Bprnews.id - Guntar Kumala, Penjabat Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat, menyatakan bahwa industri perbankan di wilayah tersebut menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada bulan Desember 2023, aset perbankan meningkat sebesar 5,36 persen (year-on-year) menjadi Rp81,15 triliun, sementara penyaluran kredit juga mengalami pertumbuhan sebesar 7,08 persen (year-on-year) menjadi Rp69,68 triliun.
"Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kontraksi sebesar 1,07 persen (year-on-year) menjadi Rp53,85 triliun. Meskipun demikian, risiko kredit tetap terjaga dengan rasio NPL sebesar 1,89 persen dan rasio LDR sebesar 129,40 persen," kata Guntar Kumala dalam pernyataan tertulisnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa penyaluran kredit untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai Rp31,07 triliun, tumbuh sebesar 9,50 persen (year-on-year). Penyaluran kredit kepada pelaku UMKM ini menyumbang sebanyak 44,58 persen dari total kredit perbankan di Sumatera Barat.
Di sisi lain, sektor perbankan syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Aset perbankan syariah Sumatera Barat meningkat sebesar 12,11 persen (year-on-year) menjadi Rp10,40 triliun, dengan DPK yang meningkat sebesar 11,38 persen (year-on-year) menjadi Rp9,73 triliun, dan penyaluran pembiayaan yang meningkat 25,45 persen (year-on-year) menjadi Rp8,81 triliun.
"Risiko pembiayaan masih terjaga dengan rasio NPF sebesar 1,59 persen dan rasio FDR sebesar 90,55 persen," tambahnya.
Guntar Kumala juga menyoroti pertumbuhan yang baik dalam kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Sumatera Barat. Aset BPR tumbuh 5,03 persen (year-on-year) menjadi Rp2,60 triliun, dengan penyaluran kredit yang meningkat 12,43 persen (year-on-year) menjadi Rp1,95 triliun, di mana 70,35 persen di antaranya adalah kredit untuk UMKM.
"Risiko kredit masih terjaga dengan rasio NPL sebesar 6,94 persen dan rasio LDR sebesar 99,84 persen," jelasnya.
Guntar Kumala menyimpulkan bahwa kondisi sektor jasa keuangan di Sumatera Barat pada Desember 2023 menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan risiko yang tetap terjaga, meskipun menghadapi tantangan suku bunga global yang tinggi. Pertumbuhan ini juga turut mendukung kinerja ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan hasil yang positif, dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan IV-2023 sebesar 4,30 persen.
Bprnews.id - PT Bank Amar Indonesia Tbk, atau yang dikenal sebagai Amar Bank, memproyeksikan pertumbuhan yang signifikan pada sektor perbankan digital seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat dan tren digitalisasi yang terjadi di tahun 2024.
Menurut Senior Vice President of Finance Amar Bank, David Wiarawan, tahun 2024 akan menjadi tonggak penting dalam peningkatan adopsi layanan digital dan ekspansi melalui kemitraan strategis. Hal ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan jangkauan layanan.
Amar Bank juga menerapkan pendekatan inovatif yang disebut Collaborative Embedded Banking and Finance. Melalui inovasi ini, berbagai pemain non-perbankan dapat menyertakan layanan perbankan digital ke dalam platform ekosistem digital mereka.
Pertumbuhan sektor perbankan juga dirasakan oleh Amar Bank, yang telah berhasil menarik lebih dari 530.000 pengguna untuk mengunduh aplikasi Amar Bank di berbagai wilayah di Indonesia.
Sebagai pelopor bank digital yang fokus pada solusi keuangan inovatif untuk UMKM, Amar Bank mencatat kinerja bisnis yang positif. Pada kuartal ketiga tahun 2023, mereka berhasil mencatat laba sebesar Rp162,17 miliar atau meningkat 193,81 persen year-on-year (YoY). Penyaluran kredit juga meningkat 15,56 persen, mencapai Rp2,47 triliun.
