BPRNews.id - Dari Januari hingga Juni 2024, Perumda Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Daerah Kota Madiun mencatatkan laba sebesar 3,22 persen, yaitu Rp 66,9 juta dari target Rp 2 miliar untuk tahun 2024.
Capaian kinerja lainnya juga menunjukkan hasil positif. Oleh karena itu, Pj Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto terus mendorong Bank Daerah untuk berinovasi agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan.
"Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja Bank Daerah cukup baik. Jika ini terus ditingkatkan, kita bisa meraih hasil optimal pada akhir tahun," ujarnya usai rapat evaluasi kinerja Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun di ruang pertemuan Resto Nawasena Madiun, Kamis (4/7).
Menurut Pj Wali Kota, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menawarkan promo kredit khusus untuk ASN guna meningkatkan minat transaksi di Bank Daerah. Selain itu, mengarahkan pembiayaan proyek Pemkot Madiun melalui Bank Daerah juga bisa menjadi strategi.
Pj Wali Kota juga mengimbau seluruh pegawai Bank Daerah untuk bekerja dengan maksimal dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja mereka.
Sementara itu, Direktur Utama Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun, Forest Khrisna Tri Wasisto Ady, mengungkapkan bahwa inovasi kredit pegawai saat ini telah berjalan dan terus dikembangkan oleh BPR Bank Daerah, dengan pemotongan biaya administrasi dari 2 persen menjadi 0,5 persen.
BPRNews.id - Komisi C memberikan dukungan penuh terhadap kinerja BPR BKK di Jawa Tengah. Mereka siap mengundang semua pemangku kepentingan, terutama dari Biro Perekonomian Setda Jateng, untuk membahas modal yang disetor.
Wakil Ketua Komisi C, Sriyanto Saputro, mengungkapkan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke BPR BKK Tasikmadu (Karanganyar) dan BPR BKK Karangmalang (Sragen) pada Rabu (3/7/2024). Turut hadir dalam kunjungan tersebut adalah perwakilan dari Biro Perekonomian Jateng, Direktur Utama BPR BKK Tasikmadu Didik Darmadi, dan Direktur Utama BPR BKK Karangmalang Raji.
"Penambahan modal sangat penting untuk memperkuat kinerja BPR BKK agar tetap sehat secara finansial," ujarnya.
Anggota Komisi C lainnya, Agung Budi Margono, menambahkan bahwa BPR BKK memerlukan kajian komprehensif, terutama dengan adanya kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai satu pemegang saham. BPR milik pemerintah daerah sebaiknya diarahkan menjadi satu pemegang saham melalui BPD (Bank Jateng).
"Sebelum akhir masa tugas kita, penting untuk membuat kajian menyeluruh mengenai BPR BKK. Terutama dengan wacana apakah BPR BKK akan tetap konvensional atau beralih ke syariah. Jika syariah, peluangnya besar mengingat banyaknya pondok pesantren di Jateng yang belum tergarap secara ekonomi. Sebaliknya, banyak yang sudah digarap oleh bank syariah nasional," jelasnya.
Siti Rosidah menambahkan, isu pengambilalihan saham oleh Bank Jateng patut menjadi perhatian penting Komisi C. Terlebih, banyak BPR BKK di Jateng yang berkinerja baik, termasuk Tasikmadu dan Karangmalang.
"Perlu kajian menyeluruh mengenai isu tersebut," tegasnya yang turut diamini oleh Mustolih.
Didik Darmadi mengungkapkan bahwa pihaknya membutuhkan penambahan modal. Saat ini, modal yang disetor kepada Pemkab Karanganyar sebesar Rp 9,6 miliar dan untuk Pemprov Jateng sebesar Rp 10,9 miliar.
"Kami berharap Komisi C menyetujui penambahan modal agar kami tidak terdilusi. Sejauh ini, masalah kami adalah penyelesaian kredit macet akibat dampak Covid-19," jelasnya.
Raji juga menyampaikan bahwa konsep kinerja BPR BKK Karangmalang sepenuhnya diserahkan kepada pemegang saham, yakni Pemprov Jateng (51%) dan Pemkab Sragen (49%).
Hingga Mei 2024, perkembangan dana simpanan PT BPR BKK Karangmalang yang dihimpun dari masyarakat mencapai Rp 730 miliar, dengan aset sebesar Rp 846 miliar, kredit Rp 553 miliar, total dividen Rp 11 miliar, dan NPL sebesar 5,5%.
BPRNews.id - Kasus dugaan korupsi di Perumda BPR Bank Cirebon telah memicu kepanikan di kalangan nasabah. Namun, masyarakat diimbau untuk tidak khawatir karena semua simpanan nasabah di BPR Bank Cirebon dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Salah satu nasabah yang merasa panik adalah Ikhwan, warga Cirebon. "Saya dan istri cukup panik saat mendengar kabar adanya kasus korupsi tersebut," kata Ikhwan dalam wawancara dengan detikJabar di Kota Cirebon, Selasa (2/7/2024). "Kami menabung untuk masa depan anak-anak, terutama untuk pendidikan mereka," tambahnya.
