BPRNews.id - Pada 1 September 2024, PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) secara resmi mengumumkan penggabungan PT Bank Commonwealth setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nasabah Bank Commonwealth kini beralih ke OCBC, menciptakan kesempatan bagi OCBC untuk memperkuat layanannya bagi berbagai segmen nasabah, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hendra Kwandou, Region Head OCBC, menyampaikan bahwa merger ini semakin menegaskan komitmen OCBC dalam menyediakan layanan perbankan yang lebih lengkap. "Kami menyambut nasabah baru di Semarang dan memastikan transisi ini berjalan lancar," ujarnya. OCBC juga siap mendukung nasabah bisnis dengan berbagai layanan digital, termasuk aplikasi OCBC Mobile untuk perbankan personal dan OCBC Business Mobile untuk layanan bisnis.

Untuk membantu pertumbuhan UMKM, OCBC menawarkan proses pembukaan rekening Giro yang mudah dan bisa diselesaikan secara online dalam waktu satu jam. Selain itu, OCBC menyediakan rekening multi-currency yang mampu menampung hingga 12 mata uang, memudahkan pelaku UMKM yang bergerak di bidang ekspor dan impor. OCBC telah menguasai 7-10 persen pasar UMKM di wilayah Semarang, Yogyakarta, Solo, Klaten, dan Kudus.

Salah satu tantangan yang dihadapi UMKM adalah pencampuran antara rekening pribadi dan usaha serta pencatatan keuangan manual. OCBC hadir dengan solusi bagi pelaku UMKM, termasuk wirausaha wanita, melalui program-program pemberdayaan.

Jenny Hartanto, National Network Head OCBC, menjelaskan bahwa OCBC bekerja sama dengan komunitas UMKM dan HIPMI di Semarang untuk mendukung pengusaha lokal dengan solusi keuangan dan edukasi. “Kami bekerja sama dengan komunitas UMKM dan HIPMI di Semarang, membantu mereka naik kelas melalui layanan perbankan yang mudah diakses,” katanya.

Sebagai bagian dari komitmennya, OCBC juga menawarkan kelas edukasi keuangan dan konsultasi bisnis gratis melalui platform ruangmenyala.com. Program “Nyala Bisnis” dari OCBC menyediakan solusi inovatif seperti rekening multi-currency dan akses pinjaman usaha hingga Rp200 juta tanpa jaminan.

Berdasarkan riset OCBC Business Fitness Index (BFI) 2024, skor kesehatan finansial UMKM meningkat menjadi 48, meskipun belum mencapai skor ideal 75. Hal ini menunjukkan bahwa banyak UMKM di Indonesia masih perlu memperbaiki pemahaman mereka tentang pengelolaan bisnis . OCBC berkomitmen membantu melalui layanan yang mencakup solusi operasional dan pemasaran.

Melalui program Financial Fitness dan Business Fitness, OCBC berupaya meningkatkan kesejahteraan finansial nasabahnya. Mereka juga menawarkan modul pembelajaran dan kelas bisnis gratis untuk membantu UMKM memeriksa kesehatan bisnis mereka. Dengan layanan perbankan digital yang cepat dan inovatif, OCBC terus mendukung UMKM untuk berkembang dan menjadi mitra terpercaya bagi pelaku usaha yang ingin #BeraniNaikLevel.

BPRNews.id - Sekretaris Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, menyerahkan bantuan berupa gerobak kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palu. Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya mendukung UMKM yang akan beroperasi di Baruga Street Food, sebuah lokasi kuliner baru di Jalan Baruga.

Sebanyak 50 unit gerobak diberikan oleh Bank Mandiri untuk para pelaku UMKM yang akan segera memulai usahanya di kawasan tersebut. Kegiatan ini juga menjadi langkah awal sebelum peresmian resmi Baruga Street Food.

"Acara kali ini adalah penyerahan gerobak terlebih dahulu. Launchingnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat, ketika para pedagang sudah seragam menggunakan gerobak yang telah diberikan," jelas Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, Setyo Susanto.

