Standard Post with Image
BPR

LPS Gandeng BJB dalam Upaya Penyehatan BPR Indramayu

BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil langkah strategis untuk menyehatkan kembali Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Indramayu Jabar (BIMJ) yang sebelumnya berstatus Bank Dalam Resolusi (BDR). Langkah ini melibatkan Bank Jabar Banten (BJB) sebagai investor utama.

Kesehatan BIMJ sempat memburuk dari status Bank Normal menjadi Bank Dalam Penyehatan (BDP). Meski telah dilakukan berbagai upaya, kondisi bank tidak kunjung membaik sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan statusnya sebagai BDR pada 12 Januari 2024 dan menyerahkan penanganannya kepada LPS.

Berdasarkan UU nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), LPS berwenang menangani bank berstatus BDR.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank Didik Madiyono menjelaskan bahwa LPS dapat mencari bank yang berminat mengambil alih aset dan kewajiban BIMJ atau mengundang calon investor lainnya.

"LPS melakukan langkah terobosan dengan menggandeng BJB, kreditor BIMJ, untuk menjadi investor. Ini merupakan pendekatan efektif dalam penanganan bank, memungkinkan tindakan penyelamatan sebelum memutuskan opsi resolusi lain seperti purchase and assumption, bridge bank, penyertaan modal sementara, atau likuidasi," ujar Didik dalam keterangan resmi pada Kamis (30/5/2024).

Penyehatan BIMJ menjadi langkah penting dalam penanganan BDR. LPS berharap seluruh pemegang saham, pengurus, dan pegawai BIMJ melakukan inovasi dan terobosan agar bank ini lebih maju dan menjadi kebanggaan masyarakat Indramayu.

BIMJ, bersama tujuh BPR lainnya, ditetapkan oleh OJK sebagai BDR pada 12 Januari 2024. BPR-BPR ini telah diberikan waktu lebih dari satu tahun untuk memperbaiki solvabilitas (KPMM) atau likuiditas (cash ratio).

Namun, setelah waktu tersebut berakhir, kondisi solvabilitas atau likuiditas bank masih di bawah ketentuan kesehatan bank, sehingga OJK menetapkannya sebagai BDR.

Berdasarkan perhitungan OJK, BIMJ membutuhkan modal sekurang-kurangnya Rp 25 miliar untuk memperbaiki KPMM.

Setelah ditetapkan sebagai BDR, LPS menonaktifkan pengurus dan menugaskan Tim Pengelola Sementara untuk menjalankan operasional bank, serta menunjuk tim pengamanan aset dan tim persiapan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan untuk mengantisipasi jika bank tidak dapat diselamatkan.

Hasilnya, dengan konversi tersebut, KPMM bank mencapai 28,83 persen dan cash ratio rata-rata tiga bulan terakhir mencapai 27,03 persen.

"Dengan KPMM dan cash ratio tersebut, bank sudah memenuhi ketentuan tingkat kesehatan mengenai solvabilitas dan likuiditas," tegas Didik.
Langkah ini menunjukkan komitmen LPS untuk memastikan stabilitas sektor perbankan dan melindungi kepentingan nasabah serta masyarakat Indramayu.

 

Standard Post with Image
bank umum

Pertumbuhan Kredit Perbankan Maret 2024 di Kediri Mencapai 7,06 Persen

 

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, Jawa Timur, melaporkan bahwa kinerja industri jasa keuangan di wilayah kerjanya pada Maret 2024 tumbuh stabil dengan menunjukkan kinerja positif, didukung oleh likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat.

Kepala OJK Kediri, Bambang Supriyanto, menyatakan bahwa pertumbuhan tersebut tercermin tidak hanya dari peningkatan kredit di sektor perbankan, tetapi juga dari peningkatan penyaluran pembiayaan di perusahaan pembiayaan dan peningkatan jumlah Single Investor Identification (SID) di sektor pasar modal.

"Data di sektor perbankan menunjukkan pertumbuhan positif baik pada penyaluran kredit maupun penghimpunan dana. Kredit perbankan di wilayah OJK Kediri posisi Maret 2024 tumbuh 7,06 persen (yoy) menjadi sebesar Rp85,80 triliun yang didominasi oleh penyaluran kredit pada UMKM sebanyak 60,94 persen dari total kredit," katanya di Kediri, Kamis.

Bambang menambahkan bahwa kualitas kredit juga masih terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,07 persen, menunjukkan penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurutnya, penyaluran kredit atau pembiayaan di wilayah kerja OJK Kediri masih didominasi oleh tiga sektor ekonomi utama, yaitu perdagangan besar dan eceran sebesar 25,42 persen, bukan lapangan usaha rumah tangga (kepemilikan rumah, flat, apartemen, ruko, kendaraan bermotor, dan peralatan rumah tangga) sebesar 22,04 persen, dan industri pengolahan sebesar 18,36 persen.

