BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengadakan Festival Literasi Cakap Keuangan bertajuk "Perempuan Melek Keuangan" di Studio Jawa Pos TV, Surabaya pada Jumat (8/3). Acara tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi keuangan kepada kaum perempuan, yang sering kali memiliki peran sebagai bendahara dalam keluarga.
"Penting bagi perempuan untuk mengelola keuangan keluarga dengan baik. Sayangnya, masih banyak yang menyimpan uang di rumah, padahal hal ini kurang aman dan menguntungkan," ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Lana Soelistianingsih, dalam talk show di acara tersebut.
Peran LPS dalam sektor keuangan adalah memberikan jaminan dan keyakinan kepada nasabah bahwa menyimpan uang di bank akan aman. Lana menjelaskan bahwa LPS bertugas sebagai penjamin simpanan ketika bank mengalami kegagalan dan melakukan proses resolusi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Dalam festival ini, terdapat berbagai informasi penting terkait dengan melek keuangan bagi perempuan, seperti pentingnya menyimpan uang di bank, instrumen keuangan yang terjamin, dan peran LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Ketua PKK Jatim 2019–2024, Arumi Bachsin, menekankan pentingnya literasi keuangan bagi perempuan, yang sering kali menjadi decision maker dalam keluarga. Dia juga mengapresiasi keberadaan LPS yang memberikan jaminan keamanan bagi simpanan masyarakat.
"Ada LPS sehingga masyarakat semestinya tidak perlu khawatir. Maksimal yang dijamin Rp 2 miliar, bagi saya itu sudah sangat lumayan," ungkap Arumi.
Peserta talk show juga memberikan kesaksian tentang pengalaman mereka dengan LPS. Salah satu peserta, Tatik Efanti, mengaku telah dibantu oleh LPS ketika bank tempatnya menyimpan tabungan mengalami kegagalan. Tabungannya berhasil dikembalikan oleh LPS, memberikan rasa aman dan kepastian bagi Tatik.
Dengan acara ini, diharapkan lebih banyak perempuan yang menjadi melek keuangan dan memilih instrumen keuangan yang aman dan terjamin, serta memahami peran LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
BPRNews.id - Menurut Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO), kinerja perbankan Indonesia diproyeksikan akan tetap terjaga baik pada triwulan I 2024.
Fungsi intermediasi juga menguat sejalan dengan kemampuan perbankan dalam mengelola risiko. Sektor rumah tangga, perdagangan, dan pengolahan menjadi penyumbang kredit terbesar.
"Berbagai indikator menunjukkan bahwa perbankan Indonesia dalam kondisi yang baik," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana, akhir pekan lalu.
Dia menyebutkan bahwa rasio kecukupan modal (CAR) sektor perbankan Indonesia pada Januari 2024 mencapai 27,54 persen, sementara rasio modal inti terhadap CAR mencapai 94,41 persen. Perbandingannya, rasio modal inti perbankan Amerika Serikat hanya 14,41 persen, dan untuk Uni Eropa sebesar 17,03 persen.
Meskipun kondisi makroekonomi global kurang kondusif, dengan indeks ekspektasi kondisi makroekonomi pada triwulan I 2024 di posisi 47 (zona pesimis), Dian menilai perbankan Indonesia masih terjaga dari risiko-risiko tersebut.
OJK memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan berkisar 10-12 persen di 2024, sejalan dengan analisis laporan rencana bisnis bank (RBB) yang diterima.
Sebagai contoh, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengumumkan dividen sebesar Rp 33,03 triliun atau 60 persen dari laba bersih konsolidasi perseroan di 2023.
Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyatakan bahwa besaran dividen telah mempertimbangkan posisi likuiditas serta struktur permodalan bank dalam mendukung rencana tahun ini.
Di sisi lain, PT Bank Maybank Indonesia Tbk melaporkan laba sebelum pajak naik 15,4 persen secara tahunan menjadi Rp 2,35 triliun. Presiden Direktur Maybank Indonesia, Taswin Zakaria, menekankan bahwa perekonomian Indonesia terus bergerak ke arah positif, dengan prospek pasar yang stabil.
Bank BTPN juga mencatat peningkatan total penyaluran kredit sebesar 7 persen secara tahunan menjadi Rp 156,56 triliun. Direktur Utama Bank BTPN, Henoch Munandar, menekankan pentingnya memberikan solusi layanan keuangan berkelanjutan yang dapat memberikan dampak nyata pada kehidupan masyarakat.
Secara keseluruhan, kinerja sektor perbankan Indonesia pada Januari 2024 mencakup rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 27,54 persen, kredit sebesar Rp 7.058 triliun (naik 11,83 persen YoY), dan DPK sebesar Rp 8.415 triliun (naik 5,8 persen YoY). NPL (gross/net) mencapai 2,35 persen/0,79 persen, sementara LCR mencapai 231,14 persen.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK 3/2024 mengenai Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), yang meliputi pengawasan terhadap sektor fintech dan aset kripto.