Sekkot Irmayanti menambahkan bahwa keseragaman gerobak ini bertujuan untuk memberdayakan pelaku UMKM sekaligus mempercantik kota. Menurutnya, UMKM merupakan bagian penting dalam perekonomian masyarakat, karena telah terbukti tangguh dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Irmayanti berharap keberadaan Baruga Street Food bisa memberikan manfaat maksimal bagi pedagang UMKM. Ia juga berpesan agar para pedagang selalu menjaga kebersihan di kawasan tersebut, mengingat lokasinya adalah jalan umum yang ditutup setiap malam dan dibuka kembali pada pagi hari.

Dukungan ini diharapkan dapat membuat sektor UMKM di Kota Palu terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal.

BPRNews.id  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa laba bersih bank umum mencapai Rp149,62 triliun pada Juli 2024, tumbuh 6,03% secara tahunan (YoY) dibandingkan Rp141,11 triliun di tahun sebelumnya. Namun, kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengalami penyusutan laba. Berdasarkan data terbaru dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK, laba BPD tercatat Rp7,81 triliun hingga Juli 2024, naik Rp1 triliun secara bulanan, namun masih turun 4,17% dari Rp8,15 triliun pada Juli 2023.

Wakil Ketua Umum II Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Busrul Iman, menjelaskan bahwa penurunan laba BPD disebabkan oleh beberapa faktor. "Laba terkontraksi secara umum ada beberapa faktor, antara lain tingginya biaya dana yang dialami oleh beberapa BPD serta pembentukan CKPN [cadangan kerugian penurunan nilai]," ujarnya pada Senin (9/9/2024). Pembentukan CKPN dilakukan oleh bank-bank daerah sebagai langkah meningkatkan pemenuhan rasio kecukupan likuiditas sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Busrul juga memaparkan strategi untuk menjaga perolehan laba bersih BPD hingga akhir 2024. “Selain recovery, kami juga mendorong pengembangan bisnis untuk meningkatkan pendapatan sektor perkreditan dan fee-based income sebagai upaya mempertahankan laba bersih,” jelasnya. Selain itu, peningkatan dana murah (CASA) juga menjadi fokus dalam menjaga efisiensi.

Sementara itu, di luar BPD, bank BUMN atau bank pelat merah tetap memimpin dalam hal perolehan laba bersih. Hingga Juli 2024, bank BUMN mencatat laba sebesar Rp74,84 triliun, naik 3,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bank BUMN menguasai 50,02% dari total laba perbankan nasional. Diikuti oleh bank swasta yang membukukan laba Rp58,57 triliun, meningkat 8,91% dari Rp53,78 triliun pada Juli 2023, menguasai 39,15% dari total laba perbankan. Sedangkan bank asing mencatat laba Rp8,4 triliun, dengan pertumbuhan signifikan 24,26% dari Rp6,76 triliun pada tahun sebelumnya, menyumbang 5,61% dari total laba perbankan nasional

BPRNews.id  - Bank Indonesia (BI) akan memperluas kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) ke sektor-sektor padat karya. Sebelumnya, kebijakan ini hanya berlaku untuk sektor hilirisasi minerba, perumahan, pariwisata, otomotif, perdagangan, dan jasa sosial.

"Kita ingin lebih berkualitas, menyejahterakan, ini yang ke depan kita evaluate. Kita mapping, sebagian besar sudah labour intensive, tinggal bagaimana kita optimalkan," ujar Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M. Juhro, dalam taklimat media di Jakarta pada Selasa (24/9/2024).

Kebijakan KLM diberikan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menggerakkan aktivitas ekonomi. Bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas dan produktif akan mendapat insentif berupa pemotongan setoran Giro Wajib Minimum (GWM) hingga 4%. "Kredit tumbuh 11,4%. Ini konsisten sejak awal tahun tumbuh di atas 10%. Jadi ini menunjukkan juga ekonomi dari sisi pembiayaan masih bagus," ungkap Solikin.

Data BI menunjukkan bahwa realisasi insentif KLM pada September 2024 mencapai Rp256,06 triliun atau 3,44%, dengan kontribusi utama dari sektor hilirisasi dan inklusi. Bank Pembangunan Daerah (BPD), bank BUMN, bank swasta, dan kantor cabang bank asing masing-masing memiliki rasio insentif yang bervariasi.

Namun, beberapa sektor belum tercakup, seperti sektor tekstil dan konstruksi yang dianggap berisiko tinggi, serta proyek infrastruktur non-perumahan yang dijalankan BUMN. "Sektor-sektor dengan risiko kredit tinggi seperti tekstil dan konstruksi, serta proyek-proyek pemerintah yang dijalankan BUMN, masih belum bisa dimasukkan dalam program ini," kata Solikin.

