BPRNews.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera mengambil alih tugas pengawasan industri kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Dalam upaya ini, OJK sedang membentuk divisi khusus yang akan fokus pada pengawasan dan regulasi industri kripto.
Oscar Darmawan, CEO Indodax, menjelaskan bahwa perubahan ini membuka peluang bagi kripto untuk diakui sebagai lembaga keuangan yang setara dengan bank. Perubahan ini diharapkan dapat memperluas penggunaan aset kripto yang sebelumnya lebih banyak dianggap sebagai alat perdagangan.
"Teknologi blockchain yang mendasari kripto menawarkan transparansi dan keamanan yang tinggi. Setiap transaksi terekam secara permanen di blockchain, sehingga memudahkan proses audit dan pengawasan oleh pihak berwenang seperti OJK," ujar Oscar dalam sebuah pernyataan pada Senin (1/7/2024).
Selain transparansi, kemudahan akses juga menjadi keunggulan kripto. Pengguna dapat mengelola dan menyimpan aset mereka sendiri dengan kontrol penuh tanpa perlu melalui perantara seperti perusahaan atau bank. Oscar menyebut bahwa NASDAQ, bursa saham Amerika Serikat, telah memanfaatkan blockchain yang lebih ekonomis.
Oscar juga menyoroti bahwa teknologi blockchain meninggalkan jejak digital yang jelas, sehingga kripto menjadi sulit digunakan untuk pencucian uang dan tindakan korupsi. "Transaksi kripto dapat dilacak dengan mudah karena jejak digital yang tidak dapat dihapus, bahkan setelah bertahun-tahun. Hal ini mempermudah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya dalam mengawasi dan menindak pelanggaran," tambahnya.
Untuk ke depannya, Oscar mendorong masyarakat untuk terus belajar mengenai blockchain dan berinvestasi menggunakan teknik Dollar Cost Averaging (DCA). Menurutnya, DCA adalah strategi yang efektif untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan dalam investasi kripto.
"Semua orang memiliki kesempatan untuk bergabung dalam ekosistem keuangan digital ini. Di dunia kripto, tidak ada batasan geografis atau minimum saldo untuk memulai investasi," tutup Oscar.
BPRNews.id - Perbankan Indonesia semakin tertarik untuk membuka kantor cabang di luar negeri (KCBLN) meski situasi ekonomi global tengah diliputi ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik dan suku bunga yang tinggi. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa jumlah KCBLN mengalami penurunan, dari 23 unit pada Desember 2022 menjadi 19 unit setahun kemudian.
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) baru-baru ini menunjukkan keseriusannya dalam membuka KCBLN, dengan target utama adalah Timor Leste. Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menyatakan bahwa rencana ini telah dimasukkan dalam revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) pada Juni ini. Namun, BTN akan melangkah dengan hati-hati, mengingat kondisi ekonomi global saat ini. "Kami sedang mencari lokasi yang tepat dan mempertimbangkan perkembangan ekonomi di Timor Leste," ujar Nixon.
Rencana ini merupakan langkah pertama BTN untuk berekspansi ke luar negeri, dan ditujukan untuk mencari pendanaan dalam bentuk valuta asing. "Namun, kami juga harus mempertimbangkan kondisi dalam negeri yang masih dinamis," tambah Nixon.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) juga sedang mempersiapkan pembukaan cabang di Arab Saudi, dengan target penyelesaian pada kuartal II tahun ini. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa beberapa dokumen sedang direvisi dan saat ini sudah ada di Bank Sentral Arab Saudi. "Kami berharap semuanya bisa selesai tahun ini," katanya.
BSI sebelumnya telah mendukung layanan nasabah di Arab Saudi dengan penerbitan kartu debit, QRIS, dan mesin EDC di berbagai merchant. Namun, untuk saat ini, BSI belum berencana membuka cabang di negara lain. "Kita lihat tahun depan saja," ujar Hery.
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) telah memiliki jaringan Kantor Luar Negeri (KLN) yang cukup luas, dengan tujuh kantor yang tersebar di Singapura, Hongkong, Shanghai, Cayman Island, Dili, Kuala Lumpur, dan London. VP Corporate Communication Bank Mandiri, Ricky Andriano, mengungkapkan bahwa bisnis Jaringan Kantor Luar Negeri menunjukkan pertumbuhan yang agresif dengan pendapatan operasional rata-rata tumbuh dua digit selama lima tahun terakhir.
Meskipun ekonomi global melambat, Ricky melihat potensi bisnis internasional masih besar. Kantor Luar Negeri Bank Mandiri tidak hanya melayani nasabah yang beroperasi di luar negeri tetapi juga berfungsi sebagai penasihat bagi calon investor yang tertarik masuk ke pasar Indonesia. "Kami bisa membantu calon investor menemukan mitra bisnis yang tepat di dalam negeri," katanya.
Bank Mandiri saat ini fokus mengoptimalkan jaringan kantor luar negeri yang ada dan tidak hanya melayani bisnis di negara tempat kantor berada, tetapi juga mengembangkan layanan bisnis ke wilayah terdekat lainnya.
Ricky menambahkan bahwa pengembangan jaringan baru di negara lain tetap dikaji secara bertahap dengan mempertimbangkan potensi bisnis dan keterbukaan regulasi di wilayah tersebut. "Pengembangan ini bisa dilakukan melalui pembukaan cabang, pendirian perusahaan anak, atau akuisisi bank lain," tutup Ricky.
