Standard Post with Image
bank umum

LPS Menjamin Simpanan Nasabaah Sudah 30 Kali Pendapatan Per Kapita

Bprnews.id - Simpanan setiap nasabah bank di Indonesia yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebuah entitas pemerintah yang memberikan rasa aman kepada nasabah dengan menjamin simpanan hingga Rp 2 miliar jumlah ini bukan hanya memberikan kepastian, namun juga merupakan nilai jaminan yang terbesar di dunia, mencapai kira-kira 30 kali dari pendapatan per kapita Indonesia.

Swandi, Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi LPS, menjelaskan lanskap menarik dari penjaminan simpanan global dalam forum yang diselenggarakan oleh The International Association of Deposit Insurers (IADI). Swandi menunjukkan pengamatan yang mengejutkan rata-rata, negara anggota IADI mengasuransikan tabungan yang jumlahnya hanya lima hingga sepuluh kali lipat pendapatan per kapita warganya.

"IADI punya beranggota LPS dari 95 negara. Dari kelompok tersebut, coverage penjaminan simpanan di Indonesia paling tinggi," kata dia dalam LPS Media Gathering, Kamis (9/11).

Ia menekankan bahwa, pada dasarnya, semakin besar nilai jaminan simpanan bagi nasabah, semakin kokoh pula sistem keuangan yang dimiliki sebuah negara. Namun, dengan tegas ia mengingatkan bahwa tidak semua praktik terbaik dari sistem perbankan global dapat diterapkan langsung di Indonesia.

Penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi di masing-masing negara dan kebijakan dari pemerintahannya. Oleh karena itu, perspektif internasional belum tentu cocok diterapkan di Indonesia.

Lebih lanjut, Swandi mengatakan beberapa pihak dalam berbagai forum diskusi yang digelar bersama LPS menginginkan agar besaran simpanan nasabah yang dijamin diperluas lagi. 

Namun, ia bilang perubahan batas penjaminan simpanan merupakan kewenangan pemerintah. Menurutnya, Caverage terhadap cakupan penjaminan mungkin dilakukan jika ada indikator seperti cadangan penjaminan yang telah melebihi sasaran sebesar 2,5%, adanya penarikan dana besar-besaran oleh nasabah secara simultan, atau bahkan ancaman krisis yang mengintai.

Tidak semua simpanan secara otomatis mendapat perlindungan ini. Ada tiga kriteria utama yang harus dipenuhi pertama simpanan harus tercatat resmi di bank, kedua nilai simpanan tidak boleh melebihi plafon yang ditetapkan LPS dan ketiga  simpanan tidak boleh berasal dari pihak yang bertanggung jawab atas kondisi perbankan yang memburuk

Dengan jumlah bank di Indonesia yang mencapai 1.688 per September 2023, termasuk 105 bank umum dan 1.583 bank perekonomian rakyat (BPR), pemahaman terhadap syarat-syarat ini sangat krusial. Terlebih lagi, dinamika industri perbankan terus mengalami perubahan, seperti terlihat dari penutupan dua BPR dan merger 24 lainnya sejak akhir tahun 2022.

Total jumlah rekening bank umum per September 2023 mencapai 535.119.932 rekening bank umum, Adapun rekening yang dijamin penuh dengan saldo di bawah Rp 2 miliar, kini telah dijamin sepenuhnya, hingga mencapai 99,94% pemegang rekening.

Adapun jumlah rekening BPR juga mencerminkan jaring pengaman yang kuat ini dari 15.652.238 rekening BPR, 99,98% sebanyak 15.648.506 rekening telah terasuransi sepenuhnya.

Standard Post with Image
bank umum

Meningkatkan kekuatan perekonomian Pemkab Trenggalek Mengusulkan Suntikan Dana 1 5M untuk Bpr Jwalita dan 9,5 untuk P.T JET

Bprnews.id - Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Trenggalek Rubianto mengatakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, yang menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kekuatan perekonomian daerah, telah mengusulkan suntikan dana sebesar 15 miliar rupiah untuk memperkuat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita, serta dukungan sebesar 9,5 miliar rupiah untuk P.T JET.

Usulan tersebut disampaikan Rubianto Rabu, 8 November 2023, pada rapat penting yang menandai kerja sama Badan Pembentukan Legislasi Daerah (Bapemperda) dan Departemen Perekonomian.

Rubi menerangkan usulan dana 15 Milyar tersebut dibagi dalam 3 tahap yakni tahun 2025 sebesar 5 milyar, tahun 2026 sebesar 5 milyar dan tahun 2027 sebesar 5 milyar. Sementara usulan dana atau penyertaan modal untuk P.T JET sebesar 9,5 milyar kemungkinan di tahun 2025.

