Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen pada tahun 2024.

"Semoga pada 2024 Indonesia bisa tumbuh lebih baik, kami prediksi sekitar 5,12 persen. Secara umum, kekuatan perekonomian kita masih ditopang oleh sektor perbankan," ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Lana Soelistianingsih, dilansir Antara, Rabu, 7 Februari 2024.

Menurut Lana, industri perbankan masih memiliki porsi terbesar sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang dibuktikan dengan rasio kecukupan modal mencapai 27,69 persen pada Desember 2023.

“Modal dari perbankan kita sangat besar dan cukup menjadi bantalan dari perekonomian kita,” tambahnya.

Lana juga menyatakan bahwa kredit tumbuh sebesar 3,73 persen (yoy), sementara tingkat kredit macet terkendali pada kisaran 2,19 persen.

LPS juga mencatat tingkat likuiditas yang memadai, mengingat rasio alat likuid terhadap deposito non-inti (AL/NCD) mencapai 127,08 persen pada Desember 2023.

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa walaupun mengalami perlambatan, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 10,38 persen.

Menurutnya, hal ini disebabkan oleh konversi aset bank menjadi aset non-bank serta meningkatnya biaya internal yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan bisnis dibandingkan pinjaman ke bank.

Selain itu, Lana juga menuturkan ada perlambatan rasio utang terhadap ekuitas pada sektor agrikultur; barang jadi; pertambangan; properti; infrastruktur, utilitas, dan transportasi; industri dasar dan kimia; serta perdagangan, jasa, dan investasi.

Ia mengatakan perlambatan ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengevaluasi program restrukturisasi kredit yang tidak akan diperpanjang selepas Maret mendatang.

“Kondisi perbankan Indonesia bisa dikatakan cukup solid, jadi kita tidak perlu khawatir dengan kinerja sektor perbankan,” ujar dia.

Bprnews.id - Kepala Ekonom PT Bank Central Asia alias BCA, David Sumual, menyatakan bahwa pencabutan izin bank perkreditan rakyat (BPR) merupakan hal yang tidak asing.

Pada waktu kurang dari dua bulan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin tiga BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), termasuk PT BPR Wijaya Kusuma, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto, dan BPR Usaha Madani Karya Mulia.

"Setiap tahun, sekitar 5-10 BPR ditutup karena masalah keuangan. Jadi menurut saya, ini masih hal yang biasa dan tidak berdampak secara signifikan pada sektor perbankan," ujar David saat dihubungi oleh Tempo, Selasa, 6 Februari 2024.

David juga menyatakan bahwa dalam kondisi ekonomi yang relatif stabil, kemungkinan penutupan lebih dari 10 BPR pada tahun ini tidak akan terjadi. "Ekonomi yang relatif stabil seharusnya tidak mengalami penutupan BPR lebih dari 10," tambahnya.

Dalam rangka memperkuat dan mengembangkan sektor perbankan, khususnya BPR dan BPRS, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS, serta POJK kualitas aset BPR.

Salah satunya adalah POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS yang dikeluarkan untuk mendukung upaya pengembangan dan penguatan BPR/BPRS.

Sementara itu, POJK Nomor 1 Tahun 2024 (POJK 1/2024) tentang Kualitas Aset BPR diterbitkan untuk membangun industri BPR yang sehat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko kegiatan usaha, khususnya pengelolaan aset. POJK ini merupakan penyempurnaan atas regulasi sebelumnya dan mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2023.

Menurut David, langkah-langkah regulasi ini penting untuk menjaga stabilitas dan kualitas industri perbankan, khususnya di sektor BPR dan BPRS.

Bprnews.id - Sejak tahun 2005, sebanyak 125 bank di Indonesia telah mengalami kebangkrutan, dengan mayoritas berasal dari Jawa Barat. Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lana Soelistianingsih, mengungkapkan bahwa LPS melakukan resolusi rata-rata lima bank setiap tahunnya.

"Pada tahun 2024, terdapat tiga bank yang diresolusi," ujar Lana dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024 pada Rabu (7/2/2024).

Salah satu bank terbaru yang bangkrut adalah PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, yang izinnya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kemudian ditangani oleh LPS. Pada awal tahun 2024, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) juga mengalami kebangkrutan dan dicabut izin usahanya oleh OJK karena pengelolaan yang tidak sehat.

BPR Wijaya Kusuma juga mengalami kebangkrutan pada tahun yang sama, dan LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan serta meminta OJK untuk mencabut izin usahanya.

Sejak tahun 2005 hingga saat ini, sebanyak 125 bank telah mengalami kegagalan, dengan mayoritas merupakan bank perekonomian rakyat (BPR). Hanya satu bank umum yang diresolusi oleh LPS pada tahun 2008.

Lana menjelaskan bahwa secara sebaran, bank yang mengalami kebangkrutan paling banyak terdapat di Jawa Barat. "Jawa Barat memiliki jumlah BPR yang cukup banyak, sehingga tidak mengherankan jika jumlah bank bangkrut juga tinggi di sana," ujarnya.

Menurut data LPS, dari Jawa Barat sendiri terdapat 41 bank yang bangkrut, menyumbang 32,8% dari total bank bangkrut. Salah satu bank terbaru yang bangkrut dari Jawa Barat adalah Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, yang izin usahanya dicabut oleh OJK pada tahun 2023.

Selain dari Jawa Barat, terdapat 19 bank bangkrut dari Sumatera Barat, 16 bank dari Jawa Timur, dan sembilan bank dari Bali. Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menyatakan bahwa mayoritas bank bangkrut mengalami masalah fraud.

OJK berkomitmen untuk mengatasi masalah tersebut, terutama di BPR, melalui berbagai cara, termasuk penerbitan regulasi yang lebih ketat.

