Bprnews.id - "Ada bank bangkrut, tapi ini bukan bank-bank besar," kata Ketua bank sentral AS, Federal Reserve, Jerome Powell, mengomentari tren kerja jarak jauh yang sedang terjadi di Amerika Serikat (AS). Trend ini mengakibatkan gedung-gedung perkantoran menjadi sepi, menimbulkan kekhawatiran terkait penurunan nilai properti dan risiko kerugian bagi pemilik properti yang memiliki pinjaman.
Di San Francisco, Washington, dan bahkan New York, jumlah orang yang bekerja di kantor hanya separuh dibandingkan sebelum pandemi, dengan tingkat kekosongan kantor di seluruh negeri meningkat menjadi 13,5 persen pada 2023. Hal ini memicu penurunan nilai sektor real estat komersial, bahkan sekitar seperempat dari total hipotek properti perkantoran senilai USD737 miliar diperkirakan akan jatuh tempo pada tahun ini.
Perusahaan-perusahaan besar mungkin memiliki kapasitas untuk menyerap sejumlah kerugian, tetapi bagi bank-bank kecil, hal ini dapat menjadi pukulan besar. Dana pensiun atau perusahaan asuransi juga dapat terkena dampak jika mereka memiliki bangunan komersial dalam portofolionya.
Federal Reserve telah mengidentifikasi bank-bank yang berfokus pada sektor real estat komersial, terutama di perkantoran dan ritel, dan sedang berdialog dengan mereka untuk mengatasi risiko yang dihadapi. Namun, situasi ini telah mengarah pada efek domino, menyebabkan penilaian kembali potensi kerugian oleh bank dan peningkatan ketentuan kerugian kredit yang diperlukan untuk menutupi kerugian tersebut.
Perusahaan seperti Komunitas Bancorp New York telah mengalami penurunan kualitas portofolio pinjaman real estat mereka, yang mengakibatkan mereka harus mengalokasikan dana besar untuk menanggulangi masalah ini. Gubernur Federal Reserve Michelle Bowman bahkan memperingatkan bahwa jika tren kerja jarak jauh terus berlanjut, ini akan menjadi masalah jangka panjang bagi ekonomi AS.
Bprnews.id - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) meraih penghargaan sebagai Top Local Bank dalam acara "Pertamina Appreciation Night" yang diadakan di Jakarta pada hari Selasa. Dalam acara tersebut, Pertamina mengundang 22 bank rekanan sebagai nominator untuk 10 kategori penghargaan.
BRI berhasil memenangkan 3 penghargaan, yaitu Bank Trade Finance, Bank Penempatan, dan Bank Pinjaman Jangka Pendek untuk PT Pertamina (Persero) dan grup perusahaannya. Selain itu, BRI juga menjadi nominator dalam kategori Bank Presepsi, Bank Penyedia Valas, dan Bank Operasi. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini.
Agus Noorsanto, Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI, menyatakan kejutan atas prestasi ini. Menurutnya, sebagai Bank UMKM, BRI berhasil memberikan layanan perbankan yang melebihi ekspektasi dari Pertamina dan Grup, sebagai perusahaan BUMN sektor minyak dan gas terbesar di Indonesia.
"Kedepan BRI akan terus berkomitmen untuk memberikan end to end solution bagi transaksi Pertamina dan grup, baik dari sisi wholesale transaction maupun retail transaction," kata Agus Noorsanto.
Pertamina adalah salah satu nasabah BRI yang menggunakan platform QLola. Diluncurkan pada tahun 2022, Integrated Corporate Solution Platform QLola mengalami peningkatan volume transaksi cash management nasabah sebesar 33,9% year-on-year (yoy) mencapai Rp6.788 triliun. Peningkatan tersebut terjadi baik di segmen wholesale maupun non-wholesale, dengan penambahan jumlah client QLola lebih dari 4.800 client baru.
BRI terus meningkatkan fitur dan kapabilitas Qlola, termasuk penambahan fitur Global Cash Management System pada QLola yang dapat digunakan oleh nasabah BRI cabang Luar Negeri, seperti BRI Singapore dan BRI Timor Leste.
QLola memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memonitor aktivitas bisnisnya mulai dari holding atau principal hingga subsidiary, atau bahkan mitra yang ada di luar negeri.
“Kemudahan dalam bertransaksi dan memonitor saldo rekening merupakan hal yang penting, Qlola Cash Maanagement Infopool merupakan solusi bagi nasabah untuk melakukan monitoring atas seluruh rekening perusahaan baik rekening di BRI maupun di Bank lain dalam satu laporan. Nah, itu adalah salah satu fitur yang menarik yang kami siapkan untuk meningkatkan efisiensi nasabah, salah satunya Pertamina,” tambahnya.
