Bprnews.id - PT Bank Mega Tbk. (MEGA) telah mengumumkan pembagian dividen senilai Rp2,45 triliun kepada para pemegang sahamnya. Sebagian besar dari dividen tersebut, yakni sebesar Rp1,42 triliun, akan diterima oleh pemegang saham pengendalinya, Chairul Tanjung, melalui PT Mega Corpora. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank Mega yang diselenggarakan pada pekan lalu, tanggal 1 Maret 2023. Laba bank sebesar Rp3,51 triliun diputuskan untuk dimanfaatkan sebagian besarnya sebagai dividen.
Manajemen Bank Mega menyatakan bahwa dividen tunai sebesar Rp2,45 triliun akan dibagikan kepada pemegang saham, sementara sisanya, yaitu sebesar Rp1,05 triliun, akan dimasukkan ke dalam saldo laba. Dengan jumlah saham beredar sebanyak 11,74 miliar lembar, dividen per saham Bank Mega mencapai Rp209,32.
Chairul Tanjung, yang mengendalikan Bank Mega melalui Mega Corpora, akan menerima dividen sebesar Rp1,42 triliun. Mega Corpora saat ini memiliki 6,81 miliar saham MEGA, atau setara dengan 58,02% kepemilikan, sedangkan sisanya, sebanyak 4,92 miliar saham, dimiliki oleh publik.
Meskipun demikian, jumlah dividen yang diterima oleh Chairul Tanjung melalui Mega Corpora tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, Bank Mega membagikan dividen sebesar Rp2,83 triliun, atau sebesar 70% dari laba tahun buku 2022. Dengan nilai kepemilikan saham yang sama, Mega Corpora menerima dividen sebesar Rp1,64 triliun dari Bank Mega pada tahun tersebut.
Penurunan nilai dividen Bank Mega pada tahun ini sejalan dengan penurunan laba bank. Laba bersih Bank Mega sepanjang tahun 2023 mencapai Rp3,51 triliun, mengalami penurunan sebesar 13,33% dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 2022 yang sebesar Rp4,05 triliun.
Penurunan laba tersebut dipengaruhi oleh penurunan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) Bank Mega sebesar 5,63% year-on-year (YoY), serta penurunan pendapatan berbasis komisi atau fee based income sebesar 13,02% YoY. Selain itu, beban operasional lainnya Bank Mega juga mengalami kenaikan dari Rp3,36 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp3,48 triliun pada tahun 2023.
Bprnews.id - Perbankan terus memperkuat penerapan prinsip Environment, Social, Governance (ESG) atau lingkungan, sosial, dan tata kelola guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya ini tak hanya terbatas pada operasional perusahaan, tetapi juga mencakup sektor pembiayaan.
Langkah-langkah ini sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk mencapai nol emisi karbon atau Net zero emission pada tahun 2060 serta mengurangi dampak perubahan iklim yang signifikan.
Bank DKI, sebagai contoh, tengah berupaya menyelaraskan faktor ESG ke dalam keputusan keuangan, termasuk dalam upaya meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan.
Amirul Wicaksono, Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank DKI, menegaskan bahwa bank tersebut memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam mendukung visi keberlanjutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Bank DKI tak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sebagai pelayan publik dengan menerapkan program keuangan berkelanjutan melalui inovasi produk dan layanan yang mendukung aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan masyarakat," ujar Amirul.
Dalam konteks pembiayaan, Bank DKI juga mencerminkan komitmennya melalui penyaluran kredit ke segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang telah mencapai 10,74% dari total kredit senilai Rp52 triliun hingga akhir tahun 2023.
Arie Rinaldi, Sekretaris Perusahaan Bank DKI, menambahkan bahwa komitmen Bank DKI dalam menerapkan prinsip ESG juga tercermin dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) unggulan, yaitu Jakarta Koperasi Hidroponik (Jakonik).
"Program ini diharapkan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat sekitar dengan meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan perekonomian lokal. Keberhasilan Jakonik membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh," jelas Arie.
Jakonik kini telah melibatkan 9 kelompok anggota yang tersebar di sembilan wilayah rusun di Jakarta. Para anggota Jakonik telah diberikan pelatihan dan pendampingan untuk memaksimalkan hasil panen serta pengelolaan bisnis hidroponik.
Atas komitmennya dalam menjalankan prinsip ESG, Bank DKI meraih penghargaan dari B-Universe sebagai Pemenang kategori ESG Recognized Commitment.
Bprnews.id - KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menegaskan pentingnya kehadiran penyuluh kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperkuat pengawasan kemitraan secara menyeluruh hingga ke lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Budi Joyo Santoso, salah satu anggota KPPU, dalam sebuah kuliah umum dengan tema penyuluhan kemitraan di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, pada Jumat (8/3).
"Dalam langkah awal, kami akan membentuk penyuluh kemitraan UMKM yang akan bekerja sama dengan UNS. Dalam beberapa tahun ke depan, kami berencana untuk melibatkan perguruan tinggi lainnya guna mencapai target 1.000 Penyuluh Kemitraan UMKM di seluruh Indonesia," ungkap Budi seperti yang dikutip dalam keterangan resmi pada Sabtu (9/3).
Pembentukan ini merupakan bagian dari implementasi nota kesepahaman (MoU) antara KPPU dan UNS, yang nantinya akan diikuti dengan penyelenggaraan mata kuliah persaingan usaha melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
Lebih lanjut, KPPU juga berencana untuk berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi guna memperluas pemberian mata kuliah persaingan usaha di perguruan tinggi.
