Bprnews.id - Sebuah gelombang kebangkrutan menimpa enam Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang tersebar di berbagai daerah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin usaha keenam bank tersebut. Penyebab utama kebangkrutan tersebut dipastikan karena pengelolaan keuangan yang tidak sehat.
Meskipun fenomena bangkrut massal ini mengguncang sejumlah BPR, namun jajaran direksi Perumda BPR Sukabumi menunjukkan sikap tenang dan optimis. Menurut Direktur Umum dan Kepatuhan BPR Sukabumi, Wibowo Hadikusumah, mereka telah melakukan upaya serius untuk mencegah ancaman kebangkrutan.
"Dalam tahun 2024 ini, kami sedang berfokus untuk meningkatkan kualitas lembaga. Mulai dari optimalisasi wilayah kerja hingga peningkatan sumber daya manusia," ungkap Wibowo, atau yang akrab dipanggil Bowo.
Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah meningkatkan kompetensi pegawai dan mengubah paradigma di dalam organisasi. Menurut Bowo, BPR Sukabumi merupakan ujung tombak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi baik secara lokal maupun nasional.
Namun, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja BPR secara keseluruhan. Banyak BPR yang mendapatkan teguran dari OJK. Meskipun demikian, Bowo menegaskan bahwa masih ada peluang untuk kemajuan BPR mengingat pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus menurut data statistik perbankan Indonesia.
Bprnews.id - Prof. Dr. Sunardi SE MM, seorang guru besar yang berasal dari Tulungagung, resmi dikukuhkan sebagai guru besar bidang Ilmu Keuangan dan Perbankan di Universitas Merdeka (Unmer) Malang pada Selasa lalu (27/2). Dalam pengukuhan tersebut, Prof. Sunardi menyampaikan orasi ilmiah mengenai "Tantangan dan Peluang Kesehatan Bank Perekonomian Rakyat (BPR)".
Menurut Prof. Sunardi, BPR memiliki peran penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di tengah ancaman resesi global tahun 2024. "Peningkatan kinerja BPR menjadi fokus penting dalam menghadapi tantangan itu," ungkapnya.
Salah satu strategi yang dia tekankan adalah peningkatan modal BPR. Prof. Sunardi menegaskan bahwa permodalan yang memadai akan mampu menyerap potensi kerugian, baik jangka pendek maupun panjang. Rasio permodalan yang tinggi juga menjadi indikator kesehatan sebuah bank dan memungkinkan bank untuk memperluas usahanya.
Lebih lanjut, Prof. Sunardi menyatakan bahwa efisiensi dalam rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sangat penting, dengan ambang batasnya berkisar antara 70-80 persen. "Efisiensi ini akan berdampak positif pada penentuan suku bunga dasar kredit (SBDK) dan meningkatkan daya saing BPR," jelasnya.
Prof. Sunardi juga menyoroti pentingnya menjaga rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah. Menurutnya, NPL neto yang lebih kecil atau sama dengan 5 persen akan memiliki risiko inheren yang rendah pada penilaian profil risiko kredit.
Terakhir, Prof. Sunardi menekankan pentingnya branding bagi BPR. Menurutnya, branding yang kuat tidak hanya membuka peluang lebih luas bagi berbagai industri, tetapi juga meningkatkan citra BPR itu sendiri. "Branding BPR juga dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi secara masif," tandasnya.
Bprnews.id - Gubernur Ansar Ahmad mendorong pertumbuhan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau dengan kebijakan baru yang mengizinkan pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman dengan margin 0 persen dan plafond maksimal hingga Rp40 juta, naik dari sebelumnya Rp20 juta.
"Kami mengajak para pelaku UMKM untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dengan meningkatnya daya saing UMKM, akan berpengaruh besar pada berbagai indikator makro Provinsi Kepri yang memang menjadi fokus pembangunan kami," kata Gubernur Ansar.
Fasilitas pinjaman dengan bunga 0 persen merupakan bagian dari program unggulan Gubernur Ansar dan Marlin Agustina, yang bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Dalam program ini, pelaku UMKM tidak perlu membayar bunga pinjaman karena subsidi bunga disediakan oleh Pemprov Kepri.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri, Riki Rionaldi, mengonfirmasi bahwa pinjaman dengan plafond Rp40 juta sudah dapat dimanfaatkan oleh UMKM.
"Kita telah menyerahkan secara simbolis pinjaman dengan subsidi bunga ini ke sejumlah UMKM. Sudah ada yang mendapat maksimal Rp40 juta," ujarnya.
