Bprnews.id - Pada Senin, 23 Oktober 2023 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Roadmap Asuransi 2023-2027. Rencana strategis yang baru diluncurkan ini bertujuan untuk menjadi panduan perkembangan industri perasuransian di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan roadmap ini sejalan dengan visi undang-undang (UU) PPSK dimana Undang-undang ini mendorong penguatan pengawasan dan pengaturan di bidang asuransi.
"Dari UU PPSK di tahun 2023 saja, OJK tengah menyiapkan 9 POJK yang terkait asuransi, 4 POJK sudah dikeluarkan 5 sedang disiapkan dan mudah-mudahan selesai sebelum 2023. Dan di tahun 2024 ada POJK turunan," ungkap Ogi dalam sambutannya di Jakarta.
Ogi berharap industri perasuransian dapat lebih sehat, khususnya dari segi penguatan permodalan, governance, risk management, dan jasa profesi penunjang di industri asuransi.
Selain peluncuran Roadmap Asuransi 2023-2027, juga dilakukan perubahan tagline dari “Mari Berasuransi” menjadi “Pahami & Miliki Asuransi”. Perubahan tagline tersebut dimaksudkan untuk mengajak masyarakat agar lebih memahami manfaat dari asuransi sehingga tidak ada keraguan untuk memiliki produk asuransi.
Rudy Kamdani, Ketua Dewan Asuransi Indonesia (DAI) mengatakan semua pemangku kepentingan industri perasuransian nasional mulai OJK hingga 12 asosiasi yang berada di bawah DAI bersiap berkolaborasi dan menerapkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi bersama.
Visi tersebut diantaranya yaitu terwujudnya industri asuransi yang sehat, efisien dan berintegritas, memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pendalaman pasar, peningkatan inklusi dan stabilitas keuangan.
"Dewan Asuransi Indonesia melihat peta jalan ini sebagai landasan yang kuat untuk mengarahkan perkembangan industri perasuransian yang lebih terpadu dan berkualitas," jelas Rudy.
Dalam kesempatan yang sama, Arief Wibisono, Staf ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal OJK mengingatkan peta asuransi ini penting karena industri asuransi memiliki posisi strategis dan peran penting dalam perekonomian Negarakarena mampu menyerap dan membagi risiko akibat kejadian di masa depan.
"Kontribusi aset asuransi ke PDB masih kurang dari 10 persen Data tersebut mengkonfirmasi bahwa penetrasi asuransi di Indonesia rendah," ungkap Arief.
Ia mengatakan sejumlah tantangan tersebut antara lain dipengaruhi faktor global dan internal, kurangnya literasi, tingginya biaya admin, tingkat kepercayaan investor dan konsumen, dan perlunya penguatan sistem jasa keuangan.
Bprnews.id - Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR BPRS) Se-Indonesia telah meluncurkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) untuk pemanfaatan IKD.
Perbarindo menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di hotel Trans Resort Bali pada Kamis (19/10), acara ini dihadiri oleh ratusan Pengurus BPR/BPRS se-Indonesia yang sekaligus juga menyaksikan penandatanganan kerjasama pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Secara simbolis penandatanganan diwakili oleh 8 BPR/BPRS yang meliputi BPR Eka Bumi Arta, BPR Modern Express, BPR Danagung Ramulti, BPRS PNM Patuh Beramal, BPR Dana Multi Guna, BPR Nusamba Kubu Tambahan, BPR Sulawesi Mitra Mandiri dan BPR Perkotaan Bali.
Ditjen Dukcapil Dr. Teguh Setyabudi M.Pd juga hadir untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan membuka acara Rakernas dengan tema "Era Baru Industri BPR BPRS. Momentum Hadirnya UU P2SK". Selain itu, Dr. Teguh Setyabudi M.Pd juga memberikan sosialisasi tentang pemanfaatan indeks kinerja daerah kepada para peserta yang hadir.
Teguh Setyabudi menyampaikan bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk aktivasi IKD bagi masyarakat umum dan capaian IKD nasional per 9 Oktober 2023 adalah 5.530.777 penduduk Indonesia yang sudah IKD.
"Dengan BPR/ BPRS ikut serta dalam pemanfaatan IKD artinya layanan perbankan dapat dilakukan dengan IKD, sehingga pelayanan yang diberikan lebih cepat," ujarnya.
Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah mengatakan bahwa saat ini ada 281 BPR/BPRS yang telah mengajukan untuk ikut serta dalam pemanfaatan IKD, untuk tahap awal sudah dilakukan tanda tangan PKS Pemanfaatan IKD oleh 137 BPR/BPRS.
