Bprnews.id - Bank Indonesia (BI) mencatat pergerakan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) pada November 2023, menunjukkan beberapa tren menarik di sektor perbankan. SBDK secara keseluruhan stabil sebesar 8,79%, tetapi terdapat perbedaan signifikan antara kelompok bank.

“Kenaikan ini diimbangi dengan penurunan SBDK pada kelompok Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) dan BUMN, masing-masing sebesar 2 bps dan 1 bps,” tulis BI dalam laporan asesmen, Kamis (18/1/2024). 

Kenaikan SBDK pada bank asing dan BPD diimbangi oleh penurunan margin keuntungan bank sebesar 4 bps, yang didukung oleh stabilitas overhead cost (OHC).

Dalam konteks ini, biaya dana, tercermin dari Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), mengalami kenaikan sebesar 4 bps.

Analisis BI menunjukkan bahwa peningkatan HPDK disebabkan oleh persaingan antarbank dalam menarik dana pihak ketiga (DPK) dan efek tunda dari kenaikan BI7DRR pada Oktober 2023.

Sementara HPDK secara agregat meningkat sebesar 4 bps, dengan peningkatan signifikan pada kelompok BUMN dan BPD, masing-masing 7 bps dan 6 bps.

Di sisi lain, HPDK mengalami penurunan pada kelompok KCBA, sementara tetap stabil pada kelompok BUSN.

Meskipun terjadi penurunan margin keuntungan bank sebesar 4 bps, terjadi penurunan yang lebih besar pada kelompok BUMN dan BUSN, masing-masing 6 bps dan 3 bps, sementara kelompok KCBA dan BPD mencatatkan kenaikan margin keuntungan.

Biaya overhead perbankan tetap stabil secara agregat, walaupun mengalami kenaikan pada kelompok KCBA dan BUSN serta penurunan pada kelompok BPD dan BUMN.

Kesimpulannya, kondisi perbankan pada November 2023 mencerminkan dinamika yang kompleks, dengan bank asing mengalami kenaikan suku bunga tertinggi dan BUMN mencatatkan yang terendah.

Penurunan margin keuntungan sejalan dengan kenaikan biaya dana, tetapi stabilnya biaya overhead memberikan gambaran ketahanan sektor perbankan di tengah perubahan tren suku bunga.

Bprnews.id - PT BPR BKK Kebumen meraih pencapaian positif dengan mencatatkan laba sebesar Rp 17,3 miliar pada tahun 2023, melebihi target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 16,7 miliar.

Direktur Umum dan Kepatuhan BPR BKK Kebumen, Sudiharto, menyampaikan rasa syukur atas hasil ini, menekankan kontribusi kerja keras dan dedikasi seluruh karyawan dalam menjaga kepercayaan nasabah.

Pada acara pembinaan dan motivasi yang dihadiri Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Sudiharto menyampaikan bahwa tingkat Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet di BPR BKK Kebumen hanya sebesar 5,3 persen, yang mengalami penurunan.

Menurutnya, angka ini masih dalam kategori sehat. Sudiharto juga menyoroti fokus BPR BKK pada penyaluran dana ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Program ke depan kita masih fokus menyasar ke UMKM. Kemudian pengrajin, pertanian dan peternakan. Lalu juga memberikan kredit untuk program jambanisasi, MCK, serta beberapa di antaranya menyalurkan kredit perumahan," ungkap Sudiharto.

Dengan total nasabah mencapai 85.121 orang, yang terus meningkat, Sudiharto mengajak masyarakat untuk tidak ragu bertransaksi di BPR BKK Kebumen.

Ia menegaskan bahwa lembaga keuangan ini adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kebumen, serta nasabah sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto memberikan apresiasi atas kemajuan yang terus diraih oleh BPR BKK Kebumen.

Laba yang meningkat melebihi target dan penurunan NPL menjadi indikator positif. Bupati juga mendorong BPR BKK Kebumen untuk terus meningkatkan layanan, berinovasi, dan mempermudah proses kredit bagi pelaku UMKM.

"Saya pribadi berpesan kepada BPR BKK Kebumen untuk terus menjaga dan memperbaiki layanan. Seluruh karyawan harus punya inovasi-inovasi cemerlang untuk tumbuh kembangnya perusahaan," ujar Bupati Arif Sugiyanto.

Ia juga menekankan pentingnya mempermudah akses perbankan bagi pelaku UMKM sebagai ujung tombak perekonomian Kebumen.

Bprnews.id - Perumda BPR Sukabumi cabang Parungkuda telah meluncurkan dua produk inovatif, yaitu Tabungan Simpanan Wajib Belajar (Siwajar) dan Tabungan Pajak Kendaraan (Tapak), yang membantu masyarakat dalam mengelola perencanaan keuangan mereka.

Asep Suhendar, Kepala Cabang Perumda BPR Parungkuda, menjelaskan bahwa Tabungan Siwajar dirancang khusus untuk membantu pengelolaan biaya pendidikan anak sejak usia dini.

"Meskipun biaya sekolah mungkin gratis, namun masih ada kebutuhan untuk buku dan seragam," katanya.

Proses pendaftaran Siwajar mudah dengan hanya memerlukan fotokopi KTP dan KK, atau akta kelahiran untuk tabungan atas nama anak.

