BPRNews.id - Bank DKI telah menyiapkan berbagai program dan infrastruktur untuk mendukung masyarakat selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 2024. Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan uang tunai untuk ditukar serta infrastruktur dan layanan pendukung seperti kantor cabang, jaringan ATM, dan layanan kas keliling.
"Arahannya dari Bank Indonesia, langkah ini diharapkan dapat membantu nasabah Bank DKI dalam memenuhi berbagai kebutuhan selama periode bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2024," ujar Arie dalam keterangannya pada Minggu (24/3).
Direktur Teknologi dan Operasional sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono, menambahkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan rupiah dan layanan penukaran uang, pihaknya menyediakan 15 kantor cabang Bank DKI dan layanan kas keliling. Langkah ini juga sejalan dengan program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) Bank Indonesia 2024.
"Program SERAMBI Bank Indonesia 2024 ini diselenggarakan guna memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat akan uang Rupiah pada momen menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2024,” kata Amirul.
Bank Indonesia telah menyiapkan Uang Layak Edar (ULE) dengan proyeksi sebesar Rp 197,6 triliun melalui 449 titik layanan kas keliling dan 4.264 titik layanan penukaran perbankan mulai 15 Maret hingga 5 April 2024. Salah satunya melalui kantor cabang Bank DKI.
"Nasabah Bank DKI dapat memperoleh layanan penukaran uang pada 15 Kantor Cabang Bank DKI mulai tanggal 1 hingga 5 April 2024, sepanjang jam layanan pukul 08.00-15.00 WIB," tambah Amirul.
Lokasi penukaran uang tersebut meliputi beberapa cabang seperti Cabang Balai Kota, Cabang Juanda, Cabang Walikota Jakarta Pusat, hingga Cabang Permata Hijau dan Cabang Syariah Pondok Indah.
Bank DKI juga akan membuka layanan Kas Keliling di Hall Badminton Gelora Bung Karno (Istora) dari tanggal 28 hingga 31 Maret 2024 pukul 08.00 WIB hingga selesai, sebagai bagian dari upaya mereka dalam mendukung kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan dan Idul Fitri.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempersiapkan langkah strategis guna meningkatkan kinerja Bursa Karbon Indonesia yang baru-baru ini diluncurkan. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia, Direktur Pengawasan Bursa Karbon OJK, Lufaldy Ernanda, mengungkapkan rencana besar yang sedang dipersiapkan.
"Kami menyadari bahwa masih banyak pembenahan yang harus dilakukan untuk menjalankan bursa karbon di Indonesia," ungkap Lufaldy.
Lebih lanjut, Lufaldy menjelaskan bahwa pihaknya baru saja melakukan rapat Komite Pengarah (Komrah) yang akan menghasilkan kebijakan strategis untuk bursa karbon di Tanah Air. "Beberapa waktu lalu, kami melakukan review tingkat tinggi melalui rapat Komrah. Di sana, akan diambil keputusan-keputusan strategis yang tentunya akan berdampak signifikan," jelasnya.
Bukan hanya itu, OJK juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengembangkan bursa karbon dalam negeri. Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan. "Kami menyadari pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mengembangkan bursa karbon ini. Evaluasi dan peningkatan terus kami lakukan," tambahnya.
Sebagai informasi, Indonesia memulai perdagangan kredit karbon melalui peluncuran Bursa Karbon Indonesia pada 26 September 2023. Inisiatif ini menjadi langkah bersejarah bagi Indonesia dalam mendukung upaya global dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.
Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan hutan hujan terbesar ketiga di dunia, memiliki tanggung jawab besar dalam mengurangi emisi. Presiden Joko Widodo sendiri meresmikan peluncuran perdagangan bursa karbon ini, menegaskan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim.
Dengan izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon yang telah diberikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) oleh OJK, diharapkan langkah-langkah strategis yang sedang dipersiapkan akan membawa dampak positif dalam memperbaiki dan meramaikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) provinsi Sumatra Utara (Sumut) terus mengembangkan akses keuangan inklusif syariah hingga ke pondok pesantren (ponpes). Ponpes Ibaddurrahman di Stabat, Kabupaten Langkat menjadi tuan rumah pelaksanaan acara EPIKS (Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah) yang diadakan oleh OJK bersama TPAKD (tim percepatan akses keuangan daerah) Langkat beberapa waktu lalu.
Menurut Yovvi Sukandar, Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Sumut, penyelenggaraan EPIKS bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di lingkungan ponpes. Ia menyatakan bahwa ekosistem keuangan di ponpes memiliki potensi besar untuk dikembangkan, bahkan bisa menjadi bank wakaf.
"Ekosistem keuangan syariah ponpes dapat ditingkatkan dari level koperasi hingga menjadi LKM yang berpotensi untuk didorong menjadi bank wakaf mikro seperti yang pernah dilakukan pada ponpes lain," ungkap Yovvi dalam keterangan resmi pada Minggu (24/3/2024).
Program EPIKS merupakan bagian dari program TPAKD 2024 yang ditetapkan oleh TPAKD Sumut, dengan TPAKD Langkat sebagai salah satu kabupaten yang mengimplementasikan program tersebut.
Selain meningkatkan literasi keuangan syariah, penyelenggaraan EPIKS juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang luas tentang akses keuangan syariah kepada lingkungan ponpes. Hal ini dilakukan karena ponpes tersebut terbukti produktif dalam menghasilkan ilmu pengetahuan agama dan produk UMKM yang berpotensi dalam mendorong perekonomian Pondok.