Rubi, menyampaikan proposal pengalokasian dana signifikan sebesar 15 miliar rupiah usulan ini tidak akan dicairkan sekaligus, melainkan dirancang untuk dialokasikan dalam tiga tahapan yang merata, masing-masing sebesar 5 miliar rupiah, yang akan terbagi mulai tahun 2025 hingga 2027. Tambahan penting lainnya adalah adanya pertimbangan untuk penyertaan modal terhadap P.T JET, dengan nilai proposal sebesar 9,5 miliar rupiah yang mungkin akan direalisasikan pada tahun 2025.

“Itupun jika keuangan daerah memungkinkan,” kata Rubi melalui sambungan telepon, pada kamis (09/11).

Ia lalu menerangkan yang menjadi alasan perlunya suntikan dana atau penyertaan modal bagi kedua Badan Usaha Milik Daerah tersebut adalah karena adanya kebutuhan dari kedua institusi tersebut.

“Jadi untuk BPR Jwalita itu untuk menambah modal, kalau untuk P.T JET itu ada tiga jenis yang pertama untuk peremajaan dispenser, yang kedua untuk tambahan modal belanja BBM, yang ketiga untuk pembangunan SPBN Prigi JLS (Jalur Lingkar Selatan),” terangnya.

Meskipun ada usulan penting yang mengharapkan realisasi penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tampaknya terdapat sikap fleksibel dari eksekutif. Penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi pusat perhatian Pembina dari BUMD tersebut, yang tak lain adalah pejabat pemerintahan, telah menyatakan bahwa jika usulan itu tidak sepenuhnya dipenuhi, tidak akan menjadi problem yang serius. Sebaliknya, ia siap mengarahkan BUMD untuk memfokuskan dana yang tersedia pada proyek-proyek skala prioritas.

Standard Post with Image
bank umum

4 Karyawan Bank di Kepri Curi Data Nasabah, Gasak Rp 25 Miliar

Bprnews.id - Polda Kepulauan Riau (Kepri) berhasil menangkap kelompok penjahat teknologi yang kini berada di balik jeruji besi. Empat tersangka, yang terungkap sebagai karyawan dari dua institusi perbankan ternama, telah ditangkap karena terlibat dalam skema pencurian data nasabah yang mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar, mencapai lebih dari Rp 25 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Nasriadi, mengungkap bahwa kejahatan ini dilakukan melalui akses ilegal yang memperlihatkan betapa rapuhnya keamanan data di zaman yang serba digital ini.

"Dari bank Y ada satu orang tersangka inisial MI, dengan kerugian mencapai Rp 13,2 miliar. Kemudian di bank X ada tiga tersangka inisial SQ, HS, dan KS, dengan kerugian mencapai Rp 12,6 miliar," ujar Kombes Nasriadi di Batam, Kamis (9/11).

Keempat tersangka merupakan karyawan tetap, dengan peran mulai dari perwakilan layanan pelanggan higga staf operasi, dan profesional pemasaran.

Modus operandi mereka sangat licik dan sederhana menargetkan nasabah yang tidak memiliki fasilitas mobile banking dan SMS banking.

Kemudian, saat para nasabah melakukan penggantian nomor sandi kartu ATM atau pembaruan data pribadi. nasabah tidak menyadari bahwa data sensitif mereka ditangkap dan digunakan untuk mengakses rekening, menguras dana yang telah mereka simpan dengan susah payah.

Uang tersebut dipindahkan tersangka ke rekening penampung yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, yang juga merupakan komplotan dari empat orang tersangka tersebut.

Kombes Nasriadi, menekankan bahwa jaringan ini memiliki jangkauan yang meluas, menyentuh pulau-pulau utama seperti Jawa dan Sumatra, hingga ke daerah-daerah yang lebih terpencil.

"Kami sudah tahu dan sedang melakukan pengejaran terhadap pemilik rekening tersebut. Ini sindikat dan terus kami kembangkan," katanya.

Pengungkapan kasus ini berawal dari kecurigaan seorang nasabah terhadap sistem autodebit pembayaran cicilan rumahnya. Sang nasabah, yang semestinya merasa nyaman dengan kemudahan pembayaran otomatis, mendapati dirinya terjerat dalam ketidaksesuaian pembayaran. Ketika ia memeriksa laporan bulanannya, terungkap fakta yang menggemparkan pembayaran cicilan rumahnya telah terpotong sebanyak dua kali dalam satu bulan yang sama, sebuah langkah tak terduga yang memicu serangkaian penyelidikan.

"Dari laporan itu, kemudian kami meminta bantuan bank-bank tersebut untuk mencari tahu siapa saja yang bisa mengakses ini. Dari sana kami mendapatkan empat orang ini," terangnya.

