BPRNews.id – Dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi (HJKS) yang ke-154, acara Touring Sukabumi Ngabumi Season 3 berhasil memberikan momen tak terlupakan bagi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sukabumi, khususnya Cabang Cisolok. Salah satu pegawai BPR Cabang Cisolok mendapatkan hadiah umrah sebagai apresiasi atas partisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

Kepala Cabang BPR Cisolok, Andri, mengungkapkan kebahagiaannya atas penghargaan ini. "Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan terharu. Hadiah ini benar-benar kejutan besar, dan kebetulan salah satu pegawai kami yang mendapatkannya. Ini akan menjadi momen yang tak terlupakan bagi kami di BPR Sukabumi, khususnya Cabang Cisolok," ujar Andri pada Senin malam (9/9/2024).

Acara Touring Sukabumi Ngabumi Season 3 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan untuk merayakan HJKS ke-154. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mempererat kebersamaan, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap berbagai pihak yang mendukung perkembangan Kabupaten Sukabumi, termasuk sektor keuangan lokal seperti BPR.

Hadiah umrah yang diberikan kepada pegawai BPR Cabang Cisolok merupakan bentuk penghargaan kepada para peserta yang turut berpartisipasi dalam acara tersebut. Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi institusi-institusi lokal untuk terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan daerah.

"Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami, seluruh pegawai BPR Sukabumi, terutama di Cabang Cisolok, untuk lebih bersemangat lagi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Kami sangat berterima kasih kepada sponsor yang telah mendukung doorprize ini. Alhamdulillah, ini benar-benar berkah bagi kami," tambah Andri.

Tidak hanya menjadi ajang perayaan, Touring Ngabumi juga membawa dampak positif bagi masyarakat setempat dengan menarik perhatian banyak pihak. Acara ini diikuti oleh berbagai instansi dan komunitas, serta menjadi sarana promosi potensi lokal Kabupaten Sukabumi.

Sejumlah kegiatan lain juga turut meramaikan peringatan HJKS ke-154, di antaranya lomba-lomba tradisional, pameran produk UMKM, serta kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Partisipasi BPR Sukabumi dalam kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kontribusi lembaga keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya penghargaan ini, BPR Sukabumi berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan memberikan dampak yang lebih besar kepada nasabahnya, khususnya di wilayah Cisolok dan sekitarnya. "Kami akan terus berinovasi dan berkomitmen untuk menjadi mitra keuangan yang handal bagi masyarakat, baik dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, maupun dalam hal pelayanan simpan pinjam," tutup Andri.

Touring Ngabumi sendiri telah menjadi acara tahunan yang sangat dinantikan oleh masyarakat Sukabumi. Acara ini tidak hanya merayakan sejarah panjang Kabupaten Sukabumi, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antarinstansi serta masyarakat dalam membangun daerah. 

Penulis       : Vania 
Editor         : Widya

BPRNews.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jombang melakukan penggeledahan di Kantor Perumda Panglungan dan Bank BPR UMKM Jawa Timur (Jatim) Cabang Jombang terkait dugaan kasus korupsi sebesar Rp 1,5 miliar. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyelidikan dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana kredit bergulir yang diterima oleh Perumda Panglungan.

Kepala Kejari Jombang, Agus Chandra, dalam konferensi pers pada Selasa (10/9/2024) mengungkapkan bahwa penggeledahan di dua lokasi tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pemberkasan terkait dugaan tindak pidana korupsi.

“Tindakan ini merupakan upaya kami untuk menyelesaikan pemberkasan terkait dugaan korupsi di Perumda Panglungan,” kata Agus.

Agus menjelaskan bahwa dana sebesar Rp 1,5 miliar yang seharusnya digunakan untuk membeli bibit porang pada tahun 2021 diduga disalahgunakan. Penggeledahan yang dilakukan pada Senin (9/9/2024) bertujuan untuk mencari dokumen-dokumen penting yang belum diserahkan sejak tahap penyelidikan.

Selama penggeledahan, sejumlah dokumen penting disita oleh tim penyidik, termasuk laporan analisis kredit, perjanjian kerja sama, serta dokumen agunan terkait dana bergulir tersebut. Hingga saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan, namun Kejari Jombang telah mengeluarkan surat penyidikan sejak 14 Agustus 2024.

"Kami menemukan bahwa agunan yang digunakan dalam pengajuan kredit adalah milik individu yang merupakan pegawai Perumda Panglungan, sedangkan debitur tercatat sebagai Perumda Panglungan," jelas Agus.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan meliputi Perumda Panglungan, Bank BPR UMKM Jatim, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta beberapa mitra kerja Perumda, termasuk BUMDes.

Penyelidikan masih terus dilakukan untuk melacak aliran dana tersebut dan memastikan tujuan penggunaannya. "Penyidik akan terus mendalami kasus ini dan mencari tahu aliran dana yang diduga disalahgunakan," pungkas Agus.


Penulis       : Vania
Editor         : Widya

BPRNews.id - Sebanyak 33 Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) di Jawa Tengah bersiap melaksanakan konsolidasi besar-besaran. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 7 Tahun 2024, yang mengatur penggabungan BPR dan BPRS menjadi satu entitas guna menciptakan tata kelola yang lebih efisien dan terintegrasi.

"Karena BPR BKK dimiliki tidak hanya oleh Pemerintah Provinsi, tetapi juga oleh pemerintah kabupaten dan kota, penyamaan persepsi di antara semua pemangku kepentingan sangat diperlukan," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat membuka Sosialisasi Implementasi Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 di Hotel Swiss Belinn Saripetojo Surakarta, Selasa (10/9/2024).

Sumarno menambahkan bahwa peraturan ini bertujuan untuk mendorong BPR dan BPRS menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, dan kompetitif. BPR BKK diharapkan tetap berperan aktif dalam memberikan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk memperbaiki dan memperkuat BPR BKK di Jawa Tengah," lanjutnya.

Kepala Biro Perekonomian Setda Jateng, July Emmylia, menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan sosialisasi menyeluruh terkait implementasi aturan ini kepada direksi BPR BKK, DPRD Jateng, dan berbagai pihak terkait. Selain itu, survei juga dilakukan terhadap pegawai dan nasabah untuk mempersiapkan perubahan dari BPR konvensional menjadi BPR Syariah.

"Sosialisasi kepada DPRD mendapatkan dukungan yang sangat positif," jelasnya.

Penulis         : Vania
Editor           : Widya

BPRNews.id  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung melaporkan bahwa penyaluran kredit perbankan di daerah ini mengalami peningkatan sebesar Rp3,77 triliun pada triwulan II 2024, yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 4,84 persen.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menyatakan, "Perkembangan kredit di Provinsi Lampung masih berjalan positif, di mana penyaluran kredit perbankan pada triwulan II 2024 ini tumbuh sebesar Rp3,77 triliun atau 4,84 persen." 

Dia menjelaskan bahwa total penyaluran kredit perbankan di Lampung pada triwulan II 2024 mencapai Rp81,63 triliun, dibandingkan dengan Rp77,86 triliun pada triwulan II 2023. Peningkatan terbesar dalam penyaluran kredit berasal dari Bank Umum Konvensional (BUK), yang naik sebesar Rp3,01 triliun atau 4,99 persen.

Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mencatat pertumbuhan kredit sebesar Rp0,46 triliun atau 3,79 persen. Ia juga menyebutkan, "Untuk pertumbuhan kredit dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar Rp0,24 triliun, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebesar Rp0,05 triliun."

Berdasarkan sektor ekonomi, Otto Fitriandy menjelaskan, "Penyaluran kredit perbankan di Lampung terkonsentrasi pada tiga sektor terbesar yaitu sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 22,46 persen atau berjumlah Rp18,33 triliun."

Selain itu, sektor konsumtif, khususnya untuk kepemilikan peralatan rumah tangga atau multiguna, mencapai Rp15,86 triliun atau 19,42 persen. "Sektor pertanian, perburuan, serta kehutanan memberikan kontribusi 13,58 persen atau sebesar Rp11,09 triliun," tambahnya.

Otto Fitriandy menekankan bahwa sektor-sektor ini tetap menjadi unggulan dalam penyaluran kredit di Provinsi Lampung dan regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). "Bila dilihat per sektor, untuk penyaluran kredit sektor pertanian, perdagangan besar, dan konsumtif masih menjadi sektor unggulan di Provinsi Lampung dan regional Sumbagsel," tutupnya.

Penulis :Pasya
Editor :Widya

BPRNews.id  - Industri perbankan mulai diramaikan oleh kehadiran bank digital, termasuk dalam ranah Bank Perekonomian  Rakyat (BPR). Salah satu contoh adalah Koinworks Bank, yang lahir dari ekosistem fintech P2P Lending, Koinworks.

Diluncurkan pada Oktober tahun lalu, Koinworks Bank berhasil menunjukkan kinerja positif dengan membalikkan kondisi rugi menjadi laba. Pada akhir tahun 2023, bank ini masih mengalami kerugian sebesar Rp 3 miliar, namun hingga Agustus 2024, Koinworks Bank berhasil mencetak laba sebesar Rp 4,8 miliar.

Jonathan Bryan, Presiden Direktur Koin P2P, menjelaskan bahwa alasan Koinworks mengakuisisi BPR adalah untuk memperluas produk yang mereka tawarkan kepada basis nasabah yang telah besar. Ia mengatakan, “Sayang jika basis nasabah yang kami miliki hanya digunakan untuk produk P2P lending saja.” Oleh karena itu, Koinworks memutuskan untuk mengakuisisi BPR, yang menawarkan produk pinjaman dengan tenor yang lebih panjang dan menggunakan agunan.

Sementara itu, Joko Purwanto, Direktur Utama Koinworks Bank, menyebutkan bahwa saat ini belum ada kerja sama antara Koinworks Bank dan KoinP2P, seperti kredit channeling. Joko menyebut, "Koinworks Bank belum mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan kredit channeling." Namun, ia tidak menutup kemungkinan kerja sama tersebut akan terjadi di masa depan.

Selain Koinworks Bank, BPR Syariah juga turut meramaikan industri perbankan digital. PT BPRS Hijra Alami, yang sebelumnya mengakuisisi BPRS Cempaka Al Amin pada 2021, resmi bertransformasi menjadi bank digital pada tahun 2022. Meskipun begitu, laporan keuangan Hijra Bank per Maret 2024 menunjukkan kerugian sebesar Rp 1,89 miliar, berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih mencatatkan laba.

Cahyo Kartiko, Ketua Umum Kompartemen BPR Syariah Asbisindo, menilai bahwa hanya BPR yang memiliki ekosistem kuat, seperti fintech, yang mampu melakukan transformasi menjadi bank digital. “Potensinya ada, terutama bagi BPR yang belum memenuhi permodalan,” ujarnya.

Namun, ia juga menambahkan bahwa transformasi menjadi bank digital sepenuhnya bisa menghilangkan kekhasan BPR yang dikenal dekat dengan masyarakat.

Di sisi lain, Teddy Alamsyah, Ketua Umum DPP Perbarindo, berpandangan bahwa kehadiran bank digital di industri BPR dapat mendorong kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, ia menilai bahwa BPR tidak akan bisa bersaing secara penuh digital seperti bank umum, mengingat keterbatasan modal dan sumber daya yang dimiliki oleh BPR.

Penulis : Pasya
Editor : Widya