di masa lalu, BPR ini berhasil bangkit dan mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dalam lima tahun terakhir.

"Atas nama manajemen, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Semoga tahun 2024 membawa kesuksesan yang lebih besar bagi PT BPR LPN Sungai Rumbai," tutup Parman dengan optimisme.

BPRNews.id - Bupati Pemalang, H. Mansur Hidayat, ST., mengakui bahwa kunjungannya ke kantor BPR Pemalang merupakan yang pertama kalinya baginya. Menurutnya, kantor BPR Pemalang sangatlah bagus, dan pelayanannya pun baik.

“Pelayanannya baik, mudah-mudahan bisa menaikan pendapatan Kabupaten Pemalang,” ungkapnya pada Kamis (21/3/2024).

Sementara itu, dalam keterangan persnya, Komisaris PT. BPR Pemalang, Bagus Sutopo, menyatakan bahwa PT. BPR Pemalang telah mulai melakukan perbaikan, terutama dari sisi perkantorannya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kantor ini menjadi sebuah simbol, memberikan kepercayaan kepada masyarakat,” tuturnya.

Bagus, yang biasa disapa Komisaris BPR, juga menegaskan bahwa PT. BPR Pemalang harus memberikan layanan yang terbaik dalam memberikan kredit dan menghimpun dana, terutama untuk membantu pelaku UMKM, sambil mengatasi praktek kredit yang dilakukan oleh rentenir yang tidak bertanggung jawab.

“Kita diminta oleh Bupati, karena kita berdekatan dengan pasar Pemalang. Kita diminta agar ada program khusus untuk mengurangi dalam hal ini rentenir,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bagus menjelaskan bahwa dalam hal pengembangan, kantor kas saat ini sedang dalam proses perbaikan, dan fokus utamanya adalah membenahi internal terlebih dahulu.

“Tapi secara teknis apa yang akan dilakukan pengembangannya, lebih detailnya ke Direksi,” tambahnya kepada awak media.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT. BPR Pemalang, Tri Hary, menyatakan bahwa kantor kas yang ada saat ini di Randudongkal, Moga, Comal, dan Petarukan dianggap sudah cukup untuk saat ini.

“Terkait dengan perkembangan nanti akan kami pikirkan masak-masak,” pungkasnya.