Keadaan ini muncul setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon memulai penyelidikan terhadap dugaan korupsi di Perumda BPR Bank Cirebon. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Muhammad Hamdan, menyatakan bahwa proses penyidikan masih berlangsung dan beberapa barang bukti telah disita. "Kami sedang berkoordinasi dengan BPKP untuk menghitung kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus ini," jelas Hamdan.
Sampai saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Kejari Kota Cirebon masih menunggu hasil perhitungan kerugian dari BPKP sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.
Hamdan mengimbau para nasabah untuk tidak panik. "Uang nasabah aman. Yang kami sidik adalah oknum yang menyalahgunakan wewenang sehingga menyebabkan kerugian negara. Jadi, tidak perlu khawatir," ujarnya. Hamdan menambahkan bahwa semua simpanan nasabah dijamin oleh LPS, sehingga masyarakat tidak perlu cemas.
Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi, juga menyampaikan hal yang sama. "Dana nasabah aman. BPR Bank Cirebon sudah menyelesaikan masalah ini dengan nasabah," kata Agus.
Selain itu, Perumda BPR Bank Cirebon telah mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Direksi Asep Supriatna. Surat tersebut menyatakan bahwa ada oknum pegawai yang menyalahgunakan wewenang, dan BPR Bank Cirebon telah melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang. Surat tersebut juga menegaskan bahwa semua simpanan nasabah aman karena dijamin oleh LPS.
BPRNews.id - Laba Bank Pereknomian Rakyat (BPR) terus mengalami penurunan pada tahun ini, diiringi dengan kebangkrutan belasan bank. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laba BPR tercatat hanya mencapai Rp479 miliar hingga April 2024. Angka ini menunjukkan penurunan drastis sebesar 46,17% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp890 miliar.
Dari sisi profitabilitas, Rasio Return on Asset (ROA) BPR turun dari 1,48% pada April 2023 menjadi 0,74% pada April 2024, menunjukkan berkurangnya kemampuan bank dalam mendayagunakan aset untuk meraih keuntungan. Tingkat Return On Equity (ROE) juga mengalami penurunan dari 12,69% pada April 2023 menjadi 12,69% pada April 2024, mencerminkan menurunnya kinerja bank dalam menghasilkan laba bersih melalui modalnya.
Penurunan kinerja laba BPR terjadi di tengah maraknya kebangkrutan bank perekonomian rakyat. Terbaru, OJK mencabut izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-42/D.03/2024 tanggal 21 Mei 2024. Kebangkrutan ini menambah daftar panjang bank yang bangkrut, dengan total 12 bank yang dicabut izin usahanya sepanjang tahun ini.
Berikut adalah daftar bank yang bangkrut sepanjang 2024:
- BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)
- PT BPR Dananta
- BPRS Saka Dana Mulia
- BPR Bali Artha Anugrah
- BPR Sembilan Mutiara
- BPR Aceh Utara
- PT BPR EDCCASH
- Perumda BPR Bank Purworejo
- PT BPR Bank Pasar Bhakti
- PT BPR Usaha Madani Karya Mulia
- BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
- Koperasi BPR Wijaya Kusuma
Sebagai perbandingan, pada tahun lalu terdapat empat bank yang bangkrut di Indonesia. Sejak 2005, total ada 134 bank yang bangkrut di Indonesia, sebagian besar merupakan BPR.
Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lana Soelistianingsih, menyatakan bahwa meski banyak BPR yang bangkrut dan kinerja labanya menurun, tidak ada kekhawatiran masyarakat untuk menabung di BPR. Tidak ada juga kabar tentang rush money atau penarikan uang besar-besaran oleh nasabah, meskipun bank sedang bermasalah dan dalam proses likuidasi. "Mereka tidak akan melakukan rush atau apapun, walaupun mereka tahu bahwa bank ini akan ditutup. Kami melihat di banyak kasus mereka menunggu LPS datang," ujar Lana setelah rapat kerja LPS dengan Komisi XI DPR RI.
Menariknya, meskipun banyak BPR yang bangkrut, minat masyarakat untuk menabung di BPR tetap tinggi. Tercatat, dana pihak ketiga (DPK) BPR mencapai Rp137,66 triliun per April 2024, naik 9,08% yoy. Selain itu, BPR tetap memiliki pangsa pasar nasabah yang loyal. "BPR itu bank yang unik. Dia adalah bank komunitas. Masyarakat di banyak tempat merasa lebih nyaman menabung di tempat yang mereka kenal. Jadi, bank-nya memang punya karakteristik yang punya keterikatan dengan masyarakat sekitar," tambah Lana.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa kinerja BPR tahun ini masih dipengaruhi oleh kondisi yang belum stabil pasca pandemi Covid-19. "BPR perlu memastikan pengelolaan aset, terutama aset produktif berupa kredit yang diberikan, dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko," ujarnya dalam jawaban tertulis beberapa waktu lalu.
