Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi garda terdepan dalam membina dan memanfaatkan keunikan dan keunggulan perbankan syariah memanfaatkan potensi yang ditawarkan oleh bentuk perbankan yang berbeda dibandingkan produk Konvensional, sehingga menghasilkan dampak ekonomi yang luas bagi negara.

Keunggulan itu perlu terus dimaksimalkan agar perbankan syariah dapat memberikan dampak yang lebih positif pada kemaslahatan masyarakat dan juga perekonomian nasional.

Demekian disampaikan Dian Ediana Rae, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam kegiatan OJK Mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tanggal 6 November 2023.

Menurut Dian, penting bagi perbankan syariah untuk lebih dari layanan perbankan konvensional dan bukan semata-mata sebagai pilihan prinsip dasar seperti prinsip bagi hasil syariah atau perbankan konvensional yang berdasarkan tingkat suku bunga.

“Bank syariah saat ini sedang kita coba arahkan untuk memberikan alternatif produk-produk perbankan syariah yang bukan merupakan bayangan dari produk-produk yang sudah ada di perbankan konvensional,” kata Dian dalam siaran pers yang diterima, Selasa (7/11).

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait melalui beberapa inisiatif seperti:

• Perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS);
• Penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis;
• Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah;
• Peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan
• Peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.

Sampai pada Agustus 2023, data syariah menunjukkan pencapaian dengan total aset mencapai Rp 817,6 triliun, atau tumbuh sebesar 9,79 persen yoy, yang lebih mengejutkan lagi, pangsa perbankan syariah dalam total pasar perbankan juga meningkat secara signifikan, kini menguasai 7,26 persen pasar.

Pertumbuhan aset perbankan syariah sebagian besar disebabkan oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga pada bank syariah yang mencapai Rp632,87 triliun atau tumbuh cukup besar sebesar 6,91% yoy, sementara itu total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp540,77 triliun, menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan yang mengesankan sebesar 11,77%.

Lebih lanjut,Dian mengungkapkan bahwa kemajuan yang dicapai perbankan syariah selama ini masih terkait dengan beberapa permasalahan yang perlu ditangani secara sistematis dan konsisten.

Permasalahan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya tingkat literasi dan inklusi perbankan syariah, skala usaha yang relatif kecil dan kurangnya diferensiasi model bisnis dan produk, rendahnya kontribusi dan dampak perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, serta perlunya penguatan penerapan prinsip-prinsip syariah.

Dekan FEB UIN Syarif Hidayatullah Prof. Ibnu Qazim dan Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Deden Firmansyah turut hadir dan menjadi pembicara dalam kuliah umum di UIN Syarif Hidayatullah memicu antusiasme lebih dari 500 mahasiswa yang hadir baik secara fisik maupun virtual.

Dalam sambutannya ibnu berharap melalui kegiatan OJK Mengajar ini para mahasiswa dan dosen di FEB UIN Syarif Hidayatullah dapat mengikuti program-program OJK terkait dengan penguatan sektor keuangan dan perbankan syariah melalui berbagai aspek seperti penelitian, pelatihan kolaboratif, dan proyek OJK yang dapat melibatkan pihak kampus .

“Kami sangat berharap pada forum ini bisa intensif berdiskusi dan menanyakan hal penting bagaimana kiprah OJK khususnya penguatan UU Nomor 4 tahun 2023 ini diimplementasikan dalam pengawasan dan dalam jangka waktu panjang, sustain menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” kata Ibnu.

Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memandang peningkatan kapitalisasi di industri asuransi sebagai langkah mendasar untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor ini. Perspektif ini bermula dari refleksi kasus gagal bayar asuransi yang melanda industri sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, berpendapat bahwa untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi harus ditopang oleh modal yang cukup.

“Kami melihat peningkatan kemampuan dari sisi capital menjadi salah satu hal yang perlu kita dorong untuk memastikan perusahaan perasuransian mampu untuk memberikan layanan dan penetrasi dengan baik,” kata Iwan dalam Webinar Insurance Outlook 2024, Selasa (7/11/2023).

Iwan menyatakan bahwa badan pengawas tersebut sedang dalam proses menyiapkan Peraturan OJK (POJK). Peraturan ini diatur untuk mengatur tahapan permodalan bagi perusahaan, dengan fokus pada perusahaan asuransi yang sudah ada Perusahaan bermaksud menggunakan ekuitas sebagai dasar untuk menentukan modal.

“Sementara untuk pelaku yang baru masuk, kita kami menggunakan modal disetor sebagai benchmark,” ungkapnya.

Di samping itu, Iwan menyatakan OJK juga akan memperkenalkan grouping atau tiering dari sisi industri perasuransian yang dilihat berdasarkan ekuitas.

“Ini untuk memastikan pelaku yang ada sekarang tetap memiliki kesempatan untuk bisa berusaha di bidang usaha perasuransian, meski mungkin tidak bisa mencapai minimum ekuitas Rp1 triliun di akhir 2028,” pungkasnya.

Perlu diketahui, OJK mengambil langkah penting untuk menjaga stabilitas industri asuransi pergeseran signifikan ini melibatkan peningkatan bertahap dalam batas modal ekuitas minimum untuk perusahaan asuransi sebelumnya ditetapkan sebesar Rp100 miliar, OJK berencana untuk menaikkan batas ini menjadi Rp500 miliar pada tahun 2026 dan akhirnya menjadi Rp1 triliun pada tahun 2028.

Kebijakan ini dipicu lantaram belum memadai kebutuhan dana minimum yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) 67/2016, yang dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan risiko yang ditimbulkan oleh operasional bisnis asuransi.

Nantinya, batas modal minimum asuransi syariah juga akan terkerek dari Rp50 miliar menjadi Rp250 miliar pada 2026 dan Rp500 miliar pada 2028.

Ekuitas perusahaan reasuransi akan meningkat secara bertahap, dimana spesifik perusahaan reasuransi konvensional diproyeksikan meningkat dari Rp200 miliar menjadi Rp1 triliun pada tahun 2026 dan mencapai Rp2 triliun pada tahun 2028. Begitu pula dengan batas modal minimum perusahaan reasuransi syariah yang akan meningkat dari Rp100 miliar menjadi Rp500 miliar pada tahun 2026 dan Rp1 triliun pada tahun 2028.

Bprnews.id - Bank berusaha terus untuk menjaga dan meningkatkan keterampilan dan komitmen staf-nya. Pada kuartal III tahun 2023 ini, dua bank terkemuka di Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), Kedua bank ini telah memutuskan untuk menaikkan gaji dan memberikan bonus tambahan kepada bankirnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memeriksa dan memberikan penilaian mereka terhadap kenaikan gaji dan bonus ini.

Menurut Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK menyoroti pentingnya mempertimbangkan kondisi keuangan bank sebelum menentukan kompensasi bagi manajemen bank.

Dalam memeriksa kinerja keuangan bank, kenaikan gaji dan bonus bagi para bankir sering kali dianggap dapat diterima ketika kinerja bank baik. Namun, penyempurnaan tersebut dinilai tidak tepat bila kinerja bank sedang lesu. “Ini lebih pada penilaian layak atau tidaknya,” kata Dian saat diwawancarai pers usai rapat kerja dengan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Senin (6/11/2023) di Jakarta .

Sementara, dalam hal pengaturannya, Dian memberi contoh terkait ketentuan dividen di beleid Peraturan OJK (POJK) soal tata kelola bank.

"Seperti soal dividen, kita telaah lagi, sejauh ada perencanaan dari bank, sejauh dia [pembagian dividen] tidak mengganggu investasi, misalnya di IT dan segala macam pengembangan SDM, tidak ada masalah. Kita juga tidak membahas [dividen] harus sekian," ujar Dian.

Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut sejumlah hal yang menjadi kekhawatiran ekonomi pada tahun lalu benar-benar terjadi pada 2023.

Ketua Dewan Komisi OJK, Mahendra Siregar, menggarisbawahi bahwa Ketidakpastian yang terjadi pada tahun ini sudah sering dibahas pada tahun 2022.

Dunia saat ini, kata Mahendra, dalam tahapan pemulihan dari krisis akibat pandemi Covid-19.

"Di lain sisi adalah kondisi global yang tidak pasti, dan ternyata apa yang kita khawatirkan pada tahun lalu itu confirmed terjadi," ujarnya di acara CEO Network secara virtual, Selasa (7/11).

Mahendra menjabarkan mengenai ketidakpastian yang akan terjadi dalam rantai pasokan global. Ketidakpastian ini, yang diperkirakan sejak tahun lalu, telah menjadi permasalahan saat ini, sebagian besar terkait dengan rumitnya seluk-beluk rantai pasokan global. Selanjutnya, normalisasi The Federal Reserve (The Fed) telah memicu tingginya inflasi dan pengetatan tantangan likuiditas.

"Confirmed, sekarang temanya higher for longer," sebutnya.

Lalu proyeksi lainnya adalah melesunya perekonomian di negara maju menuju resisi. Hal itu terjadi di kawasan Eropa.

"Jadi apa yang kita bahas tahun lalu dengan segala dinamika yang luar biasa sepanjang tahun 2023 ternyata nggak meleset. Walaupun sayangnya kalau tidak meleset sebagai forecaster hal yang baik, sayangnya hal-hal yang diramalkan hal yang tidak baik dan confirmed semua terjadi," ungkapnya.

Mahendra menambahkan setiknya Indonesia telah secara proaktif mempersiapkan diri untuk memerangi ancaman ekonomi dan perkiraan ekonomi terburuk yang diperkirakan tahun lalu.

"Tapi setidaknya yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita antisipasi dengan baik kita tidak akan mengalami surprises apalagi shock, justru kita menyiapkan diri untuk antisipasi dan melakukan langkah-langkah yang menjadi tugas kita dalam kontrol dan kewenangan kita," pungkasnya.

Bprnews.id - Kinerja laba bank yang semakin meningkat telah memberi dampak pada kinerja keuntungan bank semakin membaik dan membawa perubahan yang signifika khususnya bagi para eksekutif bank peningkatan kinerja ini memberikan dampak yang nyata terutama pada gaji dan bonus mereka. Hingga sembilan bulan pertama tahun ini, tercatat gaji bankir di beberapa bank besar mengalami kenaikan.

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengungkapkan bahwa saat ini, OJK belum memiliki rencana untuk mengatur besaran gaji para bankir ini.

“Kalau di beberapa negara memang gaji itu diatur ya, di kita ini lebih ke pengawasan saja,” ujar Dian saat ditemui di kawasan DPR, Senin (6/10).

Dalam hal ini, ia menjelaskan OJK saat ini hanya berfokus pada gaji bankir layak atau tidak berdasarkan kinerja bank tersebut. Misalnya, jika bank berkinerja baik, maka pembayaran gaji yang tinggi kepadanya tidak menjadi masalah.

Sebaliknya, dengan bank yang berkinerja buruk, memiliki banyak tagihan, namun bank tetap memberikan gaji atau bonus tinggi kepada bankir-bankirnya, inilah yang dianggap sebagai 'tidak layak' oleh OJK.

“Itu namanya ngaco dan dalam konteks pengawasan bisa diingatkan bahwa ini tidak proper,” ujar Dian. 

Sayangnya, Dian mengatakan saat ini ia belum memiliki data apakah ada bank yang dinilai tidak layak memberikan gaji besar kepada para bankirnya. Meski demikian, ia memastikan akan terus memantau kinerja keuangan perbankan yang berfluktuasi.

Sebagai informasi, salah satu bank dengan gaji bankir yang tinggi adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) per September 2023, statistik menunjukkan kenaikan gaji direksi, komisaris, dan karyawan kunci BRI yang meningkat. Secara khusus, bonus dan tantiem mengalami peningkatan signifikan sebesar 17,85%, melonjak dari Rp 696,95 miliar menjadi Rp 821,39 miliar.

Adapun, bank yang fokus dalam penyaluran kredit ke UMKM ini membukukan pertumbuhan laba sebesar 12,47% secara tahunan  dari Rp38,31 triliun menjadi Rp44,21 triliun pada kuartal III 2023.

Namun, BRI bukan satu-satunya bank yang menunjukkan pertumbuhan in,  PT Bank Mandiri Tbk juga melaporkan peningkatan yang signifikan dalam tunjangan gaji, bonus, penghargaan masa kerja, dan kompensasi karyawan utama. Data komprehensif menunjukkan peningkatan sebesar 8,12% dari Rp 1,60 triliun menjadi Rp 1,73 triliun per September 2023.

Di periode yang sama, bank berlogo pita emas ini mencatatkan laba bersih sebesar Rp 39,1 triliun. Laba ini menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 27,4% dari Rp 30,7 triliun pada September 2022.