Bprnews.id - Para nasabah atau anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Mintorogo di Mlonggo, Jepara, menggulirkan tuntutan untuk mengembalikan uang simpanan mereka yang diperkirakan mencapai Rp230 miliar. Unjuk rasa ini terjadi setelah ribuan depositan merasa kesulitan dalam pengambilan tabungan mereka sejak setahun belakangan.
Rapat Akhir Tahunan (RAT) 2022 menjadi titik sentral dalam pengumpulan dana sebesar itu. Para anggota koperasi merasa terhambat dalam melakukan penarikan tabungan, bahkan debitur yang sudah melunasi kredit juga mengalami kesulitan untuk mengambil agunan mereka. Hal ini mengejutkan, mengingat mayoritas nasabah adalah anggota yang setia.
Wartawan mencoba menghubungi direksi koperasi untuk mendapatkan tanggapan, namun belum ada respons hingga saat ini.
Koordinator forum komunikasi nasabah Mintorogo, Isnandar, menyatakan bahwa terdapat ribuan nasabah dan deposan yang terlibat berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2022. Potensi kerugian bagi ribuan nasabah ini sangat besar jika tidak ada kejelasan dan langkah konkret dari pihak koperasi. Total deposit yang berada dalam kewenangan koperasi mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp 230 miliar.
"Kami sudah bersurat kepada pengurus koperasi, namun hingga kini belum mendapat tanggapan," ujar Isnandar, mengungkapkan kekecewaan dan ketidakpastian nasabah.
Isnandar menambahkan bahwa pihaknya sebelumnya sudah meminta klarifikasi terkait data dan proses kredit yang ditawarkan oleh koperasi, namun belum mendapatkan respon dari manajemen koperasi. Dalam upaya memperoleh keadilan, mereka memutuskan untuk mengikuti langkah-langkah yang direkomendasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, termasuk melakukan audit, mengajukan permohonan pengawasan, dan melakukan inventarisasi terhadap aset koperasi.
“Yang terpenting bagi kami saat ini adalah agar uang kami kembali," ungkap Isnandar, mencerminkan keprihatinan nasabah terhadap nasib dana yang mereka tempatkan di koperasi.
Bprnews.id - Bank Indonesia (BI) merilis laporan Analisis Uang Beredar yang mencatat pertumbuhan simpanan atau dana pihak ketiga (DPK) di perbankan pada tahun 2023 sebagai yang terendah dalam satu dasawarsa terakhir.
Data terakhir menunjukkan pertumbuhan hanya sebesar 3,8% secara tahunan, menciptakan kekhawatiran di kalangan pengamat ekonomi.
Dalam laporan tersebut, BI mencatat bahwa total DPK nasabah pada akhir 2023 mencapai Rp8.234,2 triliun. Pada bulan sebelumnya, pada November 2023, pertumbuhan DPK juga berada di tingkat 3,8%. Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan yang masih mencapai 8,5% pada Januari 2023.
Meskipun mengalami perlambatan dalam setahun terakhir, BI memproyeksikan peningkatan pertumbuhan DPK pada tahun 2024. "Pertumbuhan DPK sampai dengan akhir tahun 2024 diprakirakan tinggi," tulis BI dalam laporan Survei Perbankan yang dirilis pada 23 Januari 2024.
Proyeksi tersebut didukung oleh SBT (Survei Bank Indonesia) yang mencatat prakiraan penghimpunan DPK pada 2024 sebesar 99,8%, meningkat dari angka 93,7% pada tahun sebelumnya. Meskipun fluktuasi pertumbuhan DPK terlihat sepanjang satu dasawarsa terakhir, penurunan terbesar terjadi pada akhir 2023.
