Bprnews.id - "Pencabutan izin usaha PT BPR EDCCASH (EDC Cash) di Tangerang, Banten, disebabkan oleh keterlibatan pemegang sahamnya dalam tindak pidana, sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal," ungkap Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS, Didik Madiyono, dalam keterangan kepada ANTARA di Jakarta, Rabu malam.
Didik menjelaskan bahwa pemegang saham terlibat dalam kasus tindak pidana dan saat ini berada dalam proses penyidikan oleh Bareskrim Polri. Sebagai konsekuensi, dana yang seharusnya disetorkan sebagai modal usaha bank tersebut telah disita oleh penyidik.
"LPS pernah menjajaki kerjasama dengan investor untuk mengupayakan penyehatan dan penyelamatan BPR EDC Cash. Namun, investor tersebut mengundurkan diri setelah melakukan uji kelayakan selama hampir dua minggu, karena melihat potensi permasalahan yang cukup besar," jelas Didik.
"Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang matang, kami memutuskan untuk tidak menyelamatkan bank tersebut dan meminta OJK untuk mencabut izin usahanya. Keputusan itu telah dilakukan kemarin," tambahnya.
Pencabutan izin usaha ini merupakan langkah yang diambil setelah melalui proses evaluasi dan pertimbangan yang cermat untuk menjaga stabilitas sektor perbankan serta melindungi kepentingan para nasabah.
Bprnews.id - "OJK akan meluncurkan peta jalan untuk penguatan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam waktu dekat. Penanganan atas BPR bermasalah akan menjadi salah satu fokus penyehatan perbankan yang akan dilakukan," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam keterangan resmi, Selasa (27/2/2024).
Dian menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penyehatan perbankan, khususnya BPR, sesuai dengan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Menurutnya, UU P2SK akan semakin memperkuat BPR, dan sebagai konsekuensinya, OJK perlu melakukan penyesuaian dalam regulasi dan sistem pengawasan terhadap BPR dengan baik.
"UU P2SK memberikan batas waktu satu tahun kepada OJK untuk menyelesaikan penyehatan bank termasuk BPR. Jika melampaui batas waktu tersebut, BPR yang tidak sehat harus diserahkan kepada LPS sesuai mandat UU P2SK," jelas Dian.
OJK terus melakukan upaya penguatan dan konsolidasi BPR. Selama tahun 2023, tercatat ada penurunan sebanyak 33 BPR karena penggabungan atau peleburan dengan BPR lain, ataupun dalam satu grup kepemilikan dalam rangka penguatan permodalan.
"Dalam penggabungan atau peleburan, kantor cabang masing-masing umumnya menjadi kantor cabang dari BPR yang melakukan peleburan atau penggabungan," tambahnya.
Meskipun jumlah BPR secara kuantitas berkurang, jumlah keseluruhan kantor tidak jauh berbeda. Selain itu, jumlah BPR yang memiliki modal inti di atas Rp6 miliar juga mengalami peningkatan.
"Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang tumbuh sebesar 4,55 persen di 2023, merupakan tertinggi pasca pandemi," tambah Dian.
OJK akan meluncurkan "Roadmap Pengembangan dan Penguatan BPR" sebagai rangkaian dari beberapa peraturan yang telah diterbitkan pada 2023 dan akan berlanjut dengan penerbitan peraturan baru lainnya di 2024 ini.
"OJK memastikan seluruh BPR dalam kondisi sehat dan memenuhi rasio permodalan serta indikator-indikator kinerja individual BPR lainnya," tegas Dian.
Dian juga menegaskan bahwa OJK akan mendorong perbaikan tingkat kesehatan BPR yang bermasalah. Namun, bagi BPR yang memiliki masalah integritas seperti fraud atau pelanggaran tata kelola lainnya yang mendasar, OJK akan menyelesaikan dengan menutup BPR tersebut jika kondisinya terus memburuk dan menyerahkannya kepada LPS.
"Ini untuk menegakkan integritas perbankan dengan membersihkan parasit dari sistem perbankan kita," pungkas Dian.
Bprnews.id - "Pembiayaan perbankan di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Lampung mencapai angka tertinggi selama 2023, yakni mencapai 39,79 persen dari total kredit atau sebanyak Rp30,98 triliun," ungkap Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto, di Bandarlampung.
Menurut Bambang, dukungan industri perbankan terhadap pembiayaan UMKM ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap program pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas dan keuangan yang berkelanjutan.
"Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang tumbuh sebesar 4,55 persen di 2023, merupakan tertinggi pasca pandemi," tambahnya.
Bambang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terus melanjutkan tren positif didukung oleh penyediaan dana dari sektor jasa keuangan, baik dari sektor perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), maupun pasar modal.
"Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, OJK memberikan dukungan melalui kebijakan konsolidasi dan sinergi antar lembaga jasa keuangan," kata Bambang, menjelaskan upaya OJK untuk memberikan daya dukung bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
OJK juga melakukan penguatan dari aspek kapasitas kelembagaan, permodalan, dan peningkatan tata kelola. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah pemantauan atas pelaksanaan konsolidasi perbankan, baik dalam pemenuhan modal inti minimum maupun dalam merger dan konsolidasi antar bank.
