Bprnews.id - PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) Kabupaten Bandung telah berhasil menyalurkan kredit bergulir tanpa agunan, tanpa bunga, dan tanpa administrasi kepada 26 ribu debitur hingga April 2024, dengan total dana mencapai Rp54 miliar.
Menurut Direktur Utama BPR Kerta Raharja, Aep Hendar Cahyad, puluhan ribu debitur tersebut berasal dari berbagai jenis usaha kecil dan menengah. "Alhamdulillah para penerima manfaat cukup disiplin memenuhi kewajibannya, walaupun sedikit ada kendala tetapi semuanya telah diatasi," ujar Aep usai mengikuti upacara Peringatan Hari Jadi ke-383 Kabupaten Bandung, di Lapangan Upakarti Soreang, Sabtu (20/4/2024).
Kendala yang dimaksud adalah upaya menghindari kredit macet. Namun, pihaknya sudah melakukan antisipasi agar kredit yang disalurkan dapat ditekan risikonya dan pengembaliannya lancar sehingga dapat digulirkan kembali.
"Aep menandaskan pihaknya terus mensupport program dana bergulir tanpa agunan tanpa bunga Bupati Bandung ini, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perbankan dalam menyalurkan kredit. Pihaknya juga berharap program untuk menopang ekonomi kerakyatan ini bisa berkelanjutan dan berkesinambungan nantinya.
"Dalam moment Hari Jadi ke-383 Kabupaten Bandung ini, mudah-mudahan dengan program-program khususnya terkait ekonomi kerakyatan ini bisa menjadikan Kabupaten Bandung semakin Bedas dan berlanjut untuk periode kedua nantinya untuk Pak Bupati," tutup Aep.
Bprnews.id - Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha sembilan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) hingga April 2024, perusahaan Komunal tetap agresif dalam mengenalkan produk DepositoBPR by Komunal. Menurut Vera Rosana, Head of Marketing DepositoBPR by Komunal, masyarakat pasti tertarik untuk mencoba produk deposito BPR. "Namun, disadari bahwa memilih BPR mana yang memiliki kinerja baik akan sangat sulit dan memakan waktu. Terlebih jumlah BPR mencapai sekitar 1.400 yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar Vera pada Jumat (19/4/2024).
DepositoBPR by Komunal hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya di BPR. "Kami telah melakukan proses kurasi dan seleksi yang ketat terhadap BPR yang sehat, memiliki kinerja yang baik, dan tingkat kepatuhan yang baik terhadap aturan OJK," tambah Vera.
Saat ini, DepositoBPR by Komunal telah bermitra dengan lebih dari 350 BPR/BPRS terseleksi, menjadikannya Aplikasi Marketplace Produk Deposito BPR Pertama dan Terbesar di Indonesia. Komitmen DepositoBPR by Komunal adalah melayani seluruh masyarakat yang ingin menempatkan dananya di BPR dengan lebih aman, karena seluruh BPR yang tergabung telah menjadi peserta penjaminan LPS. Penawaran bunga tinggi hingga 6,75 persen per tahun, yang sesuai dengan tingkat suku bunga penjaminan LPS, serta kemudahan akses melalui satu aplikasi tanpa perlu datang ke kantor cabang BPR, menjadikan DepositoBPR by Komunal sebagai pilihan investasi yang tepat.
Sementara itu, terkait pencabutan izin usaha BPR oleh OJK, Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Seluruh Indonesia (Perbarindo) menyebut alasan penutupan BPR disebabkan oleh masalah manajemen dan kecurangan internal. "Ini adalah komitmen OJK untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekosistem perbankan di Indonesia," kata Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. OJK terus melakukan upaya penguatan dan konsolidasi BPR untuk memastikan seluruh BPR berada dalam kondisi sehat dan memenuhi standar yang ditetapkan.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk mencabut izin usaha PT BPRS Saka Dana Mulia di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah karena tidak mampu mengatasi masalah permodalan dan likuiditas. "Pencabutan izin usaha PT BPRS Saka Dana Mulia merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," ujar Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Sumarjono.
Keputusan ini tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-36/D.03/2024 tertanggal 19 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Saka Dana Mulia. Sebelumnya, OJK telah menetapkan PT BPRS Saka Dana Mulia dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan karena memiliki predikat Tingkat Kesehatan (TKS) Kurang Baik pada 10 April 2023. Kemudian, bank tersebut ditempatkan dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi.
OJK memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris BPRS, dan pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan bank, terutama dalam mengatasi masalah permodalan dan likuiditas yang semakin memburuk. Namun, upaya tersebut tidak mampu dilakukan oleh pihak terkait, sehingga penanganannya diserahkan kepada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk menentukan langkah selanjutnya.
