BPRNews.id - Hingga bulan Juli 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha dari 14 bank perkreditan rakyat (BPR) di Indonesia. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, rata-rata terdapat sekitar 6 hingga 7 BPR yang mengalami penutupan setiap tahunnya.

Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa sebagian besar penutupan BPR disebabkan oleh pengelolaan yang buruk oleh pihak manajemen. "Penutupan BPR ini terutama disebabkan oleh mis management. Meskipun demikian, kami tetap optimis bahwa kondisi serupa tidak akan terjadi pada bank umum," tegas Dian.

Dian juga menambahkan bahwa OJK terus berupaya mencegah kemungkinan penutupan bank umum dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum. "Kami akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja industri perbankan untuk memastikan semua berjalan dengan baik," ujar Dian.

Ia mengakui bahwa kondisi saat ini belum sepenuhnya stabil, terutama dengan adanya tantangan dari ketidakpastian ekonomi global. Namun, Dian berharap bahwa baik bank umum maupun BPR dapat terus berkembang dan bertumbuh di masa depan.

Berikut adalah daftar 14 BPR yang telah dinyatakan bangkrut hingga Juli 2024:

PT BPR Sumber Artha Waru Agung

PT BPR Lubuk Raya Mandiri

PT BPR Bank Jepara Artha

PT BPR Dananta

PT BPRS Saka Dana Mulia

PT BPR Bali Artha Anugrah

PT BPR Sembilan Mutiara

PT BPR Aceh Utara

PT BPR EDCCASH

Perumda BPR Bank Purworejo

PT BPR Madani Karya Mulia

PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto

PT BPR Bank Pasar Bhakti

Koperasi BPR Wijaya Kusuma

OJK akan terus memantau dan mengawasi kinerja perbankan untuk memastikan stabilitas dan keberlangsungan sektor ini.

BPRNews.id - Digitalisasi layanan keuangan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS), yang berjumlah 1.557 menurut data OJK pada Juni 2024, kini menjadi prioritas. Proses digitalisasi tidak hanya meringankan operasional bisnis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah melalui kemudahan transaksi dan layanan yang lebih dekat.

Bowo Susanto, Direktur Umum & Operasional BPR Centra Artha Tegal, menjelaskan bahwa lembaga keuangan yang ia pimpin telah menerapkan digitalisasi dengan bantuan Indibiz Multifinance, menggunakan solusi Omni Communication Assistant (OCA) dan Finnet. "Kami menggunakan produk Indibiz seperti OCA untuk komunikasi dua arah dengan nasabah. Usai setoran, nasabah mendapatkan notifikasi, termasuk ucapan ulang tahun," jelas Bowo pada Sabtu, 27 Juli 2024. Solusi digital pembayaran Finnet juga memudahkan nasabah untuk melakukan setoran tanpa harus datang ke kantor. BPR Centra Artha Tegal berencana untuk terus bekerja sama dengan Indibiz guna memperkuat digitalisasi dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Syafruddin Siregar, Direktur Utama BPR Laksana Abadisunggal, juga merasakan manfaat dari solusi digital Indibiz Multifinance. "Core banking kami menggunakan BPR Satu dan layanan internet cepat dari Indibiz sangat memuaskan," kata Syafruddin. Dengan dukungan teknologi yang andal, BPR yang telah berusia 30 tahun ini dapat mempercepat proses digitalisasi.
Kehadiran Indibiz Multifinance memperkuat posisi Telkom di pasar Business-to-Business (B2B) untuk pelaku UKM di berbagai daerah di Indonesia. Semakin banyak BPR dan BPRS yang menggunakan solusi digital dari Indibiz, semakin terbuka peluang digitalisasi di sektor jasa keuangan, mendukung perekonomian yang inklusif.

BPRNews.id - Pemerintah Kota Padang terus mengoptimalkan program Padang Bagoro guna mewujudkan kota yang bersih dan bebas sampah. Fokus utama dari program ini adalah pemilahan dan pengolahan sampah.

Pada Minggu (28/7), Pejabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar, didampingi Pj Sekretaris Kota Padang Yosefriawan dan beberapa kepala OPD lainnya, melakukan kunjungan ke Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat. Andree Algamar menyatakan, "LPS Kampung Pondok adalah contoh terbaik dalam program ini. Mereka telah memulai konsep pemilahan sampah dengan sangat baik."

Andree menjelaskan bahwa LPS Kampung Pondok membagi sampah menjadi tiga kategori sesuai dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Sampah organik diolah menjadi kompos dengan menggunakan maggot, sampah anorganik dikelola di bank sampah, dan sampah yang tidak bisa diolah dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” katanya.

Syafrijon, Pengelola LPS Kampung Pondok, menambahkan, "Kami telah memulai program bank sampah dan pemilahan sampah sejak tahun 2000. Dengan dukungan dari DLH Kota Padang dan Pj Wako Padang, masyarakat Kampung Pondok sekarang mampu memilah sampah mereka sendiri dengan baik. Bank sampah kami juga sudah dikelola secara menyeluruh dan telah mencapai tahap pencacahan."

Program ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Padang.

Pada Minggu (28/7), Pejabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar, didampingi Pj Sekretaris Kota Padang Yosefriawan dan beberapa kepala OPD lainnya, melakukan kunjungan ke Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat. Andree Algamar menyatakan, "LPS Kampung Pondok adalah contoh terbaik dalam program ini. Mereka telah memulai konsep pemilahan sampah dengan sangat baik."

Andree menjelaskan bahwa LPS Kampung Pondok membagi sampah menjadi tiga kategori sesuai dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Sampah organik diolah menjadi kompos dengan menggunakan maggot, sampah anorganik dikelola di bank sampah, dan sampah yang tidak bisa diolah dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” katanya.

Syafrijon, Pengelola LPS Kampung Pondok, menambahkan, "Kami telah memulai program bank sampah dan pemilahan sampah sejak tahun 2000. Dengan dukungan dari DLH Kota Padang dan Pj Wako Padang, masyarakat Kampung Pondok sekarang mampu memilah sampah mereka sendiri dengan baik. Bank sampah kami juga sudah dikelola secara menyeluruh dan telah mencapai tahap pencacahan."

Program ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Padang.

BPRNews.id - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) akan mengadakan lelang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) pada 30 Juli 2024. Dalam lelang ini, akan ada 7 seri SBSN yang dilelang dengan target indikatif sebesar Rp8 triliun. 

Seri-seri tersebut mencakup Surat Perbendaharaan Negara - Syariah  (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PBS)  , yang bertujuan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Menurut keterangan resmi dari DJPPR Kemenkeu, "Lelang akan dimulai pada hari Selasa, 30 Juli 2024, pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 11.00 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama, sementara proses setelmen dijadwalkan berlangsung pada 1 Agustus 2024, yaitu dua hari kerja setelah pelaksanaan lelang." Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pembiayaan APBN melalui instrumen syariah.

BPRNews.id - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menargetkan pertumbuhan dana kelolaan nasabah prioritas di Muamalat Prioritas sebesar 20% hingga akhir tahun ini.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat, Dedy Suryadi Dharmawan, menjelaskan bahwa per Maret 2024, dana kelolaan Muamalat Prioritas menyumbang 33% dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) bank, dengan rata-rata pertumbuhan nasabah sebesar 5% dalam dua tahun terakhir. Bank Muamalat yakin dapat mencapai target tersebut karena potensi bisnis di segmen nasabah prioritas masih sangat besar. 

Dedy menambahkan, "Untuk mencapai target di akhir tahun, kami fokus pada peningkatan loyalitas nasabah eksisting dan menjalin kerja sama yang memberikan manfaat bagi mereka."

Salah satu inisiatif terbaru adalah program Health Assistance, yang menawarkan akses layanan kesehatan di Malaysia bagi nasabah Muamalat Prioritas, bekerja sama dengan Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC). MHTC juga menyambut baik kerja sama ini sebagai upaya memperluas layanan perawatan kesehatan di kedua negara. 

Sebagai informasi tambahan, Muamalat Prioritas memiliki layanan regional melalui kantor cabang di Kuala Lumpur dan Priority Center di lima kota besar di Indonesia.

Nasabah prioritas Bank Muamalat dapat menikmati berbagai keuntungan seperti layanan produk premium syariah, bebas biaya transaksi, bingkisan eksklusif, undangan ke event khusus, dan banyak lagi, dengan syarat memiliki total dana minimal Rp500.000.000.