Bprnews.id - PT BPR Danarakyat Sentosa (DRS) terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan menggelar sosialisasi dan edukasi menabung di Pasar Jagalan, Kulonprogo, dan Pasar Tanjung, Muntilan, pada Kamis (1/2/2024).
Tim BPR DRS dengan antusias berkeliling memberikan edukasi kepada pedagang pasar dan masyarakat umum. Kabag Marketing PT BPR Danarakyat Sentosa, Ferry Tri Haryanto, menjelaskan bahwa kebanyakan pedagang menabung untuk dua tujuan utama, yakni konsumtif dan produktif.
"Kalau konsumtif, itu untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti beli motor atau renovasi rumah. Sedangkan yang produktif, biasanya untuk usaha berjualan. Intinya, menabung untuk memutar uang dan mendapatkan keuntungan lebih besar," ujar Ferry Tri Haryanto.
Dalam sosialisasi ini, tim BPR DRS memberikan keyakinan kepada pedagang bahwa tabungan mereka dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini penting untuk mengatasi kekhawatiran pedagang yang pernah menempatkan uangnya di koperasi tanpa jaminan LPS.
BPR DRS menawarkan program tabungan "Sihara 12," yang merupakan tabungan arisan Simpanan Hari Raya. Angka 12 merujuk pada jangka waktu program Sihara, yaitu 12 kali dalam 12 bulan, dengan jaminan dari LPS. Untuk memudahkan pedagang yang mungkin kesulitan datang ke bank, BPR DRS menyediakan layanan pick-up service.
Ferry Tri Haryanto menjelaskan, "Pedagang-pedagang ini tidak semuanya berasal dari daerah setempat, namun berkumpul di pasar pada waktu yang sama. Ini memudahkan kami karena tidak harus mendatangi rumah masing-masing pedagang."
Dengan inisiatif ini, BPR DRS berharap dapat meningkatkan kesadaran dan kebiasaan menabung di kalangan pedagang dan masyarakat, serta memberikan solusi keuangan yang aman dan terjamin.
Bprnews.id - Menyikapi maraknya kasus masyarakat terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal, Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang menjadi Bank Peserta Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memperkuat sosialisasi literasi keuangan kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko pinjol ilegal yang merugikan.
“Masalah pinjol ini kami berharap BPR lah yang terdepan bagi masyarakat. Kami tidak ingin terjadi masalah-masalah lagi terkait pinjol yang kemarin euforianya tinggi namun faktanya setelah berjalan, banyak menyengsarakan masyarakat,” ungkap Agung kepada Parlementaria setelah memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Tangerang Selatan, provinsi Banten, Rabu (31/1/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga memberikan peringatan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi pinjol. Agung menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memilih pinjol, dengan memastikan kelegalan dan registrasi pinjol tersebut pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Ketika nanti masyarakat terlambat melakukan pembayaran, itu akan menjadi catatan, dan jika tidak dibayar, akan menjadi kredit macet dan masuk daftar hitam. Oleh karena itu, jangan senang di awal tapi akan sakit di kemudian hari ketika ingin mengelola usaha dan harus melakukan pinjaman,” tambahnya.
Dalam konteks ini, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono, menyatakan bahwa LPS intensif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.
“Sosialisasi dan edukasi kami semakin intensif, karena kami juga punya KPI supaya masyarakat paham, terutama mengerti, kemudian paham dan percaya, sampai level percaya. Kondisi Bank Peserta Penjaminan oleh LPS kalaupun bangkrut atau tutup, LPS yang akan mengganti sampai ke level situ, kita terus lakukan sosialisasi,” ungkap Didik.
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ini dihadiri pula oleh sejumlah anggota komisi lainnya, antara lain Indah Kurnia (F-PDIP), Melchias Markus Mekeng, Mukhamad Misbakhun, Agun Gunadjar Sudarsa, Puteri Anetta Komarudin (F-Golkar), dan Didi Irawadi Syamsuddin (F-Demokrat).
Bprnews.id - Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Komisariat Cirebon telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan Cirebon
Perjanjian ini menandai upaya kolaboratif antara BPR anggota Perbarindo Cirebon dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nasabah/debitur BPR.