Berikut adalah tren pertumbuhan DPK perbankan sejak 2014 hingga 2023:
- Desember 2023: 3,8%
- Desember 2022: 9,3%
- Desember 2021: 12,1%
- Desember 2020: 11,3%
- Desember 2019: 6,4%
- Desember 2018: 6,1%
- Desember 2017: 8,3%
- Desember 2016: 9,5%
- Desember 2015: 8%
- Desember 2014: 12%
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memberikan penjelasan terkait perlambatan DPK pada 2023. Rae menjelaskan bahwa kondisi ini dapat dijelaskan oleh ekspansi yang terhenti selama pandemi COVID-19.
"Selama Covid-19, semua industri dan perseorangan menaruh duit di bank. Karena Covid-19 sudah dicabut, ekonomi bergeliat, duit tadinya ditaruh di bank pastinya diambil," ujarnya.
Pendapat ini didukung oleh Senior Economist INDEF Aviliani, yang menyatakan bahwa tren perlambatan DPK terjadi pada 2023 ketika konsumsi kelompok masyarakat menengah ke atas kembali normal.
Aviliani menekankan bahwa masyarakat menginginkan return yang tinggi dari investasinya di simpanan, dan jika suku bunga simpanan di bank Indonesia kalah bersaing dengan bunga di negara lain, masyarakat cenderung menyimpan dananya di luar negeri.
Dalam upaya menjaga daya tarik masyarakat untuk menyimpan dananya di perbankan Indonesia, Aviliani menyoroti perlunya keterlibatan otoritas dan regulator.
"Pengusaha diajak ngobrol juga, agar dana tak keluar semua," tuturnya.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung daya tarik investasi domestik menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perlambatan pertumbuhan DPK di tahun-tahun mendatang.
Bprnews.id - Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim, secara resmi meresmikan perubahan status PD BPR Karimun menjadi Perumda BPR Tuah Karimun beserta logo baru. Dalam acara peresmian tersebut, diharapkan bahwa perubahan ini dapat meningkatkan peran perbankan dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Karimun.
"Keberadaan Perumda BPR Tuah Karimun ini sudah cukup lama, sejak tahun 2002 lalu. Dikarenakan aturan dan regulasi dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan adanya perda nomor 1 tahun 2021, maka harus dilakukan perubahan nama perusahaan maupun logo," ungkap Anwar Hasyim pada Rabu (24/1).
Pemda Karimun memberikan dukungan penuh terhadap Perumda BPR Tuah Karimun, khususnya terkait program perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Salah satu program unggulan adalah Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) dengan bunga 0 persen atau tanpa bunga, di mana Pemda Karimun akan menanggung bunga sehingga debitur hanya membayar angsuran dengan batas maksimal pinjaman Rp10 juta.
Anwar Hasyim juga menambahkan, "Perumda BPR Tuah Karimun diharapkan dapat mewujudkan sistem tatakelola perusahaan yang terbaik, lebih transparan, dan akuntabel dalam perbankan. Sehingga, bisa memberikan kontribusi kepada daerah maupun masyarakat."
Dalam sambutannya, Zainul Fikrian, Perwakilan OJK Batam, menyampaikan bahwa selama pandemi Covid-19, kinerja BPR Tuah Karimun cenderung membaik. Hingga akhir tahun 2023, aset BPR Tuah Karimun tumbuh menjadi Rp.46 miliar atau 17,95 persen dibandingkan tahun 2019 menjelang pandemi.
Sementara itu, pertumbuhan kredit BPR Tuah Karimun pada akhir tahun 2023 mencapai Rp42 miliar atau 12,45 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Dana masyarakat yang disimpan di BPR Tuah Karimun dalam bentuk deposito dan tabungan juga mengalami pertumbuhan, mencapai Rp37 miliar atau tumbuh 9,59 persen dibandingkan 2019.
Zainul Fikrian mengingatkan bahwa meskipun kinerja BPR Tuah Karimun membaik, modal inti BPR tersebut pada akhir tahun 2023 masih mencapai Rp3,8 miliar. Oleh karena itu, dorongan untuk memenuhi modal minimum Rp.6 miliar pada akhir tahun 2024 sangat diperlukan.
