BPRNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi perkembangan ini.
"KPK saat ini sedang menyelidiki kasus ini, baru sampai pada tahap itu," ujar Asep pada Kamis (19/9/2024).
Asep menjelaskan bahwa ada indikasi penyalahgunaan dana CSR yang tidak sesuai dengan tujuannya. "Dari total dana CSR, hanya separuh yang digunakan sesuai peruntukannya," jelas Asep. "Misalnya, dari 100 dana yang ada, hanya 50 yang dipakai, sementara sisanya tidak dimanfaatkan."
Asep menegaskan bahwa masalah muncul ketika sebagian dana tidak dipakai sesuai rencana atau bahkan digunakan untuk kepentingan pribadi. "Yang jadi masalah adalah 50 yang tidak digunakan itu, dan apabila digunakan untuk kepentingan pribadi, hal itu yang kami selidiki lebih lanjut," tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa selama dana digunakan sesuai rencana, tidak ada masalah. "Kalau dananya digunakan untuk membangun rumah atau jalan seperti yang direncanakan, itu tidak jadi masalah," pungkas Asep.
BPRNews.id - Setelah penurunan suku bunga oleh The Federal Reserve dan Bank Indonesia, beberapa bank pelat merah kini merasakan manfaatnya, terutama dalam hal kapitalisasi pasar. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo mengungkapkan bahwa saham bank BUMN, seperti BRI dan Mandiri, menunjukkan kinerja yang positif. BRI, misalnya, memiliki kapitalisasi pasar mencapai Rp 800 triliun, sementara Mandiri di Rp 700 triliun. Kenaikan yang signifikan juga terjadi pada BSI, dengan pertumbuhan saham year-to-date mencapai 80% dan kapitalisasi pasar Rp 150 triliun.
Mandiri Sekuritas memperkirakan bahwa harga saham BBRI bisa mencapai Rp 6.000 per lembar menjelang akhir tahun, yang masih menunjukkan potensi kenaikan sekitar 9,09% dari harga saat ini.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa penurunan suku bunga The Fed berpengaruh luas pada pasar global dan dapat mendukung pertumbuhan kredit serta profitabilitas perbankan di Indonesia. Dengan penurunan suku bunga domestik, biaya dana bagi bank dan debitur juga berkurang, yang berpotensi meningkatkan kinerja keuangan perbankan.
Meskipun permintaan kredit tinggi menyebabkan sedikit penurunan likuiditas perbankan, OJK memastikan bahwa kondisi likuiditas tetap memadai. Rasio AL/NCD berada di 113,49% dan AL/DPK di 25,56% per Juli 2024, dan proyeksi menunjukkan likuiditas akan tetap terjaga hingga akhir tahun.
BPRNews.id - Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kini semakin digalakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini tercermin dari peningkatan transaksi QRIS, seperti yang tercatat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang, di mana hingga Agustus 2024 total transaksi mencapai Rp 18 miliar.
Wakil Pemimpin Bidang Operasional dan Pelayanan Bank Sumsel Babel, Martin Dwista, menjelaskan bahwa peningkatan ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap digitalisasi transaksi. “Kesadaran digitalisasi dari segi transaksi QRIS saat ini memang ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan ini berdampak positif pada transaksi QRIS,” ungkap Martin.
Saat ini, terdapat 6.611 merchant yang menggunakan QRIS, mayoritas berasal dari segmen UMKM. Menurut Martin, salah satu keunggulan QRIS adalah semua transaksi tercatat dengan jelas dan real-time, sehingga memudahkan pelaku usaha memeriksa detail transaksi dan mencairkan dana sesuai kebutuhan. Bagi pengguna Bank Sumsel Babel (BSB), transaksi antar pengguna QRIS di BSB langsung masuk, sementara untuk bank lain memerlukan waktu sekitar satu hari.
Bank Sumsel Babel terus berinovasi untuk memudahkan nasabah melalui layanan digital seperti mobile banking yang mendukung transaksi cashless. Selain itu, bank ini secara rutin melakukan sosialisasi door-to-door ke sekolah, pemerintah, UMKM, dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan digitalisasi transaksi.
Hal serupa juga terlihat di Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang, yang mencatat sekitar 10 ribu pengguna aktif QRIS dari kalangan pelaku UMKM. Area Operational Manager Mandiri Pangkalpinang, Ahmad Fuadi, menekankan bahwa QRIS membantu meminimalisir transaksi tunai dan mengurangi kesalahan dalam transaksi. Dengan inovasi dan edukasi yang terus dilakukan, diharapkan semakin banyak merchant yang mengadopsi QRIS, sehingga mendorong pertumbuhan UMKM dan memperkuat perekonomian lokal.
BPRNews.id - Beberapa bank optimistis bahwa penurunan suku bunga acuan BI-Rate ke 6% akan meningkatkan penyaluran kredit, termasuk untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Bank Indonesia (BI), kredit UMKM pada Juli 2024 mencapai Rp 1.375,5 triliun, tumbuh 5,1% secara tahunan, meski lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Juni 2024 yang mencapai 5,6%.
Bank Sahabat Sampoerna melaporkan bahwa penyaluran kredit UMKM pada Juni 2024 sebesar Rp 8,1 triliun, dengan 63% disalurkan langsung oleh bank, sementara sisanya melalui mitra strategis. Henky Suryaputra, Direktur Bisnis Bank Sahabat Sampoerna, optimistis kredit UMKM akan meningkat hingga akhir tahun, meski mungkin tidak setinggi kredit non-UMKM. Menurutnya, penurunan suku bunga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan UMKM, dan Bank Sahabat Sampoerna berharap kredit tahunan tumbuh dua digit pada semester kedua 2024.
Henky juga menekankan pentingnya menjaga kualitas kredit melalui komunikasi yang baik dengan nasabah untuk menemukan solusi jika terjadi masalah. Selain itu, ia menyatakan bahwa produk kredit dirancang sesuai karakteristik nasabah.
Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan OK Bank, juga optimistis bahwa penurunan suku bunga akan menarik lebih banyak UMKM untuk meminjam, sehingga mereka dapat memperluas usaha. OK Bank telah mengalami penurunan kredit UMKM sebesar 3% hingga Agustus 2024, namun ada peningkatan 3% pada September. OK Bank merevisi target pertumbuhan kredit UMKM menjadi 10% tahun ini, setelah awalnya menargetkan hanya 1%.
Untuk menjaga kualitas kredit, OK Bank melakukan analisis risiko mendalam, diversifikasi portofolio, dan pengawasan rutin untuk mengatasi masalah lebih awal. OK Bank juga selektif dalam memberikan kredit kepada peminjam dengan rekam jejak yang baik.
BCA juga berkomitmen mendorong kredit UMKM, termasuk memberikan suku bunga spesial bagi UMKM yang berbasis lingkungan sosial, tata kelola (LST), dan wanita pengusaha. Kredit UMKM BCA naik 10,3% YoY hingga Juni 2024, mencapai Rp 121 triliun. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) BCA mencapai 22,2%, dengan NPL di sektor UMKM terjaga pada 2,2%, lebih rendah dari rata-rata industri.
Trioksa Siahaan, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), menilai bahwa penurunan suku bunga akan meningkatkan penyaluran kredit UMKM hingga akhir tahun, dan kredit macet diperkirakan menurun. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dan selektivitas dalam pemberian kredit untuk menjaga kualitas kredit UMKM.
BPRNews.id - Sekretaris Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Pekanbaru, Ade Rinaldi, menghadiri Temu Bisnis P3DN Ke-VIII di Indonesia Convention Center, Banten. Acara yang berlangsung pada Selasa 17 September hingga Rabu 18 September tersebut mewakili Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru dalam mendukung pembangunan ekosistem ekonomi digital di Indonesia.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang mewakili Presiden RI Joko Widodo. Sejumlah tokoh lainnya turut hadir, di antaranya Menteri Kominfo, Menteri Budpar Ekraf, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, serta Wakil Kepala BSSN.
Dengan tema "Membangun Ekosistem Ekonomi Digital untuk Produk Lokal," pertemuan ini menekankan penguatan produk lokal dengan memanfaatkan teknologi digital guna memperluas akses ke pasar global. Dalam pesan yang disampaikan melalui video, Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya mendukung produk dalam negeri, "Kita harus bangga pada buatan Indonesia. Membeli produk kita sendiri," tegasnya.
Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, menjelaskan bahwa Temu Bisnis P3DN Ke-VIII ini diharapkan menjadi warisan penting bagi pemerintahan berikutnya, terutama terkait pengadaan barang dan jasa dalam negeri yang semakin didorong oleh digitalisasi.
Luhut juga memaparkan perkembangan signifikan dalam e-katalog di berbagai daerah, yang kini mencakup lebih dari 9,4 juta item, dibandingkan dengan 50.000 item pada awalnya. “Ini sangat membanggakan dan saya pikir ini akan menjadi satu legacy dari pemerintah saat ini dan akan diteruskan oleh pemerintahan yang akan datang,” katanya.
Menteri Kominfo RI, Budi Arie Setiadi, dalam sambutannya menyambut baik kolaborasi yang dilakukan antara Kemenkominfo dan Kementerian Pertanian dalam melaksanakan P3DN. Menurutnya, kolaborasi ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung produk dalam negeri melalui teknologi informasi. Budi juga menyebutkan bahwa target belanja produk dalam negeri (PDN) untuk kementerian/lembaga/daerah mencapai 778 triliun rupiah pada 2024, dengan realisasi belanja hingga 14 September 2024 mencapai 436,74 triliun rupiah.
"Sedangkan, total potensi realisasi belanja P3DN mencapai 186 triliun pada temu bisnis tahap kedelapan ini," jelasnya.
Di tingkat internasional, beberapa negara juga menjalankan strategi serupa untuk mendukung produk lokal. Thailand, misalnya, menerapkan program "Made in Thailand" dengan target penggunaan 60% produk lokal, sementara Malaysia meluncurkan sertifikasi "By Malaysia" untuk mendukung produk buatan dalam negeri. Vietnam turut berkontribusi dengan kampanye dan pameran produk lokal, serta menggandeng media untuk publikasi.
Selain diskusi, acara ini juga menampilkan pameran produk lokal dari berbagai sektor, termasuk pertanian, UMKM, dan teknologi IoT. Kegiatan ini diikuti oleh 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota, yang dihadiri oleh Penjabat Wali Kota, Sekda, atau perwakilannya.