Penandatanganan PKS ini melibatkan sembilan BPR yang tergabung dalam Perbarindo Komisariat Cirebon. Dari sembilan BPR tersebut, tujuh di antaranya melakukan pembaharuan status, sementara dua lainnya merupakan penandatangan baru.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cirebon, Sudarwoto, menjelaskan tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada nasabah/debitur BPR. Nasabah BPR yang termasuk pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) dapat memilih minimal dua program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), atau tiga program dengan menambah Jaminan Hari Tua (JHT).
"Dengan perlindungan dua program yang iurannya hanya Rp16.800,-/bulan, diharapkan kewajiban nasabah dalam pembayaran angsuran ke BPR dapat berjalan lancar, meskipun mengalami risiko kerja," ujar Sudarwoto.
Lebih lanjut, Sudarwoto menyampaikan bahwa jika nasabah BPR dan peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan kerja, seluruh biaya perawatan medis akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, jika terjadi kematian, akan diberikan santunan minimal sebesar Rp 42 juta.
Perlindungan ini dianggap sebagai bentuk kemaslahatan yang diberikan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja, khususnya di wilayah Cirebon. Sudarwoto menegaskan bahwa BPR juga dapat mendaftarkan tenaga kerjanya di sektor Penerima Upah (PU) dengan maksimal 5 tenaga kerja.
Ketua Perbarindo Cirebon, Agus Heru Sajugo, menyambut baik kerjasama ini dan menyatakan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi debitur BPR sangat tepat. Dia berharap bahwa keberadaan perlindungan ini tidak akan mengganggu kolektibilitas kredit yang sedang berjalan.
Setelah penandatanganan PKS, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan pendampingan teknis pada Person in Charge (PIC) Kantor BPR, mulai dari proses pendaftaran kepesertaan hingga penanganan klaim jika diperlukan.
Bprnews.id - Sektor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus menghadapi tantangan signifikan dengan penurunan jumlah BPR yang mencolok. Dalam perkembangan sepanjang tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penurunan 32 BPR, dari 1.437 di bulan Januari menjadi 1.405 pada November.
Penyusutan ini, menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), melibatkan kebangkrutan empat BPR, sedangkan sisanya diperkirakan telah melakukan konsolidasi atau merger. Langkah ini sesuai dengan dorongan OJK untuk penyehatan keuangan sektor BPR melalui konsolidasi.
Pada sisi keuangan yang sehat, OJK mendorong BPR untuk melakukan konsolidasi melalui penggabungan atau merger antar bank sebagai solusi.
Namun, kebangkrutan yang disebabkan oleh fraud menghadirkan tantangan tersendiri, tanpa solusi yang langsung dapat menyelamatkan bank tersebut.
Di awal tahun 2024, dua BPR, yakni PT BPR Syariah Mojo Artho di Kota Mojokerto (Perseroda) dan BPR Wijaya Kusuma di Madiun, Jawa Timur, dilaporkan mengalami kebangkrutan. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan faktor utama dari kebangkrutan tersebut adalah tindakan fraud yang dilakukan oleh elite bank, seperti penggelapan dana bank.
"Kalau miss manajemen, masih bisa diperbaiki, tapi ini dimaling (dana bank) sama pemilik banknya, utamanya itu," ungkap Purbaya dalam pertemuan di Jakarta, Selasa (30/1).
Purbaya menegaskan bahwa LPS melakukan koordinasi yang ketat dengan OJK untuk mencegah kegaduhan di masyarakat sekaligus memberikan solusi terbaik dalam menghadapi kasus kebangkrutan BPR akibat fraud.
Sebagai respons cepat terkait BPR yang mengalami kebangkrutan, LPS sigap dalam memproses pembayaran klaim penjaminan nasabah. Hingga akhir 2023, LPS telah membayarkan klaim sebesar Rp 329,2 miliar atau 92,6% dari total simpanan nasabah di BPR yang bangkrut, yang mencapai Rp 355,4 miliar.
Proyeksi LPS dan OJK untuk tahun ini menyiratkan bahwa fenomena BPR bangkrut masih akan terus berlanjut. Setidaknya, diperkirakan ada 6 hingga 7 BPR yang mengalami kebangkrutan setiap tahunnya.
Purbaya mengakui bahwa LPS memiliki keterbatasan dalam menghindari fraud serupa yang dapat menyebabkan kebangkrutan BPR.
