BPRNews.id - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, mengumumkan bahwa AJB Bumiputera 1912 (AJBB) telah membayarkan klaim senilai Rp167,76 miliar kepada 57.072 pemegang polis per tanggal 30 Januari 2024.
"Dengan tanggal 30 Januari 2024, AJBB telah menyelesaikan pembayaran klaim yang tertunda kepada 57.072 pemegang polis dengan total Rp167,76 miliar untuk asuransi perorangan, serta 2.099 peserta dengan total Rp18,65 miliar untuk asuransi kumpulan," kata Ogi di Jakarta pada Rabu.
Proses pembayaran klaim masih berlanjut, dengan AJBB menerapkan kebijakan pembayaran klaim sekitar Rp5 miliar setiap pekan.
AJBB diharapkan akan menyampaikan revisi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) paling lambat pada 5 Maret 2023. Namun, hingga saat ini, OJK masih menunggu penyampaian revisi RPK tersebut setelah sebelumnya mengingatkan AJBB untuk melakukannya.
OJK juga mendorong AJBB untuk mengoptimalkan atau melepas aset properti sebagai salah satu sumber penyelesaian klaim yang tertunda. Namun, OJK menegaskan bahwa hal tersebut harus dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik.
Sementara itu, Ogi juga mengungkapkan bahwa saat ini ada tujuh perusahaan asuransi yang masih berada dalam pengawasan khusus OJK.
"Penyebab umum perusahaan-perusahaan ini masuk dalam pengawasan khusus adalah karena mereka tidak memenuhi persyaratan minimum seperti 'risk-based capital' (RBC) sebesar 120 persen, ekuitas minimum Rp100 miliar, dan rasio kecukupan investasi minimal 100 persen," jelas Ogi.
BPRNews.id - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengonfirmasi bahwa hingga saat ini tidak ada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mengalami masalah atau berakhir dengan kebangkrutan di wilayah Sumut.
"Hingga saat ini untuk wilayah Sumut, tidak ditemukan BPR yang bermasalah," kata Humas OJK Provinsi Sumut, Ditto Pratama, melalui pesan WhatsApp pada Selasa (5/3/2024).
Ditto menjelaskan bahwa OJK Sumut terus melakukan pengawasan baik secara onsite maupun offsite supervision. Pembinaan juga terus dilakukan untuk mendorong konsolidasi, penguatan modal, dan peningkatan tata kelola. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesehatan BPR di masa depan, sambil mendorong kontribusi BPR dalam pertumbuhan ekonomi Sumut.
Sebelumnya, beberapa BPR di Indonesia mengalami masalah dan berakhir dengan kebangkrutan. Dalam rentang waktu dua bulan, OJK mencatat enam BPR yang kehilangan izin operasionalnya, termasuk di antaranya adalah Perumda BPR Bank Purworejo, PT BPR Bank Pasar Bhakti, PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto, Koperasi BPR Wijaya Kusuma, dan PT BPR EDCCASH.
Kasus terbaru terjadi pada PT BPR EDCCASH, yang kehilangan izin operasionalnya sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK. OJK telah menetapkan BPR EDCCASH dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan sejak 31 Maret 2023, dengan predikat kesehatan Kurang Sehat.
Pengawasan yang ketat dari OJK bertujuan untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen dari risiko kebangkrutan dan masalah keuangan yang mungkin timbul.
BPRNews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Aceh Utara milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Senin (4/3/2024). Kabar ini tentu menimbulkan kekhawatiran terhadap nasabah dan karyawan bank tersebut.
Usai pencabutan izin, seluruh pegawai BPR Aceh Utara terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, mantan Direktur BPR Aceh Utara, Fakhrul, memberikan kabar baik bahwa seluruh hak-hak karyawan dan dana nasabah akan ditanggung oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Fakta ini merupakan kabar baik bagi nasabah dan karyawan. Hak-hak karyawan akan ditanggung oleh LPS, begitu juga dengan dana nasabah yang akan dibayarkan setelah verifikasi data," kata Fakhrul.
Menurut Fakhrul, saat ini semua kewenangan berada di tangan LPS, sehingga nasabah tidak perlu khawatir terkait dengan tabungan mereka.
Sebelumnya, OJK telah menetapkan status PT BPR Aceh Utara dalam pengawasan Bank Dalam Penyehatan pada 30 Maret 2023, dengan pertimbangan tingkat kesehatan yang dinilai predikat Tidak Sehat. Namun, upaya penyehatan yang dilakukan oleh direksi dan pemegang saham pengendali tidak mampu mengatasi permasalahan.
Berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Aceh Utara dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha bank tersebut.
Keputusan ini menegaskan bahwa seluruh proses penyelesaian dan penanggung jawaban hak dan kewajiban nasabah serta karyawan BPR Aceh Utara akan diurus oleh LPS, memberikan jaminan bagi keberlangsungan keuangan dan perlindungan bagi para nasabah dan karyawan.