Acara EPIKS di Ponpes Ibaddurrahman Stabat pada Jumat (22/3/2024) dihadiri oleh 350 santri, pengurus ponpes, dan pelaku UMKM di sekitar ponpes. Acara tersebut dibuka oleh PJ Bupati Langkat Faisal Hasrimy dan berisi berbagai kegiatan mulai dari edukasi, business matching, pembukaan rekening simpanan pelajar, hingga penyerahan Electronic Data Capture (EDC) kepada ponpes sebagai Smart Agen Bank Syariah Indonesia (BSI) oleh perwakilan BSI.
"Perlengkapan Agen Laku Pandai Smart Agen BSI itu nantinya akan membantu sistem pembayaran dan transaksi keuangan di Ponpes Ibaddurrahman. Harapannya tingkat inklusi keuangan dapat meningkat seiring dengan pemanfaatan Smart Agent BSI oleh lingkungan ponpes dan orang tua santri," ujar Yovvi.
Agenda bersama OJK Sumut, TPAKD Langkat, Bank Indonesia, dan Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di ponpes mendapat sambutan baik dari Ketua Yayasan Ponpes Ibaddurrahman, Ustad Mukhlis Siregar. Menurutnya, sistem ekonomi syariah telah terbukti tahan banting dan adil sejak zaman Rasulullah, dan prinsip-prinsip syariah menjamin kehalalan dan keadilan dalam sistem ekonomi.
BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyatukan langkah untuk menangani lonjakan bank bangkrut yang diprediksi akan mencapai 20 bank tahun 2024, angka yang melonjak drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS, rata-rata terdapat 7 hingga 8 bank yang bangkrut setiap tahunnya di Indonesia. Namun, pada tahun ini, meskipun baru tiga bulan berjalan, sudah ada 7 bank yang menyatakan kebangkrutannya.
"Pinjol ilegal, yang terdaftar di OJK 101. Yang ilegal itu sekian banyaknya," kata Hudiyanto di El Hotel Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (25/3/2024).
Hudiyanto mengatakan, Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) OJK setiap hari pihaknya selalu melakukan pemberantasan terhadap pinjol ilegal.
Akan tetapi, setiap hari juga ada saja aplikasi baru yang dibuat oleh penyedia aplikasinya.
"Setiap hari ada saja, walaupun setiap hari kita tutup dan kita kejar. Kita serius berperang melawan mereka," tegas Hudiyanto.
Selain pinjol ilegal, OJK juga sudah melakukan pemberantasan terhadap entitas investasi ilegal alias investasi bodong.
Berdasarkan data yang dihimpun OJK, nilai total kerugian masyarakat akibat investasi bodong cukup fantastis, yakni mencapai lebih dari Rp 139 triliun.
"Nilai total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 mencapai Rp 139,674 triliun," kata Hudiyanto.
Hudiyanto menjelaskan, Satgas PASTI OJK setiap harinya selalu menerima laporan dari korban yang terkena jerat investasi bodong.
Laporan-laporan ini sudah ditindaklanjuti Satgas PASTI, di mana OJK dan 15 lembaga lainnya termasuk kepolisian segera melakukan pengejaran dan penegakkan hukum terhadap para pelakunya.
Hasilnya, hingga awal 2024 sudah ada sebanyak 1.218 entitas investasi bodong yang diblokir.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berhasil memblokir ribuan entitas pinjaman online ilegal hingga awal tahun 2024. Namun, upaya pemberantasan pinjol ilegal ini masih terus berhadapan dengan tantangan baru, di mana para pemilik jasa terus menciptakan aplikasi baru.
Ketua Sekretariat Satgas PASTI OJK, Hudiyanto, menyatakan bahwa hingga saat ini hanya ada sebanyak 101 aplikasi pinjaman online yang resmi diawasi oleh OJK. Jumlah pinjol legal ini jauh tertinggal dibandingkan dengan jumlah pinjol ilegal yang telah berhasil diberantas sejak 2017 hingga awal tahun 2024, mencapai angka 6.991 entitas.
"Pinjol ilegal yang terdaftar di OJK hanya sebanyak 101. Jumlah ilegalnya sekian banyak," ujar Hudiyanto di El Hotel Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (25/3/2024).
Hudiyanto menjelaskan bahwa Satgas PASTI OJK secara rutin melakukan pemberantasan terhadap pinjol ilegal setiap harinya. Namun, kendati upaya keras dilakukan, masih saja muncul aplikasi baru yang dibuat oleh penyedia jasa.
"Setiap hari ada saja, meskipun setiap hari kami menutup dan mengejar. Kami sangat serius dalam memerangi mereka," tegas Hudiyanto.
Selain melakukan pemberantasan terhadap pinjol ilegal, OJK juga telah mengambil tindakan serupa terhadap entitas investasi ilegal atau yang dikenal sebagai investasi bodong. Menurut data yang dihimpun OJK, nilai total kerugian masyarakat akibat investasi bodong mencapai lebih dari Rp 139 triliun.
"Nilai total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dari tahun 2017 hingga tahun 2023 mencapai Rp 139,674 triliun," papar Hudiyanto.
Hudiyanto menegaskan bahwa Satgas PASTI OJK setiap harinya menerima laporan dari korban yang terkena jerat investasi bodong. Laporan-laporan ini kemudian ditindaklanjuti, di mana OJK dan 15 lembaga lainnya, termasuk kepolisian, melakukan pengejaran dan penegakkan hukum terhadap para pelaku. Hingga awal tahun 2024, sudah ada sebanyak 1.218 entitas investasi bodong yang berhasil diblokir.