Namun, untuk mendukung kompetisi di industri BPR, LPS akan meluncurkan software baru dan mengembangkan sistem IT untuk memberikan daya saing yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan manajemen BPR.
"Tahun ini kita akan launching softwarenya. Tahun depan bakal kita lihat bagaimana fungsinya di 100 BPR untuk kemudian bisa selanjutnya ke 1.400 BPR lebih, itu akan melingkupi API sistem, termasuk banking core sistem, bisa bersaing dengan dunia digital dan mereka lebih adaptif terhadap perkembangan zaman," tambah Purbaya.
Di sisi lain, penyusutan jumlah BPR terbesar terjadi karena konsolidasi atau merger. OJK memberikan izin kepada 38 BPR untuk melakukan merger sepanjang tahun 2023.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa proses merger BPR dan BPRS masih berlangsung, terutama untuk BPR dan BPRS dengan kepemilikan yang sama, guna mencapai sinergi, efisiensi, dan peningkatan kapasitas pembiayaan.
"Sebagai upaya pencegahan terhadap fraud di BPR dan BPRS, OJK melakukan berbagai upaya, seperti mendorong penerapan tata kelola bank yang baik dan secara internal OJK melanjutkan penguatan pengawasan melalui pelaksanaan workshop tipologi dan penanganan penyimpangan ketentuan perbankan," tegas Dian.
OJK juga berfokus pada strategi penguatan permodalan dan konsolidasi sebagai upaya preventif untuk menghindari kebangkrutan BPR. Dengan langkah-langkah ini, OJK berharap dapat menjaga stabilitas dan kesehatan sektor BPR di tengah dinamika perbankan yang terus berkembang.
Bprnews.id - Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, secara terbuka menyampaikan kondisi pasar modal, perbankan, dan industri asuransi di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Selasa (30/1/2024).
OJK menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap faktor risiko yang dapat memengaruhi kinerja sektor jasa keuangan di masa mendatang.
Mahendra Siregar mengajak Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk secara berkala melakukan uji ketahanan atau stress test sebagai langkah proaktif untuk mengukur kemampuan menyerap potensi risiko.
"Kami meminta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) tetap mencermati faktor-faktor risiko tersebut dan secara berkala melakukan uji ketahanan dalam rangka mengukur kemampuan dalam menyerap potensi risiko yang terjadi," ucap Mahendra Siregar.
Dalam pertemuan KSSK, Mahendra Siregar menyampaikan beberapa risiko yang perlu diuji, termasuk downside risk dari pelemahan perekonomian China, eskalasi tensi geopolitik, fluktuasi harga komoditas ekspor, dan nilai tukar rupiah.
Menurut hasil uji ketahanan, industri perbankan Indonesia pada tahun 2023 tetap resilien dengan tingkat daya saing yang kuat.
Modal perbankan tetap solid dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 27,69%. Kredit perbankan tumbuh positif sebesar 10,38% year-on-year, terutama pada kredit modal kerja dan kredit investasi.
Pemulihan pertumbuhan perekonomian nasional juga tercermin dari penurunan jumlah kredit restrukturisasi Covid-19 menjadi Rp265,8 triliun pada akhir 2023, dibandingkan dengan Rp469,2 triliun pada Desember 2022. Dana Pihak Ketiga (DPK) pada 2023 mencapai Rp8.458 triliun, tumbuh 3,73% year-on-year.
Likuiditas perbankan pada Desember 2023 berada pada level yang memadai, dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK masing-masing mencapai 127,07% dan 28,73%, melebihi threshold yang ditetapkan.
Kualitas kredit tetap terjaga, dengan rasio NPL net sebesar 0,71% dan NPL gross sebesar 2,19%.
Di sektor pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 29 Desember 2023 tumbuh sebesar 6,16% year-to-date, menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara.
Meskipun investor asing mencatatkan net sell sebesar Rp6,19 triliun, nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp11.674 triliun, tumbuh sebesar 22,90% year-to-date. Dana yang terhimpun di pasar modal mencapai Rp255,39 triliun, melampaui target tahun 2023.
Mahendra Siregar menegaskan bahwa OJK optimis terhadap ruang pertumbuhan industri pasar modal Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.