Bprnews.id - Bank Jateng berhasil mencatatkan laba usaha sebesar Rp2,07 triliun pada tahun buku 2023, menjadikannya sebagai bank pembangunan daerah terbesar kedua dari total 27 BPD se-Indonesia.
"Dalam keterangan persnya pada Sabtu (2/3), Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, menyatakan, "Keberhasilan Bank Jateng melewati tahun 2023, merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran, termasuk juga kepercayaan dan dukungan dari pemegang saham."
Selain pencapaian laba yang positif, Bank Jateng juga mencatat peningkatan aset dari Rp84,49 triliun pada akhir Desember 2022 menjadi Rp88,45 triliun pada periode yang sama di 2023.
Peningkatan aset ini, menurut Irianto, terutama berasal dari peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari Rp66,84 triliun menjadi Rp68,11 triliun di 2023.
Bank Jateng juga berhasil meningkatkan penyaluran kredit dari Rp57,26 triliun pada akhir Desember 2022 menjadi Rp 61,56 triliun pada tahun 2023, atau tumbuh 7,51 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan di Jawa Tengah.
"Pertumbuhan kredit Bank Jateng tahun 2023 terutama ada pada segmen ritel dan UMKM, sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian Jawa Tengah," jelas Irianto.
Ia menambahkan bahwa penyaluran kredit ritel dan UMKM Bank Jateng didukung dengan keberadaan 124 unit layanan mikro (ULM) yang tersebar di seluruh Jawa Tengah.
Selain fokus pada kinerja keuangan, Bank Jateng juga aktif dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), seperti pembangunan rumah tidak layak huni, pencegahan stunting, dan program pemberian ketrampilan bagi siswa.
Bank Jateng juga mengembangkan layanan digital, seperti Bima mobile banking dan Bima QRIS, serta memiliki aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang membantu layanan transaksi non-tunai bagi pemerintah desa di Jawa Tengah.
Dengan berbagai prestasi dan komitmen yang kuat, Bank Jateng berencana untuk terus melanjutkan transformasi ke arah yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pelayanan baik di kantor cabang maupun melalui layanan digital.
Bprnews.id - PT Bank Mega Tbk (MEGA) telah mendapatkan persetujuan dari pemegang sahamnya untuk pembagian dividen senilai Rp2,46 triliun, yang setara dengan sekitar 70 persen dari total laba yang diperoleh pada tahun 2023.
"Dalam bentuk dividen tunai, sekitar 70% akan dibagikan kepada pemegang saham. Sekitar 30% sisanya akan ditahan untuk laba dan cadangan tunai," ungkap Direktur Utama Bank Mega, Kostaman Thayib, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta seperti dilansir dari Kontan, Jumat (1/3/2024).
Meskipun terjadi penurunan laba, Bank Mega masih menempati peringkat ke-18 berdasarkan total aset yang mencapai Rp 132 triliun pada tahun 2023. Thayib menyatakan bahwa ini adalah performa yang cukup baik bagi Bank Mega dan mereka akan terus meningkatkan kinerja di masa mendatang.
Bank Mega berhasil menyalurkan total kredit sebesar Rp 66,29 triliun sepanjang tahun 2023, dengan fokus pada segmen korporasi dan joint financing.
Dalam hal kualitas kredit, rasio kredit bermasalah Bank Mega masih dalam batas aman dengan NPL gross sebesar 1,57% dan NPL net sebesar 1,18%, yang berada di bawah rata-rata industri.
Di sisi pendanaan, meskipun Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun Bank Mega mengalami penurunan 13% menjadi Rp 89,44 triliun pada Desember 2023, komposisi Current Account Savings Account (CASA) membaik menjadi 28,83%, terutama karena peningkatan tabungan.
Bank Mega berhasil menjaga ketahanan permodalan dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 26,17%, serta menjaga Loan to Deposit Ratio (LDR) dalam level 74,03%. Sementara itu, rasio Net Interest Margin (NIM) tercatat sebesar 5,21% pada tahun 2023.
Bank Mega, di tengah situasi industri yang menantang, berhasil mempertahankan likuiditas yang memadai dan kinerja yang stabil, membuktikan komitmen mereka untuk memberikan nilai kepada pemegang saham dan menjaga kepercayaan nasabah.
Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong perbankan dan lembaga jasa keuangan (LJK) untuk meningkatkan pelindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Hukum LPS, Ary Zulfikar, dalam Seminar Nasional dengan tema "Memahami Aspek Pelindungan Data Pribadi dalam rangka Pemberdayaan dan Transformasi BPR/S, Koperasi, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan" di Bali, pada Jumat (1/3/2024).
Menurut Ary, data pribadi merupakan aspek penting yang harus dilindungi, karena setiap orang berhak atas pelindungan. "Dalam pelaksanaan bisnisnya, perbankan dan LJK dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dengan tetap menjaga data pribadi. Selain itu, perbankan dan LJK perlu meningkatkan literasi keuangan mengenai data pribadi dalam transaksi keuangan sehingga mendorong inklusi keuangan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pertumbuhan bisnis," jelas Ary dalam siaran pers.
Pelindungan data pribadi bagi perbankan dan LJK merupakan hal penting untuk mengantisipasi penyalahgunaan data seperti phising, hacking, penipuan, pencurian data, dan transaksi palsu/illegal. Penyalahgunaan data tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah dan lembaga keuangan, seperti risiko reputasi, hukum, dan denda dari otoritas.
Selain menghindari risiko tersebut, pelindungan data pribadi dan peningkatan literasi keuangan juga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan pertumbuhan bisnis perbankan dan LJK.
Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, perbankan dan LJK juga harus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang memuat data pribadi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi dalam bisnis bank, serta meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat.
"Sebagai sahabat nasabah Indonesia, LPS senantiasa berkomitmen terhadap pemberdayaan dan transformasi perbankan dan LJK, khususnya dalam upaya peningkatan pelindungan data pribadi nasabah sebagai upaya peningkatan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank," tambah Ary.
Bprnews.id - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudi Sadewa, mengungkapkan penyebab sulitnya pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai angka yang tinggi. Purbaya berbicara dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2024 di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, pada Kamis (29/2/2024).
Menurutnya, Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa lalu, namun saat ini pertumbuhannya hanya sekitar 5%. "Itu memang teka-teki kenapa di masa lalu kita tumbuh lebih cepat, sekarang 5% aja syukur," ujarnya.
Purbaya menjelaskan bahwa sebelum era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pertumbuhan ekonomi hampir mencapai rata-rata 6%. Namun, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), pertumbuhannya hanya mendekati 5%.
Meskipun Jokowi telah membangun infrastruktur di seluruh Indonesia, seharusnya pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat. Namun, hal tersebut tidak terjadi. "Dengan hitungan apapun, seharusnya pertumbuhan kita lebih cepat," tandasnya.
Purbaya juga menyebutkan bahwa pertumbuhan kredit 10 tahun lalu hampir mencapai 20%, sementara pertumbuhan kredit di era Jokowi hanya sekitar 7%. "Jadi pemerintah membangun ekonomi hampir dibilang sendirian. Sektor finansialnya tidak membantu," tambahnya.
Bprnews.id - Malang, 1 Maret 2024 - Universitas Brawijaya (UB) bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan "Seminar Pasar Modal" pada Kamis (29/2/2024). Acara ini dihadiri oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Universitas Brawijaya, Dr. Setiawan Noerdajasakti, SH., MH., serta Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK, Antonius Hari P.M.
Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UB, Ainur Rofiq, Ph.D., menjelaskan pentingnya bagi para mahasiswa untuk memahami pasar modal. "Pasar modal ini adalah instrumen untuk perekonomian yang cukup strategis. Sehingga mahasiswa diharapkan nantinya, meskipun tidak berkarir di pasar modal, tetapi bisa menginvestasikan pendapatannya agar lebih produktif melalui pasar modal," katanya.
Ainur menambahkan bahwa FEB UB telah memiliki mata kuliah tentang investasi, di mana mahasiswa akan diajari bagaimana menjadi seorang investor yang benar. Namun, acara seminar seperti ini dianggap penting agar literasi para mahasiswa tentang pasar modal bisa lebih luas.
Antonius Hari P. M., Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK, menegaskan bahwa pasar modal menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh para mahasiswa. "Kegiatan ini tidak hanya untuk menambah ilmu saja, tetapi juga memberikan inovasi dan penelitian baru, agar lebih dapat menciptakan dan mempraktikan apa yang harus dilakukan anak muda untuk kegiatan investasi saat ini," ujarnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh narasumber ahli di bidang pasar modal seperti Nurman Cahyadi, Direktur Perizinan Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal OJK, Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia, Mauldy R. Makmur, Dewan Eksekutif APRDI, dan Sabirin, Ketua Laboratorium Investasi dan Pasar Modal serta Dosen Departemen Akuntansi FEB UB.
Seminar ini dihadiri oleh 2200 peserta dari berbagai universitas se Malang raya, yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama kalangan akademisi, tentang pasar modal.