BPRNews.id - PT. BPR Subang Gemi Nastiti (Persada) menggelar acara sosialisasi dan pembinaan nasabah tabungan yang dihadiri oleh para kepala sekolah dari tiga kecamatan. Acara tersebut turut dihadiri oleh Camat Asda 2 Kabupaten Subang, Camat Cisalak, Kepala BPR Subang, serta Kepala BPR Cabang Cisalak pada hari Selasa, 5 Maret 2024.
Dalam sambutannya, Camat Cisalak, Sumardi, mengungkapkan harapannya terhadap acara tersebut. "Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini kita akan mendapatkan informasi dan ilmu baru yang bisa bermanfaat baik untuk kita semua, khususnya bagi guru-guru kita maupun untuk anak-anak didik kita," ujarnya, sambil memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan.
Sementara itu, Asda 2, H. Hidayat, menyampaikan dorongan untuk melaksanakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan yang sudah disepakati untuk mendorong APBD Kabupaten Subang. "Kegiatan sosialisasi ini dasarnya jelas yaitu kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Jadi saya sedih bila Bank BUMD sendiri malah terabaikan," ujarnya.
Hidayat juga menyoroti program kerjasama pemerintah daerah dengan Bank Subang terkait dengan gerakan "Simpel" (Simpanan Pelajar) melalui dua institusi tingkat sekolah dasar dan SLTP. "Program ini adalah bernuansa dua hal pertama edukatif bagi anak-anak rajin menabung untuk belajar menyiapkan masa depan, yang kedua juga secara moral tidak ada lagi terdengar bahwa tabungan itu kadang-kadang menjadi sesuatu persoalan di sekolah," jelasnya.
Acara sosialisasi dan pembinaan nasabah tabungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Bank Subang dengan masyarakat Subang, sehingga bank ini dapat menjadi bagian yang dicintai oleh anak-anak dan masyarakat setempat.
BPRNews.id - Konsistensi kinerja positif yang diukir PT BPR Artha Niaga Solok dalam setiap tahunnya terus mengukuhkan posisinya di pasar keuangan. Tahun buku 2023 menyaksikan lembaga keuangan ini mencatat pencapaian gemilang, dengan pertumbuhan laba bersih usaha yang mencengangkan.
Menurut laporan resmi yang dirilis oleh PT BPR Artha Niaga Solok, total asset perusahaan telah mencapai angka luar biasa sebesar Rp22,1 Miliar. Realisasi kredit juga meningkat signifikan, mencapai Rp16,2 Miliar. Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun mencapai Rp13,9 Miliar. Namun yang paling mencolok adalah pencapaian laba bersih usaha yang menembus Rp606 juta, mewakili pertumbuhan sebesar 45,32 persen secara year on year (y-o-y).
Direktur Utama PT BPR Artha Niaga Solok, Dedi Saputra, menyampaikan kegembiraannya terhadap pencapaian tersebut. "Alhamdulilah tahun 2023 kita masih mampu mempertahankan trend pertumbuhan usaha dengan bagus. Seluruh indikator usaha mengalami pertumbuhan secara year on year," ujarnya dalam konferensi pers kepada Padang Ekspres.
Strategi yang digunakan oleh PT BPR Artha Niaga Solok terbukti efektif, dengan fokus utama pada realisasi kredit yang menjadi titik tumpu kinerja untuk memacu pertumbuhan asset dan laba. "Ini dapat dibuktikan dengan pertumbuhan Asset, Kredit, dan peningkatan Laba Bersih Usaha," tambah Dedi.
Pertumbuhan asset tidak lepas dari peningkatan kinerja kredit dan dana pihak ketiga. Pada akhir tahun 2023, total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun mencapai Rp13,9 Miliar, sementara realisasi kredit mencapai angka fantastis sebesar Rp16,2 Miliar.
Selain itu, kinerja operasional perusahaan juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pendapatan bunga dan pendapatan lainnya masing-masing mencatat pertumbuhan sebesar 16,03 persen dan 38,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Secara akumulasi, total Pendapatan Operasional (PO) yang mampu kita bukukan selama tahun 2023 sebanyak Rp 3,6 Miliar atau bertumbuh 17,42 persen secara year on year," ungkap Dedi.
Peningkatan kualitas aktiva produktif (KAP) juga menjadi sorotan penting. Dengan indikator utama seperti rasio kredit bermasalah (NPL), PT BPR Artha Niaga Solok berhasil mempertahankan kualitasnya dengan rasio NPL sebesar 1,92 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan berada dalam kondisi sehat dan lancar.
Komirasis Utama PT BPR Artha Niaga Solok, Yunasril Angga, juga memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja tahun 2023. "Inilah yang saya harapkan, sebagai perantau Saniang baka di pulau dewata saya mau ikut membantu sanak saudara di kampung halaman untuk berwirausaha. Semoga saja, kehadiran saya dan PT BPR Artha Niaga Solok mampu membantu perekonomian warga Kabupaten Solok," ujarnya.
Dengan demikian, PT BPR Artha Niaga Solok terus membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain utama di pasar keuangan Kabupaten Solok. Dukungan dan kerjasama dari semua pihak diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan perusahaan pada tahun-tahun mendatang.