BPRNews.id - BPR Bahteramas Konawe berhasil menunjukkan kinerja positif di tengah persaingan ketat bisnis perbankan, menurut evaluasi OJK Sultra. Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) sebagai pemegang saham utama perusahaan.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2024 di Hotel Zahra Kendari pada Jumat (28/6/2024), Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Asrun Lio menyatakan, "Pencapaian positif oleh BPR Bahteramas ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan, terutama di sektor perbankan, kepada masyarakat Sultra."
Sekda Asrun Lio juga mengajak semua pihak terkait untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sultra. "Kami bersama-sama bekerja untuk mengelola dana pemerintah yang ada di BPR ini, mendukung infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Sultra."
Direktur Utama BPR Bahteramas Konawe, Dr. Ahmat, menegaskan komitmen perusahaan untuk menjalin kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah. Salah satu inisiatif yang diambil adalah penyelenggaraan pasar murah untuk mendukung program nasional dalam mengatasi inflasi.
Ahmat juga menyampaikan kebanggaannya bahwa dua kantor BPR Bahteramas di Sultra, yaitu BPR Kota Kendari dan Konawe, mendapatkan predikat BUMD bintang 5 dan 4 dari total 1.500 BPR di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan kontribusi signifikan BPR Bahteramas dalam memajukan ekonomi Sultra.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan NTB mengingatkan bank-bank Daerah (BPD) dan Perkreditan Rakyat (BPR) terkait kewajiban pemenuhan Modal Inti Minimum sesuai regulasi yang berlaku.
Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, menegaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 12/POJK.03/2020 untuk BPD, kewajiban pemenuhan modal inti minimum minimal sebesar Rp3 triliun harus terpenuhi paling lambat hingga akhir Desember 2024. Untuk mendukung pemenuhan ini, PT Bank NTB Syariah sedang dalam proses pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan PT BPD Jawa Timur.
Sementara itu, untuk BPR, kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar juga harus terpenuhi pada tenggat yang sama, akhir Desember 2024, sesuai POJK nomor 5/POJK.03/2015 tentang KPMM dan Pemenuhan Modal Inti Minimum. Rudi juga menjelaskan bahwa pemenuhan modal inti ini dapat dilakukan melalui penambahan modal disetor atau melalui konsolidasi.
"Bank BPR yang memiliki kepemilikan atau pengendalian sama di wilayah yang sama diharuskan melakukan konsolidasi sesuai dengan regulasi terbaru," ujarnya.
Menanggapi kondisi sektor perbankan di NTB, Rudi mengungkapkan bahwa dalam lima tahun terakhir, sektor perbankan di NTB mengalami pertumbuhan yang signifikan. Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Penyaluran Kredit dari bank-bank umum konvensional, BPD, dan BPR/S di NTB menunjukkan tren positif dengan kenaikan masing-masing sebesar 19,03 persen (yoy), 13,42 persen (yoy), dan 19,63 persen (yoy).
OJK NTB juga menekankan pentingnya bank-bank untuk menyusun dan menyampaikan rencana tindak terkait pemenuhan modal inti paling lambat pada 25 Agustus 2024, untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi perubahan regulasi dan memenuhi standar keuangan yang ditetapkan.
BPRNews.id - PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) berhasil mencatat laba sebesar Rp27,9 miliar sepanjang tahun 2023, meskipun dihadapkan dengan ketegangan geopolitik global dan ketidakpastian ekonomi yang berkelanjutan.
Menurut laporan keuangan perusahaan, pencapaian laba tersebut didorong oleh beberapa faktor kunci. Pertumbuhan kredit yang selektif dan berhati-hati, strategi efektif dalam pemasaran dan inovasi produk, serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang signifikan mendukung kinerja positif perusahaan.
Pertumbuhan kredit bruto perusahaan mencatatkan lonjakan sebesar 22,3 persen year-on-year (y-o-y), mencapai Rp23,9 triliun, sementara simpanan nasabah tumbuh 24,7 persen y-o-y menjadi Rp32,0 triliun. Kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, dengan rasio kredit bermasalah neto sebesar 0,7 persen.
Pendapatan bunga yang kuat dan pengendalian biaya yang efisien turut berkontribusi dalam mencapai laba bersih tersebut. J Trust Bank juga berhasil mempertahankan Rasio Kecukupan Modal sebesar 14,04% dan Rasio Kecukupan Likuiditas sebesar 120,35%, mencerminkan posisi keuangan yang solid untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa mendatang.
Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai, optimis terhadap prospek perusahaan di tahun 2024 seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. "Kami akan terus fokus pada rencana bisnis kami, mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat," ujarnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Jumat, 28 Juni 2024.
Selain itu, J Trust Bank juga meningkatkan komitmennya terhadap keberlanjutan dengan mencatatkan pencapaian target Net Zero Emission dan aktif dalam pembiayaan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL), yang mencapai 24,08 persen dari total portofolio kredit perusahaan pada tahun 2023. Komite Keberlanjutan yang dibentuk juga akan membantu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam operasional perusahaan.
Dengan demikian, J Trust Bank terus berkomitmen untuk menjadi pemain utama dalam sektor perbankan Indonesia, tidak hanya dalam hal pertumbuhan finansial tetapi juga dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial.