BPRNews.id  -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong akses pembiayaan yang lebih mudah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memanfaatkan innovative Credit Scoring (ICS). “Pemanfaatan ICS merupakan alternatif bagi bank untuk melakukan penilaian calon debitur dengan memperhatikan risk appetite sebagai langkah mitigasi risiko bagi penyaluran kredit atau pembiayaan kepada UMKM,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae di Jakarta, Senin.

Selain itu, Dian menambahkan bahwa bank harus melakukan asesmen secara berkala untuk memastikan model ICS yang digunakan menghasilkan prediksi yang akurat dan dapat diandalkan. OJK berencana menerbitkan Peraturan OJK (POJK) tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM, yang salah satu poinnya membuka peluang pemanfaatan ICS dalam penilaian kelayakan kredit.

Sejalan dengan upaya ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menargetkan rasio kredit perbankan untuk UMKM di Indonesia meningkat menjadi 30 persen pada tahun 2024. “Tahun-tahun sebelumnya itu besaran angkanya kurang dari 20 persen, kini Presiden sudah memberikan arahan untuk kita meningkatkan target rasio kredit perbankan untuk UMKM menjadi 30 persen pada tahun 2024, kita menuju ke arah sana dan terus kita perkuat,” kata Staf Khusus Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Muhammad Riza Damanik.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital yang berlokasi di Jalan Raya Bogor Km.43, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pencabutan ini berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024, tertanggal 13 September 2024. 

"Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas sektor perbankan serta melindungi kepentingan nasabah," ungkap OJK dalam keterangan resmi. OJK sebelumnya telah meningkatkan status PT BPR Nature Primadana Capital menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR) pada 22 Agustus 2024 setelah sebelumnya menetapkan bank tersebut sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada 29 Januari 2024.

Penetapan status BDP dilakukan karena bank mengalami masalah serius pada rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang negatif sebesar 31,21 persen, serta peringkat kesehatan bank yang dinyatakan "Tidak Sehat." "Meskipun manajemen dan pemegang saham telah diberi waktu untuk memperbaiki kondisi keuangan, mereka tidak berhasil menyelesaikan masalah permodalan," jelas OJK.

Setelah dilakukan evaluasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), PT BPR Nature Primadana Capital dinyatakan tidak layak untuk diselamatkan. "Berdasarkan keputusan LPS tertanggal 6 September 2024, OJK diminta untuk mencabut izin usaha bank tersebut," tambah OJK.

BPRNews.id  -  Meskipun suku bunga tinggi sering kali disebut sebagai penyebab tekanan dalam kinerja industri perbankan, bank digital justru mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang signifikan. Misalnya, PT Bank Digital BCA mencatatkan kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 82,64% YoY hingga Juli 2024, dengan pertumbuhan pendapatan bunga mencapai 63,12% YoY. Hal ini berbeda dengan induknya, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), yang hanya tumbuh 8,59% YoY dalam periode yang sama.

PT Bank Raya Indonesia Tbk juga menunjukkan performa serupa, dengan pendapatan bunga bersih yang tumbuh 16,67% YoY per Juli 2024, sementara induknya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), hanya mencatatkan pertumbuhan 3,57% YoY. Pertumbuhan di Bank Raya ini didukung oleh strategi transformasi menjadi bank digital, dengan fokus pada kredit mikro dan kecil yang memiliki perputaran cepat.

Allo Bank Indonesia Tbk juga mencatatkan kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 7,6% YoY. Menurut Presiden Direktur Allo Bank, Indra Utoyo, Allo Bank menggunakan "risk-based pricing," di mana debitur berisiko tinggi diberikan suku bunga yang lebih tinggi, sementara debitur dengan credit scoring baik mendapatkan suku bunga yang lebih kompetitif.

Meski suku bunga tinggi, faktor lain seperti kemudahan proses, limit kredit, dan fleksibilitas juga menjadi pertimbangan utama bagi debitur dalam mengajukan kredit di platform digital.

BPRNews.id  -  Pada periode Juni 2024, Undisbursed Loan atau fasilitas kredit yang belum ditarik tercatat mengalami peningkatan signifikan, yang menandakan bahwa pengusaha menahan untuk menarik kredit yang telah disetujui oleh bank. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai Undisbursed Loan Bank Umum naik 7,8% secara tahunan (yoy) menjadi Rp2.152,19 triliun, dibandingkan dengan Juni 2023 sebesar Rp1.996,56 triliun. Secara bulanan, terjadi kenaikan sebesar 0,43% dari Mei 2024.

Kenaikan Undisbursed Loan terutama berasal dari Bank Umum Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 2, 3, dan 4. Namun, Bank Umum KBMI 1 justru mengalami penurunan 5,41% secara tahunan, dengan nilai sebesar Rp119,28 triliun. Selain itu, Undisbursed Loan bank milik negara (BUMN) juga turun 2,97% yoy menjadi Rp401,58 triliun pada Juni 2024.

Sebaliknya, Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencatat peningkatan signifikan sebesar 19,06% secara tahunan, meskipun turun secara bulanan sebesar 3,24%. Bank Swasta Nasional juga mencatat kenaikan tahunan sebesar 15,29%.

Kondisi ini didorong oleh beberapa faktor ekonomi, seperti penurunan daya beli masyarakat dan deflasi yang berlangsung sejak Mei 2024. “Deflasi empat bulan berturut-turut ini belum pernah terjadi sejak 1999,” menurut sumber laporan tersebut. Selain itu, PMI Manufaktur Indonesia juga mengalami penurunan sejak April hingga Agustus 2024, yang mendorong pengusaha untuk menahan ekspansi kredit mereka hingga kondisi ekonomi lebih stabil.

BPRNews.id - Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), dan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI),” kata Agus.

Program K/PMR yang dijalankan oleh empat BPR di wilayah Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Majalengka, hingga triwulan kedua 2024, telah menyalurkan baki debet sebesar Rp3,9 miliar kepada 514 debitur. Sedangkan untuk program KEJAR melalui produk Simpanan Pelajar (SimPel), telah tercatat sebanyak 18.540 rekening dengan total nominal Rp45 miliar.

Dalam memperkuat literasi keuangan, TPAKD Kabupaten Kuningan menginisiasi Program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Karangtawang, Kuningan, yang ditargetkan untuk 300 pelaku UMKM. Program ini difokuskan pada edukasi, pendampingan, dan perluasan akses keuangan formal. “Salah satu capaian kami adalah pembukaan satu unit agen laku pandai pada 31 Agustus 2024,” ujar Agus.

Ia berharap program EKI dapat meningkatkan inklusi keuangan di Desa Karangtawang menjadi minimal 60 persen. “Dengan peningkatan literasi keuangan dan akses keuangan digital, kami berharap program ini dapat memberikan dampak positif, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan UMKM di wilayah tersebut,” tutup Agus.