BPRNews.id - PT BPR Bontang Sejahtera, anak usaha Perumda AUJ, kini menghadapi situasi kritis. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan batas waktu hingga akhir tahun ini untuk memenuhi ketentuan modal inti sebesar Rp16,5 miliar. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, bank pelat merah tersebut berisiko dilikuidasi.
Direktur Utama Perumda AUJ, Abdu Rachman, menjelaskan bahwa modal inti yang sebelumnya sebesar Rp5 miliar harus dinaikkan menjadi Rp16,5 miliar. "Ada kenaikan besaran modal. Dulu Rp5 miliar sekarang menjadi Rp16,5 miliar," kata Rachman.
Jika PT BPR Bontang Sejahtera tidak dapat memenuhi ketentuan ini, bank tersebut akan mengalami likuidasi. Likuidasi adalah proses pembubaran perusahaan oleh likuidator dengan menjual aset, menagih piutang, melunasi utang, dan menyelesaikan sisa aset atau utang di antara para pemilik.
Rachman menyebutkan bahwa kondisi PT BPR Bontang Sejahtera sudah mengalami perbaikan, terutama setelah kasus hukum yang melibatkan mantan direktur utama Perumda AUJ. Kasus tersebut terkait dengan pencairan deposito perusahaan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
"Secara internal sehat. Tetapi secara regulasi tidak, karena ada utang terkait modal," ucap Rachman.
Setelah pergantian direksi, ada perubahan signifikan dalam tata kelola perusahaan. Namun, PT BPR Bontang Sejahtera tetap harus mematuhi regulasi perbankan yang diawasi oleh OJK. Rachman mengatakan, "BPR punya kekhususan itu. Mereka lebih terbuka dalam pelaporan keuangannya. Bahkan ini lebih unggul dibandingkan anak usaha perumda lainnya."
Perumda AUJ belum menemukan solusi untuk memenuhi ketentuan modal inti yang baru, dan Pemkot Bontang juga tidak menambah penyertaan modal ke BUMD tersebut. "Tidak ada langkah normal. Hanya ada langkah nekat," terangnya.
Perda pendirian PT BPR Bontang Sejahtera atau pelepasannya dari Perumda AUJ masih dalam pembahasan dengan legislator, yang tentu membutuhkan waktu. Sementara itu, batas waktu dari OJK hanya sampai Desember tahun ini.
BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan bahwa mayoritas simpanan berada pada nasabah dengan tiering di atas Rp 5 miliar, yang mencakup 54,0% dari total simpanan.
Dalam laporan Distribusi Simpanan Bank Umum LPS, total nominal simpanan Bank Umum pada Juni 2024 mencapai Rp 8.773 triliun, meningkat 0,19% secara bulanan atau Month on Month (MoM). Berdasarkan jenis simpanan, Deposito menjadi yang paling dominan dengan porsi 36,3% dari total simpanan.
Kenaikan tertinggi dalam nominal simpanan terjadi pada jenis Tabungan, yang naik sebesar 1,4% MoM. Sebaliknya, Deposito On Call mengalami penurunan terbesar, yaitu sebesar 19,8% MoM.
Dilihat dari tiering simpanan, simpanan terbesar ada pada tiering di atas Rp 5 miliar, mencakup 54,0% dari total simpanan, dengan pertumbuhan 11,6% secara tahunan atau year on year (YoY). Kenaikan nominal simpanan tertinggi terdapat pada tiering Rp 1 miliar - Rp 2 miliar, yang meningkat 0,9% MoM.
Total rekening simpanan Bank Umum pada Juni 2024 mencapai 584,18 juta rekening, naik 0,91% MoM. Jenis Tabungan mendominasi jumlah rekening dengan 98,1% dari total rekening simpanan.
Pertumbuhan jumlah rekening tertinggi terjadi pada Deposito On Call dengan kenaikan sebesar 10,1% MoM. Sebaliknya, simpanan Giro mengalami penurunan terbesar, yakni sebesar 2,9% MoM.