"Dalam acara Rakernas tersebut juga dilaksanakan aktivasi IKD untuk semua pengurus BPR/BPRS yang hadir," ungkap Tedy..
IKD adalah metode verifikasi data yang dibuat oleh Dukcapil yang sebelumnya menggunakan metode verifikasi data NIK, card reader, face recognition. Yang digunakan di BPR/BPRS saat ini adalah verifikasi NIK dan card reader, kemudian akan ditambah dengan IKD.
IKD adalah Identitas Kependudukan Digital yang berupa aplikasi di HP yang dikeluarkan Ditjen Dukcapil. Nasabah dapat membagikan QR code nya kepada bank dan nasabah dapat mengetahui siapa saja yang telah melakukan scan QR codenya dalam history aktivitas yang ada dalam aplikasi tersebut.
Bprnews.id - Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Pembangunan Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Jumat (20/10). Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi C Bambang Haryanto menyebutkan tujuan utama kunjungan tersebut adalah pihaknya ingin mendapat masukan informasi dalam rangka penyusunan Raperda Perubahan Bentuk Hukum Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) .
Bambang mengatakan pada penyusunan itu pihaknya menyoroti keputusan penting yang diambil oleh pemerintah terkait dengan penutupan dua BPR BKK dari dua puluh sembilan yang ada. Persoalan muncul saat ada aturan pusat yang mengharuskan penyehatan BPR BKK secara keseluruhan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan dan kontroversi.
“Kami berharap mendapatkan masukan informasi dari ditjen atas persoalan tersebut,” katanya.
Sebagai informasi, kedua BPR BKK yang sudah ‘mati’ itu adalah BPR BKK Pringsurat dan BPR BKK Klaten. Secara kinerja, keduanya menunjukkan penurunan.
Saat penyesuaian terhadap Raperda Perubahan Bentuk Hukum BPR BKK dikemukakan, aturan pusat menekankan bahwa kinerja BPR BKK harus sehat. Menaggapinya, Yudia Ramli selaku Direktur BUMD, BLUD & BMD Ditjen Bina Keuda Kemendagri mengakui selama ini pihaknya membina sejumlah BUMD dan memberikan pengarahan teknis.
Dari persoalan diatas, perlu langkah bertahap dan konkret agar bisa menciptakan kinerja BPR BKK yang sehat.
“Jika nanti dalam raperda ada hal penyertaan modal, maka sebaiknya modal itu bukan untuk membayar utang-utang BPR yang bermasalah tapi lebih pada restrukturisasi keuangan sesuai dengan aturan berlaku,” tandasnya.
Bprnews.id - Perumda BPR Sukabumi Cabang Parungkuda berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dengan melakukan pendekatan langsung. Pendekatan dilakukan dengan cara menjangkau para pedagang di Pasar Parungkuda, Kabupaten Sukabumi dengan menawarkan berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan pedagang. Inisiatif ini menunjukkan komitmen bank terhadap pelayanan agar melampaui harapan dan menekankan pendekatan yang berpusat pada komunitas.
Plt. Kepala BPR Sukabumi Cabang Parungkuda, Asep Suhendar mengatakan bahwa program pelayanan langsung ke lokasi pedagang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.
"Sudah cukup baik, namun akan dibuat lebih baik lagi. Kedepan, kami memiliki program untuk memasang spanduk BPR di Pasar Parungkuda, sehingga mempermudah," ungkap Asep pada Selasa (17/10/2023).
Asep juga menyebut bahwa pentingnya pelayanan yang prima kepada nasabah. "Intinya, pelayanan harus optimal agar memudahkan nasabah, yang menurut saya adalah raja," tegasnya.
Ia juga merencanakan untuk berinteraksi lebih intens dengan pedagang. "Seperti ngobrol dulu dengan para pedagang yang punya kios, nanti promosi seperti itu akan sampai lagi ke pedagang yang lain," imbuhnya.
Asep merekomendasikan produk Sibarokah (Simpanan Sukabumi Barokah) ke pedagang pasar dan menjelaskan tentang betapa bermanfaatnya produk ini bagi para pedagang. Namun, ia juga menunjuk pada spektrum produk yang lebih luas yang tersedia untuk berbagai usaha bisnis. Asep menekankan upaya aktif harus terus mengedepankan keunggulan seluruh produk keuangan yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
"Bukan hanya Sibarokah yang direkomendasikan, produk lain tidak kita tutup untuk pedagang dan tetap kita jemput bola," ungkapnya.
Asep berharap BPR Sukabumi bisa lebih maju sesuai dengan prinsipnya yaitu memberikan layanan prima. "Tentunya, pelayanan juga akan terus ditingkatkan," tandasnya.