Ia juga menambahkan bahwa sektor konsumsi non-perumahan, seperti multiguna dan jaringan distribusi yang tidak berhubungan dengan aktivitas sektor riil, belum mendapatkan insentif. BI akan terus mengevaluasi sektor-sektor yang belum terjangkau oleh kebijakan ini. "Nanti sektor yang sudah dapat insentif banyak, kita arahkan ke yang lain, syaratnya dia harus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, daya ungkit, sumber pertumbuhan ekonomi baru," tegasnya.

BPRNews.id - Sebanyak 368 pelaku usaha di Kabupaten Gunungkidul telah berhasil mengakses subsidi bunga kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda). Berdasarkan data Bagian Perekonomian Setda Gunungkidul, seluruh alokasi anggaran sebesar Rp350 juta telah terserap sepenuhnya.

Staf Bagian Perekonomian Setda Gunungkidul, Oni Haryadi, menjelaskan bahwa penyerapan Kurda dilakukan bertahap pada bulan Februari, Maret, April, dan Mei 2024. Jumlah serapan tiap bulan bervariasi, tergantung pengajuan yang dilakukan oleh pelaku usaha. "PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (BDG), sebagai mitra kerja, bertugas mengelola alokasi dana tersebut," ujarnya, Selasa 24 September 2024.

Pembagian anggaran dilakukan secara proporsional, dengan rincian Rp100 juta pada bulan Januari, Rp100 juta di Februari, Rp50 juta di April, dan Rp100 juta lagi di Mei. Skema ini bertujuan untuk memastikan distribusi yang merata dan berkelanjutan sepanjang periode.

Penyaluran Kurda ini didasarkan pada Peraturan Bupati Gunungkidul No. 71/2022 yang merupakan revisi atas Perbup No. 112/2021 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah. Dalam Pasal 6 Perbup tersebut dijelaskan bahwa plafon maksimal kredit yang dapat diterima oleh tiap debitur adalah Rp10 juta, dengan jangka waktu pengembalian maksimal 24 bulan. Pembayaran angsuran dilakukan tiap bulan, mencakup pokok dan bunga hingga kredit tersebut lunas.

Oni menjelaskan bahwa besaran alokasi APBD untuk Kurda disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya. Dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya mencapai Rp250 juta, alokasi tahun ini meningkat sebesar Rp100 juta. Namun, jika dibandingkan dengan 2022, terdapat penurunan sebesar Rp100 juta. "PT BPR BDG juga kan yang mencari nasabahnya. Mereka yang mem-breakdown anggaran, tiap bulannya berapa," tambahnya.

Alokasi Kurda pada tahun 2024, menurut Oni, lebih besar dan menjangkau lebih banyak debitur dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023, dengan plafon Rp250 juta, jumlah debitur tercatat sebanyak 269 orang. Tahun ini, kenaikan alokasi sebesar Rp100 juta telah membantu lebih banyak pelaku usaha, terutama mereka yang bergerak di sektor makanan dan minuman.

Oni juga menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan Kurda tersalurkan secara tepat sasaran. "Mayoritas pelaku usaha menggunakan dana tersebut untuk pengembangan usaha, seperti menambah peralatan berjualan, misalnya usaha jus," jelasnya. Selain itu, kerjasama dengan Dinas Perindustrian juga diperkuat guna memastikan program ini mendukung usaha binaan dinas tersebut.

Untuk tahun 2025, Oni menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten masih berencana mengalokasikan subsidi bunga kredit UMKM, meskipun nominal pastinya masih menunggu finalisasi APBD 2025. Namun, Oni berharap akan ada peningkatan anggaran.

Supartono, Kepala Dinas Perindustrian Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Gunungkidul, menambahkan bahwa Kurda sangat bermanfaat, terutama bagi UMKM yang baru merintis usaha. "Mereka butuh modal untuk memulai. Nah, Kurda jadi sangat membantu. Pemerintah membantu membayar subsidi bunga kreditnya," ungkapnya.

Dengan keberlanjutan program Kurda ini, diharapkan pelaku UMKM di Gunungkidul dapat terus berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal secara signifikan.