Berdasarkan tiering simpanan, jumlah rekening terbanyak berada pada tiering simpanan hingga Rp 100 juta, mencakup 98,8% dari total rekening simpanan. Semua tiering simpanan mengalami peningkatan jumlah rekening dibandingkan bulan sebelumnya, dengan kenaikan tertinggi pada tiering Rp 500 juta - Rp 1 miliar, sebesar 1,0% MoM.
BPRNews.id - Bank Indonesia perwakilan Maluku Utara mendorong masyarakat di provinsi tersebut untuk memperkuat peran bank syariah melalui investasi dalam bentuk tabungan dan pemanfaatan pembiayaan syariah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Malut, Dwi Putra Indrawan, mengungkapkan bahwa meskipun 75 persen dari 1,24 juta jiwa penduduk di Maluku Utara adalah Muslim, kontribusi Dana Pihak Ketiga dan angka kredit perbankan syariah masih berada di kisaran 7 persen.
Menurut Dwi Putra, peran serta masyarakat sangat penting dalam mengembangkan ekonomi syariah di Maluku Utara. Ia mengatakan, "Saat ini banyak masyarakat yang masih menabung di bank konvensional. Untuk memajukan ekonomi syariah, masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah." Ia menilai kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perbankan syariah menjadi salah satu hambatan bagi pertumbuhan sektor ini.
Bank Indonesia telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh Indonesia, termasuk melalui festival tahunan untuk memperkuat keuangan syariah.
Festival ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan diskusi mengenai ekonomi syariah, serta mencakup kegiatan seperti pameran UMKM dan pelayanan sertifikasi halal berbasis digital.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, juga berkomitmen untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai pilar dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, menyatakan, "Kota Ternate memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah dan saat ini telah memiliki Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan."
Pemerintah Kota Ternate berharap dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan Ternate sebagai pusat ekonomi keuangan berbasis syariah yang kompetitif.
BPRNews.id - BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), hadir dalam International Islamic Expo 2024, pameran perjalanan dan pariwisata Islam terbesar di dunia, yang berlangsung pada 26-28 Juli 2024 di Jakarta Convention Center (JCC). Direktur BPKH Limited, Sidiq Haryono, menjelaskan bahwa melalui partisipasi di International Islamic Expo, BPKH Limited ingin memperkenalkan diri sebagai entitas yang telah mapan di Arab Saudi.
"Harapannya, keberadaan kami bisa bermanfaat dan dimanfaatkan oleh ekosistem umrah dan haji Indonesia," kata Sidiq. Pameran ini, lanjut Sidiq, menjadi ajang bagi seluruh ekosistem umrah dan haji untuk menjalin kolaborasi yang lebih erat.
"Partner bisnis, itu kata kuncinya. BPKH Limited tidak memposisikan diri sebagai kompetitor, tapi justru menawarkan diri untuk bergandengan tangan melakukan investasi bersama untuk kebutuhan umrah dan haji," tegasnya.
Selain itu, BPKH Limited juga menggandeng HAJJ, yang memiliki anak usaha serupa di Arab Saudi. Pada 26 Juli, BPKH Limited akan menandatangani kontrak kerja sama untuk mengelola satu hotel di kawasan Markaziah, Madinah Al Munawwarah. "Insyaallah, pada 1 Safar kita akan mulai, dan kita akan upayakan terdapat merek dagang atau logo BPKH Limited di hotel yang kita kelola agar lebih dikenal di pasar," tambah Sidiq.
Selain HAJJ, BPKH Limited juga bekerja sama dengan konsorsium lokal untuk mempersiapkan akomodasi bagi jemaah haji Indonesia tahun 1446. "Di Arab Saudi, BPKH Limited bersama Arsy Buana Travelindo dan partner lokal telah membuat kesepakatan untuk menyediakan minimal 10 ribu tempat tidur bagi jemaah haji Indonesia selama di Madinah. Area yang disiapkan adalah Markaziah, dan beberapa hotel akan ditampilkan selama perhelatan International Islamic Expo 2024," jelas Sidiq.