Amar Bank juga berhasil mempertahankan rasio kredit bermasalah yang baik di level 1,56 persen. Hal ini menjadi landasan bagi optimisme mereka dalam mencapai pertumbuhan yang signifikan di tahun 2024.
Dalam memahami kebutuhan nasabah, Amar Bank terus menghadirkan beragam solusi keuangan inovatif, termasuk melalui platform Amar Bank dan Tunaiku. Abraham Lumban Batu, Senior Vice President Retail Banking Amar Bank, menegaskan bahwa fokus mereka adalah pada inklusi keuangan, terutama untuk UMKM, melalui layanan keuangan yang solutif dan dapat diandalkan.
Tunaiku, sebagai produk pinjaman digital yang diluncurkan sejak tahun 2014, telah menjadi pendukung pertumbuhan bisnis mikro di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi big data, Tunaiku telah melayani hampir 400.000 UMKM dan menyalurkan lebih dari 1 juta pinjaman dengan total lebih dari Rp10 triliun. Platform ini memberikan akses pinjaman produktif bagi UMKM, mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnis mikro di Indonesia.
Bprnews.id - PT Bank Mega Tbk. (MEGA) telah mengumumkan pembagian dividen senilai Rp2,45 triliun kepada para pemegang sahamnya. Sebagian besar dari dividen tersebut, yakni sebesar Rp1,42 triliun, akan diterima oleh pemegang saham pengendalinya, Chairul Tanjung, melalui PT Mega Corpora. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank Mega yang diselenggarakan pada pekan lalu, tanggal 1 Maret 2023. Laba bank sebesar Rp3,51 triliun diputuskan untuk dimanfaatkan sebagian besarnya sebagai dividen.
Manajemen Bank Mega menyatakan bahwa dividen tunai sebesar Rp2,45 triliun akan dibagikan kepada pemegang saham, sementara sisanya, yaitu sebesar Rp1,05 triliun, akan dimasukkan ke dalam saldo laba. Dengan jumlah saham beredar sebanyak 11,74 miliar lembar, dividen per saham Bank Mega mencapai Rp209,32.
Chairul Tanjung, yang mengendalikan Bank Mega melalui Mega Corpora, akan menerima dividen sebesar Rp1,42 triliun. Mega Corpora saat ini memiliki 6,81 miliar saham MEGA, atau setara dengan 58,02% kepemilikan, sedangkan sisanya, sebanyak 4,92 miliar saham, dimiliki oleh publik.
Meskipun demikian, jumlah dividen yang diterima oleh Chairul Tanjung melalui Mega Corpora tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, Bank Mega membagikan dividen sebesar Rp2,83 triliun, atau sebesar 70% dari laba tahun buku 2022. Dengan nilai kepemilikan saham yang sama, Mega Corpora menerima dividen sebesar Rp1,64 triliun dari Bank Mega pada tahun tersebut.
Penurunan nilai dividen Bank Mega pada tahun ini sejalan dengan penurunan laba bank. Laba bersih Bank Mega sepanjang tahun 2023 mencapai Rp3,51 triliun, mengalami penurunan sebesar 13,33% dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 2022 yang sebesar Rp4,05 triliun.
Penurunan laba tersebut dipengaruhi oleh penurunan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) Bank Mega sebesar 5,63% year-on-year (YoY), serta penurunan pendapatan berbasis komisi atau fee based income sebesar 13,02% YoY. Selain itu, beban operasional lainnya Bank Mega juga mengalami kenaikan dari Rp3,36 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp3,48 triliun pada tahun 2023.
Bprnews.id - Perbankan terus memperkuat penerapan prinsip Environment, Social, Governance (ESG) atau lingkungan, sosial, dan tata kelola guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya ini tak hanya terbatas pada operasional perusahaan, tetapi juga mencakup sektor pembiayaan.
