Bprnews.id - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Diskopdag) setempat, bergerak untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pembukaan inkubator bisnis. Melalui program ini, pihaknya bertujuan untuk mendukung perkembangan usaha baru dan meningkatkan daya saing produk lokal.
Kabid UKM Diskopdag Aceh Besar, Yuswandi, mengungkapkan, "Tahun ini kita target membuat inkubator bisnis minimal untuk 20 UMKM. Inkubator tersebut merupakan ruang yang diberikan bagi usaha rintisan baru agar bisa berkembang dan bersaing nantinya dengan produk lainnya."
Pendampingan intensif akan diberikan kepada para pelaku UMKM yang tergabung dalam program inkubator bisnis ini. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan dengan kebutuhan serta memastikan pertumbuhan yang optimal bagi UMKM yang terlibat.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal dan penciptaan lapangan kerja baru.
Selain itu, Diskopdag Aceh Besar akan memanfaatkan tahun 2024 untuk mengoptimalkan pelatihan bagi para pelaku usaha, termasuk dalam bidang laporan keuangan, manajemen usaha, digitalisasi, dan program pendampingan.
"Peningkatan sumber daya manusia ini juga bagian agar para pelaku UMKM dapat menyesuaikan diri dengan pasar serta dapat memanfaatkan media sosial untuk pemasaran produk," ungkap Yuswandi.
Diskopdag Aceh Besar juga berencana untuk menggelar pelatihan sulam bordir dalam upaya meningkatkan kemampuan teknologi tepat guna bagi para perajin lokal. Saat ini, tercatat terdapat 10.805 unit UMKM yang bergerak di berbagai sektor usaha di Kabupaten Aceh Besar.
Selama tahun 2023, Diskopdag Aceh Besar telah membina 450 UMKM, dan pada tahun 2024, targetnya adalah membina 320 UMKM lebih lanjut. Hal ini sebagai upaya konkret dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bprnews.id - Predikat sebagai Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dengan aset terbesar di Sumatra Barat (Sumbar) masih kokoh dipegang oleh PT BPR Gema Pesisir pada tahun 2023. Dengan total aset mencapai Rp 110 miliar hingga akhir tahun lalu, bank ini juga meraih sejumlah apresiasi, seperti Golden Award Info Bank, Golden Star Award Top 100 dari Majalah Finance, dan gelar Pelaksana Terbaik program Nagari Cadiak Keuangan tahun 2023.
Menurut Direktur Utama PT BPR Gema Pesisir, Wajdi, bank ini berhasil mempertahankan dominasinya di pasar keuangan, terutama di wilayah operasionalnya. "Alhamdulillah, tahun 2023 ini kita masih mampu mempertahankan dominasi kita di pasar keuangan khususnya di wilayah operasional kita," ujarnya kepada Padang Ekspres.
Wajdi menjelaskan bahwa fokus kinerja bank pada tahun 2023 difokuskan pada realisasi kredit dan peningkatan Kualitas Aktiva Produktif (KAP). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan pendapatan bunga dan menekan laju biaya operasional.
Pertumbuhan Aset dan Dana
Audit yang dilakukan pada 31 Desember 2023 mencatat bahwa total aset PT BPR Gema Pesisir mencapai Rp 110,4 miliar, menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,41 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh kinerja kredit yang membaik dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK).
Total DPK bank ini mencapai Rp 98,6 miliar, tumbuh sebesar 5,43 persen dari tahun sebelumnya. Dana tabungan dan deposito juga melampaui target yang ditetapkan, dengan total dana tabungan mencapai Rp 50,1 miliar dan deposito Rp 48,5 miliar.
Kredit dan Pendapatan
Realisasi kredit PT BPR Gema Pesisir mencapai Rp 81,1 miliar pada akhir tahun 2023, tumbuh sebesar 12,48 persen dari tahun sebelumnya. Pendapatan bunga selama tahun 2023 mencapai Rp 13,6 miliar, tumbuh 5,42 persen dari tahun sebelumnya.
Total pendapatan yang berhasil dicatatkan selama tahun 2023 adalah Rp 14,2 miliar, menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,97 persen dari tahun sebelumnya.
Kualitas Aktiva Produktif dan Laba
Selain dari sisi pertumbuhan, PT BPR Gema Pesisir juga berhasil menjaga kualitas aktiva produktifnya dengan baik. Dari lima indikator utama KAP, bank ini mampu mencapainya dengan sangat baik.
Keberhasilan PT BPR Gema Pesisir dalam mempertahankan dominasinya di pasar keuangan Sumatra Barat menunjukkan komitmen dan kualitas manajemennya dalam menjalankan bisnis perbankan yang sehat dan berkelanjutan.
Bprnews.id - Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, memberikan dukungannya kepada Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Jawa Barat dalam mengungkap kasus dugaan korupsi yang terjadi pada PT BPR Intan Jabar di Kabupaten Garut dari tahun 2018 hingga 2021. PT BPR Intan Jabar merupakan anak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank Bjb. Kejati Jawa Barat telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini, yang diduga telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp10 miliar.