Menindaklanjuti keputusan LPS dan berdasarkan regulasi yang berlaku, OJK memutuskan untuk mencabut izin usaha PT BPRS Saka Dana Mulia. Dengan pencabutan ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
OJK mengimbau kepada seluruh nasabah BPRS agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPRS, akan dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bprnews.id - KoinWorks Group mengumumkan status profitabilitas untuk dua lisensi legalnya, yaitu BPR KoinWorks Sejahtera Annua (KoinWorks Bank) dan Lunaria Annua Teknologi (LAT). KoinWorks Bank melaporkan laba pertamanya pada Januari 2024, hanya setahun setelah diakuisisi oleh pendiri KoinWorks dan menjadi bagian dari KoinWorks Group. Sementara itu, LAT, yang berfungsi sebagai penyelenggara pinjaman untuk UMKM, melaporkan keuntungan tahun penuh pada 2023, setelah investasi substansial dalam pengembangan produk dan otomatisasi backend.
“KoinWorks Bank dan LAT yang melaporkan hasil menguntungkan, kami telah memvalidasi fokus strategis kami pada pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata CEO dan Co-Founder KoinWorks Benedicto Haryono di Jakarta, Kamis (18/4/2024). Sebelumnya, KoinWorks mengakuisisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Asri Cikupa Karya pada Januari 2023 yang kemudian secara legal beroperasi dengan nama KoinWorks Bank sejak Oktober 2023. Akuisisi ini memberikan pengguna KoinWorks opsi produk Deposito Berjangka dengan tingkat pengembalian bersaing yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Profitabilitas awal yang dilaporkan adalah hasil langsung dari portofolio pelanggan UMKM dengan tingkat rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) sebesar 0,5 persen saat ini, dan hasil dari biaya dana yang lebih rendah pada produk deposito berjangka. Baca juga: KoinWorks Gandeng Kemenkop UKM Fokus Kembangkan Sektor Agrikultur dan Peternakan Sejak akuisisi, KoinWorks Group telah menyuntikkan modal dan berupaya untuk mentransformasi KoinWorks Bank menjadi wadah digital untuk bisnis dan konsumen, yang direncanakan akan diluncurkan pada tahun 2025.
Selain KoinWorks Bank, pada akhir Januari 2024, KoinWorks Group melaporkan laba dari Lunaria Annua Teknologi (LAT) untuk tahun penuh 2023. Perusahaan mengembangkan portofolio kredit UMKM dengan mencairkan pinjaman produktif lebih dari Rp 10 triliun sepanjang tahun 2023. Hasil dari pengembangan produk yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil, di mana KoinWorks mengindikasikan bahwa perusahaan mampu mengotomatisasi proses yang sebelumnya dikelola oleh integrasi perangkat lunak sebagai pihak ketiga. Otomatisasi ini meningkatkan efisiensi biaya keseluruhan perusahaan. Secara konkrit, hal ini juga berkontribusi pada peningkatan 25 persen dalam EBITDA pada tahun 2023, dan peningkatan margin sebesar 65 persen dalam periode yang sama.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperkuat bank perekonomian rakyat (BPR). Dalam upaya tersebut, OJK menargetkan dapat mengurangi jumlah BPR menjadi 1.000 pada tahun 2027. Saat ini, OJK telah mencabut izin usaha sembilan BPR sejak awal tahun karena kinerja bank tersebut tidak sehat dari sisi permodalan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa OJK juga mendorong konsolidasi dalam rangka memangkas jumlah BPR. Menurutnya, tahun ini akan ada aksi penggabungan atau merger antara BPR. "Akan ada tentu. Akan ada, cukup lumayan banyak [jumlahnya]," ujar Dian di Gedung DPR, Selasa (26/3/2024) saat ditanya mengenai aksi merger BPR tahun ini.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, menjelaskan bahwa saat ini jumlah BPR kurang lebih sebanyak 1.500 bank. Dari jumlah tersebut, kondisinya ada yang sehat dan kurang sehat. Oleh karena itu, otoritas meminta BPR memperkuat modal, salah satunya dengan melakukan konsolidasi. "Supaya BPR yang dalam satu grup untuk bisa merger, begitu dan harapannya bahwa terjadi konsolidasi. Kami sih yakin, jumlah BPR bisa turun ke 1.000, yang sekarang sekitar 1.500, dengan harapan bahwa yang kurang baik nanti bisa dibenahi," ujarnya di Power Lunch, CNBC Indonesia, Senin (18/3/2024).
Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mendapat anggaran untuk menyelamatkan sebanyak 12 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tahun ini. Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa kemungkinan masih ada sekitar 5 BPR lagi yang akan ditutup. "Kita dianggarkan 12 [BPR] karena dari tahun ke tahun biasanya 7-8 per tahun. Ini ada program semacam konsolidasi, jadi kita dapat angka dari OJK sekitar 12 waktu itu, ya. Tapi mungkin juga akan bergeser bisa lebih bisa kurang. Kita tunggu perkembangan yang ada," ujarnya usai Rapat Kerja Komisi XI dengan Ketua DK LPS, Selasa (26/3/2024).
Adapun sembilan BPR dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang izinnya dicabut oleh OJK antara lain:
- Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Kusuma
- Bank Perkreditan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto
- Bank Perkreditan Rakyat Usaha Madani Karya Mulia
- Bank Perkreditan Rakyat Pasar Bhakti
- Bank Perkreditan Rakyat Purworejo
- Bank Perkreditan Rakyat EDCash
- Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara
- Bank Perkreditan Rakyat Sembilan Mutiara
- Bank Perkreditan Rakyat Bali Artha Nugraha.