Langkah-langkah ini sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk mencapai nol emisi karbon atau Net zero emission pada tahun 2060 serta mengurangi dampak perubahan iklim yang signifikan.
Bank DKI, sebagai contoh, tengah berupaya menyelaraskan faktor ESG ke dalam keputusan keuangan, termasuk dalam upaya meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan.
Amirul Wicaksono, Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank DKI, menegaskan bahwa bank tersebut memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam mendukung visi keberlanjutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Bank DKI tak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sebagai pelayan publik dengan menerapkan program keuangan berkelanjutan melalui inovasi produk dan layanan yang mendukung aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan masyarakat," ujar Amirul.
Dalam konteks pembiayaan, Bank DKI juga mencerminkan komitmennya melalui penyaluran kredit ke segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang telah mencapai 10,74% dari total kredit senilai Rp52 triliun hingga akhir tahun 2023.
Arie Rinaldi, Sekretaris Perusahaan Bank DKI, menambahkan bahwa komitmen Bank DKI dalam menerapkan prinsip ESG juga tercermin dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) unggulan, yaitu Jakarta Koperasi Hidroponik (Jakonik).
"Program ini diharapkan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat sekitar dengan meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan perekonomian lokal. Keberhasilan Jakonik membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh," jelas Arie.
Jakonik kini telah melibatkan 9 kelompok anggota yang tersebar di sembilan wilayah rusun di Jakarta. Para anggota Jakonik telah diberikan pelatihan dan pendampingan untuk memaksimalkan hasil panen serta pengelolaan bisnis hidroponik.
Atas komitmennya dalam menjalankan prinsip ESG, Bank DKI meraih penghargaan dari B-Universe sebagai Pemenang kategori ESG Recognized Commitment.
Bprnews.id - KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menegaskan pentingnya kehadiran penyuluh kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperkuat pengawasan kemitraan secara menyeluruh hingga ke lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Budi Joyo Santoso, salah satu anggota KPPU, dalam sebuah kuliah umum dengan tema penyuluhan kemitraan di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, pada Jumat (8/3).
"Dalam langkah awal, kami akan membentuk penyuluh kemitraan UMKM yang akan bekerja sama dengan UNS. Dalam beberapa tahun ke depan, kami berencana untuk melibatkan perguruan tinggi lainnya guna mencapai target 1.000 Penyuluh Kemitraan UMKM di seluruh Indonesia," ungkap Budi seperti yang dikutip dalam keterangan resmi pada Sabtu (9/3).
Pembentukan ini merupakan bagian dari implementasi nota kesepahaman (MoU) antara KPPU dan UNS, yang nantinya akan diikuti dengan penyelenggaraan mata kuliah persaingan usaha melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
Lebih lanjut, KPPU juga berencana untuk berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi guna memperluas pemberian mata kuliah persaingan usaha di perguruan tinggi.
Budi menjelaskan bahwa KPPU akan membentuk tim pengawasan kemitraan UMKM yang akan bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi/BKPM, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Tim ini akan bertugas mengawasi pelaksanaan kemitraan, termasuk pendataan, evaluasi, serta tindak lanjut atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan kemitraan.
Untuk mencapai target kemitraan UMKM yang telah ditetapkan, yaitu 11% pada tahun 2024, KPPU akan berperan aktif dalam memastikan pengawasan kemitraan yang efektif. Dengan sumber daya terbatas, KPPU akan menggandeng penyuluh kemitraan UMKM yang akan memberikan edukasi langsung kepada pelaku UMKM di lapangan mengenai aspek legalitas, pelaksanaan perjanjian kemitraan, serta membantu dalam melaporkan dugaan pelanggaran kemitraan kepada KPPU.
Rencananya, penyuluh kemitraan UMKM ini akan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan merupakan hasil kerjasama antara KPPU, Kementerian Koperasi dan UKM, serta melibatkan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat.