Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengumumkan bahwa mereka saat ini sedang menggodok usulan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait penjaminan polis. Aturan ini menjadi acuan dalam mengimplementasikan program penjaminan polis (PPP) oleh Lembaga Penjamin Polis (LPP) yang direncanakan akan berlaku pada tahun 2028.
Menurut Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, pembahasan RPP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang telah disahkan pada 12 Januari 2023.
"Dalam pembahasan, kami sedang menentukan produk apa saja yang akan dijamin, apakah akan ada batas maksimal, dan jenis perlindungan apa yang akan dijamin," ujar Iwan kepada Bisnis pada Kamis (29/2/2024).
Iwan juga menambahkan bahwa salah satu fokus pembahasan adalah terkait pendanaan iuran peserta program penjaminan polis (PPP) serta bagaimana transisi menuju Januari 2028. Tim yang terlibat terus bekerja keras untuk memastikan agar timeline tersebut dapat terpenuhi.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah merekrut direktur eksekutif untuk asuransi, termasuk anggota tim di dalam LPP. Purbaya menegaskan bahwa hingga akhir tahun ini segala rangkaian peraturan LPP akan siap.
"Pembahasan saat ini termasuk aturan terkait jumlah polis yang akan dijamin LPP, serta definisi kesehatan perusahaan asuransi," ungkapnya.
Purbaya juga menjelaskan bahwa LPS akan melakukan pemeriksaan kesehatan acak terhadap perusahaan asuransi setahun sebelum implementasi LPP pada 2028. Salah satu parameter yang digunakan adalah rasio solvabilitas atau risk-based capital (RBC).
Namun, Purbaya mengungkapkan bahwa rasio RBC masih dalam tahap diskusi, dengan pembicaraan yang berada di kisaran 120% hingga di atas 180%. Tujuannya adalah untuk memastikan kestabilan perusahaan asuransi dan mencegah kejadian yang merugikan di tahun pertama pelaksanaan program penjaminan polis.
Purbaya menegaskan bahwa produk unit-linked dan produk investasi di industri perasuransian tidak akan dijamin oleh LPP, hanya proteksi asuransi yang akan dijamin. Namun, jenis proteksi yang dimaksud masih dalam tahap diskusi lebih lanjut.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bahwa Bursa Karbon Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, bahkan melampaui bursa karbon di negara-negara lain. Indonesia telah menjadi yang terbesar di tingkat ASEAN dalam hal perdagangan karbon. Direktur Pengawasan Bursa Karbon OJK, Aldy Erfanda, menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan konsep perdagangan karbon yang sangat kompleks.
"Dalam hal kompleksitas, Indonesia menjadi yang terdepan karena menerapkan proses Cap-Trade-Tax. Ini berarti kami melakukan penetapan cap atau allowance dan menjalankan perdagangan karbon yang juga termasuk penerapan pajak karbon," ungkap Aldy dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (2/3).
Sementara itu, Aldy menyoroti bahwa di negara lain, bursa karbon dijalankan dengan cara yang lebih sederhana. Mereka langsung menerapkan pajak tanpa adanya penetapan batas atas.
"Tidak ada fasilitas trading yang rumit. Beberapa negara bahkan menerapkan batas atas dan perdagangan, tetapi tanpa penerapan pajak. Itulah yang menjadi kebanggaan kami dengan sistem yang kami pilih karena telah mencakup semua aspek," tambah Aldy.
Secara global, Indonesia mendapat perhatian khusus dalam perdagangan karbon melalui bursa karbon.
"Kami sangat fokus untuk mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC). Semua sektor terlibat. Secara teknis, semua ini terkait dengan kerangka yang jelas dan perannya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tugas dan peran KLHK sangatlah penting," jelasnya.
Indonesia mencatatkan sejarah dengan memulai perdagangan kredit karbon perdana pada tanggal 26 September 2023. Langkah ini sangat penting bagi Indonesia dalam upayanya mendanai pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon global.
Namun, Aldy mengakui bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pemerintah berencana untuk meluncurkan proyek pilot perdagangan karbon internasional di Bursa Karbon Indonesia dalam waktu dekat.
"Kami telah melakukan rapat koordinasi regulator antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, OJK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan KLHK. Targetnya, pada tahun 2024 perdagangan karbon internasional di Bursa Karbon Indonesia sudah dapat dilakukan. Namun, ini tidak mudah dan kami harus mempersiapkan berbagai regulasi yang mendukung target tersebut," tandasnya.
Bprnews.id - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim Kaltara, Made Yoga Sudharma, memperingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah terjebak dalam tawaran keuangan yang tidak masuk akal yang tersebar melalui media sosial.
Dalam pernyataannya di Nunukan, Minggu, Made Yoga mengatakan, "Contoh yang sering terjadi adalah penipuan yang menggunakan pesan di WhatsApp yang mengaku sebagai undangan nikah."
Menurut Made Yoga, modus penipuan semacam ini semakin marak, tidak hanya lewat undangan nikah di WhatsApp, tetapi juga melalui surat tilang, tagihan PLN, bukti kirim barang, dan sebagainya.
