BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berhasil memblokir ribuan entitas pinjaman online ilegal hingga awal tahun 2024. Namun, upaya pemberantasan pinjol ilegal ini masih terus berhadapan dengan tantangan baru, di mana para pemilik jasa terus menciptakan aplikasi baru.
Ketua Sekretariat Satgas PASTI OJK, Hudiyanto, menyatakan bahwa hingga saat ini hanya ada sebanyak 101 aplikasi pinjaman online yang resmi diawasi oleh OJK. Jumlah pinjol legal ini jauh tertinggal dibandingkan dengan jumlah pinjol ilegal yang telah berhasil diberantas sejak 2017 hingga awal tahun 2024, mencapai angka 6.991 entitas.
"Pinjol ilegal yang terdaftar di OJK hanya sebanyak 101. Jumlah ilegalnya sekian banyak," ujar Hudiyanto di El Hotel Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (25/3/2024).
Hudiyanto menjelaskan bahwa Satgas PASTI OJK secara rutin melakukan pemberantasan terhadap pinjol ilegal setiap harinya. Namun, kendati upaya keras dilakukan, masih saja muncul aplikasi baru yang dibuat oleh penyedia jasa.
"Setiap hari ada saja, meskipun setiap hari kami menutup dan mengejar. Kami sangat serius dalam memerangi mereka," tegas Hudiyanto.
Selain melakukan pemberantasan terhadap pinjol ilegal, OJK juga telah mengambil tindakan serupa terhadap entitas investasi ilegal atau yang dikenal sebagai investasi bodong. Menurut data yang dihimpun OJK, nilai total kerugian masyarakat akibat investasi bodong mencapai lebih dari Rp 139 triliun.
"Nilai total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dari tahun 2017 hingga tahun 2023 mencapai Rp 139,674 triliun," papar Hudiyanto.
Hudiyanto menegaskan bahwa Satgas PASTI OJK setiap harinya menerima laporan dari korban yang terkena jerat investasi bodong. Laporan-laporan ini kemudian ditindaklanjuti, di mana OJK dan 15 lembaga lainnya, termasuk kepolisian, melakukan pengejaran dan penegakkan hukum terhadap para pelaku. Hingga awal tahun 2024, sudah ada sebanyak 1.218 entitas investasi bodong yang berhasil diblokir.
BPRNews.id - Walikota Bukittinggi, H. Erman Safar, bersama dengan BPRS Jam Gadang, meraih penghargaan tingkat nasional di TOP BUMD Awards 2024. Empat penghargaan bergengsi berhasil diraih oleh BPRS Jam Gadang Bukittinggi dalam acara yang diselenggarakan di Hotel Raffles Jakarta pada Rabu, 20 Maret 2024.
Penghargaan yang diraih meliputi BPRS Jam Gadang sebagai penerima "TOP BUMD Golden" Trophy 2024 dengan predikat bintang 5 selama 3 tahun berturut-turut. Sementara itu, Walikota Bukittinggi, H. Erman Safar, dinobatkan sebagai "TOP Pembina BUMD" 2024. PT. BPRS Jam Gadang meraih penghargaan "TOP BUMD Award" 2024 kategori BPRS Bintang 5, sementara Direktur Utama BPRS, Feri Irawan, meraih gelar "TOP CEO BUMD" 2024.
Walikota Erman Safar menyatakan bahwa prestasi tersebut merupakan bukti nyata dari upaya pemerintah dalam memberikan bantuan modal kepada masyarakat secara maksimal. Program Tabungan Utsman menjadi salah satu inisiatif yang digunakan untuk meningkatkan permodalan dan memberikan keringanan pembiayaan secara syariah.
"BUMD harus berperan aktif dalam membantu pemerintah dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Melalui kolaborasi yang kuat, BPRS Jam Gadang telah berkembang pesat dan meraih penghargaan bintang lima selama tiga tahun berturut-turut, menjadikannya sebagai contoh bagi BUMD lain di Indonesia," ungkap Walikota Erman.
Sementara itu, Komisaris Utama BPRS Jam Gadang, Rismal Hadi, mengungkapkan bahwa program pembiayaan syariah Tabungan Utsman telah dimanfaatkan oleh lebih dari 3500 warga sejak diluncurkan pada tahun 2022, dengan total permodalan yang disalurkan mencapai sekitar Rp 30 miliar.
Direktur Utama PT BPR Syariah Jam Gadang, Feri Irawan, menjelaskan bahwa penganugerahan TOP BUMD Award bintang lima kepada BPRS Jam Gadang didasarkan pada pencapaian kinerja yang baik, kepemimpinan dan manajemen yang efektif, serta inovasi berkelanjutan yang didukung oleh teknologi informasi.
“BPRS Jam Gadang memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan ekonomi lokal dan layak dijadikan teladan bagi BUMD lainnya," tambahnya.
BPRNews.id - Bupati Rokan Hulu (Rohul), Sukiman, memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Rohul untuk tahun buku 2023. Rapat tersebut digelar di ruang rapat Kantor Bupati Rohul pada Jumat (22/03/2024), dengan dihadiri oleh Asisten Setdakab Rohul, Dewan Pengawas BPR Rohul Dr. Sudarno Spd MM, Direktur Umum Perumda BPR Rohul Anggi Firmansyah ST MM, dan Direktur Operasional Imran Gustin SE.