Bprnews.id - Relaksasi restrukturisasi kredit COVID-19 di Indonesia dinyatakan akan berakhir pada akhir Maret 2024. Kebijakan restrukturisasi tersebut diterapkan sejak tahun 2020 lalu sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk mengatasi dampak pandemi.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Parjiman, menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta perbankan untuk mengantisipasi penghentian kebijakan stimulus tersebut.
"Antisipasi dilakukan dengan stress test ketahanan likuiditas. Selain itu, kami juga meminta perbankan untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)," ujarnya, Minggu (10/03/2024).
Menurut Parjiman, cadangan yang disiapkan oleh perbankan sangat penting untuk menghadapi potensi penghentian kebijakan restrukturisasi kredit.
"Walaupun kebijakan stimulus tersebut akan berakhir akhir Maret tahun ini, kami belum memiliki informasi apakah akan diperpanjang atau tidak," terangnya.
"Kami meminta perbankan untuk menyiapkan cadangan yang cukup. Karena penghentian kebijakan stimulus dapat mengakibatkan penurunan kolektibilitas kredit atau pembiayaan. Namun ini sudah diantisipasi jika hasil stress test menunjukkan penurunan kolektibilitas kredit atau pembiayaan," lanjut Parjiman.
Data OJK DIY menunjukkan tren penurunan dalam restrukturisasi kredit COVID-19. Pada triwulan IV 2023, restrukturisasi kredit mencapai Rp3.726 miliar, menurun jauh dibandingkan dengan triwulan IV 2022 yang mencapai Rp8.051 miliar.
Berdasarkan data tersebut, kredit di DIY pada Desember 2023 mencapai Rp59.060 miliar, dengan kredit UMKM tercatat sebesar Rp28.350 miliar pada periode yang sama.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan selama bulan Ramadhan, yang kerap menggunakan tiga modus penipuan yang berbeda.
"Modus penipuan di Ramadhan akan meningkat, karena melihat ada peningkatan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Senin, 4 Maret 2024.
Menurut Friderica, terdapat tiga modus penipuan yang sering terjadi selama bulan Ramadhan.
"Pertama, modus transfer dana dari pinjol (pinjaman online) ilegal kepada orang yang tidak pernah mengajukan pinjaman," ungkap Friderica.
Dia menyarankan masyarakat untuk segera melapor ke bank dan Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) bila menghadapi kasus tersebut. Selain itu, Friderica juga menegaskan pentingnya untuk tidak menggunakan uang yang diterima bila memang tidak pernah mengajukan pinjaman.
Friderica juga memperingatkan agar masyarakat segera memblokir dan mengabaikan pesan dari debt collector, serta melapor pada Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) agar kasus dapat ditindaklanjuti dengan cepat.
"Modus kedua yaitu penawaran paket diskon dengan harga tidak wajar, seperti penawaran paket umroh," lanjut Friderica.
Dia mengimbau masyarakat untuk tidak terlena dengan paket umroh yang menawarkan diskon harga yang tidak masuk akal.
“Karena biasanya orang positif thinking ketika ada penawaran umroh. Ini harus hati-hati,” tegasnya.
Adapun modus ketiga adalah pesan tentang pengiriman parsel. Penipu bisa memanfaatkan momen Ramadhan dengan mengirimkan pesan yang meminta masyarakat membuka atau mengunduh suatu dokumen atau aplikasi.
“Tujuannya untuk mencuri data kita, informasi yang penting seperti username, password, m-banking, dan lain-lain. Jadi hati-hati, jangan sembarangan buka dan unduh aplikasi yang kita tidak yakin,” jelas Friderica.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun ketentuan internal terkait pengawasan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang komplementer dengan pengawasan sektoral/prudensial. Pengawasan ini terdiri dari tindakan preventif dan proaktif dalam menyikapi setiap perilaku PUJK guna mendukung prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat.
"Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) 2023-2027 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang terliterasi, terinklusi, dan terlindungi," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, pada Jumat (7/3/2024).
Friderica mengungkapkan bahwa PEPK-OJK telah mempersiapkan pembentukan Kelompok Kerja Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (POKJA LIKS) sebagai forum koordinasi untuk mengurangi kesenjangan antara literasi dengan inklusi keuangan syariah.
Selain itu, OJK juga terus menggalang dukungan PUJK dan stakeholder terkait, baik domestik maupun internasional, terhadap literasi dan inklusi keuangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan segmen masyarakat Diaspora Indonesia di luar negeri.
"Sampai dengan 29 Februari 2024, OJK telah menerima 380.758 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), termasuk 27.283 pengaduan," tambah Friderica.
Friderica juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan di sektor jasa keuangan, khususnya menjelang Ramadan. Modus penipuan yang sering terjadi meliputi transfer dana dari pinjol ilegal, promosi tidak masuk akal terkait perjalanan umroh, dan penipuan pengiriman parcel lewat pesan online.
"Kita lihat kemungkinan orang kirim informasi via WA untuk buka aplikasi yang ternyata kita lihat seperti modus penipuan sniffing," tutupnya.