Bprnews.id - Sembilan orang nasabah melaporkan Manajer Koperasi Werdhi Sedana berinisial IWT ke Kepolisian Daerah (Polda) Bali. Laporan ini dikarenakan sembilan orang nasabah tidak dapat menarik dana di koperasi yang mencapai sekitar Rp 2,9 miliar.
"Sembilan orang ini tidak bisa mencairkan atau menarik dana tabungan mereka, deposito, dan ada arisan motor," kata kuasa hukum sembilan orang nasabah Koperasi Werdhi Sedana, I Putu Agus Putra Sumardana di Polda Bali, Jumat (10/11/2023).
Sumarda mengungkapkan jika semua bermula pada saat pandemi COVID-19. Sejak saat itu kesembilan nasabah tidak bisa mencairkan atau menarik dana berupa deposito maupun arisan motor di koperasi tersebut.
Para nasabah sudah somasi IWT, tapi tidak membuahkan hasil. Nasabah yang tak kunjung bisa menarik dananya lalu memutuskan untuk melaporkan perkara yang dialami ke Polda Bali.
Nasabah berencana menempuh jalur hukum atas perkara tersebut. Dengan dugaan IWT melakukan penyalahgunaan atau pidana penggelapan dalam jabatan atau tindak pidana perbankan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Awalnya kami tempuh pidana dulu ya (dengan) melakukan pelaporan di Polda Bali pada hari ini. Jumlah kerugian dari nasabah ada sembilan orang ya, kurang lebih Rp 2,9 miliar, masih dilakukan penghitungan secara pasti oleh penyidik Polda," ungkapnya.
Sumardana menyebut masih ada korban lain yang tidak bisa menarik dananya selain sembilan orang tersebut. Informasi itu dia dapatkan dari para kliennya.
Nasabah lain yang turut tidak bisa menarik dana koperasi di Banjar Cengkok, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, itu hingga kini belum mau melapor. Semantara, sembilan orang ini berinisiatif melapor karena salah satunya merupakan anggota tim khusus (timsus) penyelamatan Koperasi Werdhi Sedana.
"Menurut penuturan dari klien kami bahwa korbannya kan bukan hanya mereka, tapi yang mengadu baru sembilan. Karena ada klien kami yang adalah tim khusus penyelamat koperasi sehingga dia mengetahui dari awal permasalahan ini," ungkap Sumardana.
Pengacara asal Kabupaten Klungkung itu mengungkapkan para kliennya sudah lama menjadi nasabah Koperasi Werdhi Sedana, yakni sebelum COVID-19. Mereka menjadi nasabah karena bujuk rayu atau sebagai anggota banjar setempat.
Koperasi Werdhi Sedana dimulai sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Banjar setempat, atau dewan komunitas, dan sejak itu berkembang menjadi sebuah koperasi. Maka dari itu struktur kepengurusan dan basis keanggotaannya mayoritas banyak berasal dari banjar di sana
"Nah menurut keterangan dari klien kami, korbannya pun banyak dari banjar di sana yang dananya belum bisa ditarik ya. Tapi yang melapor sembilan orang yang sekarang yang saya tangani," jelasnya.
Kerugian yang dialami oleh sembilan orang klien Sumardana beraneka ragam. Ada yang rugi Rp 300 juta, Rp 600 juta hingga Rp 800 juta. Namun yang pasti, total kerugian kesembilan orang yang melapor mencapai sekitar Rp 2,9 miliar.
Menurut Sumardana, IWT beralasan nasabah tidak bisa menarik karena kredit macet. Nasabah tidak semena-mena menerima alasan tersebut dan mencari tim audit eksternal untuk mencari tahu masalah Koperasi Werdhi Sedana.
Nasabah yang tidak bisa menarik dana membentuk timsus penyelamatan Koperasi Werdhi Sedana, yang akhirnya mengambil langkah agar Koperasi Werdhi Sedana diaudit secara eksternal.
"Kami sudah punya hasil audit ya bahwa ada penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan SOP. Misalnya yang nasabah kredit itu berbeda nama agunannya atau ada yang agunannya milik bersama di tengah sehingga sulit eksekusi jadinya atau ada yang tanpa ragunan juga ada," tuturnya.
"Menurut hasil audit kan itu tidak wajar sehingga ada dugaan penggelapan atau (tindak pidana) Undang-Undang Perbankan. Masih dicari sama penyidik, karena penyidik masih memeriksa apakah ini wilayah Krimum atau Krimsus. Kalau perbankan kan krimsus," jelas Sumardana.
Sumardana juga mengungkapkan bahwa ini bukan pertama kali Koperasi Werdhi Sedana dilaporkan ke Polda Bali, akan tetapi sudah pernah dilakukan sebelumnya namun bukan oleh kliennya dan laporan sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
Sumardana tidak mengetahui alasan pelaporan sebelumnya dapat selesai secara kekeluargaan. Ia juga belum mengetahui nasabah yang melaporkan tersebut dapat menarik dananya atau tidak.
"(Apakah nasabah yang melaporkan sebelumnya dapat menarik dana) ya itu nggak tahu, baru tadi dibuka sama penyidik oh ini sudah pernah dilaporkan. Sudah selesai kekeluargaan," terangnya.
Bprnews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus berinovasi dan memberikan prioritas pada peningkatan pengalaman pelanggan untuk memastikan kepuasan pelanggan menjadi fokus utama mereka. Untuk mendukung ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkolaborasi dengan Kepolisian RI untuk menyelenggarakan kegiatan pembekalan kewirausahaan bertajuk Presisi Preneur Expo. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pembekalan kepada anggota dan PNS Kepolisian RI.
BRI tidak hanya menawarkan program kemitraan dan waralaba, tetapi juga mempersiapkan serangkaian acara seperti klinik coaching dari profesional dan praktisi, serta sesi berbagi dari anggota Polri yang memiliki bisnis. BRI berkomitmen untuk mendukung anggota POLRI/ASN/Keluarga dan masyarakat luas dalam 'Berani Wujudkan Mimpi' dalam memulai bisnis dengan memfasilitasi pinjaman BRIguna.
Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur/kewirausahaan bagi anggota Polri/ ASN/Keluarga dalam mempersiapkan masa pensiun yang lebih produktif. “Selain itu, Presisi Preneur Expo juga bertujuan untuk dapat mengakselerasi serta mendukung UMKM untuk lebih berkembang,” katanya.
Mengundang lebih dari 40 nasabah BRI yang bergerak di bidang kemitraan dan waralaba, BRI memberikan dukungan berupa modal usaha melalui pinjaman BRIguna Karya bagi anggota POLRI/ ASN/ Keluarga yang akan memulai usaha.
Seperti diketahui, BRIguna Karya adalah fasilitas pinjaman dari BRI yang diberikan ke anggota dan PNS pada Kepolisian RI dengan sumber pembayaran dari penghasilan tetap seperti gaji. Jangka waktu pinjaman BRIguna Karya hingga 15 tahun atau masa jatuh tempo pinjaman sampai dengan masa persiapan pensiun (MPP).
BRIguna memiliki komitmen untuk menyediakan pelayanan terbaik dalam acara Presisi Preneur Expo dengan menciptakan program BRIguna Karya, BRIguna Pra Pensiun, dan BRIguna Talangan Pra Pensiun. Program BRIguna Pra Purna Pinjaman ini ditujukan untuk anggota dan PNS Kepolisian RI yang memiliki masa kerja 5 tahun menjelang pensiun, dengan sumber pembayaran berasal dari gaji mereka. Jangka waktu pembayaran ini mulai dari saat anggota dan PNS masih aktif hingga saat mereka pensiun.
Program ini, yang ditujukan untuk anggota dan PNS Kepolisian RI, memungkinkan pengajuan kredit menggunakan sumber cash flow dari Tabungan Hari Tua (THT). Pengajuan kredit BRIguna Talangan Pra-Pensiun dapat diajukan ke BRI dengan batas waktu maksimal dua tahun sebelum batas usia pensiun.
Bprnews.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sampaikan kabar penting terkait kemajuan pembangunan angkutan massal perkotaan. Saat ini, pihaknya sedang aktif merancang blueprint kerja sama strategis dengan Bank Dunia (World Bank) dalam rangka mempercepat dan memperluas jangkauan angkutan massal di berbagai wilayah urban di Indonesia.
Budi Karya Sumadi menjelaskan, pihaknya mengajak Bank Dunia untuk turut terlibat dalam membangun fasilitas angkutan massal perkotaan di Indonesia. Dia menuturkan, proses kerja sama ini tengah dibahas untuk pengembangan angkutan umum di beberapa kota di Indonesia.
Namun, meski prospek kerja sama ini tampak menjanjikan, masih ada detail penting yang belum diungkap, seperti skema partisipasi Bank Dunia dan jumlah pendanaan yang akan dialokasikan.
“Kita lakukan pengembangan angkutan massal perkotaan di Medan, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Ini sedang kerja sama dengan Bank Dunia,” kata Budi Karya di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, dikutip Kamis (9/11/2023).
Budi Karya mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan proses pengembangan dan pembangunan proyek-proyek transportasi di Indonesia meski masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyisakan waktu kurang dari 1 tahun.
“Yang pasti, kita sudah punya anggaran sekitar Rp38 triliun untuk 2024 mendatang dan itu [perencanaan] yang bisa kita lakukan,” kata Budi.
Indonesia telah mendapatkan pinjaman besar dari Bank Dunia, sebesar US$264 juta atau sekitar Rp3,8 triliun, berdasarkan nilai tukar Rp14.500 per dolar AS pada 22 Oktober 2022. Pemasukan keuangan ini ditujukan untuk pengembangan sistem Bus Rapid Transit (BRT) di dua kota metropolitan yang ramai di IndonesiaBandung dan Medan.
Direktur Angkutan Jalan Kemenhub, Suharto, memberikan penjelasan mendetail mengenai aliran dana pinjaman yang signifikan dari World Bank dalam konteks peningkatan infrastruktur transportasi Indonesia, dana tersebut dikhususkan untuk pembelanjaan modal (capital expenditure) yang diperuntukkan bagi proyek-proyek strategis di Kementerian Perhubungan. Salah satu proyek utama yang diunggulkan adalah pembangunan trayek-transit bus cepat atau Bus Rapid Transit (BRT). Alokasi dana ini tidak hanya ditujukan untuk jalur bus itu sendiri, tetapi juga untuk berbagai infrastruktur pendukung yang krusial, seperti jalur khusus BRT, halte yang nyaman bagi penumpang, fasilitas untuk pejalan kaki, hingga penerapan sistem teknologi terdepan yang mendukung operasional BRT, termasuk depo.
“Saat ini sudah berproses penandatanganan dengan World Bank sudah dilakukan pada akhir Agustus 2022 dan berlaku efektif setelah 45 hari. Saat ini pun berproses untuk Detail Engineering Design [DED] hingga konstruksi,” terangnya.
Sementara kota Jakarta sudah menikmati kemudahan akses melalui Bus Rapid Transit (BRT), kota-kota metropolitan lainnya di Indonesia bersiap untuk mengikuti jejak ini. Pembangunan BRT menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga tahun 2024, dengan ambisi besar untuk menuntaskan proyek di enam kota metropolitan. Namun, realisasi ambisi ini tergantung pada hasil kajian dari berbagai lembaga terkait serta ketersediaan dukungan pendanaan.
Bprnews.id - Di tengah gejolak ekonomi global dan kenaikan suku bunga yang semakin tinggi, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan kelangsungan pendanaannya.
Rudi As Aturridha, Corporate Secretary Bank Mandiri, memberikan pencerahan tentang bagaimana lembaga keuangan Bank Mandiri tidak hanya bergantung pada satu jenis oase finansial, tetapi mengeksplorasi berbagai alternatif untuk menjaga usahanya dengan pemanfaatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pendekatan pendanaan non-DPK (wholesale funding), termasuk transaksi bilateral dan penerbitan Surat Utang, Bank Mandiri mendemonstrasikan ketangguhannya dalam mengarungi tantangan ekonomi yang ada.
“Ini adalah salah satu upaya Bank dalam memperoleh pendanaan stabil jangka menengah dan panjang dengan tetap mempertimbangkan kondisi likuiditas bank, kondisi pasar, serta governance yang berlaku,” katanya pada Bisnis, Kamis (9/11).
Pada bulan September 2023 (bank only), Jumlah penerbitan surat berharga yang mereka keluarkan mencapai Rp40,93 triliun, sedangkan dana pinjaman mencapai Rp50,55 triliun, sehingga jika digabungkan menjadi non-DPK (Pendanaan Non-Deposit) yang mencapai Rp91,48 triliun angka tersebut mewakili 6,84% dari total liabilitas bank, yang menunjukkan adanya perubahan substantif dalam komposisi liabilitasnya.