Selain itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada posisi Maret 2024 tumbuh sebesar 7,89 persen (yoy) menjadi Rp100,18 triliun.

Total aset Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di wilayah kerja OJK Kediri mengalami peningkatan pada kuartal 3 tahun 2023 sebesar 0,68 persen (yoy) atau mencapai Rp119,28 miliar. Namun, pembiayaan LKM tercatat mengalami sedikit penurunan sebesar 1,97 persen (yoy) menjadi Rp77,34 miliar akibat percepatan pembayaran angsuran pinjaman.

Sampai dengan Desember 2023, jumlah LKM di wilayah Kantor OJK Kediri berjumlah 11, yang terdiri dari tujuh LKM konvensional dan empat LKM syariah (Bank Wakaf Mikro).

Pihaknya juga memfasilitasi layanan sebagai upaya perlindungan konsumen, berupa pemberian maupun penerimaan informasi, konsultasi, maupun pengaduan masyarakat terkait sektor jasa keuangan.

"Sampai dengan April 2024, OJK Kediri telah menerima permintaan layanan konsumen sebanyak 397 layanan yang meliputi 219 surat pengaduan, 148 permintaan konsultasi dan informasi melalui walk-in, serta 30 melalui telepon," kata Bambang.

 

 

Standard Post with Image
REGULATOR

Hasil Survei OJK Ungkap Bankir Percaya Kinerja Bakal Moncer di Kuartal II

BPRNews.id - Hasil survei terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa sektor perbankan Indonesia tetap optimistis menghadapi kuartal II/2024, meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan. Survei ini mengungkapkan bahwa faktor utama yang mendorong kinerja adalah geliat ekonomi selama momen lebaran.

Dalam Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) kuartal II/2024 yang melibatkan 95 bank responden, terlihat bahwa bankir semakin optimis terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) pada kuartal tersebut mencapai 58, menandakan zona optimis. Ini merupakan peningkatan dari kuartal sebelumnya yang berada pada level 56.

"Optimisme tersebut didorong oleh ekspektasi akan meningkatnya fungsi intermediasi perbankan dibarengi dengan kemampuan perbankan dalam mengelola risiko yang dihadapi meskipun dengan kondisi makroekonomi global yang kurang kondusif," demikian dijelaskan dalam survei yang dirilis pada Rabu (29/5/2024).

Meski ada ketidakpastian kondisi makroekonomi global, terlihat dari Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) yang masih pesimis pada kuartal II/2024 sebesar 31.

Namun, di tengah tantangan tersebut, PDB diperkirakan tetap tumbuh, didorong oleh konsumsi masyarakat yang diproyeksikan meningkat pasca momen lebaran.

Indeks Persepsi Risiko (IPR) juga menunjukkan kenaikan, mencapai 59 di zona keyakinan, menunjukkan bahwa perbankan masih menilai risiko cukup dapat dikelola.

Sementara itu, optimisme kinerja perbankan tercermin dari Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) yang mencapai 83, naik dari kuartal sebelumnya yang berada pada level 68.

Keyakinan ini didorong oleh ekspektasi bahwa dana pihak ketiga (DPK) akan tetap mampu mendukung penyaluran kredit yang meningkat, berdampak pada peningkatan laba dan modal perbankan.

Selain itu, optimisme juga terkait dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik pasca Pemilu 2024 serta momentum libur lebaran.

 

Standard Post with Image
BPR

Transformasi Digital BPR: Langkah Strategis Menuju Era Modernisasi

BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) kembali menjadi sorotan publik. Salah satu penyebabnya adalah tingginya angka kebangkrutan BPR, di mana pada tahun 2024 saja sudah ada 12 BPR yang gulung tikar.

Kondisi ini memicu urgensi bagi BPR untuk segera melakukan perubahan signifikan, salah satunya melalui adopsi digitalisasi demi mencapai modernisasi.

Dalam era digital saat ini, BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) bisa meningkatkan pelayanan mereka secara lebih baik dengan mengikuti perkembangan teknologi yang pesat.

Sejak tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong BPR/BPRS untuk mengimplementasikan digitalisasi guna meningkatkan efisiensi proses bisnis mereka.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, Devoteam G Cloud dan Google Cloud mengumumkan kolaborasi mereka untuk membantu BPR di Indonesia dalam upaya digitalisasi dan modernisasi. Kolaborasi ini diresmikan melalui acara bertajuk "Getting to Know Google Cloud for The Financial Services Industry," yang diadakan di kantor Google Indonesia, Pacific Century Place, Jakarta, pada 12 Mei 2024.