Nasabah dapat memilih jangka waktu tabungan Siwajar mulai dari satu hingga enam tahun, dengan setoran minimal Rp 11 ribu per bulan. Setelah enam tahun, nasabah dapat memperoleh hingga Rp 1 juta.

Asep menekankan fleksibilitas produk ini dengan memungkinkan nasabah menentukan setoran sesuai kebutuhan mereka.

Selain itu, Perumda BPR Sukabumi juga memperkenalkan produk Tabungan Pajak Kendaraan (Tapak), yang membantu masyarakat menyimpan dana untuk pembayaran pajak kendaraan.

"Seringkali masyarakat lupa mempersiapkan uang untuk membayar pajak kendaraan, terutama jika besaran pajaknya cukup tinggi," papar Asep. 

Besaran Tabungan Tapak disesuaikan dengan paket angsuran sesuai tarif kewajiban pajak kendaraan.

Dengan produk inovatif ini, Perumda BPR Sukabumi berkomitmen memberikan kemudahan dan positivisme kepada masyarakat.

Nasabah mengapresiasi pelayanan yang ramah dan solusi keuangan yang membantu dalam perencanaan keuangan sehari-hari.

Bprnews.id - Dalam pernyataannya baru-baru ini, Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) secara resmi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menunda penerapan Standar Akuntansi Keuangan Badan Usaha Swasta (SAK EP).

Menurut Teddy Alamsyah, Ketua DPP Perbarindo, asosiasi telah menyampaikan kekhawatirannya kepada badan pengawas, dengan menekankan perlunya modifikasi sistem inti perbankan karena SAK EP tidak dapat dijalankan secara manual.

Permohonan ini menyusul rencana tanggal efektif SAK EP pada 1 Januari 2025 menggantikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).

Selain penyempurnaan sistem inti perbankan, Perbarindo menilai pemahaman dan sosialisasi internal SAK EP di lingkungan OJK dan BPR belum menyeluruh. 

Teddy Alamsyah menyoroti pedoman akuntansi (PA) BPR yang masih belum siap sehingga memerlukan stress test untuk memastikan kesiapannya.

Menyoroti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Teddy menekankan pentingnya menghindari keterlambatan pembayaran terkait CKPN.

“Jika terjadi keterlambatan pembayaran, prinsip dasarnya adalah membentuk cadangan untuk pengurangan nilai kerugian,” ujarnya.

Roberto Akyuwen, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabodetabek dan Banten, mengakui tantangan yang ada saat ini pada sistem perbankan inti, dimana proses bisnis belum sepenuhnya terotomatisasi. Ia juga mencatat adanya kesenjangan dalam kapasitas vendor CBS dalam hal BPR dan ketersediaan data.

Selain itu, kesiapan sumber daya manusia khususnya di bidang akuntansi dan teknologi sistem informasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan SAK EP. Timeline persiapan BPR dimulai dari awal tahun 2023 hingga Juni 2023, dilanjutkan dengan GAP Analysis. Proses ini berlanjut dengan analisis akhir dan finalisasi prosedur hingga Juni 2024, dengan proses paralel yang mengarah pada implementasi penuh pada tahun 2025.

Roberto menekankan perlunya penerapan uji coba di setiap BPR, memastikan transisi yang lebih lancar dan kepatuhan terhadap standar keuangan yang akan datang.

Bprnews.id  - Puluhan anggota Koperasi Unit Daerah (KUD) Mintorogo menggeruduk kantor Koperasi Mintorogo Cabang Mlonggo di Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, pada Kamis (18/1). Aksi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan para anggota yang mengeluhkan kesulitan dalam pencairan tabungan mereka selama satu tahun terakhir.

Ketua Forum Komunikasi Anggota Mintorogo, Isnandar, menyatakan bahwa ratusan anggota koperasi ini, yang telah menabung puluhan miliar rupiah, mengalami kesulitan dalam mengambil simpanan dan deposito mereka selama setahun terakhir. Meskipun telah melakukan audiensi dengan DPRD dan mencoba berkomunikasi dengan manajemen, belum ada solusi yang memuaskan.

Para anggota yang tidak puas dengan kebijakan koperasi tersebut meminta dilakukan audit manajemen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Isnandar mengungkapkan kebingungan para anggota terkait pinjaman tanpa agunan dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang operasional koperasi.

Pada Kamis (18/1), para nasabah melakukan aksi protes dengan mendatangi kantor koperasi, namun sayangnya pengurus koperasi tersebut tidak berada di tempat.

"Kami sebagai anggota coba minta audit manajemen, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Katanya kok ada yang pinjam uang juga bisa tanpa agunan. Operasionalnya bagaimana, uang kami dipinjamkan siapa saja ini kan kami pengen tahu," jelas Isnandar.

Isnandar juga menyoroti masalah lainnya, seperti salah satu anggota yang telah melunasi pinjaman namun tidak bisa mengambil agunan BPKB-nya.

Padahal ia sudah lunas membayar.

Ia juga tidak suka dengan cara penagih utang saat datang ke rumahnya.

"Telat sehari kok sampai ditagih kayak gitu. Ini pas saya ambil kok malah dipersulit," jelasnya.

Meski hingga berita ini ditulis belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen, namun terdapat surat yang menyatakan akan membuka komunikasi pada tanggal 24 Januari mendatang.