"Mesti dibereskan. Agar punya BPR kuat dan sehat. Masyarakat terlindungi, tak ada duit diambil karena fraud," ujar Dian dalam wawancara dengan Bisnis pada akhir tahun lalu.

Bprnews.id - PT BPRS Jam Gadang (Perseroda) dengan cepat beradaptasi pasca konversi dari BPR Konvensional menjadi BPR Syariah. Dua tahun setelah beroperasi dengan prinsip syariah, Perseroda yang dimiliki oleh Pemko Bukittinggi berhasil mencatatkan kinerja yang gemilang.

"Dengan rasa syukur, tahun buku 2023 menunjukkan peningkatan kinerja yang luar biasa, di mana semua target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) berhasil tercapai bahkan melebihi target. Total aset tercatat Rp 109,37 Miliar, pembiayaan tercapai Rp 78,35 Miliar, pendanaan mencapai Rp 57,49 Miliar, dan laba bersih sebelum pajak mencapai Rp 2,28 Miliar," ungkap Direktur Utama PT BPRS Jam Gadang (Perseroda), Feri Irawan, kepada Padang Ekspres.

Feri menyatakan bahwa pencapaian kinerja di tahun 2023 ini tidak lepas dari kerja keras tim dan dukungan yang kuat dari Pemko Bukittinggi sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) BPRS Jam Gadang. Melalui program tabungan/pembiayaan Utsman, BPRS Jam Gadang mampu menjangkau pelaku UMKM di Kota Bukittinggi.

Aset dan Pendanaan

Audit per 31 Desember 2023 mencatat total aset PT BPRS Jam Gadang (Perseroda) sebesar Rp 109,37 Miliar, atau mencapai 136,70 persen dari target. Pertumbuhan aset ini sebesar Rp 38,38 Miliar atau 54,08 persen secara year on year (y-o-y).

Pendanaan juga mengalami peningkatan signifikan, dengan total pendanaan mencapai Rp 57,49 Miliar atau 103,40 persen dari target yang ditetapkan dalam RBB. Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah berhasil melampaui target dengan pertumbuhan double digit secara year on year.

Pembiayaan dan Pendapatan

Selama tahun 2023, total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 78,35 Miliar, atau 134,06 persen dari target dalam RBB. Pertumbuhan pembiayaan ini sebesar Rp 30,04 Miliar atau 62,19 persen secara year on year.

Pendapatan yang berhasil diraih sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 11,77 Miliar, dengan laba bersih usaha sebelum pajak sebesar Rp 2,28 Miliar. Realisasi laba sebelum pajak ini melebihi target sebesar 114 persen atau tumbuh 57,36 persen secara year on year.

NPF, RoA, BOPO, dan Laba Bersih

Tidak hanya secara kuantitas, PT BPRS Jam Gadang (Perseroda) juga menunjukkan kualitas usaha yang baik. Rasio NPF (Non Perfomance Fund Net) tercatat 0,24 persen dari total Pembiayaan, sementara rasio FDR (Fund Deposit Ratio) mencapai 136,58 persen.

Rasio Biaya Operasional berbanding Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 81,37 persen, menunjukkan pengendalian biaya yang efisien dan efektif.

"Faktor-faktor seperti pertumbuhan aset, peningkatan pembiayaan, kualitas pembiayaan yang baik, dan pengendalian biaya yang efektif telah berdampak pada pencapaian laba. Laba Bersih Usaha Setelah Pajak per 31 Desember 2023 mencapai Rp 1,83 Miliar, melampaui target dan tumbuh sebesar 56,66 persen secara year on year," ungkap Feri.

PT BPRS Jam Gadang (Perseroda) merupakan salah satu BPR dengan kinerja sangat baik di Sumatera Barat, dimiliki oleh Pemko Bukittinggi. Sebelum beralih ke sistem syariah, BPR Jam Gadang beroperasi secara konvensional dan telah meraih berbagai prestasi, seperti Infobank Award dan BUMD Award.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, terutama Pemko Bukittinggi. Semoga di tahun 2024 ini, PT BPRS Jam Gadang (Perseroda) terus meraih kesuksesan," tutur Feri.

Bprnews.id - Dalam dua bulan pertama tahun 2024, terdapat tiga bank perekonomian rakyat (BPR) ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan satu lagi menyandang status Bank Dalam Resolusi (BDR).

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dalam 18 tahun terakhir, rata-rata 6-7 BPR tutup setiap tahunnya.

Namun, tren tersebut bukan disebabkan oleh kondisi ekonomi yang buruk atau dampak ekonomi terhadap BPR, melainkan karena aksi fraud dalam jajaran pengurusnya.

"Kami koordinasi ketat dengan OJK untuk masalah itu, umumnya karena dimaling sama pemilik bank," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (30/1/2024) lalu.

LPS siap menjamin dana masyarakat yang disimpan di BPR yang berakhir dengan pencabutan izin usaha.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa fenomena penutupan BPR disebabkan oleh konsekuensi dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Peraturan ini memberikan penguatan kepada BPR yang tidak dimiliki sebelumnya, yang memerlukan penyesuaian dalam regulasi dan sistem pengawasannya.

Ia menegaskan bahwa OJK akan memastikan semua BPR dalam kondisi sehat dan akan menindak tegas BPR yang terlibat dalam aksi fraud.

Berikut BPR yang kolaps sepanjang tahun 2024:

Telah Dicabut Izinnya:

1. BPR Wijaya Kusuma (Madiun) - 4 Januari 2024

2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) - 26 Januari 2024

3. BPR Usaha Madani Karya Mulia (Surakarta) - 5 Februari 2024

Dalam Status BDR:

1. BPRS Aceh Utara - 12 Januari 2024