Sementara penyelidikan terus berlanjut, pihak kepolisian menghimbau para warga yang menduga diri mereka telah menjadi korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke bank terkait. Mereka juga menekankan pentingnya pengunduhan aplikasi m-banking sebagai salah satu benteng pertahanan guna mendeteksi transaksi tidak wajar. Di tengah krisis ini, menjadi imperatif bagi kita semua untuk berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi dan menghindari tindakan yang mungkin mengundang risiko keamanan data.

"Untuk bank ini, saya tidak boleh memberitahukan nama banknya karena akan menimbulkan kepanikan nantinya," ujar Nasriadi.

Walaupun demikian, dia tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat yang mempunyai tabungan di bank apa saja, untuk segera mengecek transaksinya. "Supaya uangnya terjamin dari pencurian data," tutur Nasriadi

Standard Post with Image
bank umum

Tersangka Korupsi Pengelolaan Dana Nasabah , karyawan BPR ditahan Kejari HSU di Lapas Amuntai

Bprnews.id - Penyidik dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kejari HSU), Kalimantan Selatan, telah mengambil langkah tegas dengan menahan seorang karyawan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Candi Agung diduga terlibat tindak pidana korupsi nasabah yang dilaporkan hilang mencapai angka yang mencengangkan, yakni sekitar Rp779 juta.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Ahmad Zuhedi Fikri, yang bertindak mewakili Kepala Kejaksaan Negeri HSU, Agustiawan Umar telah mengumumkan langkah tegas menahan satu tersangka yang diambil oleh para penyidik kepada Seorang mantan karyawan Bank Perekonomian Rakyat Candi Agung dengan inisial TR.

“Kita telah melakukan penahanan terhadap satu tersangka ini, akibat dari perbuatan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di PT BPR Telaga Silaba yang mengalami kerugian Rp779.925.700 akibat dugaan Fraud yang dilakukan oleh TR,” kata Zuhedi di Amuntai, HSU, Kamis.

Zuhedi menyampaikan pengumuman mengejutkan pada Kamis ini terkait proses hukum terhadap TR, mantan pegawai Funding Office (FO). Secara tegas, penyidik ​​kejaksaan telah menahan tersangka selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai.

Zuhedi juga menyebutkan TR diduga melakukan tindakan "Fraud" atau penyalahgunaan wewenang sepanjang masa jabatannya sebagai staf aktif dari tahun 2017 hingga 2022.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Hulu Sungai Utara Aziz Budianto menambahkan penahanan TR sebagai tahap proses penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana nasabah Bank Perekonomian Rakyat Candi Agung terhadap sebanyak 22 nasabah.

"TR dititipkan di Lapas Kelas IIB Amuntai dengan dua pengawal tahanan, termasuk saya dan Kasi Pidsus," imbuh Aziz Budianto.

Standard Post with Image
BPR

Ini Alasan Kenapa Banyak BPR yang Bangkrut

Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mengungkap alasan yang mendasari kegagalan yang menyedihkan dan kebangkrutan yang menimpa sejumlah sejumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Suwandi Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS memberikan penjelasan yang menohok terdapat banyak aspek yang berpotensi menggoyahkan pondasi sebuah bank, namun secara mengejutkan, persaingan antarbank di Indonesia bukan merupakan biang keladi utamanya.

“Jadi bukan persaingan BPR dengan BTPN, BPR dengan bank lainnya. Dan akhirnya ada yang kalah saing. Tapi, berdasarkan pengalaman kami, nggak ada bank yang mengalami seperti itu (kalah saing),” kata Suwandi dalam LPS Media Workshop di Bandung, Kamis, (9/11).

Menurut Suwandi, kegagalan yang dialami oleh sejumlah BPR di berbagai daerah sering kali diakibatkan oleh masalah yang lebih dalam dari pada sekedar kondisi pasar yang fluktuatif. Beliau menegaskan bahwa inti dari permasalahan ini terletak pada governance, atau tata kelola bisnis yang kurang baik ironisnya kejahatan korporasi yang melibatkan oknum pengurus serta karyawan menjadi faktor utama yang menggerogoti kepercayaan dan integritas institusi tersebut.

“Kebanyakan bank gagal itu karena digerogoti oleh pengurus atau karyawannya. Jadi ini masalah lebih ke tata kelola,” ungkap Suwandi.

Untuk mencegah hal tersebut, kata Suwandi BPR harus dapat mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang benar (good corporate governance). Hal ini bukan hanya soal memenuhi standar regulasi, tapi juga tentang membangun citra dan kredibilitas yang solid di mata pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.

“Saya punya gagasan (untuk mencegah kegagalan bank) kita lebih kepada penguatan tata kelolanya. Ini yang akan menggambarkan apakah bank akan bisa dikelola secara baik atau tidak,” ujarnya.

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by BPR News