BPRNews.id - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan penguatan pada awal perdagangan Senin (22/7). Pada pukul 09.00 WIB, IHSG naik 25,67 poin atau 0,34% menjadi 7.322,22.
Sebanyak 119 saham tercatat naik, 54 saham turun, dan 271 saham stagnan. Kenaikan IHSG ditopang oleh penguatan di seluruh indeks sektoral.
Sektor barang baku memimpin kenaikan dengan peningkatan 0,60%, disusul sektor teknologi yang naik 0,47% dan sektor energi yang naik 0,43%.
Total volume perdagangan saham di bursa pagi ini mencapai 408,05 juta saham dengan total nilai transaksi sebesar Rp 287,08 miliar.
Top gainers LQ45 pagi ini adalah:
- PT Barito Pacific Tbk (BRPT) naik 2,84%
- PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) naik 2,37%
- PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) naik 2,00%
Top losers LQ45 pagi ini adalah:
- PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) turun 1,36%
- PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) turun 1,17%
- PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) turun 0,78%
BPRNews.id - Dalam 18 tahun terakhir, rata-rata sekitar 6 hingga 7 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) mengalami kebangkrutan setiap tahunnya. Ketua Dewan Komisioner LPS, Yudhi Sadewa Purbaya, menyatakan bahwa mayoritas kasus kebangkrutan BPR dapat ditangani dengan cepat oleh LPS, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Yang penting adalah dana masyarakat diganti dengan cepat," ujar Yudhi dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa prediksi tersebut benar. Pada semester pertama tahun 2024 saja, sudah 12 BPR mengalami kebangkrutan, termasuk PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang izinnya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Pencabutan izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) merupakan bagian dari upaya pengawasan OJK untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," jelas OJK dalam pengumuman resminya.
Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono, mengungkapkan bahwa sebagian besar kebangkrutan BPR disebabkan oleh kelemahan manajemen internal dan indikasi fraud, bukan karena kondisi ekonomi yang buruk. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo), Tedy Alamsyah, menambahkan bahwa kebangkrutan sering kali dipicu oleh praktik internal yang merugikan, buruknya manajemen, ketidakpatuhan terhadap regulasi, dan masalah likuiditas.
Meskipun ada masalah internal, data OJK menunjukkan bahwa sektor BPR sebenarnya mengalami pertumbuhan positif. Hingga Maret 2024, jumlah BPR mencapai 1.392, dan BPR Syariah (BPRS) sebanyak 174. Total aset BPR dan BPRS tumbuh 7,34% yoy menjadi Rp216,73 triliun. Penyaluran kredit dan pembiayaan juga meningkat 9,42% menjadi Rp161,90 triliun, dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) naik 8,60% yoy menjadi Rp158,8 triliun.
Sejak 2005, sebanyak 134 BPR telah bangkrut di Indonesia, sebagian besar disebabkan oleh fraud dan kelemahan manajemen. Kebangkrutan ini berdampak negatif pada kepercayaan nasabah dan stabilitas ekonomi lokal. Dengan 12 BPR yang bangkrut dalam enam bulan pertama tahun 2024, industri perbankan menghadapi tantangan besar dalam menjaga kepercayaan publik.
OJK dan LPS telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi ini. OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang mengharuskan BPR menerapkan tata kelola yang baik dan strategi anti-fraud. Penguatan tata kelola ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR dan BPR Syariah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan pentingnya penerapan tata kelola yang baik untuk mencegah kegagalan BPR. Selain itu, OJK dan LPS terus berkoordinasi untuk melakukan likuidasi bank dengan cepat dan memastikan bahwa dana nasabah diganti secepat mungkin. Perbarindo juga bekerja sama dengan OJK dan LPS untuk memberikan pendampingan dan pelatihan bagi BPR dalam menerapkan tata kelola yang baik dan strategi anti-fraud.