"Tentunya kami mendukung proses hukum, kami tidak akan menutupi dan memihak," ujar Bey di kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada Senin (19/2/2024).
1. Bey Minta Seluruh Jajaran dan Direksi BUMD Menaati Aturan Hukum
Menurut Bey, kasus ini harus dijadikan contoh bagi seluruh jajaran BUMD di Jawa Barat, termasuk anak perusahaan. Dia menekankan pentingnya agar seluruh jajaran direksi perusahaan BUMD mematuhi aturan yang berlaku. "Ini sebagai contoh untuk kita semua, bahwa kita harus menaati aturan jangan sampai melakukan perbuatan yang melawan hukum," ungkapnya.
2. Bey Bakal Lakukan Evaluasi Kinerja Seluruh BUMD
Atas kejadian ini, Bey memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh BUMD dan anak perusahaannya. Dia menegaskan agar perusahaan pelat merah milik Pemprov Jawa Barat tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum. "Itu selalu akan dievaluasi agar selalu menjadi yang terbaik dan tidak ada kasus-kasus seperti itu (dugaan korupsi di PT BPR Intan Jabar)," katanya.
3. Empat Orang Jajaran BPR Intan Jawa Barat Jadi Tersangka
Dalam kasus ini, Kejati Jawa Barat telah menetapkan empat orang tersangka, antara lain Kabag Pemasaran dan Pimpinan Cabang PT BPR Intan Jabar. Para tersangka dijerat dengan pasal-pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kasus ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi serta menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum dalam menjalankan bisnis dan tugas-tugas pemerintahan.
Bprnews.id - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listyanto, mengungkapkan bahwa meskipun beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengalami kebangkrutan dalam beberapa tahun terakhir, hal ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, nilai aset rata-rata BPR hanya sekitar Rp 6 miliar.
"Namun, memang persaingan BPR saat ini semakin ketat. Selain fintech, bank umum juga masuk ke daerah-daerah melalui digitalisasinya," ujarnya kepada Tempo pada Senin, 19 Februari 2024.
Eko menjelaskan bahwa kebangkrutan BPR hampir selalu terjadi setiap tahun, dengan faktor penyebab umumnya terkait dengan kegagalan dalam tata kelola dan kesalahan manajemen.
"Jadi, tutupnya BPR ini sebenarnya fenomena yang hampir selalu terjadi setiap tahun, di mana umumnya terkait aspek kegagalan tata kelola dan salah manajemen," tambahnya.
Menurut Eko, BPR semakin sulit bertahan dalam persaingan dengan lembaga fintech karena fintech langsung menyasar segmen pasar yang juga menjadi target BPR, dengan keunggulan teknologi atau digitalisasi.
Sejak awal tahun 2024, empat BPR telah mengalami kebangkrutan dan dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keempat BPR tersebut adalah Koperasi BPR Wijaya Kusuma, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto, PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, dan PT BPR Bank Pasar Bhakti. Eko memperkirakan kemungkinan akan ada BPR lain yang mengalami nasib serupa.
"Selain faktor tata kelola dan persaingan, kondisi ekonomi yang mulai menurun juga berkontribusi, terdampak oleh perlambatan global," ungkapnya. "Diperlukan peningkatan pengawasan internal dan peran OJK agar ke depan BPR dapat berkembang dan berperan bagi masyarakat daerah sekitar."
Bprnews.id - PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah mencatat pertumbuhan yang signifikan dalam portofolio kredit hijau untuk kategori kegiatan usaha berkelanjutan (KKUB) sepanjang tahun 2023. Pertumbuhan tersebut mencapai 24 persen Year-on-Year (YoY), atau setara dengan 22 persen dari total kredit bank.
"Dalam konferensi pers virtual di Jakarta pada hari Senin, Direktur Syariah dan Sustainability Finance PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Herry Hykmanto, mengungkapkan, "Hingga akhir 2023, realisasi pencairan sustainability finance mencapai Rp31,3 triliun, di mana Rp23 triliun dalam bentuk SME dan sisanya dalam bentuk renewable energy dan blue energy."
Herry juga menambahkan bahwa Bank Danamon telah menyalurkan pembiayaan sektor energi baru terbarukan (EBT) sekitar Rp1,6 triliun, dan akan terus mendukung kebutuhan pembiayaan untuk sektor EBT.
Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Daisuke Ejima, menyatakan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan kontribusi kepada masyarakat. "Danamon telah melakukan upaya progresif menuju keberlanjutan dengan berpartisipasi dalam beberapa inisiatif ramah lingkungan di Indonesia," kata Daisuke.
"Dalam tiga tahun ke depan, prioritas kami lebih mengarah pada pertumbuhan kami sebagai grup lembaga keuangan," tambah Daisuke.
Selain catatan pertumbuhan kredit hijau, Bank Danamon juga melaporkan laba bersih setelah pajak (NPAT) sebesar Rp3,5 triliun, meningkat 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total kredit serta trade and finance Danamon tumbuh sebesar 19 persen YoY menjadi Rp174,9 triliun, mendukung kinerja keuangan yang positif selama tahun 2023.