Direktur Utama Perumda BPR Tuah Karimun, Azlan, bersama Direktur Iyo King Siang, menyampaikan bahwa perubahan status ini telah melalui serangkaian proses yang cukup panjang dan mendapatkan persetujuan dari OJK. Dengan perubahan ini, Perumda BPR Tuah Karimun diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Sumatra Barat menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun rasio kredit macet masih berada di atas batas yang diatur oleh regulator.
Guntar Kumala, Plt Kepala OJK Sumbar, mengungkapkan bahwa kinerja BPR di daerah tersebut menunjukkan peningkatan yang baik. Aset BPR tumbuh sebesar 6,25 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
"Pertumbuhan BPR di Sumatera Barat terus meningkat. Aset tumbuh sebesar 6,25 persen (yoy) menjadi Rp2,54 triliun, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 3,53 persen (yoy) menjadi Rp1,91 triliun, dan penyaluran Kredit/Pembiayaan meningkat 10,69 persen (yoy) menjadi Rp1,93 triliun," ujarnya.
Meskipun terjadi peningkatan dalam penyaluran kredit, sektor yang mendominasi adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), mencapai 70,21 persen dari total penyaluran kredit.
Namun, risiko kredit tetap menjadi tantangan dengan rasio Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF) sebesar 7,88 persen, melebihi batas yang dianggap aman oleh regulator sebesar 5 persen.
Begitu juga dengan rasio intermediasi seperti Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) yang mencapai 101,38 persen.
Kinerja industri perbankan secara keseluruhan, termasuk Bank Umum dan BPR, di Sumatera Barat juga menunjukkan pertumbuhan positif. Aset perbankan tumbuh sebesar 5,62 persen (yoy) menjadi Rp79,92 triliun dan penyaluran kredit meningkat 7,49 persen (yoy) menjadi Rp69,54 triliun pada November 2023.
Meskipun begitu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) masih mengalami kontraksi sebesar 1,62 persen (yoy) menjadi Rp54,24 triliun. Risiko kredit masih terjaga dengan rasio NPL sebesar 2,08 persen, dan rasio LDR mencapai 128,20 persen.
Bprbews.id - PT BPR Bank Rembang (Perseroda) berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan anak-anak dengan menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan. Kegiatan ini berlangsung di SD N 2 Sendang Agung, Kecamatan Kaliori, dan melibatkan siswa-siswi sebagai peserta.
Direktur Utama PT BPR Bank Rembang, Ahmad Nawawi, menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang nilai uang, jenis-jenis uang, dan kegiatan di sektor keuangan. Selain itu, edukasi juga dilakukan untuk memberikan informasi tentang keamanan menabung di PT BPR Bank Rembang.
"Kami ingin membentuk karakter anak-anak dalam mengatur keuangan sejak dini. Mereka diajarkan cara menyisihkan sebagian uangnya untuk kebutuhan masa depan, baik itu kebutuhan sesaat maupun kebutuhan jangka panjang," ucap Ahmad Nawawi.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Seksi Bagian Dana, Novan Ardy Pratama, memberikan materi yang mencakup pengenalan PT BPR Bank Rembang, penjelasan mengenai jenis produk tabungan dan kredit yang ada, serta edukasi tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan keunggulan PT BPR Bank Rembang.
"Kami memberikan pemahaman kepada siswa dan guru seputar tabungan, sekaligus memberikan doorprize untuk menambah antusiasme. Harapannya, dengan edukasi ini, anak-anak dapat mengatur keuangan mereka dan mengembangkan kebiasaan menabung," jelas Novan Ardy Pratama.
Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan dari PT BPR Bank Rembang kepada Kepala SD N 2 Sendang Agung sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam kegiatan edukasi keuangan. PT BPR Bank Rembang berharap bahwa melalui edukasi ini, anak-anak dapat memahami pentingnya mengelola keuangan, tidak boros, dan memulai kebiasaan menabung untuk masa depan mereka.