Kantor OJK Provinsi Lampung juga aktif dalam menjaga kinerja sektor jasa keuangan di wilayah Lampung, termasuk industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, untuk terus membaik dan tumbuh positif pasca pandemi.
"Kinerja sektor jasa keuangan yang terus tumbuh positif, tingkat literasi dan inklusi keuangan yang terus meningkat, serta sektor riil yang semakin pulih pasca pandemi, diyakini akan mampu mendukung pengembangan ekonomi daerah Provinsi Lampung," tutup Bambang Hermanto.
Bprnews.id - Bank KB Bukopin telah mencatat sejumlah kemajuan signifikan dalam melaksanakan transformasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat Indonesia secara lebih luas.
"Pada tahun 2023, Perseroan sukses melaksanakan right issue, di mana pemegang saham pengendali, KBFG melalui KB Kookmin Bank, turut melaksanakan haknya dengan menyuntikan modal sebesar Rp8 triliun dari total Rp12 triliun yang berhasil dikumpulkan, untuk memperkuat permodalan Perseroan," kata Wakil Direktur Utama Bank KB Bukopin, Robby Mondong, di Jakarta, Kamis.
Mondong menambahkan bahwa dengan struktur permodalan yang lebih stabil, Perseroan terus mendorong pertumbuhan dengan melakukan ekspansi bisnis dan investasi pada teknologi informasi.
Salah satu inisiatif teknologi yang dilakukan adalah melalui SHINE Project, sebuah inovasi untuk menciptakan sistem core banking yang lebih efisien dengan mengadopsi teknologi mutakhir Next Generation Banking System (NGBS) dari KBFG. Milestone pertama dari SHINE Project adalah aplikasi digital banking "KBstar" yang telah diluncurkan pada September 2023.
Transformasi yang dijalankan Perseroan juga mencakup peningkatan budaya kerja dan pengembangan SDM yang berfokus pada keunggulan layanan, sejalan dengan visi dan misi Perseroan untuk menjadi salah satu institusi perbankan terbesar di Indonesia.
"Dengan dukungan dari KBFG, perjalanan transformasi Perseroan sejak tahun 2021 telah membuka peluang baru dalam kerja sama dan sinergi bisnis, terutama dengan entitas bisnis Korea Selatan di Indonesia, melalui inisiatif Korean Link Business," tambah Mondong.
Tahun ini, Bank KB Bukopin menargetkan pencapaian kinerja profitabilitas yang positif, didukung oleh rebranding dan penguatan fundamental bisnis.
“Kami berkomitmen untuk tidak hanya tumbuh sebagai institusi, tetapi juga untuk memperkuat ekonomi Indonesia melalui layanan keuangan yang inovatif dan terpercaya,” tegas Robby Mondong.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan nasabah dan pemegang saham selama ini, dan berharap langkah-langkah transformasi ini tidak hanya memperkuat posisi Bank KB Bukopin di pasar keuangan Indonesia tetapi juga menunjukkan komitmen kami untuk menjadi bank yang lebih responsif, inovatif, dan dicintai oleh masyarakat,” pungkas Robby.
Bprnews.id - Bank Kalsel menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan perbankan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat, dengan terus memperluas jangkauan layanan hingga ke pedesaan.
"Sebagai salah satu bank terbesar di Kalimantan Selatan, Bank Kalsel berusaha untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat di berbagai daerah. Berdasarkan laporan pada 2023 lalu, Bank Kalsel termasuk empat bank daerah yang online hingga ke desa," kata Kepala Divisi Dana dan Digital Banking Bank Kalsel, Suriadi, di Banjarmasin, Rabu.
Menurut Suriadi, tidak hanya pelayanan, tetapi sistem pembukuan keuangan daerah Bank Kalsel juga sudah online dan masuk dalam 10 besar.
"Segala program dikolaborasikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota atau kabupaten sehingga sistem pembukuan keuangan daerah terlaksana dengan baik,” tambahnya.
Suriadi menjelaskan bahwa hingga saat ini, Bank Kalsel mengalami pertumbuhan sebesar 3,54 persen yang sangat menunjang kinerja. Pada tahun 2023, performa kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga tumbuh sebesar 46,85 persen dibandingkan dengan tahun 2022.
"Dalam tahun 2024 ini, kami terus berupaya meningkatkan pelayanan dan berharap bisa terus unggul sebagai bank daerah," ujarnya.
Dengan adanya layanan perbankan di pedesaan, Bank Kalsel berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank Kalsel juga berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan perbankan ke daerah-daerah yang belum terjangkau.
Hal ini sejalan dengan visi Bank Kalsel untuk menjadi bank yang berperan aktif dalam pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan semangat bersahabat, Bank Kalsel siap membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat di pedesaan dan mendukung perkembangan ekonomi di Kalimantan Selatan.