Sukiman memberikan apresiasi atas kemajuan yang dicapai oleh Direktur Perumda BPR Rohul di bawah kepemimpinan Anggi Firmansyah. Dia menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Dewan Pengawas dan Direktur Perumda BPR Rohul atas kontribusinya dalam kemajuan BPR Rohul.
"Mempelajari perkembangan sejak sebelum tahun 2020 hingga saat ini di bawah kepemimpinan pengurus yang ada, pengembangannya sangat baik. Dulu kami mengalami kerugian terus-menerus, namun sekarang pendapatan terus meningkat. Untuk tahun 2024, kami menargetkan laba sebesar Rp3 miliar, dan saat ini sudah mencapai Rp1,9 miliar," ungkap Sukiman.
Sementara itu, Dewan Pengawas Perumda BPR Rohul, Sudarno, menyatakan bahwa BPR selalu berhasil meraih laba dan tidak pernah mengalami kerugian. Dia menyebutkan bahwa laba yang diraih pada tahun 2021 sebesar Rp800 jutaan, tahun 2022 sebesar Rp1,3 miliar, dan tahun 2023 sebesar Rp900 jutaan. Tahun 2024, mereka menargetkan laba mencapai Rp3 miliar.
"Saat ini, kita masih terbatas oleh modal dari daerah yang dibatasi oleh OJK. Namun, kita berencana untuk meningkatkan modal hingga mencapai Rp50 miliar. Dengan modal tersebut, kita akan membuka cabang-cabang di seluruh wilayah Rohul, yang akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal," jelas Sudarno.
BPR Rohul menjadi sorotan bagi bank-bank di luar Riau karena potensi yang luar biasa. Potensi kebun sawit yang belum tergarap dan dana dari petani sawit menjadi daya tarik bagi mereka.
"Persaingan perbankan di Rohul cukup bagus. Kami tidak hanya ingin mengalahkan perbankan lain, namun ingin bersaing dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi daerah," tambah Sudarno.
BPRNews.id - Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf, menegaskan pentingnya konsistensi, inovasi, dan produktivitas bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Pasuruan. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Kota Pasuruan di MCC Madinah bersama jajaran pengurus BPR Kota Pasuruan kemarin.
Menurut Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, terobosan baru diperlukan untuk meraih peluang besar sehingga BPR dapat terus eksis dan berperan aktif dalam perekonomian masyarakat Kota Pasuruan.
"BPR dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pada akhir tahun ini, keuntungan dapat meningkat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pasuruan," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya adopsi inovasi terbaru dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mencapai tujuan tersebut.
"Kita perlu menciptakan inovasi baru. Sebagai contoh, BPR bisa mempertimbangkan untuk memanfaatkan teknologi dalam operasionalnya," tambahnya.
Dalam rangka mencapai inovasi tersebut, Gus Ipul mengajak BPR untuk bekerja sama dengan pegawai pemerintahan, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan tenaga kontrak, guna menggalang lebih banyak dana yang dapat diserap untuk pengembangan.
Di sisi lain, BPR Kota Pasuruan telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memanfaatkan peluang bisnis, yang berujung pada peningkatan keuntungan meskipun sebelumnya mengalami kerugian.
"Gelombang perubahan yang positif telah terjadi di BPR Kota Pasuruan, seperti penghargaan TOP BUMD Bintang 5 yang baru saja diperoleh. Semoga momentum ini dapat dipertahankan ke depannya," pungkas Gus Ipul.
BPRNews.id - Kasus terjerat pinjaman online (pinjol) semakin menjadi sorotan di Indonesia dengan semakin meningkatnya jumlah pengaduan. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 54.474 pengaduan terkait pinjaman online telah masuk sepanjang tahun 2023. Faktor utama yang memicu maraknya kasus ini adalah kemudahan akses melalui aplikasi smartphone serta tawaran solusi keuangan yang cepat dan mudah.
Kekhawatiran semakin membesar karena kurangnya edukasi dan literasi keuangan di kalangan masyarakat membuat mereka rentan terjerat oleh pinjol ilegal dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Dampaknya pun signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk kesulitan dalam mendapatkan subsidi KPR bagi mereka yang terjerat kasus pinjol.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menyoroti fakta bahwa sebanyak 30-40% KPR subsidi ditolak karena skor kredit calon nasabah buruk akibat terjerat pinjaman online. Menanggapi hal ini, REI mendesak OJK untuk mengambil langkah tegas dalam mengatasi masalah ini.
REI mendorong OJK untuk membatasi bunga pinjol maksimal dua kali suku bunga konvensional. Saat ini, tingkat bunga pinjol mencapai 116% per tahun, yang dianggap memberatkan bagi masyarakat.
"Kami mendesak OJK untuk mengatur batasan bunga pinjol, setidaknya maksimal hanya dua kali suku bunga konvensional," tegas Joko Suranto kepada para wartawan di Jakarta.
Selain itu, REI juga berharap agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan fatwa terkait hukum pinjol. Fatwa MUI diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam menggunakan pinjol dengan bijak dan sesuai dengan syariat Islam.
REI menegaskan bahwa dampak buruk pinjol tidak hanya terbatas pada gagalnya masyarakat dalam mendapatkan KPR, tetapi juga dapat memicu berbagai masalah sosial seperti stres, depresi, bahkan hingga kasus bunuh diri dan pembunuhan. Oleh karena itu, tindakan cepat dan tegas dari OJK dan MUI dianggap sangat penting dalam mengatasi masalah ini.