bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus berupaya meningkatkan kinerja sektor perbankan, khususnya BPR dan BPRS di Bali dan Nusa Tenggara, agar mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi lokal dan masyarakat.
Sebagai langkah konkret, OJK Bali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Lelang Agunan dan Dampak Implementasi Sertifikat Elektronik pada Proses Lelang bagi BPR dan BPR di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara". Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai proses lelang agunan sebagai salah satu solusi dalam penyelesaian kredit bermasalah.
Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, hadir dalam acara yang diadakan secara hybrid dan diikuti oleh 163 peserta perwakilan dari BPR dan BPRS di Bali, NTB, dan NTT. "Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi dan regulasi telah membawa perubahan signifikan dalam mekanisme lelang dan tata kelola aset, terutama terkait dengan agunan perbankan. Diperlukan pemahaman yang baik terhadap mekanisme lelang sehingga penyelesaian kredit yang bermasalah melalui lelang agunan dapat dilaksanakan dengan transparan dan efisien serta tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen," ungkap Kristrianti.
Lebih lanjut, Kristrianti berharap melalui FGD ini, para peserta dapat saling bertukar pandangan, pengalaman, serta solusi terkait berbagai permasalahan dalam proses lelang agunan di BPR/BPRS. Harapannya, proses lelang agunan bisa berjalan lebih transparan dan efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Pengawasan LJK OJK Provinsi Bali Ananda R. Mooy, Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Bali Sudarsono, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali I Made Sumadra, Pejabat Lelang Madya KPKNL Denpasar Iwan Susanto, Kepala Kantor OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo, Kepala Kantor OJK Provinsi NTT Japarmen Manalu, Ketua DPD Perbarindo Bali I Ketut Komplit, Ketua DPD Perbarindo NTB Husni, Ketua DPD Perbarindo NTT Robert Polyadu Fanggidae, serta para Direksi BPR dan BPRS dari wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
Sudarsono juga menyampaikan bahwa regulasi serta layanan lelang kini telah mengikuti perkembangan teknologi. "Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, aplikasi lelang.go.id memungkinkan penjualan lelang dilakukan secara online, menjadikannya instrumen jual beli yang terpercaya, transparan, akuntabel, dan aman karena memiliki kepastian hukum," jelas Sudarsono.
Melalui kolaborasi antara OJK, para pemangku kepentingan, serta industri BPR dan BPRS di Bali dan Nusa Tenggara, diharapkan hal ini dapat mendukung terciptanya ekosistem industri jasa keuangan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.
BPRNews.id - Ekonomi menilai bahwa keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% tidak akan langsung direspon oleh perbankan. Proses transmisi kebijakan ini menuju penurunan bunga kredit dan deposito di industri perbankan diperkirakan memerlukan waktu.
Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (CORE) mengatakan, "Bank umum memiliki peluang untuk menyesuaikan suku bunga pinjaman setelah BI memangkas suku bunga acuannya." Menurutnya, penyesuaian suku bunga pinjaman oleh bank akan berlangsung secara bertahap, sejalan dengan kebijakan BI.
Yusuf juga berharap, "Perbankan umum secara umum sudah mulai bisa menyesuaikan target-targetnya sehingga transmisi kebijakan moneter tersebut dapat disesuaikan dalam waktu yang lebih cepat." Ia percaya bahwa jika bank umum menurunkan suku bunga pinjaman sebesar 25 bps, ini akan membuat pinjaman lebih terjangkau.
Ryan Kiryanto dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menyatakan bahwa langkah BI untuk memangkas suku bunga acuan dapat mendukung penguatan perekonomian, mengingat data perekonomian domestik yang melambat. Dia menyebut keputusan ini sebagai "berani, taktis, dan antisipatif."
Ryan menambahkan, "Dengan penurunan BI Rate yang dinilai tepat waktu, diharapkan akan memberikan efek ke penyesuaian suku bunga perbankan yang pada gilirannya akan menaikkan permintaan kredit." Ia optimis bahwa langkah ini akan membantu memulihkan perekonomian di masa transisi pemerintahan.
Ia juga mencatat bahwa kondisi inflasi sudah berada dalam rentang target BI, dan nilai tukar rupiah relatif stabil. Jika indikator-indikator ini terjaga, Ryan percaya ada kemungkinan bagi BI untuk memangkas suku bunga acuannya lagi pada sisa tahun ini. "Semoga ‘jamu manis’ dari RDG BI ini benar-benar mampu tertransmisi secara efektif dalam penurunan suku bunga perbankan dan non-perbankan," tutupnya.
BPRNews.id - Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sekaligus Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia selama 10 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dalam Kongres ISEI XXII di Surakarta, ia mencatat, “Rata-rata pertumbuhan kita itu di atas 5 persen. Ini salah satu yang terbaik di dunia.”
Walaupun mengalami penurunan pada 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19, Perry menjelaskan bahwa Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan di kisaran 5,0-5,3 persen di tahun-tahun lainnya. Ia optimis, “Tahun ini insya Allah bisa 5,1 persen dan tahun depan 5,2 persen.”