Menurut Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, POJK 3/2024 memiliki arti penting dalam memberikan kepastian hukum untuk pengaturan dan pengawasan terhadap inovasi teknologi di sektor keuangan.
"Apa yang kami harapkan adalah aturan ini dapat membentuk ekosistem fintech yang terintegrasi dengan pendekatan berbasis aktivitas untuk mendukung inovasi, sambil memastikan perlindungan konsumen dan mitigasi risiko yang efektif," ujar Aman Santosa.
Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dan mencakup berbagai aspek, termasuk aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto.
POJK ini juga menyempurnakan mekanisme Regulatory Sandbox, yang merupakan fasilitas untuk menguji dan mengembangkan teknologi keuangan yang inovatif, dengan menambahkan kriteria kelayakan, persyaratan rencana pengujian, dan penetapan hasil serta kebijakan keluar (exit policy) dari Sandbox.
"Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi di sektor keuangan, sambil menjaga perlindungan konsumen dan stabilitas pasar," tambah Aman Santosa.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa kinerja industri keuangan di Solo Raya, Jawa Tengah, menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang tahun 2023.
"Stabilitas sektor perbankan tetap terjaga dan tumbuh," ujar Kepala OJK Surakarta, Eko Yunianto, di Solo, Jawa Tengah, pada hari Selasa.
Menurut data OJK, pada bulan Desember 2023, aset perbankan di Solo Raya mengalami kenaikan sebesar 4,74 persen, naik dari Rp112,64 triliun menjadi Rp117,98 triliun.
"Sementara itu, kredit atau pembiayaan di sektor perbankan juga tumbuh sebesar 4,01 persen atau naik Rp4,12 triliun," tambahnya. Pada bulan Desember 2022, pembiayaan yang disalurkan per bulan mencapai Rp102,7 triliun, sedangkan pada periode yang sama tahun 2023, jumlahnya mencapai Rp106,8 triliun.
Tidak hanya itu, dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan sebesar 2,83 persen, mencapai Rp93,63 triliun pada Desember 2023 dari Rp91,05 triliun pada Desember 2022.
Eko Yunianto menekankan bahwa likuiditas perbankan di wilayah Solo Raya pada Desember 2023 masih terjaga dengan baik, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 114,10 persen dan rasio Non-Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah sebesar 8,31 persen dengan nominal sebesar Rp8,88 triliun.
"Industri pengolahan dan industri real estat serta usaha persewaan dan jasa perusahaan menjadi sektor penyumbang NPL terbesar pada periode Desember 2023," ungkapnya.
Meski demikian, secara keseluruhan, OJK menilai kondisi industri jasa keuangan di wilayah Solo Raya terjaga stabil dengan mencatatkan kinerja dan pertumbuhan positif hingga Desember 2023.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan perkembangan pesat produk Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater di Indonesia seiring dengan canggihnya perkembangan teknologi di industri keuangan.
Menurut Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024–2028, produk BNPL mulai berkembang sejak tahun 2014, dengan jumlah perusahaan pembiayaan yang menawarkan produk ini meningkat dari satu pada tahun 2014 menjadi tujuh pada tahun 2023.
"Kontrak pembiayaan BNPL berkembang secara signifikan, dengan rata-rata peningkatan mencapai 144,35% secara tahunan pada periode 2019-2023," ungkap OJK.
Pada Desember 2023, kontrak pembiayaan BNPL mencakup sekitar 82,56% dari total kontrak pembiayaan, dengan jumlah mencapai 96,80 juta kontrak. Meskipun begitu, total aset penyelenggara BNPL hanya mencapai sekitar 2% dari total aset perusahaan pembiayaan secara keseluruhan.
"Meskipun nilai portofolio BNPL masih kecil, OJK menilai potensi pertumbuhan ke depan masih sangat besar, mengingat tingginya permintaan di masyarakat," kata OJK.
Namun, belum ada aturan khusus yang mengatur produk BNPL di Indonesia, sehingga OJK perlu memantau tren penggunaan BNPL demi kepentingan perlindungan konsumen.
Industri jasa keuangan yang menyediakan BNPL semakin kompetitif, termasuk sektor perbankan yang juga menawarkan produk serupa. Meskipun memberikan kemudahan, OJK menyebut ada potensi risiko bagi konsumen dan penyedia BNPL.
"Ke depan, pengaturan terkait BNPL harus memperhatikan perlindungan konsumen, transparansi, keberlanjutan bisnis, dan pengelolaan risiko," tutup OJK, sambil menyoroti perlunya metode credit scoring, suku bunga yang jelas, pelindungan data pribadi, dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan manfaat BNPL tanpa merugikan pihak-pihak yang terlibat.