Dalam upaya merealisasikan kebijakan ini, Pemprov Kepri telah menganggarkan sekitar Rp1 miliar pada APBD Tahun Anggaran 2024. Riki menambahkan bahwa tidak ada perubahan persyaratan calon debitur pada tahun 2024, kecuali plafond pinjaman yang naik menjadi maksimal Rp40 juta.
Selain itu, Riki juga mengajak pelaku UMKM di Kepri untuk memanfaatkan pelatihan yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kepri, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM, daya saing, pengembangan digitalisasi usaha, kerjasama kemitraan, dan perluasan pasar di tahun 2024.
Bprnews.id - PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) telah mencatatkan kinerja positif dengan pendapatan bunga bersih mencapai Rp2,90 triliun hingga periode 31 Desember 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dari periode yang sama tahun sebelumnya, di mana pendapatan bunga bersih BBYB hanya mencapai Rp1,44 triliun.
Corporate Secretary BBYB, dalam keterangan resminya, menyampaikan bahwa peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan pendapatan operasional lainnya yang naik menjadi Rp637,28 miliar, serta pengelolaan beban operasional yang lebih efisien, meskipun mengalami kenaikan menjadi Rp4,11 triliun.
Meski demikian, BBYB berhasil menekan rugi operasional menjadi Rp574,91 miliar, turun dari tahun sebelumnya. Rugi sebelum pajak juga mengalami penurunan signifikan, mencatat Rp573,87 miliar pada akhir tahun 2023.
Dari sisi intermediasi, BBYB telah menyalurkan kredit sebesar Rp10,78 triliun pada 2023, menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,26% dari tahun sebelumnya. Namun, aset bank mengalami penurunan sebesar 7,74% YOY menjadi Rp18,16 triliun, walaupun rasio kredit bermasalah (NPL) nett BBYB turun menjadi 0,95% pada 2023.
Pejabat Sementara Direktur Utama BBYB, Aditya Windarwo, menekankan bahwa BBYB akan memproyeksikan kenaikan pencapaian kredit pada 2024 minimal sebesar 20%, dengan tetap melakukan pengelolaan yang hati-hati dan terukur.
Dari sisi pasar modal, prospek saham BBYB dinilai sangat menjanjikan dengan potensi gain hingga 240%, seiring dengan keberhasilan perseroan dalam mendulang laba bersih. Keputusan OJK yang mencabut sanksi terhadap operasi paylater Akulaku, induk usaha BBYB, juga dinilai akan berdampak positif ke perseroan.
Dalam risetnya, Sucor Sekuritas memprediksi bahwa BBYB akan terus mencetak laba bersih yang kuat pada tahun 2024 dan 2025, didorong oleh akselerasi pertumbuhan kredit yang diproyeksikan sebesar 20%-25%.
Sebagai emiten bank digital, BBYB memiliki struktur kepemilikan yang didominasi oleh PT Akulaku Silvrr dan perusahaan affiliasinya, Rockcore Financial. Sisanya, saham BBYB dimiliki oleh PT Gozco Capital dan masyarakat.
Bprnews.id - Menyuarakan komitmen dalam keuangan berkelanjutan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) telah berhasil menyalurkan pembiayaan green loan sebesar Rp67,9 triliun di tahun 2023, dengan pertumbuhan mencapai 13,6% secara tahunan.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan pembiayaan yang berkelanjutan, BNI telah menetapkan insentif keringanan bunga untuk empat kategori green loan, termasuk energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, bangunan berwawasan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam.
"Langkah ini membuahkan hasil dengan BNI meraih tiga penghargaan, yaitu Most Appreciated ESG Report dan ESG Lowest Risk dalam ESG Appreciation Night dari B Universe, serta The Excellent Sustainable Communication Company in Financial Sector dalam ajang Nusantara Sustainability Trend (NATURE) 2024 dari Nusantara TV," ungkap Okki dalam keterangan resminya.
Sebagai bank yang menjadi motor penggerak pelaksana Keuangan Berkelanjutan di Indonesia, BNI berkomitmen untuk menginternalisasi prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, yang tercermin dari pencapaian Rating A dari MSCI dan Rating Medium Risk dari Sustainalytics dengan skor 21,4 pada tahun 2023.
Selain itu, BNI telah menetapkan target Net Zero Emission (NZE) untuk aktivitas operasional pada tahun 2028 dan NZE untuk pembiayaan pada tahun 2060. Dari segi operasional, BNI telah melakukan perhitungan emisi scope 1, 2, dan 3 di seluruh kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor cabang sesuai dengan standar Greenhouse Gas (GHG) Protocol.
Dengan langkah-langkah ini, BNI terus berkontribusi secara signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjadikan keuangan berkelanjutan sebagai bagian integral dari strategi bisnisnya.