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 100 BPR dari seluruh Indonesia dan bertujuan untuk memperkenalkan berbagai perangkat Google Cloud yang dapat mendukung kemajuan bisnis mereka.

Fanly Tanto, Country Director Indonesia dari Google Cloud, menyatakan bahwa program ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi BPR/BPRS dan masyarakat pedesaan.

"Kami percaya bahwa dengan adopsi teknologi yang tepat, BPR/BPRS dapat memberikan layanan yang lebih baik dan menjangkau lebih banyak nasabah di seluruh Indonesia," ujarnya.

Teknologi yang bisa diadopsi BPR/BPRS termasuk penggunaan artificial intelligence (AI) dan algoritma machine learning untuk memudahkan proses verifikasi data nasabah, penyusunan rencana pemasaran, hingga mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.

Dengan teknologi ini, proses pembukaan rekening bisa menjadi lebih mudah, proses pendaftaran lebih sederhana, waktu yang dibutuhkan lebih singkat, dan layanan dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sejalan dengan tuntutan nasabah akan pelayanan 24 jam.

Komang Mertayasa, Artificial Intelligence & Machine Learning Engineer dari Devoteam G Cloud, menjelaskan kecanggihan Generative AI bagi BPR/BPRS. "Generative AI dapat mendorong BPR/BPRS untuk meningkatkan bisnis mereka dengan cepat dan efisien, meningkatkan kemampuan teknologi untuk memaksimalkan layanan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mentransformasi manajemen data keuangan," katanya.

Digitalisasi ini tidak hanya akan membantu BPR/BPRS bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat, tetapi juga memungkinkan mereka untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

Dengan adopsi teknologi yang tepat, BPR/BPRS dapat menawarkan layanan yang lebih inovatif dan efisien, serta menjawab kebutuhan nasabah dengan lebih baik.

 

Standard Post with Image
BPR

Strategi BPR Hadapi Tantangan Bisnis dan Risiko

BPRNews.id  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin 12 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) sejak awal tahun ini, termasuk Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Kusuma, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda), BPR Bank Pasar Bhakti, Perumda BPR Bank Purworejo, dan BPR Bank Jepara Artha.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa industri BPR dan BPRS masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama yang bersifat struktural. Tantangan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama.

Pertama, permodalan dan disparitas skala usaha. Sebagian besar BPR dan BPRS merupakan lembaga dengan skala usaha kecil. "BPR dan BPRS juga masih dihadapkan dengan kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp 6 miliar pada akhir tahun 2024, bagi BPR, dan 31 Desember 2025 bagi BPRS," ujar Dian dalam peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS (RP2B), Senin (27/5).

Tantangan kedua berkaitan dengan tata kelola dan manajemen risiko. OJK menilai kualitas dan kuantitas pengurus serta sumber daya manusia (SDM) di industri BPR dan BPRS perlu dioptimalkan. "Dibutuhkan penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif untuk meningkatkan kinerja industri BPR dan BPRS," tambahnya.

Ketiga, BPR dan BPRS menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan lembaga keuangan lainnya. Dian menekankan pentingnya bagi BPR dan BPRS untuk mengikuti perkembangan teknologi.

"Masifnya perkembangan teknologi informasi mendorong inovasi produk dan layanan keuangan yang menjadi pesaing berat bagi industri BPR dan BPRS," jelasnya.

Fanly Tanto, Country Director Indonesia dari Google Cloud, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk kemajuan industri BPR/BPRS. Teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan machine learning dapat digunakan untuk memudahkan proses verifikasi data nasabah, penyusunan rencana pemasaran, hingga deteksi aktivitas mencurigakan atau penipuan. 

"Dengan memanfaatkan teknologi, proses pembukaan rekening bisa menjadi sangat mudah dan efisien, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja, mengingat saat ini banyak nasabah yang menuntut pelayanan 24 jam," kata Fanly.

Devoteam G Cloud dan Google Cloud berkolaborasi untuk membantu BPR di Indonesia melakukan digitalisasi dan modernisasi. Komang Mertayasa, Artificial Intelligence & Machine Learning Engineer dari Devoteam G Cloud, menjelaskan bahwa generative AI dapat mendorong BPR/BPRS untuk memperluas bisnis secara cepat dan efisien.

 "Teknologi ini juga dapat meningkatkan kemampuan layanan pelanggan, efisiensi operasional, dan mentransformasi manajemen data keuangan," ujarnya.

BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPR hanya melakukan kegiatan berupa simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang disamakan, serta menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Usaha BPR meliputi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Digitalisasi dan modernisasi adalah langkah penting yang harus diambil oleh BPR dan BPRS untuk menghadapi tantangan yang ada, meningkatkan efisiensi, dan tetap kompetitif di era teknologi yang terus berkembang.

 

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by BPR News