Untuk mengantisipasi lebih banyak lagi BPR yang bangkrut, OJK dan LPS akan terus meningkatkan pengawasan dan audit secara berkala untuk memastikan BPR mematuhi semua peraturan yang berlaku. Pemerintah juga harus mendorong BPR untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional mereka.
Kebangkrutan BPR yang meningkat pada semester pertama tahun 2024 menjadi peringatan bagi industri perbankan untuk terus memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko mereka. Sementara pemerintah berupaya memperkuat regulasi dan pengawasan, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memilih institusi keuangan untuk menyimpan dana mereka, guna menjaga stabilitas sektor perbankan.
BPRNews.id - PT BPR BKK Kebumen terus menunjukkan performa yang impresif setiap tahunnya. Pada semester pertama tahun 2024, BUMD ini mencatat pendapatan sebesar Rp35.595.124.881 dan laba bersih sebesar Rp8.583.302.479.
"Syukur alhamdulillah, kinerja BPR BKK Kebumen pada semester pertama tahun ini tetap solid dengan pendapatan mencapai Rp35 miliar dan laba bersih Rp8,5 miliar," kata Direktur Utama BPR BKK Kebumen, Sutrisno, dalam acara pembinaan dan evaluasi capaian kinerja semester I tahun 2024 yang diadakan di kantor pusat BPR BKK, Jalan Sarbini, Kebumen, Sabtu (20/7/2024).
Sutrisno juga mengungkapkan bahwa aset BPR BKK Kebumen saat ini mencapai Rp526.857.048.778, dana masyarakat sebesar Rp454.849.631.874, dan kredit sebesar Rp393.676.392.275. Non Performing Loan (NPL) BPR BKK Kebumen tercatat stabil di angka 6 persen.
"NPL atau kredit macet kami tetap terjaga dengan baik," jelasnya.
Lebih lanjut, Sutrisno menginformasikan bahwa pada tahun 2024, BPR BKK Kebumen telah membagikan dividen sebesar Rp3,8 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen, hasil dari laba tahun 2023.
BPR BKK Kebumen menargetkan untuk meningkatkan dividen pada tahun 2025 menjadi Rp3,9 miliar, yang merupakan hasil dari laba tahun 2024.
Saat ini, BPR BKK Kebumen memiliki 19 kantor cabang, dengan 86.162 nasabah dan hampir 500 pegawai.
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Bupati Kebumen, Ristawati Purwaningsih, memberikan penghargaan atas prestasi BPR BKK Kebumen.
Walaupun ada beberapa area yang masih memerlukan perbaikan dalam penyaluran kredit, secara keseluruhan kinerja BPR BKK Kebumen dinilai memuaskan.
"Prestasi yang dicapai harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja guna mempertahankan, bahkan meningkatkan, hasil yang sudah ada," kata Wabup.
Wakil Bupati menekankan pentingnya inovasi dalam pengembangan bisnis untuk menghadapi persaingan perbankan yang semakin ketat, terutama di era digital.
"Inovasi harus menjadi fokus utama. Jangan sampai terlena. Kita perlu terus berinovasi," tuturnya.
Selain itu, Wabup juga mengingatkan agar BPR BKK Kebumen fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan nasabah melalui pemanfaatan teknologi digitalisasi.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melaporkan bahwa total aset perbankan di DIY mencapai Rp106,55 triliun per April 2024, mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Pada April 2024, aset perbankan tumbuh sebesar 5,78 persen 'year on year' (yoy). Ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 5,08 persen," ujar Eko Yunianto, Kepala OJK DIY, dalam pernyataan resminya di Yogyakarta, Jumat.
Selain aset, Eko juga menyebutkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) di DIY mengalami pertumbuhan 5,53 persen (yoy) dengan total mencapai Rp89 triliun, meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang tercatat 4,58 persen.
Dalam hal penyaluran kredit, pertumbuhannya mencapai 10,50 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp60,15 triliun.
"Risiko kredit tetap terjaga meskipun ada penurunan kualitas rasio 'nonperforming loan' (NPL) dari 3,97 persen pada Maret 2024 menjadi 4,45 persen pada April 2024," jelas Eko.