Account Officer (AO) BPR Sukabumi cabang Parungkuda, Ade Novyana Suryawan mengungkapkan bahwa ia juga turun ke pasar setiap hari kerja dengan patuh untuk mengumpulkan tabungan dari pedagang setempat.
"Seperti biasa, kami keliling sambil menawarkan kepada pedagang lainnya, terutama yang belum menabung di kita. Banyak produk yang kami tawarkan," ujar Ade.
Dalam upayanya meningkatkan jumlah nasabah, khususnya dari kalangan pedagang, Ade menekankan penggunaan produk Sibarokah dalam bentuk tabungan, namun tetap menyediakan kredit. "Kredit ini kami tawarkan kepada pedagang. Jika mereka ingin meminjam ke BPR, mereka bisa mengangsurnya dari tabungan setiap hari," jelas Ade.
"Debitnya diambil langsung dari tabungan tersebut. Misalnya, jika diangsur Rp 1 juta, kami kalkulasikan agar mencapai jumlah tersebut, dan setiap harinya mereka hanya perlu membayar sejumlah tertentu," imbuhnya.
Ade menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada para pedagang. "Biasanya, orang harus datang ke bank untuk menabung, tetapi kami mengambil inisiatif mendatangi mereka di Pasar Parungkuda. Ini juga sebagai bentuk silaturahmi kami dengan para pedagang yang sibuk dan sulit untuk datang ke kantor," tuturnya.
Saat ini jumlah nasabah BPR Sukabumi di Pasar Parungkuda yang terdata di mencapai total ada 120 nasabah yang terdaftar di cabang BPR.
Salah satu nasabah pemilik toko mainan bernama Rini berbagi pengalamannya tentang bagaimana sentuhan personal pegawai BPR Sukabumi yang datang langsung ke tempatnya membuat perbankan lebih efisien.
"Jadi lebih gampang, terus enaknya kita mau nabung berapa aja bisa gitu, enaknya, saya tabung 10 ribu paling kecil masih diterima. Kalau misalkan ke kantor mau nabung nominalnya kecil malu," ujarnya Selasa (17/10/2023).
Rini juga menekankan kepraktisan dari layanan harian yang diterapkan oleh BPR Sukabumi Cabang Parungkuda, "Kalau harian seperti ini kan lebih efektif. Dari pelayanan juga ramah, walaupun yang datang seringkali berganti, enak gitu gak canggung," pungkasnya.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia mengambil langkah berani dalam memberantas aktivitas perjudian online di Tanah Air. Sejak bulan Juli 2023 hingga Oktober 2023 OJK berhasil memblokir 270.060 rekening bank terkait perjudian online.
Pemblokiran rekening ini dilakukan atas perintah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan merupakan upaya tegas untuk menekan aktivitas perjudian online yang sedang berkembang pesat di Indonesia.
"Kami telah meminta Otoritas Jasa Keuangan OJK melakukan pemblokiran terhadap 270.060 rekening sejak 17 Juli 2023 hingga 18 Oktober 2023," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023).
Kemudian, Budi Arie mengungkapkan telah memutus akses terhadap 42.556 konten perjudian online selama periode 18 Juli hingga 18 Oktober 2023. Ia memaparkan, 23.798 konten tersebut berasal dari situs alamat Internet Protocol (IP), 17.235 dari file berbagi, dan 171.175 dari platform media sosial. Tindakan keras terhadap konten perjudian online ini menandakan langkah serius sikap Indonesia terhadap aktivitas perjudian ilegal.
"Saya juga telah meminta kepada para internet service provider terus meningkatkan upaya pembatasan judi online," ungkap Budi.
"Memastikan ketepatan sinkronisasi sistemnya pada database situs yang mengandung konten perjudian serta dengan segera menindak lanjuti permintaan pemutusan akses yang kami sampaikan," tambah Budi.
Budi telah lama menjadi pejuang yang berdedikasi melawan perjudian online, dan upaya terbarunya telah menghasilkan perubahan besar di salah satu platform media sosial terbesar di dunia. Budi juga sudah memberikan teguran keras pada Meta karena masih ditemukan berbagai macam konten judi online di platform mereka. Peringatan keras tersebut telah menarik perhatian secara global, yang berpuncak pada penghapusan 1,6 juta konten pada tanggal 11 Oktober 2023.
"Dari atas merespons dengan sangat baik atas permintaan saya berdasarkan laporan kami terima hingga 11 Oktober 2023 teguran tersebut dengan menghapus lebih dari 1,6 juta konten," ungkap Budi.