Sidiq juga menguraikan peran BPKH Limited selama pelaksanaan haji 2024 melalui program Quick Win Project, salah satunya dengan memasok 76 ton bumbu khas Indonesia untuk meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam layanan konsumsi jemaah di tanah suci dan menyediakan makanan siap saji. "Target kita tahun depan adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan bumbu hingga 300 ton dan menyediakan makanan siap saji dari 2 kali makan menjadi 9 sampai 12 kali," jelasnya.
Selain itu, BPKH Limited juga mengoptimalkan lobi dan resto di sekitar hotel yang mereka kelola di Mekkah untuk disewakan kepada pelaku UMKM, khususnya diaspora Indonesia di Saudi. "Kami siap mendukung UMKM Indonesia yang ingin membuka usaha di Arab Saudi pada musim haji mendatang," tutup Sidiq.
BPRNews.id - Hari ini, Bank Indonesia (BI) bersama perbankan mulai melayani penukaran uang pecahan kecil untuk masyarakat. BI telah menetapkan batas maksimal penukaran untuk setiap individu sebesar Rp4,4 juta agar layanan dapat merata.
Kepala Perwakilan BI Solo, Bandoe Widiarto, mengungkapkan bahwa menjelang Lebaran, permintaan uang tunai sering meningkat signifikan. Pada 2015, misalnya, permintaan naik dari Rp1,2 triliun menjadi Rp2,5 triliun menjelang Lebaran, yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan penukaran uang pecahan kecil.
Tahun ini, BI menyiapkan dana sebesar Rp4,51 triliun, meningkat 18,53% dari sebelumnya Rp3,8 triliun, berdasarkan analisis tren kebutuhan dari tahun-tahun sebelumnya serta input dari perbankan. Untuk pertama kalinya, semua perbankan, termasuk bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR), turut berpartisipasi dalam pelayanan penukaran uang.
Bandoe menjelaskan, "Ada empat cara penukaran uang yang ditawarkan, yaitu di kantor BI, melalui kas keliling, di kantor perbankan, dan layanan kas keliling bersama di Benteng Vastenburg. Penukaran harus dilakukan dengan menggunakan KTP untuk screening dan tidak dapat menggunakan identitas lain."
Layanan penukaran di BI dan kantor perbankan akan berlangsung pada pekan pertama dan kedua bulan Juli, setiap Selasa dan Kamis dari pukul 08.30 WIB hingga 11.30 WIB. Pada 20-30 Juni, penukaran akan dilakukan setiap Selasa hingga Kamis, dengan kas keliling bersama dari BI, Bank Jateng, Bank Mandiri, BRI, dan BNI di halaman Benteng Vastenburg khusus pada 27-30 Juni.
Deputi Kepala Perwakilan BI Solo, Hendik Sudaryanto, menjelaskan bahwa penggunaan KTP untuk screening bertujuan untuk memastikan pelayanan yang lebih tertib dan merata. "Dengan sistem ini, penukaran uang menjadi lebih teratur. KTP diperlukan untuk mendata setiap penukaran, sehingga setiap orang hanya bisa menukar uang sekali dalam seminggu," ujarnya.
Hendik menambahkan bahwa batas maksimal Rp4,4 juta ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta untuk mencegah penyalahgunaan, seperti penukaran uang palsu atau pungutan biaya. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp3,9 juta, dan terdiri dari satu bendel pecahan Rp20.000 (Rp2 juta), satu bendel pecahan Rp10.000 (Rp1 juta), dua bendel pecahan Rp5.000 (Rp1 juta), dan dua bendel pecahan Rp2.000 (Rp400.000).