Kredit atau pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM per April 2024 mencapai Rp28,66 triliun, tumbuh sebesar 6,26 persen (yoy) dengan pangsa pasar sebesar 47,64 persen. Namun, rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM mengalami peningkatan dari 5,67 persen pada Maret 2024 menjadi 6,20 persen pada April 2024.
"Industri Jasa Keuangan di DIY hingga April 2024 berada dalam kondisi stabil dengan kinerja pertumbuhan yang positif, likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga," tambahnya.
OJK DIY terus mendorong perluasan akses keuangan regional melalui berbagai program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) seperti program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SIMUDA), Simpanan Pelajar (SimPel), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Laku Pandai, dan Ekosistem Keuangan Inklusif di wilayah perdesaan.
Selama periode Januari hingga Juni 2024, OJK DIY telah menyelenggarakan 45 kegiatan edukasi keuangan baik secara luring maupun daring, dengan total peserta mencapai 4.699 orang dari wilayah DIY dan sekitarnya.
BPRNews.id - Penempatan dana perbankan dalam surat-surat berharga seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menunjukkan tren peningkatan, berkat tawaran imbal hasil yang kompetitif dan risiko yang relatif rendah. Namun, perbankan memastikan bahwa peningkatan ini tidak akan menghambat pertumbuhan kredit.
Contohnya, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mencatatkan total dana sebesar Rp347,5 triliun yang ditempatkan pada instrumen surat berharga, dengan porsi terbesar pada obligasi pemerintah, SRBI, dan surat berharga lainnya. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, menyatakan bahwa strategi ini adalah bagian dari pengelolaan likuiditas perusahaan.
"BCA tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi ekonomi dengan penyaluran kredit yang tetap tumbuh tinggi," ujar Hera kepada Kontan, Jumat (19/7). Per Maret 2024, kredit BCA meningkat 17,1% YoY menjadi Rp835,7 triliun, melampaui rata-rata industri.
Presiden Direktur Bank CIMB Niaga, Lani Darmawan, juga menyampaikan bahwa meskipun ada penempatan dana di SBN dan SRBI, fokus utama tetap pada penyaluran kredit. "Penempatan di SRBI adalah bagian dari diversifikasi, namun tidak signifikan," kata Lani.
Laporan keuangan Bank CIMB Niaga menunjukkan penempatan dana di Bank Indonesia sebesar Rp4,55 triliun per Mei 2024, naik 13,7% YoY dari Rp4 triliun pada Mei 2023. Kredit yang disalurkan tumbuh 3,77% menjadi Rp203,18 triliun.
Sementara itu, PT Bank Oke Indonesia Tbk (OKE Bank) juga mencatat peningkatan penempatan dana di SBN dan SRBI pada semester I-2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan Bank Oke, menjelaskan bahwa peningkatan ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) Sekunder dan likuiditas.
"Penempatan dana di SBN mencapai Rp1,3 triliun dan di SRBI sebesar Rp200 miliar," ungkap Efdinal. Ia juga menekankan bahwa Bank Oke tetap mengutamakan fungsi intermediasi dengan mitigasi risiko pada semua jenis investasi yang dilakukan.
Bank Jatim juga mencatat peningkatan penempatan dana di SRBI pada Kuartal II-2024. Edi Masrianto, Direktur Keuangan Treasury dan Global Services Bank Jatim, menyebut lebih dari 60% portofolio treasury bank ditempatkan pada instrumen bank sentral dan negara. "Bank Jatim juga ditunjuk sebagai primary dealer operasi moneter oleh Bank Indonesia," jelasnya.
Meski begitu, Edi menegaskan bahwa Bank Jatim tetap mengutamakan penyaluran pinjaman sebagai tujuan utama lembaga intermediary, sambil memaksimalkan pendapatan dari dana yang belum tersalurkan melalui instrumen SRBI.