BPRNews.id - Pemerintah dan regulator terus mendorong pengembangan ekosistem keuangan syariah di Indonesia melalui berbagai upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah.
Menurut laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia telah meningkat menjadi 7,38% hingga Maret 2024. Total aset perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 9,71% pada periode yang sama, mencapai Rp 900 triliun pada kuartal I-2024.
OJK menekankan bahwa transformasi perbankan syariah harus mencakup dua aspek utama, yakni ketahanan dan daya saing di satu sisi, serta dampak sosial ekonomi di sisi lainnya. Untuk memperkuat industri ini, OJK mendorong konsolidasi melalui merger dan akuisisi, yang diharapkan dapat memperbesar pangsa pasar perbankan syariah.
Saat ini, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. Namun, sebagian besar bank syariah memiliki aset yang relatif kecil. Tercatat ada 11 BUS dan 17 UUS dengan aset di bawah Rp 40 triliun, sedangkan hanya satu bank syariah, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI), yang memiliki aset di atas Rp 100 triliun. OJK menargetkan agar tahun ini muncul bank syariah dengan aset besar hingga Rp 200 triliun hasil dari konsolidasi.
PT Bank Syariah Indonesia (BSI) berambisi menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbesar di dunia pada tahun 2025. Saat ini, BSI menempati urutan keenam dalam daftar aset perbankan terbesar di Indonesia dengan aset Rp 358 triliun. Untuk mencapai ambisi tersebut, BSI berencana berekspansi ke luar negeri, khususnya ke negara-negara di Timur Tengah.
Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, menyatakan bahwa BSI sudah memiliki cabang di Dubai, Uni Emirat Arab, dan saat ini sedang mengajukan lisensi di Arab Saudi. "Kami berharap dapatkan izinnya sehingga akan memiliki dua cabang di luar negeri," ujar Hery.
Di Arab Saudi, ekspansi BSI menargetkan pasar haji dan umroh, mengingat potensi pasar tersebut dengan sekitar 220.000 jemaah haji dan lebih dari satu juta jemaah umroh yang berangkat dari Indonesia setiap tahunnya. Potensi dana yang dihasilkan mencapai hampir Rp 90 triliun hingga Rp 100 triliun.
Setelah Dubai, BSI berencana membuka kantor cabang di tiga kota di Arab Saudi: Jeddah, Mekah, dan Madinah. Hal ini didasarkan pada banyaknya masyarakat Indonesia yang bepergian untuk beribadah haji dan wisata religi setiap tahun.
Di dalam negeri, PT Bank BCA Syariah fokus memperluas jangkauannya dengan mengoptimalkan pasar domestik yang masih memiliki potensi besar. Direktur BCA Syariah, Pranata, menyebut bahwa literasi dan inklusi masyarakat terhadap perbankan syariah masih rendah, menjadi salah satu tantangan utama di tengah peluang pasar yang terbuka luas.
Selain itu, perbankan syariah juga harus menghadapi perkembangan teknologi digital yang pesat. Meskipun demikian, perbankan syariah tetap mampu menunjukkan pertumbuhan positif di tengah ketidakpastian ekonomi dan pengetatan kebijakan moneter oleh regulator.
Saat ini, pangsa pasar BCA Syariah berada di kisaran 2,4% dari total BUS dan UUS, dengan aset mencapai Rp 14,3 triliun per Maret 2024, meningkat 14,5% secara tahunan. BCA Syariah menargetkan pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) di kisaran 10-12% serta aset di kisaran 9-10% hingga akhir tahun ini.
Bank Mega Syariah fokus pada pengembangan bisnis berbasis ritel. Corporate Secretary Division Head Bank Mega Syariah, Hanie Dewita, mengatakan bahwa pengembangan bisnis ritel penting untuk diversifikasi risiko. Untuk mendukung hal ini, diperlukan berbagai produk dan layanan berbasis digital seperti tabungan, deposito, wealth management, dan produk berbasis fee lainnya.
Selain itu, Bank Mega Syariah mengadopsi strategi B2B2C yang melibatkan kerja sama dengan nasabah korporasi untuk menggarap individu di dalam perusahaan tersebut. Pendekatan komunitas atau ekosistem halal juga dinilai penting untuk mengembangkan basis ritel yang lebih besar.
Amin Nurdin, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), menyebutkan bahwa salah satu tantangan utama perbankan syariah adalah kurangnya edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang inklusi bank syariah. Padahal, perbankan syariah menawarkan keuntungan seperti pembiayaan dengan tingkat suku bunga yang tidak terpengaruh.
Amin juga menyarankan bahwa perbankan syariah harus berani melakukan terobosan, seperti membuka cabang di negara-negara Islam besar dan berkolaborasi dengan bank konvensional untuk memperluas jangkauan produk dan layanan.
Dengan berbagai upaya dan strategi yang dilakukan, diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat terus tumbuh dan memperluas pangsa pasar, baik di dalam negeri maupun di kancah global.