Inflasi Indonesia juga terjaga dengan baik. Perry menegaskan, “Sebelum 2013, Indonesia pernah mencetak laju inflasi hingga 10 persen. Namun, dalam 10 tahun terakhir ini, inflasi berhasil diturunkan ke level 2-5 persen.” Ia menekankan pentingnya menjaga inflasi rendah untuk kesejahteraan masyarakat.
Di bidang transaksi berjalan, meskipun sering mengalami defisit, Indonesia mencatat surplus pada 2021 dan 2022 berkat hilirisasi dan peningkatan ekspor. Perry menyatakan bahwa defisit fiskal juga menunjukkan perbaikan, dengan APBN yang sempat menembus 6,1 persen pada 2020 kini berhasil ditekan di bawah 3 persen pada 2022, dan ia menegaskan, “Indonesia adalah salah satu contoh terbaik bagaimana koordinasi moneter, fiskal, dan stabilitas makroekonomi menjadi dasar untuk bisa bertumbuh.”
Selain itu, tingkat pengangguran menurun dari 5,8 persen menjadi 5,3 persen, dan tingkat kemiskinan juga berkurang dari 11 persen menjadi 9,4 persen. Perry menambahkan, “Artinya, tidak hanya stabilitas makro, tetapi perlindungan dan keadilan sosial itu juga terus dilakukan dengan baik.”
BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meningkatkan efektivitas penilaian aset perusahaan perbankan dan asuransi melalui kerja sama dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi LPS dalam resolusi bank dan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut berlangsung di Hotel Four Points, Makassar, Sulawesi Selatan.
Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono, menyatakan bahwa MAPPI akan membantu LPS dalam berbagai peran, termasuk dalam proses likuidasi perusahaan. "Apabila ada perusahaan yang dicabut izin usahanya, maka penilaian aset yang dilakukan oleh penilai publik independen sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan publik," jelas Didik.
Ia juga menjelaskan bahwa penilaian aset penting ketika dilakukan pemetaan sisa aset yang tidak bisa dicairkan dalam masa penyelesaian likuidasi. "Kerja sama ini menunjukkan komitmen kuat LPS dalam berkoordinasi, terutama terkait penilaian aset bank dan perusahaan asuransi, serta hasil penilaian sesuai ketentuan yang berlaku dalam fungsi resolusi bank dan penyelesaian masalah asuransi," tambah Didik.
Kerja sama antara LPS dan MAPPI ini nantinya akan mencakup pertukaran data dan informasi, koordinasi terkait penilaian, serta pengembangan pedoman dan metodologi penilaian.
BPRNews.id - Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau dana oleh individu maupun institusi dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Menurut Donna Rissi, Kepala Subbagian PEPK LMS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan NTT, investasi bertujuan untuk meningkatkan aset dan kekayaan masyarakat, memberikan penghasilan tambahan, atau passive income, serta menjadi sarana persiapan masa depan, seperti masa pensiun atau usia produktif di bidang pendidikan.
"Kita memahami bahwa inflasi secara bertahap akan mengurangi daya beli uang. Dengan berinvestasi, kita bisa mengamankan dan meningkatkan nilai uang kita di masa depan," kata Donna dalam wawancaranya dengan RRI.
Donna juga menambahkan bahwa investasi memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan pasif yang tidak hanya bergantung pada pekerjaan utama mereka. "Investasi adalah cara untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Hidup kita semakin kompleks setiap harinya, dan kita memerlukan jaminan keuangan, terutama untuk masa tua," jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya investasi bagi generasi muda, seperti milenial dan Gen Z, dalam mempersiapkan masa pensiun yang lebih mandiri. "Sistem pensiun di masa mendatang mungkin tidak akan seaman yang dinikmati generasi sebelumnya, sehingga investasi menjadi solusi penting bagi generasi muda," ujarnya.
Lebih lanjut, Donna menjelaskan bahwa investasi dapat membantu mengembangkan kebiasaan finansial yang baik, seperti perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan yang bijaksana. "Dengan target investasi, seseorang menjadi lebih teratur dalam mengelola anggaran. Selain itu, investasi mengajarkan pentingnya menyisihkan penghasilan daripada menghabiskannya," tambahnya.
Saat ini, pilihan investasi tidak lagi terbatas pada properti atau emas. Banyak instrumen keuangan lain yang bisa dipilih, seperti reksa dana, saham, obligasi, deposito, dan peer-to-peer lending. Donna juga menekankan pentingnya memilih investasi yang legal dan diawasi oleh OJK.
"Semakin cepat kita berinvestasi, semakin besar peluang mendapatkan keuntungan, meskipun awalnya dengan jumlah kecil. Namun, berhati-hatilah terhadap investasi bodong yang menawarkan imbal hasil besar dalam waktu singkat dan minim risiko, karena semua investasi pasti memiliki risiko," tutup Donna.