"Jika pesan tersebut berasal dari nomor yang tidak dikenal dan tidak ada transaksi yang Anda lakukan, sebaiknya jangan di-klik atau di-download karena bisa membahayakan," tegasnya.
Baru-baru ini, Made Yoga telah menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi keuangan bersama Bankaltimtara di Balai Pertemuan Umum (BPU) Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Bankaltimtara, camat, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan peserta sosialisasi.
Made Yoga menjelaskan bahwa OJK memiliki tanggung jawab mengawasi seluruh perusahaan jasa keuangan yang meliputi perusahaan multi finance, perusahaan pembiayaan, asuransi, dan pinjaman online yang legal.
"Kami memiliki mandat dari pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap industri jasa keuangan," tambahnya.
Menambahkan, Made Yoga mengingatkan bahwa penipuan juga bisa terjadi karena kelalaian nasabah yang memberikan data pribadi kepada orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai petugas bank.
"Dalam satu kasus yang cukup besar, nasabah kehilangan tabungan hingga Rp400 juta karena memberikan data pribadi melalui Threads di WhatsApp," ungkapnya.
Made Yoga berharap agar masyarakat tidak sembarangan memberikan data pribadi di media sosial yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan legalitas dan kredibilitas perusahaan jasa keuangan sebelum berinvestasi atau meminjam uang.
"Pastikan perusahaan tersebut terdaftar di OJK sebelum melakukan transaksi keuangan," tandasnya.
Bprnews.id - Rumah oleh-oleh Bersujud (ROB) menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (kumdagri) dalam meningkatkan perhatian terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Dengan adanya pelaku UMKM ini, Dinas kumdagri melalui ROB akan mengangkat produk lokal seperti makanan dan minuman kemasan yang khas," ungkap Hamaluddin Tahir, Kepala Dinas Kumdagri Tanah Bumbu.
ROB tidak hanya menjadi program dari satu dinas, melainkan juga menjadi tempat untuk mengakomodir hasil UMKM dan ekonomi kreatif dari lintas sektor SKPD. Peresmian gedung ROB dijadwalkan akan dilakukan pada bulan Mei 2024 mendatang.
"Kedepannya, ROB akan mengakomodir secara keseluruhan produk UMKM sekabupaten Tanah Bumbu berupa kerajinan, fashion, maupun kuliner," tambah Hamaluddin.
Selain menyiapkan tempat pemasaran konvensional, ROB juga akan melakukan promosi online yang akan dilaksanakan bersama koperasi UMKM. Program ini juga melibatkan perusahaan dan perbankan untuk berkontribusi dalam menyediakan bantuan sarana dan prasarana yang mendukung UMKM di Tanah Bumbu.
"Kami berharap semua elemen terkait, termasuk hotel di Kabupaten Tanah Bumbu, dapat mengarahkan tamunya untuk berbelanja di ROB," pungkas Hamaluddin.
Bprnews.id - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan PT Pertamina (Persero) berhasil meraih transaksi penjualan senilai Rp1,3 miliar pada hari kedua gelaran Inacraft 2024, yang diselenggarakan pada 29 Februari 2024.
"Keikutsertaan 29 UMKM binaan Pertamina dalam Inacraft 2024 merupakan langkah penting dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal, agar produk UMKM semakin berkembang dan berdaya saing, serta go global ke pasar internasional," kata Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso.
Salah satu UMKM yang mencuri perhatian pengunjung, terutama dari luar negeri, adalah Menday Craft. Eva Harliah, pemilik Menday Craft, mengungkapkan bahwa produk unggulannya, tikar anyaman pandan, menjadi produk terlaris di acara tersebut.
"Tikar pandan ini menjadi rebutan pengunjung mancanegara karena keunikan anyaman tangan langsung tanpa sentuhan mesin," ujar Eva.
Di antara UMKM lainnya, seperti Muria Batik Kudus dan Joglo Ayu Tenan, juga meraih perhatian yang signifikan. Muria Batik Kudus, milik Yuli Astuti, berhasil menjual batik klasik dan kain bordir yang diminati oleh banyak pengunjung, termasuk pembeli dari Malaysia.
Sementara itu, Joglo Ayu Tenan, UMKM asal Yogyakarta, menarik perhatian diaspora dari Beijing, Tiongkok, dengan produk Totebag Benaru (natural dye batik), headband batik tulis, dan perhiasan etnik yang ramah lingkungan.
"Alhamdulillah, produk-produk kami diminati owner Warisan Roemah Indonesia, Vini Dharmawan, buyer diaspora asal Beijing. Kami segera mengirimkan sampel produk dan kami juga diundang mengikuti pameran di Beijing," kata Rahayu, pemilik Joglo Ayu Tenan.
Inacraft 2024, pameran kerajinan terbesar di kawasan Asia Tenggara, berlangsung selama 5 hari sejak 28 Februari 2024 hingga 3 Maret 2024, dengan target dihadiri oleh 10 ribu pengunjung.