Budi menjelaskan bahwa KPPU akan membentuk tim pengawasan kemitraan UMKM yang akan bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi/BKPM, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Tim ini akan bertugas mengawasi pelaksanaan kemitraan, termasuk pendataan, evaluasi, serta tindak lanjut atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan kemitraan.
Untuk mencapai target kemitraan UMKM yang telah ditetapkan, yaitu 11% pada tahun 2024, KPPU akan berperan aktif dalam memastikan pengawasan kemitraan yang efektif. Dengan sumber daya terbatas, KPPU akan menggandeng penyuluh kemitraan UMKM yang akan memberikan edukasi langsung kepada pelaku UMKM di lapangan mengenai aspek legalitas, pelaksanaan perjanjian kemitraan, serta membantu dalam melaporkan dugaan pelanggaran kemitraan kepada KPPU.
Rencananya, penyuluh kemitraan UMKM ini akan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan merupakan hasil kerjasama antara KPPU, Kementerian Koperasi dan UKM, serta melibatkan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat.
Bprnews.id - Sekitar 6.242 usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memperoleh sertifikat halal, menjadi dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel, Naziarto, mengungkapkan bahwa pada hari Kamis sebelumnya (7/3), sebanyak 1.000 sertifikat halal telah disalurkan kepada pelaku UMKM.
"Kemarin kita telah menyediakan 1.000 sertifikat halal untuk para pelaku UMKM," ujar Naziarto di Pangkalpinang pada hari Minggu.
Saat ini, total UMKM di Provinsi Kepulauan Babel mencapai 199.970 unit, dengan hanya 6.242 UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal. Mereka tersebar di berbagai daerah termasuk Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur.
"Nampaknya, hanya dua persen dari jumlah keseluruhan UMKM di Babel yang sudah memiliki sertifikat halal," tambahnya.
Naziarto menekankan bahwa pembagian sertifikat halal ini merupakan langkah penting yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kualitas produk UMKM yang memiliki daya saing di pasar global.
"Kami sangat mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM yang telah memberikan sertifikat halal secara gratis kepada para pelaku UMKM di daerah ini," katanya.
Menurut Naziarto, sertifikasi halal yang diberikan oleh pemerintah secara cuma-cuma memberikan kepercayaan bagi pelaku UMKM untuk terus menghasilkan berbagai produk makanan, minuman, kerajinan, pariwisata, dan lainnya.
Dia juga menyoroti sembilan kriteria yang dihasilkan pada kongres halal Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung sertifikasi halal ini. Salah satu kriteria tersebut adalah mendorong fatwa MUI sebagai standar dalam rangka standardisasi produk dan pariwisata halal yang semakin berkembang di Indonesia.
Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama dengan harian Kompas memulai serangkaian kegiatan pra-acara LPS Monas Half Marathon dengan melibatkan pelari dan komunitas. Salah satu inisiatifnya adalah program Run the Ground yang mengajak komunitas lari di seluruh Indonesia.
Acara Run the Ground, yang digelar pada Sabtu (9/3/2024) di Jakarta, diikuti oleh banyak pelari dari berbagai komunitas. Program ini menjadi bagian dari serangkaian pra-acara LPS Monas Half Marathon.
Dalam Run the Ground tersebut, yang diikuti oleh 125 pelari, peserta diajak untuk berlari mengelilingi kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, sambil bermain berbagai permainan. Meskipun hujan deras, peserta tetap antusias mengikuti acara tersebut.
"Melalui Run the Ground, kami ingin lebih memperkenalkan LPS Monas Half Marathon kepada para pelari dan komunitas di Jabodetabek, Indonesia, dan luar negeri," kata Vanya Valeria dari Tim Kreatif LPS Monas Half Marathon.
Setelah sukses di Jakarta, Run the Ground akan dilanjutkan ke Medan, Makassar, dan Surabaya. "Kami akan membawa semangat LPS Monas Half Marathon ke kota-kota tersebut dan berharap dapat menyebarluaskan semangat Reconnect for Change," tambah Vanya.
Selain Run the Ground, acara selanjutnya adalah Run the City dengan konsep "go round the cities" di empat kota. Acara Run the City yang berjarak 5 kilometer akan diadakan di Medan (5 Mei), Surabaya (12 Mei), Makassar (19 Mei), dan Jakarta (29 Mei).
Tahun ini, LPS Monas Half Marathon mengusung tema "Reconnect for Change" dengan harapan dapat menjadi agen perubahan, terutama dalam meningkatkan kebersihan, kenyamanan, dan keselamatan lingkungan Jakarta untuk berolahraga.
Antusiasme yang tinggi diharapkan akan meningkatkan jumlah peserta LPS Monas Half Marathon 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, prediksi jumlah pelari dari luar negeri juga meningkat. Pada tahun sebelumnya, peserta berasal dari 24 negara dengan total peserta mencapai 4.800 orang.
Total hadiah LPS Monas Half Marathon 2024 juga lebih besar dari sebelumnya, mencapai Rp 1 miliar. Selain hadiah utama, ada juga hadiah tambahan untuk atlet dan non-atlet. Para atlet yang berhasil memecahkan rekor nasional akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar Rp 50 juta, sementara non-atlet yang berhasil akan mendapatkan slot world major marathon, seperti Borobudur Marathon.
Dengan digelarnya LPS Monas Half Marathon, harapannya adalah Jakarta bisa menjadi kota yang ramah untuk berolahraga, bukan hanya untuk lari tetapi juga untuk olahraga lainnya. Peserta percaya bahwa dengan semangat "Reconnect for Change," Jakarta dapat menjadi lebih bersih, nyaman, dan mendukung untuk berolahraga.