Sebagai informasi, pada 2023, menerbitkan Obligasi Global senilai US$300 juta pada tanggal 4 April 2023.
Kata Rudi dalam penerbitan Global Bond merupakan langkah strategis yang menyempurnakan portofolio Euro Medium Term Notes (EMTN) Programme yang telah digulirkan sejak tahun 2019 oleh bank Mandiri.
Selain itu, Bank Mandiri menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Tahap I atau (Green Bond) pada 4 Juli 2023. Dengan nilai emisi sebesar Rp5 triliun, Green Bond ini adalah bagian dari rencana jangka panjang Bank Mandiri untuk menerbitkan instrumen lingkungan senilai total Rp10 triliun.
“Eksekusi penerbitan surat utang tersebut merupakan salah satu strategi Bank dalam memperkuat struktur pendanaan serta implementasi produk keuangan berkelanjutan,” tuturnya.
Sebagai informasi, di tengah kondisi ekonomi global seiring dengan adanya tren suku bunga tinggi tahun ini memberi tantangan kepada kondisi likuiditas perbankan.
Dalam kondisi ini, semakin banyak lembaga keuangan yang terdorong untuk berinovasi dan mencari sumber pendanaan alternatif selain DPK untuk memperkuat fondasi keuangan mereka.
Berdasarkan laporan Indikator Pasar Keuangan yang dirilis LPS baru-baru ini, sumber dana non-DPK perbankan telah mencapai Rp533,96 triliun, meningkat 0,16% secara tahunan (year on year/yoy) pada Agustus 2023 dari bulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -3,39% yoy.
"Kenaikan pertumbuhan sumber dana non-DPK terutama dikontribusi dari meningkatnya pinjaman diterima sebesar Rp9,33 triliun yoy dan kewajiban bank lain sebesar Rp9,31 triliun yoy," tulis LPS dalam laporannya dikutip Bisnis pada Kamis (9/11/2023).
Perkembangan ini menunjukkan likuiditas bank yang masih baik ditopang tersedianya alternatif sumber pendanaan non DPK yang besar.
“Faktor selisih biaya dana dan peningkatan permintaan kredit adalah faktor utama yang mempengaruhi pilihan bank dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan diluar DPK,” tulis LPS.
Bprnews.id - Pemerintah Kabupaten Kotawaringi Barat (KOBAR) telah melangkah maju dengan inisiatif strategis untuk mendukung nadi perekonomian lokal memudahkan Akses pemberian pinjaman modal kepada pelaku UMKM menjadi salah satu upaya pemerintah.
Pj. Bupati Kobar, Budi Santosa, mendorong para wirausaha untuk beralih ke bantuan keuangan yang lebih aman dan teratur yang dijamin OJK , seperti program inovatif 'Mas Basir'singkatan dari 'Maraunting Sejahtera Bebas dari Rentenir' program ini, merupakan program andalan dari Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera.
“ini sebagai Upaya Pemerintah Daerah melalui Perumda BPR Marunting Sejahtera menggerakan perekonomian, memberikan pinjaman dengan bunga yang sedikit” ungkapnya
Dengan kerjasama antara Program inisiatif pemerintah dan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kini para UMKM bisa mendapatkan secara mudah modal usaha, Program ini bukan hanya sekadar jembatan penghubung, tetapi juga sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pertumbuhan ekonomi mikro yang merupakan backbone perekonomian nasional. Tak terkecuali, PJ. Bupati menyebut keberdaan Mas Basir penting diketahui oleh para pelaku UMKM.
“Modal dalam usaha menjadi hal utama. Kedepan, kebijakan kami di tahun 2024 akan ada pinjaman tanpa bunga sepersen pun” ungakapnya
Budi menyatakan Mas Basir nantinya dapat memberikan peminjaman yang bunganya disubsidi oleh pemerintah daerah. Kredit tanpa bunga akan benar-benar dihadirkan dalam rangka memberdayakan UMKM di Kobar.
“Insyallah di tahun depan, kami punya program pinjaman bahas bunga. Kami sediakan bunganya dibayar oleh pemda untuk para UMKM. Syaratnya cukup tidak punya pinjaman yang macet dibank manapun”, pungkasnya